Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011."— Transcript presentasi:

1 Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011

2 Tugas dan Fungsi Tugas Balitbang: Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan Fungsi Balitbang: 1.Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan 2.Penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pendidikan 3.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan 4.Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 5.Pelaksanaan urusan administrasi Badan

3 Visi Balitbang Kemdiknas Menjadi institusi yang handal dalam perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan.  Sudah berapa banyak hasil penelitian balitbang yang menjadi rujukan pembaharuan kebijakan?

4 Misi Balitbang Kemdiknas 1. Meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional. 2. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional. 3. Mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. 4. Mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional.

5 Misi Balitbang Kemdiknas 5. Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi. 6. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan 7. Mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan

6 Reformasi Birokrasi Restrukturisasi? Penataan kembali Tata Hubungan Kerja intra dan antar lembaga Analisis beban kerja  remunerasi? Substansi progran setelah desentralisiasi? Kemdiknas  Kemdikbud (budaya kembali ke kementerian ini) Apakah ini “evidence based”? Dan bila ya, apakah hasil dari penelitian Balitbang diknas?

7 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL Tugas Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

8 Fungsi: 1.Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional; 2.Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional; 3.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; 4.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan 5.Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

9 Susunan Organisasi: 1.Wakil Menteri Pendidikan Nasional; 2.Sekretariat Jenderal; 3.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; 4.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; 5.Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; 6.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 7.Inspektorat Jenderal; 8.Badan Penelitian dan Pengembangan; 9.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 10.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

10 Restrukturisasi Perlukah sebesar itu struktur organisasinya (1 Sekjen. 1 Irjen, 4 Dirjen dan 3 Badan)? Kalau kemudian “budaya” masuk dalam jajaran kementerian, apakah perlu tambahan eselon 1, atau relokasi saja? Bagaimana kajian Balitbang terhadap restrukturisasi Kemdiknas  Kemdikbud?

11 Dirjen Pendidikan Dasar Tugas: merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar. Fungsi: 1.Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar; 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar; 3.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar; 4.Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; dan 5.Pelaksanaan administrasi Dirjen Pendidikan Dasar.

12 Desentralisasi Sebagian besar urusan Pemerintah Pusat telah diserahkan ke daerah (Kab/Kota) Perlukan Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal? Bukankah Pusat tinggal menetapkan NSPK (nilai, standar, prosedur & kriteria), sedangkan implementasi diserahkan ke Kab/Kota?

13 Desentralisasi Sebagian wewenang pusat telah diserahkan ke daerah, khususnya Pemda Kabupaten/Kota Apakah setelah terjadi desentralisasi, ada perubahan kebijakan yang mendasar? Apakah ada kebijakan yang berbasis Kabupaten/Kota? Indikator pembangunan nasional  IPM (Indeks Pembangunan Manusia) / HDI (Human Development Index) Bagaimana peran Balitbang dalam memfasilitasi kab/kota meningkatkan IPM mereka?

14 Pengalaman Balitbangkes Pengembangan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator kesehatan (umur harapah hidup waktu lahir) dari IPM / HDI Dipakai sebagai bahan advokasi ke Pemda Kab/Kota untuk mempertajam prioritas program kesehatan, agar IPKM meningkat  yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM/HDI

15 IPKM Sebagai Bahan Advokasi Bagi Pemda Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pembangunan Kesehatan

16 Kebijakan Pembangunan  HDI dijadikan indikator pembangunan daerah, banyak Bupati/Walikota dan Gubernur yang mengacu ke HDI  Untuk kesehatan, indikator yang masuk dalam IPM adalah Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH)  Dari UHH ke program kesehatan, sulit penjabarannya  Riskesdas menyajikan data yang sangat kaya. Bisakah dikemas indikator komposit yang berkaitan dengan UHH?  IPKM

17 Hubungan IPM - IPKM Ekonomi Pendidikan Kesehatan IPM / HDI Umur Harapan Hidup (UHH) Diurai lebih lanjut dengan IPKM (24 indikator kesehatan)

18 Batasan IPKM IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: –Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) –Susenas (Survei Ekonomi Nasional) –Survei Podes (Potensi Desa) IPKM merupakan indeks komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan

19 Perumusan IPKM Diperlukan waktu hampir 1 tahun untuk merumuskan IPKM. Dilakukan serangkaian diskusi intensif secara berkala, baik intern Balitbangkes maupun diskusi dengan para pakar kesehatan masyarakat Meminta IAKMI memfasilitasi pertemuan pakar yang membahas rancangan IPKM Serangkaian pertemuan itu antara lain

20 Perumusan IPKM Mar –Mei 2009 Serangkaian diskusi intern Balitbangkes Juni 2009 Diskusi IPKM lintas sektor dan pakar di Hotel Mutiara – Bandung 9-10 Juli 2009 Debat Ilmiah IPKM di Wisma Makara- Depok Agus 2009 Diseminasi konsep IPKM ke lintas sektor di Hotel Horison Bekasi Okt 2009 Pengembangan alternatif IPKM di Hotel Aquila – Bandung Nov 2009 Lokakarya IPKM oleh IAKMI dan pakar kesmas–di Wisma Ciumbeuluit – Bandung

