Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, 3-5 Juli 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, 3-5 Juli 2013."— Transcript presentasi:

1 PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, 3-5 Juli 2013

2 2

3 3 1.BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005) 2.TUJUAN BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui:  Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas  Penerapan praktek bisnis yang sehat. (Pasal 2 PP No. 23/2005)

4 4 3. KARAKTERISTIK SATKER BLU a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) b. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik c. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi e. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk f. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung g. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS h. Bukan sebagai subyek pajak

5 5 1. PERSYARATAN SUBSTANTIF Terpenuhi apabila Satker memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan TUSI. 2. PERSYARATAN TEKNIS a.Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan. b.Kinerja keuangan Satker adalah sehat. 3. PERSYARATAN ADMINISTRATIF a.Surat Pernyataan Meningkatkan Kinerja b.Pola Tata Kelola c.Rencana Strategis Bisnis d.Standar Pelayanan Minimal e.Laporan Keuangan Pokok f.SP Bersedia Diaudit/ Laporan Audit Terakhir

6 6 1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum Pelayanan umum di bidang kesehatan, pendidikan, riset/ penelitian, perbenihan/ pembibitan, telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengujian 2. Pengelola wilayah/kawasan tertentu Otorita dan KAPET 3. Pengelolaan dana khusus Dana investasi, dana bergulir, & pengelolaan dana abadi Pendidikan PERSYARATAN SUBSTANTIF TERPENUHI, JIKA SATKER menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat operasional; sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat; menghasilkan pendapatan Pelayanan Umum PELAYANAN UMUM TIDAK DAPAT MENERAPKAN PPK BLU ①Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, antara lain layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, dan layanan keamanan/kepolisian; dan ②Pelayanan administratif, antara lain pemberian dokumen Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, paspor, Kartu Tanda Penduduk, surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, ijin usaha dan semua dokumen yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya.

7 7 PERSYARATAN TEKNIS KRITERIA BLU Penyedia Barang/Jasa 1.PNBP TA terakhir ≤ Rp15Miliar 2.Memenuhi threshold a.Jumlah Nominal PNBP TA Terakhir; b.Jumlah Nominal Aset Tetap TA Terakhir; c.Rasio antara Jumlah Nominal PNBP terhadap Biaya operasional pada TA Terakhir; dan d.Rasio antara Jumlah Belanja SDM terhadap Jumlah Biaya Operasional pada TA Terakhir. BLU Pengelola Dana Khusus 1.Dana Khusus Yang Akan Dikelola ≤ Rp800Miliar ; 2.PNBP per Tahun ≤ Rp30Miliar; 3.kontinuitas layanan BLU Pengelola Kawasan 1.Aset Yang Akan Dikelola ≤ Rp2Triliun; 2.PNBP per Tahun ≤ Rp70Miliar;

8 8 2.POLA TATA KELOLA : Kelembagaan, pejabat pengelola, dan Kepegawaian. 1.PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA Dibuat oleh pemimpin Satker dan disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga 3.RENCANA STRATEGIS BISNIS: visi, misi, program strategis 5 Tahun ke depan, dan capaian kinerja yang terukur untuk 2 tahun sebelumnya. 4.LAPORAN KEUANGAN POKOK: LRA, Neraca, CaLK. 5.STANDAR PELAYANAN MINIMAL: Ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker BLU yang ditetapkan oleh K/L. 6.LAPORAN AUDIT TERAKHIR DAN/ATAU PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN  Laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum diusulkan menjadi Satker BLU  Pernyataan bersedia untuk diaudit dibuat oleh Satker yang telah/belum diaudit secara independen PERSYARATAN ADMINISTRASI

