Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-35/MK.1/2012 Tanggal 28 Desember 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-35/MK.1/2012 Tanggal 28 Desember 2012."— Transcript presentasi:

1 PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-35/MK.1/2012 Tanggal 28 Desember 2012

2 Landasan Hukum Landasan Hukum  Pasal 69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  Pasal 16 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Menyatakan antara lain:  Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerahsekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun, dikecualikan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.  Pengguna Barang menyampaikan laporan inventarisasi kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi  Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam Daftar Barang setelah terlebih dahulu dilaporkan ke Pengelola Barang.  Pasal 69 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  Pasal 16 PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Menyatakan antara lain:  Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerahsekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun, dikecualikan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.  Pengguna Barang menyampaikan laporan inventarisasi kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi  Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam Daftar Barang setelah terlebih dahulu dilaporkan ke Pengelola Barang. LATAR BELAKANG DAN LANDASAN HUKUM Latar Belakang Latar Belakang Kebutuhan untuk menyajikan informasi yang lebih realistis mengenai keberadaan, kondisi dan nilai BMN Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan akan diperoleh informasi yang lebih menggambarkan keberadaan, kondisi dan nilai dari BMN yang bersangkutan pada saat pelaporan

3 Pengertian Sensus BMN Kegiatan untuk melakukan -pendataan, -pencatatan, dan -pelaporan hasil pendataan BMN KECUALI BMN BERUPA : Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Kegiatan untuk melakukan -pendataan, -pencatatan, dan -pelaporan hasil pendataan BMN KECUALI BMN BERUPA : Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Maksud Sensus BMN Untuk mengetahui -keberadaan, -jumlah, -nilai, dan -kondisi BMN Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui -keberadaan, -jumlah, -nilai, dan -kondisi BMN Kementerian Keuangan. PENGERTIAN DAN MAKSUD SENSUS BMN Apa Sensus BMN ?

4 KECUALI BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. TUJUAN DAN SASARAN SENSUS BMN

5 Pegawai Selain Pemakai BMN dan Penanggungjawab Ruangan Pegawai yang ditunjuk untuk mengakomodir kebutuhan proses sensus terhadap BMN dalam ruangan yang belum ada penanggung jawab ruangan. Penunjukannya mempertimbangkan struktur organisasi yang ada pada masing-masing satuan kerja (UPKPB). Pegawai Selain Pemakai BMN dan Penanggungjawab Ruangan Pegawai yang ditunjuk untuk mengakomodir kebutuhan proses sensus terhadap BMN dalam ruangan yang belum ada penanggung jawab ruangan. Penunjukannya mempertimbangkan struktur organisasi yang ada pada masing-masing satuan kerja (UPKPB). Pelaksana Sensus BMN Pegawai yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan sensus BMN di tingkat satker/UPKPB secara keseluruhan. Pelaksana Sensus BMN Pegawai yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan sensus BMN di tingkat satker/UPKPB secara keseluruhan. Penanggungjawab Ruangan Pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan sensus BMN dalam ruangan. Penanggungjawab Ruangan Pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan sensus BMN dalam ruangan. Pemakai BMN Pegawai yang mengurusi dan menggunakan BMN dalam ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemakai BMN Pegawai yang mengurusi dan menggunakan BMN dalam ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. PEGAWAI YANG MELAKUKAN SENSUS BMN

6 6 o Tanah, o Bangunan/ Gedung, o Alat Besar, o Alat Angkut, o Alat Persenjataan o Tanah, o Bangunan/ Gedung, o Alat Besar, o Alat Angkut, o Alat Persenjataan Dipakai/tidak dipakai oleh pegawai; SENSUS BMN BMN DBL Daftar Barang Lainnya DBL Daftar Barang Lainnya KIB Kartu Indentitas Barang KIB Kartu Indentitas Barang DBR Daftar Barang Ruangan DBR Daftar Barang Ruangan