21 Perumusan IPKM Des 2009 IPKM untuk perumusan Daerah Bermasalah Kesahatan, Hotel Aquila – Bandung 7 Des 2009 Diseminasi konsep IPKM di Simposium Nasional, Balai Kartini Jakarta Des 2009 Pertemuan tim kecil IPKM di Bogor Des 2009 Perumusan IPKM teoritis di Hotel Parklane – Jakarta Januari 2010 Presentasi IPKM dihadapan Menkes dan Pejabat Eselon I & II di Ruang Leimena 15 Mar 2010 Presentasi IPKM kepada UNFPA dan donor agencies lainnya di Menara Thamrin Jakarta

22 Perumusan IPKM Riskesdas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota Susenas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota Podes, menghasilkan data SDM dan fasilitas kesehatan per kabupaten/kota

23 Perumusan IPKM RiskesdasPodesSusenas Indikator Kesehatan Diseleksi berdasarkan substansi dan representasi tingkat kab/kota oleh para pakar dan praktisi Terpilih 24 Indikator Kesehatan yang kemudian dirumuskan menjadi IPKM

24 Perumusan IPKM Dikembangkan 22 alternatif IPKM Variasi terjadi: –Jenis dan jumlah indikator yang dipilih –Ada dan besarnya bobot antar indikator –Pelakuan terhadap angka prevalensi (hanya untuk tentukan peringkat, ada penyetaraan antar prevalensi, atau apa adanya) Semua alternatif dilakukan uji korelasi dengan UHH (umur hrapan hidup), dipilih yang tertinggi.

25 Alternatif IPKM NoAlternatif Indikato r Bobot Prevalens i Ketr 1Alternatif 118(+)model Agugur 2Alternatif 2 a18(-)model B 0.455(**) 3Alternatif 2 b18(-)model B 0.429(**) 4Alternatif 2 c12(-)model B 0.449(**) 5Alternatif 2 d18(-)model B 0.406(**) 6Alternatif 2 e12(+)model B 0.398(**) 7Alternatif 318(+)model B 0.292(**) 8Alternatif IAKMI a20(+)model C 0.449(**) 9Alternatif IAKMI b21(+)model C 0.446(**)

26 Alternatif IPKM NoAlternatifIndikatorBobotPrevalensiKetr 10Alternatif IAKMI c21(+)model C 0.439(**) 11Alternatif IAKMI d22(+)model C 0.436(**) 12Alternatif IAKMI e20(+)model C 0.438(**) 13Alternatif 424(-)model Agugur 14Alternatif 5a20(-)model Agugur 15Alternatif 5b20(-)model Agugur 16IPKM teoritis20(+)model C 0.489(**) 17IPKM empiris20(+)model C 0.496(**) 18IPKM MDG's20(+)model Cgugur

27 Alternatif IPKM NoAlternatifIndikatorBobotPrevalensiKetr 19Alternatif 24 indi a)24(+)model C 0.505(**) 20Alternatif 24 indi b)24(+)model C 0.512(**) 21Alternatif 24 indi c)24(+)model C 0.505(**) 22Alternatif 24 indi d)24(-)model C 0,505(**) Ke 4 alternatif terakhir menggunakan indikator yang sama, perbedaannya adalah: a)Ratio dr/rata2 penduduk puskesmas dan bidan/rata2 penduduk desa b)Ratio dr/puskesmas (idealnya 1 dr untuk 1 puskesmas) dan bidan/desa (1 bidan untuk 1 desa) c)Ratio dr/penduduk dan bidan/penduduk (40 dr dan 100 bidan per pdd) d)Rato dr/penduduk dan bidan/penduduk, ratio dikalikan 100, ideal sama dng c)

28 Indikator yang masuk VariabelBobot Prev. balita gizi buruk dan kurang5 Prev. balita sangat pendek & pendek5 Prev. balita sangat kurus dan kurus5 Prevalensi balita gemuk4 Prevalensi diare4 Prevalensi pnemonia4 Prevalensi hipertensi4

29 Indikator yang masuk VariabelBobot Prevalensi gangguan mental3 Prevalensi asma3 Prevalensi penyakit gigi dan mulut3 Prevalensi Disabilitas3 Prevalensi Cedera3 Prevalensi Penyakit Sendi3 Prevalensi ISPA3

30 Indikator yang masuk VariabelBobot Proporsi perilaku cuci tangan4 Proporsi merokok tiap hari3 Akses air bersih5 Akses sanitasi5 Cakupan persalinan oleh nakes5 Cakupan pemeriksaan neonatal-15 Cakupan imunisasi lengkap5 Cakupan penimbangan balita5 Ratio Dokter/Puskesmas5 Ratio Bidan/desa5

