Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM 1."— Transcript presentasi:

1 Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM 1

2 Pengantar  Desentralisasi sebagai kebijakan penting yang mempengaruhi surveillance 2

3 Pendulum: Mengayun jauh di tahun 1999 centralization De-centralization UU th

4 Pendulum: Mengayun kembali di tahun 2004 centralization De-centralization UU th 1999 UU th 2004 UU : Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi 4

5 UU 32/2004: diikuti  PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000  PP , pengganti PP 08/2003  Bagaimana dampak PP 38 dan PP 41 terhadap re-strukturisasi Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan khususnya dalam sistem surveillance?  Saat ini DinKes2 se Indonesia sedang sibuk memikirkan struktur baru 5

6 Logika Restrukturisasi Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes Strategi Baru untuk Pengembangan Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru Sistem Penghasilan Sistem Evaluasi Kinerja Feed Back PP 38/2007 PP 41/07 6

7 Central Government Provincial Government District and City Government Regulatory function Service Provision Financing function PP 38 dan Pendekatan Konkuren 7

8 Arti Konkuren ...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 8

9 Pengaturan Surveillance di PP 38/2007 SUB BI D A N G SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Upaya K e s e h at - a n Pencegahan& Pemberantasan Penyakit Pengelolaan Survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional. Penyelenggaraan Survailans epidemiologi, Penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. Penyelenggaraan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota. 9

10 Apa arti perbedaan kata pengelolaan dalam PP 38? Pengelolaan oleh Pusat. Penyelenggaraan di daerah Pengelolaan bisa/ boleh oleh Pusat, dan Propinsi- Kabupaten Kota. Penyelenggaran di daerah-daerah Jaminan Pembiayaan Regulasi: Perijinan Surveillance 10

11 Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003  dalam sistem surveilans :  Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans  Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut Apakah sudah ada sistem surveillance oleh pusat? 11

12 UPT SubDin Kesga Pusat (Depkes) Pusdatin UPT SubDin Kesga Propinsi UPT SubDin Kesga Kabupaten/ Kota UPT Puskesmas UPT Rumah Sakit Puslitbang Jejaring Surveilans Unit utama Depkes Swasta : LSM/ perusahaan Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Prop Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Kab/Kota Hubungan struktural/ komando Hubungan koordinasi/ konsultatif 12

13 Kepala Dinas Kesehatan Unit Surveilans Bidang Bagian Tata Usaha Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Jejaring Surveilans 13

14 Bagaimana kondisi sebenarnya 14

15 Apakah sistem pusat ini berjalan? Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan:  Belum berjalan secara maksimal di daerah  Belum ada Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes.  Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal dan Lab BLK 15

16 Riset PMPK-DHS-1 Tahun 2007 – 2009 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran UGM, Projek DHS-I,  riset mengenai penguatan Sistem Surveilans-Respons Kesehatan Ibu, Neonatus dan Anak  di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu)  16 kabupaten/kota. 16

17 Pengamatan di daerah Ketidakjelasan “rumah” secara hukum dan jabatan fungsional epidemiolog di daerah Unit pendukung surveilans/unit surveilans sebagai “rumah” bagi para epidemiolog belum ada, Jabatan fungsional epidemiolog Surat Keputusan Menkes no 267 tahun 2008 mengatur pengorganisasian Dinas Kesehatan di tingkat daerah, tidak memiliki kekuatan hukum. 17

18 Pengamatan di pusat  Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. 18

19 Situasi saat ini  Surveillance banyak didanai dari pemerintah pusat  Dana masuk dalam anggaran pusat yang bersifat vertikal program  Tidak ada dana untuk pengembangan surveillance di daerah.  Respon surveilance pusat banyak ke pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang. 19

20 Perjalanan Alamiah Penyakit Prev IPrev IIPrev III Sembuh, Catat, atau Mati Mulai ResTI Mulai Sakit Mulai sakit Klinis Kasus ResTi Kasus A- Simptomatik Kasus Simptomatik Perjalanan Alamiah Penyakit = Proses kasus utk UKP = Himpunan kasus utk UKM

21 Situasi saat ini:  Propinsi  Kabupaten  Pusat Program KIAProgram TBProgram GiziProgram....dll 21

22 Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat:  Propinsi  Kabupaten  Pusat Surveillance Program KIASurveillance Program TBSurveillance Program GiziSurveillance Program....dll 22

23 Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal  Propinsi  Kabupaten  Pusat Surveillance Program KIASurveillance Program TBSurveillance Program GiziSurveillance Program....dll Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah 23

24 Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap  Propinsi  Kabupaten  Pusat Surveillance Program KIASurveillance Program TBSurveillance Program GiziSurveillance Program....dll 24

25 Kepala Dinas Kesehatan Unit PendukungSurveilans Bidang Bagian Tata Usaha Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Jejaring Surveilans Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana 25

26 Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah?  Mengembang kan dengan dana APBD Mengapa?  Unit pendukung Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif  Dana pusat biasanya sektoral (vertikal), bukan bersifat wide (horisontal)  Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah 26

27 APBN  Propinsi  Kabupaten  Pusat Surveillance Program KIASurveillance Program TBSurveillance Program GiziSurveillance Program....dll APBD 27

28 Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 12 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 34 28

29 Kekuatan Ekonomi Rakyat rendah Kekuatan Ekonomi Rakyat tinggi Kekuatan Ekonomi PemDa Tinggi 12 Kekuatan Ekonomi Pemda Rendah 34 Siapa Pemberi Dana Unit Pendukung Surveillance? Pemerintah Pusat? Pemda? 29

30 Surveillance ? 30

31 Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003)  surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. 31

32 Proses OutputOutcomeInput Impact Output = Hasil langsung program. Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit. Monitoring Evaluasi Surveilans PendekatanSistem 32

33 Fungsi Surveilans  Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi 33

34 Tujuan  Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat 34

35 35 INFORMASI = DATA YANG SUDAH DI KUM- PULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANG- KAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPU- TUSAN PENGELOLA DATA & INFO MANAJER INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN RELEVAN TEPAT CEPAT

36 INDIKATOR DATA Informasi 36

37 Ruang lingkup  1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular.  2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular.  3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungnan. 37

38 Ruang lingkup (lanjutan)  4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu.  5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra. 38

39 Harapan masa depan 39

40 40 Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)

41 8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons Deteksi Kasus Registrasi Pelaporan Analisis dan Interpretasi kasus Respons Segera Respons Terencana Feedback BULETIN elektronik BULETIN elektronik Konfrimasi kasus 41

42 Surveilans - respons

43 Fungsi-Fungsi Pendukung  Perumusan Protap & Petunjuk  Pelatihan  Supervisi  Komunikasi  Pengadaan Sumberdaya  Koordinasi. 43

44 Mutu Surveilans  Timeliness  Completeness  Usefulness  Sensitivity  Specificity  Representativene ss  Simplicity  Flexibility  Acceptability  Reliability  Positive Predictive Value 44

45 Struktur surveilens  Undang2, legislasi, peraturan  IHR compliance  Strategi surveilens  Penyaluran data antar-tingkat administratif  Penjaringan/kemitraan 45

46 Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkan bahwa kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota : 1.Harus mengetahui konsep Surveilans Respons. 2.Telah mengikuti pelatihan Surveilans Epidemiologi, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

47 47 Terima Kasih..….


Download ppt "Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google