Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2 1.Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran 2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 3.Revisi DIPA 4.Mekanisme Pendapatan Negara 5.Pembayaran dan Pencairan Dana 6.Prosedur Penarikan/Penyaluran PHLN SISTEMATIKA

3 1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran

4 1.UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara 2.UU No.1 Th tentang Perbendaharaan Negara 3.UU No.10 Th.2010 tentang APBN TA.2011

5 Siklus Anggaran Perencanaan APBN Penyusunan APBN PembahasanPenetapanPelaksanaan Pertanggung jawaban Perumusan kerangka asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; Penyusunan resource envelope; Penetapan Pagu Indikatif; Pelaksanaan Trilateral Meeting. Penetapan Pagu Sementara; Penelaahan RKA-KL; Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-KL. Pembahasan dengan Komisi XI; Pembahasan dengan Badan Anggaran. Penetapan Pagu Definitif; Penetapan RKA-KL ; Penyusunan Keppres Rincian APBN. Pengesahan DIPA. Pencairan anggaran; Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan LKPP; Penyusunan RUU Pertangungjawab an Pelaksanaan Anggaran. Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN Tupoksi DJA dan DJPBN 5

6 THE EXPENDITURE CYCLE APPROPIATION (voted by Parliament) APPORTIONMENT AND ALLOTMENT (commitment basis) COMMITMENT (contract awarded) VERIFICATION of deliveries PAYMENT order delivery SUPPLIER PENETAPAN UU APBN PERPRES RINCIAN APBN PENYUSUNAN PENGESAHAN DIPA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PENYEDIA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN ANGGARAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN

7 STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN SATKER Kuasa Pengguna Anggaran MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

8 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS 8 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7) Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

9 9

10 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA PMK Nomor 192/PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010 tentang petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2011;

11 TA 2010 Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) PROGRAM KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT)  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L.  Tdk spesifik;  Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker.  Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur;  Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam  Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir.  Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU.  Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi;  Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK.  Rumusannya sangat spesi- fik jenis dan satuannya;  Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran.  Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir. Sebelum Restrukturisasi TA 2011 Sesudah Restrukturisasi 11

12 POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Penyempurnaan IT penyusunan Dokumen Penyempurnaan Proses Administrasi Perubahan Format dan isi DIPA Pendaerahan Penyusunan & Pengesahan DIPA Penerapan integrated databaseDIPA-RKAKL DIPA-RKAKL Integrasi Aplikasi DIPA dan RKAKL Penuangan Informasi Kinerja dalam DIPA Penyederhanaan Proses Penyusunan DIPA Awal Tahun Percepatan Penyusunan DIPA Awal Tahun DNA Sebagai Pengganti SRAA

13 13

14 14

15 Setiap satuan kerja, dalam rangka penyusunan DIPA menggunakan data secara otomatis yang berasal dari RKA-KL yang sudah ditelaah antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran pada saat penyusunan Kertas Kerja (KK) RKA-KL. Informasi tambahan yang harus diinput secara manual adalah terkait dengan rencana penarikan, perkiraan penerimaan, pejabat perbendaharaan, saldo awal kas BLU, saldo akhir kas BLU, ambang batas, persentase penggunaan langsung PNBP, dan status BLU, yang diisi pada saat penyusunan DIPA. 15 Penerapan Integrated Database.

16 Integrasi Aplikasi RKA-KL dan DIPA Satker 16 SEBELUM INTEGRASI (2010)SESUDAH INTEGRASI (2011) Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA terpisah Struktur Database RKAKL dan DIPA berbeda Perlu Proses Reformat Data Aplikasi RKAKL-DIPA terintegrasi menjadi satu Database satu (Struktur Database sama) Referensi sama Tidak perlu proses reformat data Aplikasi RKAKL DB RKAKL Aplikasi DIPA DBDIPA Aplikasi RKAKL-DIPA DB RKAKL- DIPA INTEGRASIINTEGRASI ProsesReformatData DJA DJPBN 16

17 17 Integrasi Database RKA-KL dan DIPA Tahun 2011 Struktur Database & Referensi sama Intranet

18 18 Daftar Nominatif Anggaran yang selanjutnya disingkat DNA adalah ringkasan alokasi anggaran Satuan Kerja yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi kementerian negara/lembaga dan provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN. Daftar Lampiran DNA hanya memuat antara lain Kode dan Nama Satker, Alokasi Anggaran per jenis belanja dan jumlah dana yang diblokir.

19 K/L/ SATKER DJA DJPBN PUSAT KANWIL 5 UU APBN Penelaahan DIPA + ADK DIPA DIPA DIPA Proses Bisnis Penyusunan DIPA Tahun 2011 RKAKL SP RKAKL Pengesahan Pengesahan Data SP RKAKL/ Provinsi SP RKAKL a4a 4a4a 5b 4b4b 4b4b 4c4c 4c4c 6a 6b 5a 7a 7b 8a 8b 19

20 Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker Restore Data RKAKL Pengisian Data PHLN Pengisian Data Rencana Penarikan dan Perkiraan Penerimaan Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM, Cetak DIPA Kirim Data DIPA 20

21 KOMPOSISI DIPA SP RKA-KL+ADK 1.PEJABAT PERBENDAHARAAN 2.HAL III DIPA (RENCANA PENERIMAAN DAN RENCANA PENARIKAN DANA) 3.ISIAN LAIN SURAT PENGESAHAN ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER PENGESAHAN OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN HASIL PENELAAHAN RKAKL