7 Penetapan dan penunjukkan PELAKSANA SENSUS BMN diserahkan kepada kebijakan masing-masing Satker. Pertimbangan tugas dan fungsi dalam organisasi dapat dijadikan pijakan dalam penetapan dan penunjukkannya. Secara umum proses pelaksanaan Sensus BMN dilingkungan Kemenkeu dilaksanakan oleh: Pelaksana Sensus BMN pada masing-masing satuan kerja PELAKSANA SENSUS BMN

8 Data BMN Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2012 (Audited) Berdasarkan Unit Eselon I NoUnit Eselon INilai (Rp)% 1 Setjen ,00% 2 DJA ,21% 3 DJP ,31% 4 DJBC ,39% 5 DJPK ,15% 6 DJPU ,51% 7 DJPB ,21% 8 DJKN ,32% 9 Itjen ,16% 10 BAPEPPAM-LK ,00% 11 BPPK ,58% 12 BKF ,16% Total ,00%

9 NoJenisNilai (Rp)% 1 Persediaan ,71% 2 Tanah ,13% 3 Peralatan dan Mesin ,01% 4 Gedung dan Bangunan ,00% 5 Jalan dan Jembatan ,49% 6 Irigasi ,10% 7 Jaringan ,31% 8 Aset Tetap dalam Renovasi ,24% 9 Aset Tetap Lainnya ,07% 10 KDP ,70% 11 Aset Tak Berwujud ,23% 12 Aset Tak Berwujud Lainnya ,06% 13Tdk digunakan dlm operasi ,95% Jumlah %

10 10 Dalam hal BMN yang disensus bukan berada dalam penguasaan masing- masing unit penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang atau Pengguna Barang, maka dapat dibuat Berita Acara Sensus antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud. KECUALI BMN bermasalahan hukum/ sengketa BMN TIDAK DALAM PENGUASAAN

11 11 Penentuan tentang kondisi BMN pada saat dilakukan sensus dilakukan dengan mempertimbangk an peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan hal tesebut. KONDISI BMN Salah satu maksud sensus BMN adalah untuk mengetahui kondisi BMN yang disensus.

12 BMN masih utuh; Berfungsi dengan baik. BMN masih utuh; Kurang berfungsi dengan baik; Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan; Tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok. BMN tidak utuh; Tidak berfungsi; Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan/ penggantian bagian utama atau komponen pokok. Tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/ rehabilitasi. KRITERIA KONDISI BMN Baik Rusak Ringan Rusak Berat KONDISI BMN

13 13 Untuk BMN yang pada saat dilaksanakan sensus BMN belum memiliki nilai/nilai tidak wajar, satuan kerja dapat berkoordinasi dengan KPKNL PENENTUAN NILAI BMN

14 Untuk pelaksanaan sensus BMN dapat dibentuk TIM SENSUS BMN pada masing-masing UPKPB/UPB TIM SENSUS BMN

15 1.Buku Barang; 2.Kartu Identitas Barang (KIB); 2.1. Tanah; 2.2.Bangunan Air; 2.3. Gedung dan Bangunan; 2.4.Alat Besar; 2.5. Alat Angkutan; 2.6. Alat Persenjataan. 3.Daftar Barang Ruangan; 4. Daftar Barang Lainnya; 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan; 6. Dokumen kepemilikan BMN; 7. Dokumen pengelolaan BMN (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan); 8. Dokumen lainnya yang dianggap perlu. Dokumen Sumber

16 1.Blanko Label Sementara dan Permanen; 2.Kertas Kerja Sensus 1)KKS – Tanah; 2)KKS - Bangunan Air; 3)KKS - Gedung dan Bangunan; 4)KKS - Alat Besar; 5)KKS - Alat Angkutan; 6)KKS - Alat Persenjataan; 7)KKS - Barang Ruangan; 8)KKS - Barang Lainnya. 3.Daftar Barang Hasil Sensus BMN 1)DBHS - Baik dan Rusak Ringan; 2)DBHS - Rusak Berat; 3)DBHS - Tidak Ditemukan; 4)DBHS - Berlebih. 4.Laporan Hasil Sensus BMN; 5.Surat Pernyataan; 6.Surat Penetapan Hasil Sensus; KELUARAN SENSUS BMN

