Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dasar Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Undang-Undang No.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dasar Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Undang-Undang No."— Transcript presentasi:

1

2

3 Dasar Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Keputusan KPK No. KEP. 07/KPK/02/2005 Tentang TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN SE MenPAN SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) SE MenPAN SE/05/M.PAN/04/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Permendiknas No. 48 Tahun 2006 Tentang Jabatan Wajib Lapor Kekayaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional SK Rektor UNS No. 527/UN27/KP/2011 Tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

4 Kewajiban PN Terkait LHKPN Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun Mengumumkan harta kekayaannya

5 Ruang Lingkup PN Penyelenggara Negara (PN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah : 1.Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 3.Menteri 4.Gubernur 5.Hakim 6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7.Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan PN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6 Jabatan Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan Depdiknas (Kemdikbud) Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 mewajibkan jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN : 1.Pejabat Eselon I di lingkungan Depdiknas 2.Pejabat di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Banlitbang 3.Pejabat di lingkungan Kopertis dan PTN 4.Pejabat Perbendaharaan

7 Pejabat yg wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan instansi (PTN)  Berdasarkan SE/05/M.PAN/04/2005, MenPAN meminta kepada masing-masing Pimpinan Instansi untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK  Berdasarkan Permendiknas No. 48 Tahun 2006 pejabat di lingkungan PTN dan Pejabat Perbendaharaan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Atasan Langsung Bendahara, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan PUMK

8  Menindaklanjuti SE/05/M.PAN/04/2005 dan Permendiknas No. 48 Tahun 2006, maka diterbitkan SK Rektor UNS Nomor 527/UN27/KP/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan UNS

9 Pejabat Yang Diwajibkan Menyampaikan LHKPN di lingkungan UNS Pejabat wajib menyampaikan LHKPN berdasarkan SK Rektor Nomor 527/UN27/KP/2011 adalah : NoJabatanNoJabatan 1.Rektor, Pembantu Rektor8.Kasubbag. Pengadaan Barang/ Jasa, Kasubbag. Inventarisasi & Penghapusan 2.Dekan, Pembantu Dekan9.Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang 3.Ketua & Sekretaris Lembaga10.Pejabat Penandatanganan SPM 4.Kepala Biro11.Pejabat Pembuat Komitmen 5.Direktur & Asdir pd PPs dan MM12.Atasan Langsung Bendahara Penerimaan 6.Kepala UPT13.Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran 7.Kabag. Keuangan, Kabag. Perlengkapan 14.Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas & Universitas

10 Jenis Formulir LHKPN PN yang pertama kali melaporkan kekayaannya Model KPK-A PN yg telah menduduki jabatannya selama 2 tahun PN yg mengalami mutasi atau promosi jabatan PN yg mengakhiri jabatan atau pensiun PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN Model KPK-B

11 Tata Cara Pelaporan LHKPN Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3 LHKPN Dilaporkan : sebelum, selama, setelah memangku jabatan. Paling lambat 2 bulan setelah resmi menduduki jabatan Model-A Belum Mengisi Model-B Pernah Mengisi

12 Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat 2 tahun setelah PN menduduki jabatan/ sewaktu-2 atas permintaan KPK memeriksa Menggunakan Model-B KPK memeriksa Kekayaan PN ybs sbg pelaksanaan pasal 5 angka 2 UU No.28 Th melaporkan

13 Tata Cara Pelaporan LHKPN Model-B Diisi oleh Paling lambat 2 bulan setelah serah terima jabatan Pelaporan dilaksanakan oleh PN ybs/ ahli warisnya apabila PN ybs meninggal dunia

14 Tata Cara Pelaporan LHKPN dilaporkan LHKPN Rangkap 2 1 berkas asli utk disampaikan KPK 1 berkas utk arsip PN ybs Surat Pernyataan & Surat Kuasa ditandatangani PN ybs di atas meterai Dilampiri FC akta/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan

15 Pengumuman LHKPN Keputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 5 Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi Pengumuman kekayaan dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara RI/ Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN ybs dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK

16 Pengumuman LHKPN Media lain yang ditetapkan oleh KPK Web site KPK dengan format khusus Papan pengumuman pada kantor KPK Papan pengumuman pada instansi dimana PN ybs bekerja Koran Harian Nasional /lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili

17 Alur Proses LHKPN

18 1.PN menyampaikan LHKPN kpd KPK baik secara langsung maupun lewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akan memberikan bukti tanda terima (TT) terkait penyerahan LHKPN kepada PN yang datang secara langsung, atau mengirimkan TT tsb lewat pos 2.KPK melakukan pengecekan thd LHKPN yg diterima. Apabila formulir tidak tepat pengisiannya/dokumen belum lengkap, maka KPK akan menyurati PN untuk mengoreksi isian formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Untuk melengkapi dokumen dan memberikan koreksi pengisian, PN dpt menyampaikannya secara langsung ke CS/ lewat pos

19 Alur Proses LHKPN 3.Dokumen yg sudah lengkap akan diproses dan akan diumumkan pd Tambahan Berita Negara (TBN) dan diberi Nomor Harta Kekayaan (NHK). PN wajib mengingat NHK untuk kebutuhan pelaporan berikutnya. TBN dan Poster Pengumuman akan disampaikan kpd PN melalui instansi masing-masing Penyelenggara 4.PN wajib menempelkan Poster Pengumuman tsb pada media pengumuman di kantor/instansi PN dan menyampaikan lembar pemberitahuan pengumuman LHKPN di instansi ke KPK

20 Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban terkait LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)

21 Data Statistik Penyampaian LHKPN (s/d. 27 Desember 2011)

22 Data Statistik Penyampaian LHKPN Per Unit Kerja (s/d 27 Desember 2011)

23 Data Statistik Penyampaian LHKPN Yang Sudah Diumumkan (s/d. 27 Desember 2011)

24  Informasi terkait LHKPN dapat diperoleh di Laman KPK dengan alamat : pada menu LHKPNwww.kpk.go.di  Form LHKPN Model A dan B beserta panduan pengisiannya dapat diunduh pada laman dan menu di atas, pada sub menu UNDUH FORM DAN JADWAL BIMTEK atau dapat mengkopi di Bagian Kepegawaian Kantor Pusat UNSUNDUH FORM DAN JADWAL BIMTEK Laman LHKPN

25


Download ppt "Dasar Hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Undang-Undang No."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google