Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR PROGRAM MAGISTER HUKUM FPS UNIVERSITAS NAROTAMA Oleh DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR PROGRAM MAGISTER HUKUM FPS UNIVERSITAS NAROTAMA Oleh DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MS."— Transcript presentasi:

1 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR PROGRAM MAGISTER HUKUM FPS UNIVERSITAS NAROTAMA Oleh DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MS

2 PENDAHULUAN PENAGIHAN Arti Umum (Bahasa etimologi -KBBI) Penagihan adalah suatu proses untuk: membuat, meminta, mengingatkan atau menuntut supaya seseorang membayar utang. Atau: Serangkaian perbuatan yang bertujuan agar pihak yang berutang membayar utangnya.

3 PENAGIHAN PAJAK Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan [1] (oleh: a. Pejabat/ b. Jurusita) agar [2] Penanggung Pajak [3] melunasi utang pajak dan [4] biaya penagihan pajak dengan [5] menegur atau memperingatkan, [6] melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, [7] memberitahukan Surat Paksa, [8] mengusulkan pencegahan, [9] melaksanakan penyitaan, [10] melaksanakan penyanderaan, [11] menjual barang yang telah disita. (UU.PPSP ps1 btr 9) DENGAN SURAT PAKSA

4 UTANG n PERDATA: KEWAJIBAN SALAH SATU PIHAK (ORANG/BADAN) UNTUK (TIDAK) MELAKUKAN SESUATU KEPADA PIHAK LAIN n PAJAK UTANG WAJIB PAJAK YANG HARUS DIBAYAR KEPADA NEGARA  TIMBUL KARENA UNDANG- UNDANG (R.SOEMITRO ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN :1) UTANG WAJIB PAJAK YANG HARUS DIBAYAR KEPADA NEGARA  TIMBUL KARENA UNDANG- UNDANG (R.SOEMITRO ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN :1)

5 utang pajak Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps. 1 btr 8)

6 UTANG PAJAK n MATERIL (self assessment) UTANG YANG TIMBUL ( TATBESTAND) KARENA UNDANG-UNDANG SAJA. TANPA HARUS ADA PENETAPAN DARI APARAT PAJAK PENAGIHAN UTANG PAJAK ?  ? ? FORMIL (official assessment) UTANG TIMBUL KARENA ADANYA TAGIHAN/ PENETAPAN OLEH APARAT PAJAK PENAGIHANPAJAKDENGAN SURAT PAKSA PPSP

7 biaya penagihan pajak Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (UU.PPSP ps. 1 btr 13)

8 tanpa melalui keputusan hakim (executorial titel) khusus untuk golongan Eropa (executorial titel) khusus untuk golongan Eropa berdasarkan Hukum Acara Perdata Eropa berdasarkan Hukum Acara Perdata Eropa (Reglement op de Rechtsvordering). (Reglement op de Rechtsvordering) dengan keputusan hakim untuk seluruh golongan (H.A.Perd.I – untuk seluruh golongan (H.A.Perd.I – Herziene Indonesische Regelement – HIR) Herziene Indonesische Regelement – HIR) 1957-kini (kembali) tanpa keputusan Hakim 57  59 berdasarkan UUdarurat no. 27 tahun  97 berdasarkan UU.no. 19 tahun  00 berdasarkan UU. No. 19 tahun  Kini berdasarkan UU. No. 19 tahun 2000 PPSP Utang pajak formil Official Assessment Warisan Kolonial ? SEJARAH SINGKAT

9 STP, SKPKB/T, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. OBYEK (DASAR) PENAGIHAN PAJAK UU.KUP ps.18 (1) KENTAL NUANSA OFFICIAL ASSESSMENT ?

10 PENANGGUNG PAJAK SUBYEK YANG DITAGIH PAJAK  ORANG PRIBADI  BADAN: - PENGURUS - PENGURUS - ORANG YANG NYATA-NYATA MEMILKI WEWENANG DALAM BADAN - ORANG YANG NYATA-NYATA MEMILKI WEWENANG DALAM BADAN - YANG MELIKWIDASI - YANG MELIKWIDASI  AHLI WARIS (WARISAN BELUM TERBAGI)  WALI/ PENGAMPU (ANAK BELUM DEWASA – DALAM PENGAMPUAN)  KUASA KHUSUS (DITUNJUK DJP)

11 1.1 PEJABAT: n Berwenang/kuasa untuk - Mengangkat/ Memberhentikan Jurusita n n Menerbitkan: 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; KEGIATAN BELAJAR I BEBERAPA TERMINOLOGI HUKUM DALAM UU.PPSP DAN PELAKSANAAN DALAM PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA MEN-KEU.R.I. cq Ka.KPP/BC; Gubernur/ Walikota/Bupati cq Kadin Pendapatan Daerah.