17 Tahapan Sensus BMN

18 Dok. Sumber 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan sensus BMN; 2. Mengumpulkan dokumen sumber; 3. Melakukan pemetaan pelaksanaan sensus BMN, antara lain; Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi; Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan; Menyiapkan data awal sesuai objek Sensus BMN; Menyiapkan Kertas Kerja Sensus BMN beserta tata cara pengisiannya. Menyiapkan denah lokasi; Kepala Satker menunjuk dan menetapkan Pelaksana Sensus untuk : TAHAP PERSIAPAN Rencana Kerja Denah Loasi Label Data LBMN Audited 2012 Kertas Kerja

19 Jika label registrasi tidak ada maka ikuti tahapan pada SOP tentang Labelisasi BMN sesuai SE Sekretaris Jenderal No SE-31/SJ/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Prosedur Labelisasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan TAHAP IDENTIFIKASI – BMN DALAM RUANGAN

20

21 START Ada Kode BMN? Mengidentifikasi Eksistensi, kodefikasi dan Kondisi BMN Menempel Label Sensus dan Menginput Form 015.UPKPB 7 Ya Tidak SOP Labelis asi Menyampaikan Form 015.UPKPB 7 Mengidentifikasi BMN belum berlabel sensus, kodefikasi dan Kondisi BMN di DR Ada Kode BMN? Tidak SOP Labelis asi BMN DR dipakai Pegawai ? Menempel Label Sensus dan Menginput Form 015.UPKPB 8 Mengkompilasi Data BMN DR Form 015.UPKPB 9 Merekam kedalam Aplikasi Sensus, mencetak KKS 015.UPKPB.10 Ada Kode BMN? Mengidentifikasi eksitensi, kodefikasi & kondisi BMN di DR yg tdk ada Penanggung jawab Ruangan Tidak SOP Labelis asi Menempel Label Sensus dan Menginput Form 015.UPKPB 7 Menyampaikan Form 015.UPKPB 10 Tidak Ya Menyampaikan ADK dan KKS Ada Penang gungjaw ab Ya Tidak Pemakai BMN Penanggungjawab Ruangan Pegawai Selain Pemakai BMN & Penanggungjawab Ruangan Sdh ditunjuk Penang gungjaw ab Ya Tidak Menyampaikan Form 015.UPKPB 10 Ya PROSEDUR SENSUS DALAM RUANGAN

22 Input Sensus BMN Dalam Ruangan oleh Pemakai BMN NONAMA BARANGKODE INPUT BMN KONDISI BRRRB Pemakai BMN 015.UPKPB.7

23 Input Sensus BMN Dalam Ruangan oleh Penanggung Jawab Ruangan NONAMA BARANGKODE INPUT BMN KONDISI BRRRB Penanggungjawab Ruangan 015.UPKPB.8

24 Daftar Input Sensus BMN Dalam Ruangan NO NAMA BARANG KODE INPUT BMN KONDISI PEMAKAI BMN KET. BRRRB Penanggung Jawab UPKPB 015.UPKPB.9

25 Penanggung Jawab Ruangan/ Pegawai selain Penanggung Jawab Ruangan , KERTAS KERJA SENSUS BARANG DALAM RUANGAN No Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISI PENGUASAAN Ruang an Ket. BRRRBSendiri Pihak ketiga 015.UPKPB.12

26 Untuk mengakomodir kebutuhan proses sensus terhadap BMN dalam ruangan yang belum ada penanggung jawab ruangan-nya. Pegawai selain Pemakai BMN dan Penanggungjawab Ruangan Kepala satker dapat menunjuk Penanggungjawab Ruangan untuk ruangan yang belum ada Penanggungjawab Ruangannya. Penunjukan pelaksana proses sensus terhadap BMN dalam ruangan dilakukan dengan mempertimbangkan struktur organisasi yang ada pada masing- masing satuan kerja (UPKPB).