9 9 1. PENGAJUAN USULAN K/L mengusulkan Satker yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif kepada Menteri Keuangan, dengan dilampiri: hasil penilaian mengenai pemenuhan persyaratan substantif, teknis, dan administratif. keputusan menteri/pimpinan lembaga mengenai tugas dan fungsi satker. dokumen persyaratan administratif. K/L mengusulkan Satker yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif kepada Menteri Keuangan, dengan dilampiri: hasil penilaian mengenai pemenuhan persyaratan substantif, teknis, dan administratif. keputusan menteri/pimpinan lembaga mengenai tugas dan fungsi satker. dokumen persyaratan administratif. 3. PENETAPAN USULAN a.penetapan sebagai Satker BLU Penuh,, ataupenetapan sebagai Satker BLU Penuh,, atau b.penetapan sebagai Satker BLU Bertahappenetapan sebagai Satker BLU Bertahap a.penetapan sebagai Satker BLU Penuh,, ataupenetapan sebagai Satker BLU Penuh,, atau b.penetapan sebagai Satker BLU Bertahappenetapan sebagai Satker BLU Bertahap 2. PENILAIAN USULAN TIM PENILAI: Penilaian Persyaratan Administratif TIM PENILAI: Penilaian Persyaratan Administratif DJPBN:  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Substantif Pengujian Pemenuhan Persyaratan Substantif  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Teknis Pengujian Pemenuhan Persyaratan Teknis  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Administratif Pengujian Pemenuhan Persyaratan Administratif DJPBN:  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Substantif Pengujian Pemenuhan Persyaratan Substantif  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Teknis Pengujian Pemenuhan Persyaratan Teknis  Pengujian Pemenuhan Persyaratan Administratif Pengujian Pemenuhan Persyaratan Administratif

10 ALUR PENETAPAN SEBAGAI SATKER BLU 10 Satker K/L Menkeu Tim Penilai DJPBN (Dit. PPK BLU) PENGUJIAN PEMENUHAN PERSY. SUBSTANTIF Dok. Persy. Administratif Hasil Penilaian persy. Dok. Tusi Dok. Persy. Administratif Hasil Penilaian persy. Dok. Tusi PENGUJIAN PEMENUHAN PERSY. TEKNIS PENGUJIAN PEMENUHAN PERSY. TEKNIS PENOLAKAN USULAN PENOLAKAN USULAN YA 3A 4 Disposisi ke DJPBN untuk dilakukan penilaian Melakukan penilaian pemenuhan persy. BLU & menyampaikan usulan ke Menkeu PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPUTUSAN MENKEU KMK Penetapan 7 PENGUJIAN PEMENUHAN PERSY. ADMINISTRATIF PENGUJIAN PEMENUHAN PERSY. ADMINISTRATIF HASIL PENGUJIAN TIDAK 2B BLU Penuh Persy. Subst, teknis, & Adm  terpenuhi memuaskan BLU Bertahap Persy. Subst & teknis  terpenuhi, tp Adm  tidak memuaskan III. Menyampaikan Usulan Penetapan BLU kepada K/L Usulan + Lampiran 1 YA TIDAK 2A2A 3B 5 6

11 11 PENCABUTAN STATUS SATKER BLU OLEH MENTERI KEUANGAN 1.BERDASARKAN HASIL MONEV SERTA PENILAIAN KINERJA SATKER BLU TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN a.SUBSTANTIF  pelayanan umum yang diberikan tidak memenuhi ketentuan Persyaratan Substantif BLU b.TEKNIS  memiliki kinerja RENDAH c.ADMINISTRATIF  tidak mencapai target sesuai dengan rencana pencapaian kinerja yang tercantum dalam dokumen persyaratan administratif. 2.BERDASARKAN USULAN DARI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA. 3.BERAKHIRNYA STATUS BLU BERTAHAP Pencabutan status Satker BLU Bertahap yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak mengajukan usulan peningkatan status Satker BLU

12 PENILAIAN 12 BLU K/L MENTERI KEUANGAN TIM PENILAI DJPBN (Dit. PPK BLU) 2 3 MONEV & MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA 1 USULAN PENCABUTAN SURAT PERINGAT AN & SANKSI 4 REKOMENDASI KEPUTUSAN KMK PENCABUTAN KMK PENCABUTAN (BERDASARKAN HASIL MONEV DAN PENILAIAN KINERJA) 5

13 PENILAIAN BLU MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA MENTERI KEUANGAN TIM PENILAI DJPBN (DIT. PPK BLU) 13 MENGUSULKAN PENCABUTAN USULAN PENCABUTAN 1 2A 3 4 DISPOSISI KE DJPBN UNTUK DILAKUKAN PENILAIAN MENGUNDANG TIM PENILAI 2B REKOMENDASI TIM PENILAI REKOMENDASI TIM PENILAI KMK PENCABUTAN KEPUTUSAN MENKEU USULAN PENCABUTAN (BERDASARKAN USULAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA) 5