12 4)Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 5)Surat Perintah Penyanderaan; 6)Surat Pencabutan Sita; 7)Pengumuman Lelang; 8)Surat Penentuan Harga Limit; 9)Pembatalan Lelang; dan 10)surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak." Pejabat: berwenang menerbitkan: 2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3)Surat Paksa;

13 1.2 JURUSITA n n Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. (UU.PPSP ps. 1 btr. 6)

14 SYARAT-SYARAT MENJADI JURUSITA PAJAK 1. BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SMU ATAU YANG SEDERAJAT SMU ATAU YANG SEDERAJAT 2. P ANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA (II/a) 3. BERBADAN SEHAT 3. BERBADAN SEHAT 4. LULUS DIKLAT JURUSITA PAJAK 5. JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, DAN PENUH PENGABDIAN PENUH PENGABDIAN

15 PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAK 1. MENINGGAL DUNIA 2. PENSIUN 3. ALIH TUGAS 4. LALAI ATAU TIDAK CAKAP 5. MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA 6. MELANGGAR SUMPAH ATAU JANJI JURUSITA PAJAK 7. SAKIT JASMANI / ROHANI TERUS MENERUS.

16 tugas Jurusita Pajak uu.ppsp Ps. 5 a.melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; b.memberitahukan Surat Paksa c.melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan d.melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

17 KEWAJIBAN DAN KEWENANGAAN JURUSITA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA JURUSITA: - dilengkapi dengan kartu tanda pengenal - harus (wajib) diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. [5(2)] - berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. [5(3)] - dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. [5(4)]

18 1.3 Surat Paksa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (UU.PPSP ps.1 btr 12) BERKEKUATAN /KEDUDUKAN SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEPALA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

19 -SURAT PAKSA BARU SYAH APABILA KEPADA WAJIB PAJAK: -TELAH TEGURAN ATAU PERINGATAN ATAS STP, SKPKB/T, PEMBETULAN - KEB/BAND. YANG BELUM DILUNASI. TEGURAN/ PERINGATAN DAPAT DIBERIKAN 7 (TUJUH) HARI SEBELUM JATUH TEMPO.

20 Surat Paksa harus memuat: n Nama Wajib/ Penanggung Pajak n Dasar penagihan Pajak n Besarnya Utang Pajak n Perintah untuk membayar

21 BENTUK SURAT PAKSA Pasal 7 ayat (1) PPSP Berkepala kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa Mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Hakim Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap PARATE EKSEKUSI ( EKSEKUSI LANSUNG TANPA PUTUSAN HAKIM )

22 1.4 Eksekusi n Karena mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan maka dapat langsung dilaksanakan EKSEKUSI bila PENANGGUNG PAJAK tidak memenuhi perintah yang ada dalam SURAT PAKSA n Eksekusi berupa: 1. Penyitaan harta Wajib/Penanggung Pajak 2. Pencegahan atau Penyanderaan

23 penyitaan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang- undangan. (UU.PPSP ps 1 butir 14) n DALAM MELAKSANAKAN SPMP JUSITA DI DAMPINGI MINIMAL 2 (DUA) ORANG SAKSI DeNGAN SYARAT: 1.Telah dewasa; 2.Penduduk Indonesia; 2.Dikenal oleh Jurusita dan; 3. dapat dipercaya

24 Tiga bentuk penyitaan Sita Conservatoir Atas usul Kreditur agar Debitur tidak menggelapkan kekayaan sebagai jaminan utang Sita Conservatoir Atas usul Kreditur agar Debitur tidak menggelapkan kekayaan sebagai jaminan utang Sita Revindicator Atas usul pemilik agar mendapatkan kembali barang dari debitur Sita Revindicator Atas usul pemilik agar mendapatkan kembali barang dari debitur Sita Executoir dalam rangka melaksanakan putusan hakim Sita Executoir dalam rangka melaksanakan putusan hakim

25 OBJEK SITA PS.15 (1) a-f UU.PPSP n HARTA GERAK LIKUID  UANG (BANK), SAHAM, EMAS n HARTA GERAK SETENGAH LIKUID, MOBIL, MOTOR n HARTA GERAK KURANG LIKUID, HAK, ROYALTY n HARTA TIDAK BERGERAK

26 barang yang dapat disita Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita. (UU.PPSP ps. 1 btr 16) 1. KELOMPOK HARTA GERAK: a.Uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo r/k giro, atau bentuk lain yang dipersamakan b.Saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang diperjual belikan di bursa saham c.b.Emas dan perhiasan d.saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang tidak diperjual belikan di bursa saham e.piutang dan penyertaan modal diperusahaan f.Kendaraan bermotor roda empat atau dua atau lainnya 2. KELOMPOK HARTA TIDAK BERGERAK: 3. KELOMPOK HARTA LAINNYA – HAK-HAK