27 Input Sensus BMN Dalam Ruangan Oleh Selain Pemakai BMN dan Penanggung Jawab Ruangan Pegawai 015.UPKPB.10 NONAMA BARANGKODE INPUT BMN KONDISI BRRRB

28 Penanggung Jawab Ruangan/ Pegawai selain Penanggung Jawab Ruangan , KERTAS KERJA SENSUS BARANG DALAM RUANGAN No Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISI PENGUASAAN Ruang an Ket. BRRRBSendiri Pihak ketiga 015.UPKPB.12

29 TAHAP IDENTIFIKASI SELAIN BMN DALAM RUANGAN o Tanah, o Bangunan/ Gedung, o Alat Besar, o Alat Angkut, o Alat Persenjataan o Tanah, o Bangunan/ Gedung, o Alat Besar, o Alat Angkut, o Alat Persenjataan DBL Daftar Barang Lainnya DBL Daftar Barang Lainnya KIB Kartu Indentitas Barang KIB Kartu Indentitas Barang

30 NoUnit Eselon ITanah%Gedung%Alat Angkut%Total% 1 SETJEN ,21% ,68% ,07% ,18% 2 ITJEN ,05% ,02% ,70% ,09% 3 DJA ,01% ,81% ,06% 4 DJP ,91% ,47% ,80% ,12% 5 DJBC ,39% ,64% ,35% ,47% 6 DJPK ,37% ,03% 7 DJPU ,50% ,64% ,34% ,53% 8 DJPB ,79% ,71% ,81% ,93% 9 DJKN ,39% ,25% ,45% ,22% 10 BPPK ,74% ,57% ,76% ,33% 11 BKF ,01% ,02% ,53% ,05% Jumlah % % % %

31 Proses sensus BMN terkait dengan hal ini dilaksanakan oleh Pelaksana Sensus BMN untuk melakukan perekaman data pada aplikasi sensus, pembuatan kertas kertas kerja sensus BMN tersebut serta membuat ADK-nya untuk digabungkan dengan seluruh ADK BMN Dalam Ruangan. Pelaksana sensus BMN dalam hal ini melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: Identifikasi Kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat; Perekaman data dalam aplikasi sensus BMN; dan Membuat Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi sensus BMN setelah kegiatan (2) selesai dilaksanakan. Pelaksana sensus BMN dalam hal ini melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: Identifikasi Kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat; Perekaman data dalam aplikasi sensus BMN; dan Membuat Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi sensus BMN setelah kegiatan (2) selesai dilaksanakan. IDENTIFIKASI BMN DALAM KIB DAN DBL

32 Ada Kode BMN? Mengidentifikasi Eksistensi, kodefikasi dan Kondisi BMN NON DBR Merekam kedalam Aplikasi Sensus, mencetak KKS KIB dan DIL SOP Labelisasi Tidak Ya Pelaksana Sensus PROSEDUR SENSUS BMN KIB DAN DBL (NON BDR ) Mengarsipkan KKS dan menggabungkan seluruh ADK kedalam Aplikasi Sensus

33 KERTAS KERJA SENSUS - TANAH No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Perolehan Luas (M 2 ) Nilai Tanah Status KONDISI Bukti Kepemili kan No Bukti Kepemili kan Atas Nama LokasiKet BRRRB Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.1

34 KERTAS KERJA SENSUS - BANGUNAN No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Perolehan Luas (m2) Nilai Bangunan KIB Tanah KONDISI IMB Unit Pemakai Penguasaan Ket BRRRBNoTglSendiri Pihak ketiga Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.2

