Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKAT PRINSIP DAN PENERAPANNYA Maraita Listyasari Direktorat Permukiman dan Perumahan - Bappenas Badan Perencanaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKAT PRINSIP DAN PENERAPANNYA Maraita Listyasari Direktorat Permukiman dan Perumahan - Bappenas Badan Perencanaan."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKAT PRINSIP DAN PENERAPANNYA Maraita Listyasari Direktorat Permukiman dan Perumahan - Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 Pendahuluan ◦ Kondisi layanan AMPL di Indonesia ◦ Agenda internasional pembangunan air minum dan sanitasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat ◦ Latar belakang penyusunan Kebijakan AMPL BM ◦ Pembelajaran pembangunan AMPL di Indonesia ◦ Mengapa Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat ◦ Pendekatan pembangunan AMPL BM ◦ Definisi Berbasis Masyarakat ◦ Peran pemerintah dalam pembangunan AMPL BM ◦ Prinsip Kebijakan Pembangunan AMPL BM

3

4 4 Regulasi/PerundanganKampanye publik Pengembangan strategi pembiayaan Pembangunan fisik Pemberdayaan masy Capacity building bagi Pemda

5 NoSumber AirPerkotaanPerdesaanNasional 1Perpipaan IINon perpipaan terlindungi* a. Air kemasan b. Pompa c. Sumur terlindungi d. Mata air terlindungi e. Air hujan TOTAL (I+II) Proporsi rumah tangga menurut sumber air yang digunakan Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS *) termasuk dalam kategori sumber air aman (non perpipaan) menurut Susenas

6

7 NoJenis tempat pembuangan air besar PerkotaanPerdesaanNasional 1Tangki septic Cakupan pelayanan sanitasi dasar menurut tempat penampungan akhir tinja tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS Keadaan selokanPerkotaanPerdesaanNasional Lancar Mengalir lambat Tergenang Tidak ada got/selokan Proporsi rumah tangga menurut keadaan selokan di sekitar rumah Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS

8

9 NoSumber AirPerkotaanPerdesaanNasional 1 Diangkut petugas Ditimbun Dibuat kompos Dibakar Dibuang ke kali/selokan Dibuang sembarangan Lainnya Proporsi rumah tangga menurut cara pembuangan sampah Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS

10  Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium)  Tujuan 7 Target 10 yaitu menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015 IndikatorTargetPencapaian* Proporsi populasi dengan akses terhadap sumber air minum aman** 67%52.1% Proporsi populasi dengan akses terhadap sarana sanitasi dasar 65.5%69.3% Status Indonesia dalam upaya pencapaian MDGs 2015 Sumber: Laporan Perkembangan Pencapaian MDGs Indonesia 2007 *) Pencapaian menurut perhitungan MDGs *) yang termasuk sumber air aman: air perpipaan, pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan

11 11 Air Perpipaan : 32% (2007 = 16,18%) Non-perpipaan : 38% (2007 = 46,36%) Stop Buang Air Besar Sembarangan (2008 = 29%) Off-site (sewerage and komunal) : 10% (2007 = 1,65%) On-site : 90% (2007 = 49,13%) Pengelolaan persampahan : 80% (2007 : 44,62%) Penurunan luas genangan pada 100 kawasan strategis ( Ha)

12  Tahun Sanitasi International 2008  Pencanangan tahun 2008 sebagai tahun sanitasi internasional bertujuan membantu mempercepat kemajuan pengembangan sanitasi dengan memberi perhatian khusus Agenda nasional terkait Tahun Sanitasi Internasional 2008 Hari Air Dunia – Tema Nasional “Sanitasi Lestarikan Air dan Lingkungan” 22 Maret 2008 Perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2008 Rembug sanitasi nasional 23 Oktober 2008 Perayaan Hari Toilet Sedunia – Pelaksanaan sayembara desain toilet sehat

13 Sifatnya Top Down Masyarakat tidak dilibatkan atau hanya sekedar diberitahu Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat Teknologi memimpin, masyarakat mengikuti Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) hanya sebagai aksesoris  tidak berhasil merubah perilaku. Perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian dijelaskan kepada masyarakat / Pemda

14

15 Merespon pada keinginan masyarakat Masyarakat dilibatkan sejak rencana, pemilihan sistem, pembangunan, dan pengelolaan (termasuk penentuan tarif) Kaum perempuan aktif terlibat Masyarakat berkontribusi pada sebagian / seluruh tahapan pembangunan. Masyarakat secara aktif ikut mengelola Masyarakat menentukan, teknologi mendukung/ mengamankan pilihan masyarakat. PHBS sebagai prasyarat. Perencanaan dilakukan oleh Masyarakat dan Pemda, difasilitasi oleh tenga ahli.