14 14 BLU BERTAHAP K/L Menteri Keuangan Tim Penilai DJPBN (Dit. PPK BLU) 2 3 MENGUSULKAN PENCABUTAN STATUS BLU YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN TIDAK MENGAJUKAN USULAN PENINGKATAN STATUS SATKER USULAN PENCABUTAN Keputusan Menkeu KMK PENCABUTAN KMK PENCABUTAN (BERAKHIRNYA STATUS BLU BERTAHAP ) 1

15 Terima kasih 15

16 16 No No AspekBobot 1Jumlah Nominal PNBP Pada Tahun Anggaran Terakhir (P) Rasio Antara Jumlah Nominal PNBP Terhadap Biaya Operasional (PNBP & RM, tidak termasuk belanja modal) pada TA Terakhir (RP) 20 3Rasio Antara Jumlah Belanja Sumber Daya Manusia (PNBP & RM, termasuk biaya Pengembangan SDM) Terhadap Jumlah Biaya Operasional Pada Tahun Anggaran Terakhir (RSDM) 20 4 Jumlah Nominal Aset Tetap Pada Tahun Anggaran Terakhir (A) Nilai untuk aspek “P” No AspekNilai 1. P ≥ Rp400 M4 2. Rp100 M ≤ P < Rp400 M3 3. Rp30 M ≤ P < Rp100 M2 4. Rp15 M ≤ P < Rp30 M1 2. Nilai untuk aspek “RP” No. AspekNilai 1. RP ≥ 60 % % ≤ RP < 60 % % ≤ RP < 40 % % ≤ RP < 30 %1 5. RP < 20 %0 3. Nilai untuk aspek “RSDM” No. AspekNilai 1. RSDM ≥ 60 % % ≤ RSDM < 60 % % ≤ RSDM < 50 % % ≤ RSDM < 40 %3 5. RSDM < 30 %4 4. Nilai untuk aspek “A” No. AspekNilai 1. A ≥ 1 Triliun M ≤ A < 1 T M ≤ A < 500 M M ≤ A < 200 M1 5. A < 75 M0 [(Nilai P x 40) + (Nilai RP x 20) + (Nilai RSDM x 20) + (Nilai A x 20)] RUMUS Satker dinyatakan memenuhi kriteria penilaian threshold jika memperoleh nilai total paling kurang 140 atau predikat C (cukup).

17 17 CONTOH 1.Tahun Satker mengajukan usulan menjadi Satker BLU. Data keuangan TA 2012 satker tersebut adalah a.l. : (dalam Miliar Rupiah) URAIAN RS APTN BRS C PNBP Total Aset Belanja Pegawai (RM) Belanja Pegawai (PNBP) Belanja Pengembangan SDM12155 Belanja Barang (RM) Belanja Barang (PNBP)20 30 Belanja Modal152015

18 18 PEMBAHASAN 1.Satker RS A dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, karena tidak memenuhi jumlah nominal PNBP pada tahun anggaran terakhir yaitu paling kurang sebesar Rp15Milyar. (dalam Miliar Rupiah) URAIAN RS APTN BRS C PNBP Total Belanja SDM-7035 Total Belanja Operasional rasio RP-28%31% Rasio RSDM-61%41% Total Aset

19 19 PEMBAHASAN 2.Satker PTN B dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, karena tidak memenuhi nilai total perhitungan kriteria (minimal skor 140), walaupun jumlah jumlah nominal PNBP pada tahun anggaran terakhir lebih dari Rp15Milyar. PTN B UraianPNBP≥15M PNBP<15MHasil Pengujian Jumlah PNBP  -Memenuhi Kriteria Bobot Nilai Total P RP 20 1 RSDM 2000 A 1 Skor Penilaian120Tidak Memenuhi HASIL AKHIR PENGUJIANTidak Memenuhi

20 20 PEMBAHASAN 3.Satker RS C dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, karena memenuhi nilai total perhitungan kriteria (minimal skor 140). RS C UraianPNBP≥15M PNBP<15MHasil Pengujian Jumlah PNBP  -Memenuhi Kriteria Bobot Nilai Total P RP RSDM A 1 Skor Penilaian140140Memenuhi HASIL AKHIR PENGUJIANMemenuhi


Download ppt "PENETAPAN DAN PENCABUTAN STATUS SATKER BLU Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta, 3-5 Juli 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google