Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN."— Transcript presentasi:

1 1 KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN TERKAIT DOKUMEN IDENTITAS PELAUT Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut DEPARTEMEN PERHUBUNGAN JAKARTA, 7 OKTOBER 2009

2 2 Sistematika 1.PENDAHULUAN 2.POSISI INDONESIA 3.KETERKAITAN ANTAR INSTRUMEN INTERNASIONAL 4.KM. 30 TAHUN 2008 TENTANG “DOKUMEN IDENTITAS PELAUT” 5.PENUTUP

3 3 FISHERY STANDARDS ILO C-185, 2003 (Revised), ILO C-188,and ILO R-199 The STCW-F 1995, Torremolinos SFV 77/93 and Protocol 1993, London Convention 72 Protocol 96 1.PENDAHULUAN UNFAOILO/IMO/FAO UNCLOS & UNIA 1995Voluntary Guidelines, Code of Conduct for Responsible Fishing 1995 & Compliance Agreement 1993 Code of Safety of Fishing Vessel Usaha perikanan melibatkan banyak organisasi internasional sehingga diatur dengan banyak instrumen internasional.

4 4 2.POSISI INDONESIA Kompetensi awak kapal Keselamatan awak kapal, kapal dan lingkungan Alat tangkap Kesejahteraan awak kapal Conservation & management of straddling & high migratory fish stocks Conservation & management by FV on the high seas FOKUS UU NO. 17 / 2008 TERKAIT AWAK KAPAL

5 5 3. KETERKAITAN ANTAR INSTRUMEN INTERNASIONAL  UNCLOS Article 91 (Certificate of Nationality), Article 116 (Hak dan kewajiban penangkapan ikan di laut lepas), Article 118 (Kerjasama antar negara dalam konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati di laut lepas).  STCW-F 1995 mengatur training & certification awak kapal penangkap ikan dengan panjang > 24 m atau bermesin > 750 kW, namun mengharuskan pencatatan pengalaman berlayar untuk kapal di atas 12 m (GT 60).  FAO/ILO/IMCO Voluntary Guidelines for the Design, Construction and Equipment of Small Fishing Vessels – Chapter 7 & 8 : khususnya panjang kapal = 12 m sd <17 m dan 17 m sd < 24 m;  ILO C.188 Work in Fishing Sector – Article 9 dan 10 (Training) serta Article 13 & 14 (Minimum Safe Manning );  Torremolinos SFV and Protocol Consolidated Regulation VIII/3 dan VIII/4 (Drill & Training), dan skema panjang kapal = > 24 m sd 45 m (Radio Com), 24 m sd 60 m dan > 60 m (Fire Safety), 24 m sd 75 m (SCRB).

6 6 4. KM. 30 TAHUN 2008 TENTANG “DOKUMEN IDENTITAS PELAUT” Ketentuan UU No.17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran” :  UU No. 17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran” pasal 117 (2) : Kelaiklautan kapal antara lain terpenuhinya persyaratan “pengawakan kapal” dan “kesejahteraan awak kapal”.  UU No. 17 Tahun 2008 pasal 145 : Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.  UU No. 17 Tahun 2008 pasal 151 (1) : Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan; pasal 151 (2) : Kesejahteraan kerja dinyatakan dalam perjanjian kerja.

7 7 4. KM 30 TAHUN 2008 Pertimbangan KM 30 Tahun 2008 : Selain memperhatikan UU No. 17 Tahun 2008 tentang “Pelayaran”, KUHD Buku II, dan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvesi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut, juga ditujukan untuk melindungi keselamatan, hak dan kesejahteraan awak kapal / nelayan. Namun apakah yang terjadi? :  Peraturan perundang-undangan ini dianggap menjadi beban masyarakat.  Peraturan diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai instansi yang menegakkan hukum di laut sehingga DEPHUB dianggap tidak/kurang berkoordinasi dengan instansi terkait (DKP).  Artinya, peraturan (instrumen kebijakan publik) yang baik, belum tentu diterima dengan baik oleh masyarakat.

8 8 4. KM 30 TAHUN 2008 Padahal :  Peraturan telah mempertimbangkan keadaan nelayan / pelaut perikanan ( click Lampiran )  Konvensi ILO No. 188 menuntut adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL), jam istirahat minimum 10 jam / hari namun 77 jam / minggu, dan gaji awak kapal perikanan dibayar tiap bulan atau pembayaran teratur lainnya (other regular payment) sungguh pun di Indonesia masih berdasarkan bagi hasil dan berazas kekeluargaan.  Ada sekitar 6000 pelaut perikanan Indonesia yang bekerja di Japan Tuna Federation dan ribuan lainnya pada perusahaan Korea Selatan, Taiwan, Spanyol, dll yang perlu perlindungan.

9 9 Indonesia merupakan anggota IMO Council – Kategori C dan berada dalam IMO White List untuk implementasi STCW 1978 as amended. Artinya, Indonesia harus ikut menegakkan instrumen internasional guna mencapai Goal of IMO. 5. PENUTUP Hal yang perlu dipertimbangkan : 1.Apakah instrumen internasional yang mengatur perikanan akan diratifikasi / disahkan atau tidak? 2.Mengingat kondisi masyarakat nelayan kita, apakah need analysis dan risk assessment untuk ratifikasi telah dimulai (bahan Naskah Akademik)? 3.Dirjen Hubla menerbitkan Surat Edaran tentang “Dispensasi Buku Pelaut dan Penyijilan bagi Pelaut Kapal Perikanan” yang berlaku sampai 31 Desember 2009 sehingga mulai 1 Januari 2010 semua pihak perlu memikirkan keselamatan dan perlindungan kesejahteraan pelaut perikanan dan nelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10 10 Terima kasih atas perhatiannya


Download ppt "1 KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DIDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Sub Topik KESELAMATAN PELAUT PERIKANAN DAN NELAYAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google