Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TUJUAN PENGADAAN Penyedia Waktu Jumlah Kualitas Harga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TUJUAN PENGADAAN Penyedia Waktu Jumlah Kualitas Harga."— Transcript presentasi:

1

2 TUJUAN PENGADAAN Penyedia Waktu Jumlah Kualitas Harga

3 URUTAN PROSES PENGADAAN Plan & Design Procure Build, Develop & Deliver Operate, & Consume Dispose Purchase Request & Specification Contract Acceptance Certificate Disposal Request Transfer of Title 3

4 HASIL PENGADAAN Penyedia terpercaya & mampu Administrasi terpenuhi Teknis (jml, mutu, waktu) sesuai Harga murah/ sepadan Persyaratan kualifikasi Persyaratan administrasi Persyaratan teknis Penawaran Harga Menguntungkan GUGUR

5 Mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (Perpres No. 54 Th.2010): – Efisien – Efektif – Terbuka dan bersaing – Transparan – Adil/tidak diskriminatif – Akuntabel PUSAT 5

6 Kewajiban Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik – UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; – Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; – Perka LKPP No. 1/2011 tentang Tata Cara e-Tendering; – Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-633/MK.1/2011 Tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran ASPEK HUKUM E-PROCUREMENT

7 Perpres 54 KETENTUAN UMUM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Pasal 106 (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Pasal 107 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e.memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Pasal 131 (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

8 MANFAAT DAN TUJUAN E-PROC Standard Framework: Strategic e-GP (Multilateral Development Bank)

9 Data KPK menunjukan adanya fakta positif dalam implementasi e-Procurement Secara terbatas di beberapa lokasi pemerintahan sebagai berikut : Terjadinya efisiensi dalam penggunaan APBN. Penghematan anggaran pada proses pengadaan sebesar 23,5 %. Sementara pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didapatkan penghematan sebesar rata-rata 20 %. Proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat dari cara konvensional. Cara konvensional membutuhkan waktu 36 hari, dengan menggunakan e-Procurement bisa dilakukan dalam jangka waktu hanya 20 hari Persaingan yang sehat karena transparansi terjaga, akuntabilitas terjaga, tidak ada kontak fisik dengan penyelenggara lelang, fair, dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat bagi para peserta pelelangan. 9

10 RUANG LINGKUP E-PROCUREMENT Berdasarkan Perka LKPP No. 1/2011 tentang Tata Cara e-Tendering Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari APBN/APBD Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari PHLN berpedoman pada Perpres 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BI, BHMN, & BUMN/BUMD yang dibebankan pada APBN/APBD

11 JENIS PEMILIHAN E-PROCUREMENT Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari: Barang/Jasa Lainnya Pelelangan Umum Pelelangan Sederhana Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum Pemilihan Langsung Jasa Konsultansi Seleksi Umum Seleksi Sederhana

12 e-Government Procurement System Standard Framework: Strategic e-GP (Multilateral Development Bank)

13 e-TENDERING LPSE Pengumuman lelang Pengumuman lelang Pendaftaran Penjelasan Penawaran Pembukaan penawaran Pengumuman pemenang Pengumuman pemenang Penyiapan Dokumen Lelang Penyiapan penawaran Evaluasi & klarifikasi Persiapan oleh panitia pengadaan Penyiapan penawaran oleh penyedia Proses evaluasi oleh panitia pengadaan Dokumen lelang Usulan pemenang

14 Report The Indonesia e-procurement are decentralized system for local autonomy and goverrment. The LKPP has a roll for building infrastructure, promotion and technical support of e-procurement system that LPSE systems are launched over 67sites Procuring Entity Procuring Entity Government Administrator Government Administrator Bidder (Supplier) Bidder (Supplier) Use National Audit Office National Audit Office President Local Assembly Linkage Parlaiment Indonesia LPSE system INDONESIA “LPSE” SYSTEM Report LKPP E-Call Center E-Call Center Education Center Education Center NMS System NMS System Project Management Project Management User Registration e- Bidding System Network & Firewall Prov/Local Government User Support & Help Desk Bidding Room Education Center Development Center Development Center

15 PENGHEMATAN MELALUI E-PROCUREMENT

16 Pengadaan dituangkan dalam RUP Direncanakan sesuai arahan TEPPA Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan PERCEPATAN PENGADAAN MELALUI RUP

17 17 - Pola Normal Penyerapan minimal 25% setiap triwulan; - Hindari penumpukan penarikan anggaran pada akhir tahun; - Susun rencana pengadaan (procurement plan); - Pantau pelaksanaan pengadaan. Arahan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

18 1.Menyusun rencana pengadaan yang akan dilakukan selama setahun melalui aplikasi Rencana Umum Pengadaan; 2.Mempercepat penunjukkan pejabat pengelola anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai jadual yang direncanakan; 2.Mempercepat pelaksanaan pengadaan yang bersifat rutin, dan paket-paket yang telah siap; 3.Tidak melakukan penumpukan pelaksanaan pengadaan pada akhir tahun; 4.Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan; 5.Menambah frekuensi pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa; dan 6.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara terus menerus setiap bulan untuk mengetahui progres pelaksanaan pengadaan beserta permasalahan yang terjadi. STRATEGI PENINGKATAN PENYERAPAN TAHUN ANGGARAN 2012

19 PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PA/KPA PPHP PPK ULP/Pejabat Pengadaan Proses Pemilihan dan Penetapan jika memerlukan penyedia Hasil Pekerjaan Mengangkat TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS Mengumumkan RUP Mengangkat

20 Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa dengan mengidentifikasi dengan baik jenis dan kriteria barang/jasa. Apabila diperlukan, PPK dapat mengangkat tim pendukung (perencana, pelaksana, pengawas); Menetapkan HPS dengan memperhatikan harga pasar dengan memperhitungkan keuntungan, overhead serta pajak; Membuat pemaketan pengadaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan; Mempercepat proses pengadaan, tidak menunggu pada akhir tahun, dengan tetap menjaga kualitas belanja; Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. PERAN PPK DALAM MEMPERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN

21 1.Strong Willingness of Government to Reform 2.The World-Class Internet Infrastructure 3.Robust Application Systems for e-Procurement 4.Training and Education of Users 5.Employees’ Professionalism and Their Aspiration to Change PUSAT Pusat LPSE Kementerian Keuangan

22 KESIMPULAN Teknologi Digital telah mengubah transaksi manual (berbasis kertas) menjadi data elektronik Sesuai UU no 11 ITE, dokumen elektronik, secara hukum diperlakukan sama dengan dokumen kertas Transaksi dokumen elektronik akan lebih efisien, transparan, adil dan aman, bila dibandingkan dengan transaksi dokumen kertas

23


Download ppt "TUJUAN PENGADAAN Penyedia Waktu Jumlah Kualitas Harga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google