35 KERTAS KERJA SENSUS - ALAT ANGKUT No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Peroleh an Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISI Nomor Identitas Unit Pema kai Penguasaan Ket BRRRB Me sin Rang ka Pol isi Sendi ri Pihak ketiga Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.4

36 KERTAS KERJA SENSUS - ALAT PERSENJATAAN No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Perolehan Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISI Kaliber Unit Pemakai Ket. BRRRB Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.6

37 KERTAS KERJA SENSUS DAFTAR BARANG LAINNYA No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Perolehan Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISIUnit Pemakai PENGUASAAN RuanganKet BRRRBSendiri Pihak ketiga 015.UPKPB.13 Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN

38 KERTAS KERJA SENSUS BARANG DALAM RUANGAN No Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Jumlah Barang Nilai Barang KONDISI PENGUASAAN Ruang an Ket. BRRRBSendiri Pihak ketiga Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.11

39 Pelaksana Sensus BMN mencetak kertas kerja sensus BMN untuk tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh Pelaksana Sensus BMN dan Kepala Satker yang bersangkutan. TAHAP VERIFIKASI Pelaksana Sensus BMN melakukan penyesuaian pada aplikasi sensus BMN berdasarkan hasil verifikasi database pada point di atas; dan Pelaksana Sensus BMN dan Petugas SIMAK BMN memverifikasi database sensus BMN dengan mengidentifikasi database aplikasi sensus BMN dengan database SIMAK BMN. Proses ini untuk mengakomodir kemungkinan adanya BMN tidak ditemukan atau BMN berlebih;

40 Data Telah Sesuai ? Memverifikasi Database BMN Aplikasi Sensus dengan Database BMN Aplikasi SIMAK Melakukan penyesuaian pada aplikasi sensus BMN Pelaksana Sensus PROSEDUR VERIFIKASI Menyampaikan KKS Mencetak seluruh KKS Ya Tidak

41 41 Menyusun Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) Menyusun Laporan Hasil Sensus BMN tingkat satuan kerja TAHAP PELAPORAN Menyusun DBHS DBHS disusun berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi menggunakan aplikasi sensus BMN, yang terdiri : 1)DBHS Barang Baik dan Rusak Ringan; 2)DBHS Barang Rusak Berat; 3)DBHS Barang yang Tidak Ditemukan; 4)DBHS Barang yang Berlebih. Menyusun LHS LHS disusun berdasarkan data kompilasi yang berasal dari output pada masing- masing DBHS, dan LHS ditandatangani oleh Kepala satker selaku Penanggung jawab UPKPB. Menyampaikan Laporan Hardcopy LHS yang telah ditandatangani, DBHS dan ADK dari Aplikasi Sensus ke Kanwil, Es I dan Pengguna serta tembusan ke KPKNL.

42 DAFTAR BARANG HASIL SENSUS KONDISI BAIK DAN RUSAK RINGAN NoNo SUB-SUB KELOMPOK Jumlah Barang Satuan Barang NILAI BARANG Ket Harga Satuan Jumlah Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.14

43 DAFTAR BARANG HASIL SENSUS KONDISI RUSAK BERAT No SUB-SUB KELOMPOK Jumlah Barang Satuan Barang NILAI BARANG Ket Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Harga Satuan Jumlah Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.15

44 DAFTAR BARANG HASIL SENSUS BERLEBIH NoNo SUB-SUB KELOMPOK Jumlah Barang Satuan Barang NILAI BARANG Ket Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Harga Satuan Jumlah Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.16

45 DAFTAR BARANG HASIL SENSUS TIDAK DITEMUKAN NoNo SUB-SUB KELOMPOK Jumlah Barang Satuan Barang NILAI BARANG Ket Kode Barang Nama Barang Tahun Perolehan NUP Merk/ Type Harga Satuan Jumlah Penanggung Jawab UPKPB Pelaksana Sensus BMN 015.UPKPB.17