27 Barang (bergerak) yang tidak boleh disita [UU.PPSP ps. 15 (1)] a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

28 Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj.) n n c.perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara; n n d.buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan ? dan alat-alat yang dipergunakan untu pendidikan, kebudayaa dan keilmuan;

29 Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj. 2) n n peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp ,00; atau n n f.peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

30 BERITA ACARA SITA adalah cara pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat (publik) bahwa telah terjadi pemindahan penguasaan barang yang disita dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, yang berisi antara lain: adalah cara pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat (publik) bahwa telah terjadi pemindahan penguasaan barang yang disita dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, yang berisi antara lain: Nomor Berita Acara ; Nomor Berita Acara ; Hari dilakukan penyitaan, tanggal, jam dan Hari dilakukan penyitaan, tanggal, jam dan Nama: Jurusita, saksi-saksi, dan Penanggung Pajak  Nama: Jurusita, saksi-saksi, dan Penanggung Pajak  Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham tertentu, atau orang yang nyata-nyata mempunyai tertentu, atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dll nya wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dll nya

31 Penanggung Pajak dilarang [(UU.PPSP.ps. 23 (1)] a. a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita b. b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; c. c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau d.merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

32 Tidak dilelang [UU.PPSP 5 (2)] Barang yang disita berupa: - uang tunai, disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah - deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah - obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

33 Tidak dilelang [lanj] Barang yang disita berupa: - -piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat - penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

34 Pencegahan & Penyanderaan Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (UU.PPSP ps 1 btr 20)

35 Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu : a.Tertutup, terasing dari masyarakat b.Fasilitas terbatas c.Pengamanan dan pengawasan Bila DJP tak punya tempat  Titip ke DEP HUK/HAM (UU.PPSP ps. 1 btr 21)

36 Pencegahan dan atau penyanderaan 1.Pemaksaan tidak langsung terhadap Penanggung pajak yang diragukan iktikad baiknya 2.Bukan sebagai pelunasan/ pengganti utang pajak. Pembayaran pajak harus tetap dilakukan 3.Terhadap utang pajak minimal Rp ,-

37 WAJIB/ PENANGGUNG PAJAK DAPAT MENGGUGAT n GUGATAN/SANGGAHAN WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN: SP; SPMP; PENGUMUMAN LELANG, PENCEGAHAN  DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK (UU.KUP. ps. 23; (2) UU.PPSP ps.37,]

38 CARA MENGAJUKAN GUGATAN OLEH PENANGGUNG PAJAK n TERTULIS & BAHASA INDONESIA n DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS, PENGURUS ATAU KUASA HUKUM n DALAM 14 HARI n SATU SURAT GUGATAN UNTUK SATU TINDAKAN PENAGIHAN

39 1. SURAT PERINGATAN/ TEGORAN 7 TUJUH HARI SETELAH JATUH TEMPO 2. SURAT PAKSA 21 HARI SETELAH PERINGATAN/ TEGORAN 3. PENYITAAN (2x 24 JAM) SETELAH SURAT PAKSA 4. PENGUMUMAN LELANG, 14 HARI SETELAH SITA 5. LELANG - 14 HARI SETELAH PENGU- MUMAN LELANG JADWAL WAKTU PENAGIHAN KEGIATAN BELAJAR II

40 PENERBITAN STP,SKPKB/T SK.PEMBETULAN/KEB, PUT.BAND TERBIT JATUH TEMPO JUMLAH HARI 6 MEI 5 JUNI 1 BLN/ 30 h TEGORAN 12 JUNI3 JULI 21 h SURAT PAKSA 3 JULI 5 JULI 2 h PENYITAAN 6 JULI19 JULI14 h PENGUMUMAN LELANG 19 JULI 2 AGUST 14 h LELANG 2 AGUST 5 JUNI 7 h 58 h Tidak boleh dilakukan Kurang dari 58 hari Gambar Jadwal Penagihan Pajak dgn.SP

41 menegur atau memperingatkan sebelum penyampaian Surat Paksa n DENGAN SURAT TEGURAN ( n DENGAN SURAT TEGURAN (Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis) diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. (UU.PPSP ps.1 butir 10)

42 Pemberitahuan SURAT PAKSA (UU.PPSP ps.10) (1) Surat Paksa diberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. (2) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

43 PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (lanj.1) (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: a.Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; b.orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai; c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau d.para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

44 TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.2) (4)Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: a.pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau b. b.pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5)Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

45 TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.3) (6)Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. (7)Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

46 TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.4) (8)Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. (9)Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