31 IPKM Nilai berkisar antara 0 (terburuk) – 1 (terbaik) Yang terbaik adalah kondisi ideal (secara teoritik) Dari 440 Kabupaten/Kota Riskesdas, nilai berkisar antara: –Terrendah: 0, (Pegunungan Bintang, Papua) –Tertinggi: 0, (Kota Magelang, Jateng)

32 Peringkat 20 besar teratas Peringkat IPKMKabupaten/Kota 10, Kota Magelang 20, Gianyar 30, Kota Salatiga 40, Kota Yogyakarta 50, Bantul 60, Sukoharjo 70, Sleman 80, Balikpapan 90, Kota Denpasar 100, Kota Madiun

33 Peringkat 20 besar teratas Peringkat IPKMKabupaten/Kota 110, Kota Metro 120, Badung 130, Tabanan 140, Kota Medan 150, Kota Batu 160, Kuningan 170, Kota Jambi 180, Kota Pasuruan 190, Kota Jakarta Selatan 200, Kota Mojokerto

34 Peringkat 20 besar terbawah Peringkat IPKMKabupaten/Kota 4210, Mandailing nata 4220, Sumba Timur 4230, Murung Raya 4240, Jeneponto 4250, Nias 4260, Sampang 4270, Manggarai Barat 4280, Jayawijaya 4290, Tolikara 4300, Mamasa

35 Peringkat 20 besar terbawah Peringkat IPKMKabupaten/Kota 4310, Mappi 4320, Asmat 4330, Seram Bagian Timur 4340, Yahukimo 4350, Nias Selatan 4360, Paniai 4370, Manggarai 4380, Puncak Jaya 4390, Gayo lues 4400, Pegunungan Bintang

36 Provinsi NTT NomerKabupatenR-IPKMIPKM 1 Kota Kupang320, Flores Timur1970, Sikka2270, Ngada2310, Lembata2640, Belu3040, Timor Tengah Utara3130, Ende3160, Kupang3700, Alor3950, Timor Tengah Selatan3990, Rote Ndao4010, Sumba Barat4060, Sumba Timur4220, Manggarai Barat4270, Manggarai4370,283220

37 Provinsi Lampung NomerKabupatenR-IPKMIPKM 1 Kota Metro110, Kota Bandar Lampung 1650, Lampung Selatan1670, Lampung Timur2000, Lampung Tengah2030, Tanggamus2360, Lampung Barat2480, Way Kanan2490, Tulang Bawang2500, Lampung Utara3120,451270

38 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro IndikatorLampung UtaraKota Metro IPKM0, , Ranking Nasional31211 UHH_200767,3672,11 ipm_200768,9775,31 pdkkmiskin32,1611,53 Balita Gemuk22,2614,11 Balita Gizi Buruk-Kurang25,7910,98 Balita Pendek-Sangat Pendek41,7630,77 Balita Kurus-Sangat Kurus22,6212,05

39 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro Indikator Lampung Utara Kota Metro Diare2,483,17 ISPA21,8312,63 Pneumonia0,350,15 Mental2,965,78 Gigi-Mulut13,968,29 Asma0,591,02 Sendi30,8723,36 Hipertensi31,0130,87 Cedera4,621,83 Disabilitas10,7919,54

40 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro IndikatorLampung UtaraKota Metro Perilaku Merokok24,2929,10 Perilaku Cuci Tangan4,747,99 Sanitasi36,9476,09 Akses Air27,9361,23 Persalinan Tenaga Kesehatan55,1198,43 Kunjungan Neonatus 165,0090,91 Imunisasi Lengkap32,4468,00 Penimbangan Balita19,4650,42 Rasio dokter per puskesmas1,633,64 Rasio bidan per desa1,123,27

41 Usulan untuk Balitbang Kemdikbud Kembangkan IPPM (Indeks Pembangunan Pendidikan Masyarakat) Ada 2 alternatif: –Mengurai lebih lanjut indeks pendidikan dalam HDI (melek huruf dan lama sekolah) –Mengembangkan indikator yang lebih tinggi IPPM terdiri dari beberapa indikator yang mudah diukur Pola indikatornya meliputi: –Keterjangkauan –Kualitas

42 Usulan untuk Balitbang Kemdikbud Dengan IPPM bisa dibuat peringkat Kabupaten/Kota Kab/Kota dengan peringkat rendah, bisa dibantu untuk menaikkan peringkatnya dengan melakukan intervensi pada indikator yang masih buruk IPPM diukur secara berkala (5 tahun sekali) untuk seluruh kab/kota, sehingga diketahui kab/kota yang naik dan yang turun IPPM-nya IPPM naik  pembangunan pendidikan di kab/kota tersebut bagus IPPM turun  pembangunan pendidikan kurang terarah


Download ppt "Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google