16

17 MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT?  Ketidakmampuan pemerintah karena  fokus pada fasilitas daripada pelayanan  masyarakat terbiasa gratis  kurang dukungan politis  Desentralisasi/otonomi  peran pemerintah dari penyedia  fasilitator, koordinator, dan pendukung

18 IMPLIKASI BAGI PEMERINTAH Positif:  Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta penagihan iuran berkurang  Kualitas perencanaan  membaik  Kemampuan pelayanan  membaik  Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih banyak Negatif  Butuh waktu yang lebih banyak  Standarisasi pendekatan lebih sulit  Dukungan pelayanan lebih kompleks

19 PENDEKATAN PEMBANGUNAN AMPL BM DEFINISI BERBASIS MASYARAKAT  Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan tanggungjawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.  Karakteristik  Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan.  Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai

20 PENDEKATAN PEMBANGUNAN AMPL BM PERAN PEMERINTAH  Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi, dll  Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel, mendorong dan memotivasi masyarakat  Kebutuhan  peningkatan kapasitas (pelatihan)  Paradigma  lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).

21 FungsiSkala NasPropKabMasy Kebijakan Peraturan Koordinasi Departemen dan donor Strategi dan Petunjuk Pemantauan Dukungan dana Peningkatan kapasitas Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan

22  Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi  Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan  Pembangunan berwawasan lingkungan  Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat  Keberpihakan pada masyarakat miskin  Peran perempuan dalam pengambilan keputusan  Akuntabilitas proses pembangunan  Peran pemerintah sebagai fasilitator  Peran aktif masyarakat  Pelayanan optimal dan tepat sasaran  Penerapan prinsip pemulihan biaya

23 (1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN BENDA EKONOMI Pandangan bahwa air merupakan benda sosial Eksploitasi air yang berlebihan Dibutuhkan Kampanye publik Pandangan bahwa air merupakan benda sosial dan benda ekonomi Juragan air?? GOAL

24 (2) PILIHAN YANG DIINFORMASIKAN SEBAGAI PENDEKATAN TANGGAP KEBUTUHAN Masyarakat merupakan penentu keputusan Pemerintah (fasilitator) memberikan seluruh informasi pilihan Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

25 (3) PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Upaya Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat Upaya Pelestarian Lingkungan PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

26 (4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT √ Kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat yang rendah Kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat yang tinggi

27 (4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT MISKIN Ketika air dan sanitasi tidak tersedia maka masyarakat miskin yang paling menderita  Memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi menjadi pintu masuk penanggulangan kemiskinan

28 FAKTA I Perempuan lebih mengetahui hal-hal penting dalam kemudahan mendapatkan air dan penggunaan sarana dan prasarana FAKTA II Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan menjamin keberlanjutan pelayanan sarana dan prasarana yang dibangun KESIMPULAN Perempuan harus turut menjadi pelaku utama dalam pembangunan (6) PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

29 Masyarakat sasaran sebagai subyek pembangunan, bukan sebagai obyek Masyarakat benar-benar memahami dan terlibat dalam proses pembangunan (7) AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNAN

30 Pemerintah sebagai penyedia Pemerintah sebagai fasilitator (8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI FASILITATOR Memberikan bimbingan teknis dan non teknis yang terus menerus yang sifatnya memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat

31 Melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana (9) PERAN AKTIF MASYARAKAT

32 Sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat Nyaman Terjangkau oleh semua lapisan masyarakat LAYANAN OPTIMAL Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat TEPAT SASARAN (10) PELAYANAN OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN

33 (11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN BIAYA TUJUAN: Masyarakat dapat memperkirakan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar pembangunan dapat berkelanjutan

34

35 Kelembagaan Perlu dilakukan bersama oleh instansi terkait  fisik dan non-fisik Pembentukan Kelompok Kerja AMPL sebagai forum AMPL yang memiliki visi bersama Perencanaan Harus didasarkan pada produk perencanaan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional Merupakan proses gabungan antara top-down dan bottom-up Perlu ada rencana yang sinergi antar seluruh pelaku Pendanaan Merupakan kewenangan pemerintah daerah Pemerintah pusat masih dimungkinkan memberikan bantuan (matching grant)

36 Implementasi Merupakan penjabaran dari rencana strategis AMPL daerah Dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama dengan stakeholders lain Monitoring dan Evaluasi Perlu dilakukan monev guna memastikan pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Monev dilakukan secara partisipatif

37


Download ppt "KEBIJAKAN NASIONAL AMPL BERBASIS MASYARAKAT PRINSIP DAN PENERAPANNYA Maraita Listyasari Direktorat Permukiman dan Perumahan - Bappenas Badan Perencanaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google