47 TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.5) (10)Pejabat yang diminta bantuan wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan. (11)Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

48 TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.6) (12)Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa n Catatan: menurut UU.KUP Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal SK.Keb. [25(7)] mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal SK.Keb. [25(7)] Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal Putusan Banding [25(5a)] Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal Putusan Banding [25(5a)]

49 PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYITAAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYITAAN setelah lewat waktu 2 dua kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan (UU PPSP ps. 11 jo 12 (1) TUJUAN PENYITAAN: MEMUDAHKAN PENJUALAN/ LELANG BARANG SITAAN APABILA PENANGGUNG PAJAK TETAP TIDAK MELUNASI MESKI TELAH DIBERITAHU TENTANG SURAT PAKSA  EKSEKUSI SURAT PAKSA BERKEPALA  EKSEKUSI SURAT PAKSA BERKEPALA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

50 MENJUAL BARANG SITAAN n DENGAN CARA LELANG melalui kantor lelang negara Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. (UU.PPSP ps. 11 btr 17)

51 penagihan seketika dan sekaligus Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. (UU.PPSP ps 1 btr 11)

52 ANGSURAN & PENUNDAAN n TERHADAP WP YANG TIDAK MEMENUHI PERNJANJIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN TIDAK DITEGOR/ DIPERINGATKAN LAGI DALAM PELAKSANAAN SURAT PAKSA KUP.ps. 9 (4) DJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk meng- Angsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pem- Bayaran paling lama dua belas bulan. ps 19(2) Dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan bagian bulan Dihitung penuh 1 (satu) bulan.

53 CONTOH PENGHITUNGAN BUNGA ANGSURAN -SKPKB JT DIBERI IZIN MENGANSUR 5 (LIMA) KALI m.d POKOK PAJAK Rp. 80 jt -Sanksi Adm (bunga) 40% Rp. 32 jt - Harus dibayar Rp. 112 jt -Angsuran Bunga Tgl.Bayar -I Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 80 jt = 1,6 jt II Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 64 jt (80-16) = 1,28 jt III Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 48 jt (64-16) = 0,96 jt IV Rp. 22,4 jt (6,4+16) +2%x 32 jt (48-16) = 0,64 jt V Rp. 22,4 jt (6,4+16) +2%x 16 jt (32-16) = 0,32 jt Jl Rp. 112 jt (32+80) + 4,8 Jt = 116,8 jt Ingat ! : Denda Bunga tidak annuity (tidak bunga berbunga) angsuran/bulan Rp. 16 jt angsuran/bulan Rp 6,4 jt jumlah Rp. 22,4 jt

54 Penagihan Seketika dan Sekaligus diLAKUKAN tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila: Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

55 Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan (lanj) c.terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d.badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau e.terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan (UU.PPSP ps. 6).

56 Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat: a.nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; b.besarnya utang pajak; c.perintah untuk membayar; dan d.saat pelunasan pajak. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa

57 HAK MENDAHULU KUP ps 21 (1-3) jo. UU.PPSP ps. 19 (6) NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU UNTUK TAGIHAN PAJAK (TERMASUK; BUNGA, DENDA, DAN KENAIKAN PAJAK) – hak kreditur lain terhadap hasil lelang harta WP  sesudah utang pajak dilunasi. KECUALI: n n Biaya perkara sebagai hukuman n n Biaya untuk memelihara harta yang dilelang n n Biaya lelang dan penyelesaian warisan.

58 KEGIATAN BELAJAR IV DALUWARSA DALUWARSA HAK MENDAHULU DAN PENAGIHAN PAJAK KUP.ps. 21 (4) jo. 22 (1,2) HILANG 5 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBIT- KAN SK TERKAIT. (SP; PENUNDAAN/ ANGSURAN?) PERHATIAN: UU.KUP ps HAK “MENETAPKAN” DALAM 5 (LIMA) TAHUN SEJAK? KECUALI? 1.? Pi.. [13(5)] 2. ? Spt.. [17B(1)]

59 KEGIATAN BELAJAR V PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HAK MENAGIH PAJAK HILANG 5 (LIMA) TAHUN SETELAH….? - PENANGGUNG PAJAK MENINGGAL TAK ADA HARTA PENINGGALAN  BUBAR/ PAILIT?  TIDAK ADA SISA HARTA SETELAH LIKWIDASI DIUSULKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN: Melalui proses administrasi yang telah ditentukan; PELAKSANAAN: ARSIP TAGIHAN (dulu:Kohir) dipisah dan dibundel Dalam (klemban) tersendiri.

60 Sekian Terima kasih !!!!!!


Download ppt "PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR PROGRAM MAGISTER HUKUM FPS UNIVERSITAS NAROTAMA Oleh DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google