46 SURAT PERNYATAAN Kami Pelaksana Sensus BMN pada satuan kerja… menyatakan bahwa kegiatan sensus BMN telah selesai dilaksanakan dan kami bersama dengan satuan kerja (unit pengelola BMN) telah melakukan validasi hasil sensus dengan data BMN pada SIMAK BMN satuan kerja………..secara benar dan dapat Dipertangungjawabkan. Pelaksana sensus BMN menyatakan bahwa pelaksanaan sensus BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelaksana Sensus BMN

47 SURAT PENETAPAN HASIL SENSUS BMN Telah selesai dilaksanakan sensus Barang Milik Negara pada satuan kerja dengan periode pelaksanaan sensus BMN sejak tanggal……(dd/mm/yy) sampai dengan tanggal…..(dd/mm/yy) berdasarkan surat tugas/SK Tim Sensus BMN Nomor………..tanggal……..(dd/mm/yy). Dengan telah berakhirnya pelaksanaan sensus BMN ini, selanjutnya kami menetapkan hasil pelaksanaan sensus BMN sebagai berikut : 1. Barang dengan kondisi baik…unitRp... 2.Barang dengan kondisi rusak ringan…unitRp... 3.Barang dengan kondisi rusak berat…unitRp... 4.Barang tidak ditemukan…unitRp... 5.Berlebih…unit Demikian penetapan hasil sensus BMN pada satuan kerja…..... Penanggung Jawab UPKPB

48 TAHAP TINDAK LANJUT Membukukan dan mendaftarkan data hasil sensus BMN yang telah dilakukan di tingkat UPKPB; Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil sensus BMN yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan; Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang disensus sesuai hasil sensus BMN; Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil sensus BMN dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB; Untuk barang yang tidak ditemukan dan rusak berat akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang akan diterbitkan setelah surat edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus BMN ini ditetapkan; Pemutakhiran data SIMAK BMN.

49

50

51 Bagian Penatausahaan BMN Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Juanda II Lt. 15 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Telp/Fax :

52 Menginstusikan Penanggung Jawab Ruangan melabelisasi BMN Meminta pemuktahiran data DBR dg melampirkan DBR lama Mengintruksikan pegawai mendata BMN (KK Form 1) Merekap hasil pendataan BMN (KK Form 2) Mengklarifikasi data BMN KK Form 2 Kepala Satker Telah berlabel Pejabat Bidang BMN Penanggungjawab Ruangan Membaharui, mencetak dan, menyampaikan DBR Menandatangani DBR Mengarsipkan copy DBR Menggantungkan DBR Menyampaikan Laporan Labelisasi (Form 5) Menyampaikan KK Form 1 dan 2 YA TIDAK Menyusun konsep laporan labelisasi Label cfm PMK 29/2010 YA TIDAK Mengkalrifikasi DBR PROSEDUR LABELISASI BMN DI LINGKUNGAN KEMENKEU SOP 2

53 Pejabat Bidang BMN Penanggungjawab Ruangan Mapping BMN yang belum berlabel dan yang telah berlabel namun belum sesuai PMK 29/2010 Memverifikasi, memvalidasi dan Mencetak Label dan Check list penempelan label (Form 4) Mengintruksikan pemasangan label dan mengisi form check list (form 4) Menyampaikan for cheklist (form 4) yang sudah diisi Telah Tercatat di SIMAK YA TIDAK Mencatat BMN ke KK Form 3 Menginput ke SIMAK sebagai BMN berlebih dg transakasi Saldo awal PROSEDUR LABELISASI BMN DI LINGKUNGAN KEMENKEU ( SOP II ) SOP 1


Download ppt "PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT EDARAN NOMOR: SE-35/MK.1/2012 Tanggal 28 Desember 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google