22 Catatan : terutama informasi Blokir dan informasi yang khusus/spesifik 22 Berisi informasi mengenai Pengesahan DIPA Rekap Isi DIPA dan Informasi Umum dan Uraian Fungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan Rekap Isi DIPA dan informasi Pinjaman/ Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Uraian Satker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana dan Uraian Belanja Rencana Penarikan Dana per Bulan dan Perkiraan Penerimaan

23 Proses Validasi DIPA oleh DJPBN Restore DIPA Validasi OK SP DIPA 23

24 24

25 Tanggal DIPA. DIPA yang disusun oleh PA/KPA bertanggal 20 Desember Desember 2010 Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah bertanggal 20 Desember 2010 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember

26 DIPA Sementara Disusun apabila Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja tidak menyampaikan DIPA sampai batas waktu yang ditentukan Disusun oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan SP RKAKL Tidak perlu ditandatangani PA/KPA 26

27 DIPA Sementara Dana yang dapat dicairkan adalah : –Gaji Pegawai, –Keperluan sehari-hari perkantoran, –langganan daya dan jasa dan lauk pauk/bahan makanan Selain keperluan diatas dananya diblokir Apabila DIPA diterima dari PA/KPA setelah DIPA Sementara terbit, maka dilakukan validasi dan pengesahan revisi pertama DIPA bersangkutan 27

28 28

29 Fungsi POK Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Alat perencanaan kebutuhan dana Sarana meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran 29

30 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi 1. Pada saat penyusunan DIPA tidak diperkenankan meralat/merevisi DIPA. 2. Perubahan hanya dilakukan untuk Kode kabupaten/kota, Kode kewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN). sangat terbatas harus stand by 3. Mengingat waktu penyelesaian DIPA yang sangat terbatas, maka KPA dan/atau Penanda tangan DIPA di pusat/daerah harus stand by selama proses penyusunan dan validasi, untuk menandatangani DIPA. 4.DIPA akan diserahkan pada Menteri/Ketua Lembaga/ Gubernur oleh Presiden di Istana Negara tanggal 28 Desember Penyerahan dari Guberrnur kepada Satuan kerja di daerah tanggal Desember

31 3. REVISI DIPA

32 1.PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011; 2.Perdirjen Nomor PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2011.

33 Revisi DIPA adalah perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada halaman SP dan/atau halaman I dan/atau halaman II dan/atau halaman III dan/atau halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administratif. R E V I S I D I P A

34

35  Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.  Ralat kode akun.  Pembukaan tanda blokir.  Pergeseran dana dalam satu DIPA.  Perubahan nomenklatur satker.

36 Batasan Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang : TIDAK MENGUBAH TARGET KINERJA :  tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang; dan  tidak mengurangi spesifikasi Keluaran TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN ALOKASI ANGGARAN THD : a.kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama. b.alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain; c.kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satkerlain; d.pembayaran berbagai tunggakan; e.paket pekerjaan yang bersifat multiyears; dan f.paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

37 KEWENANGAN REVISI Jenis RevisiKewenangan I.Revisi Rincian ABPP yaitu revisi rincian anggaran menurut alokasi SP RKA-K/L DPR-RI; Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Anggaran II.Revisi DIPA yaitu perubahan rincian anggaran dalam DIPA Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan III.Revisi POK yaitu perubahan rincian anggaran dalam POK Kuasa Pengguna Anggaran

38 Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP-RKA K/L; Revisi DIPA tanpa Perubahan SP-RKA K/L.

39 Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI, Menteri Keuangan, dan/atau Direktur Jenderal Anggaran; Perubahan SP RKA-K/L menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan; DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L

40 Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional d.Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan d.Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah U mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah U mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga b.Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU b.Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU e.Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker e.Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi

41 Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA -/L h.Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja h.Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia, dan tidak mengurangi Sasaran Kinerja Revisi DIPA tanpa Perubahan SP RKA-K/L (Lanjt) g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah i.Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP i.Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP j.Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan j.Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan l. Perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bay ar l. Perubahan berupa pergantian/penambahan kantor bay ar k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

42 a.Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional, dapat dilakukan:  dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;  sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja b.Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada, dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja; c.Revisi dilakukan dengan cara mengubah ADK DIPA satuan kerja melalui aplikasi RKAKLDIPA, mencetak POK dan KPA menetapkan perubahan POK. Revisi POK Tanpa Perubahan DIPA

43 ADK RKA- Satker KPA Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA- Satker sesuai dengan kewenangannya ADK RKA- Satker DIPA berubah? No Yes Cetak POK Cetak DIPA Revisi DJPBN 4 Pengesahan DIPA Revisi 6 Cetak POK 5 2a 5 hari kerja 43

44 Dokumen pendukung Revisi DIPA pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA- Satker ADK RKA- Satker Setuju? No Yes Cetak DIPA Revisi Pengesahan DIPA Revisi 7 Cetak POK 5 2 Penetapan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi DIPA 6 5 hari kerja Pencocokan & penelitian DJPBN

45 PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA

46 Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA Pengesahan Revisi DIPA KP DJPBN KANWIL DJPBN  DIPA Satker Pusat yg berlokasi di DKI Jakarta;  Revisi DIPA antar Provinsi;  DIPA Satker Pusat yg berlokasi di luar DKI Jakarta;  DIPA Satker Vertikal;  DIPA Dekonsentrasi;  DIPA Tugas Pembantuan;  DIPA Urusan Bersama. 1a 1b Revisi DIPA disampaikan kpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusan kpd : 1.Menteri/Ketua Lembaga; 2.Ketua BEPEKA; 3.Gubernur Prov. ybs. 4.DJA; 5.Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN; 6.Kanwil DJPBN. Revisi DIPA disampaikan kpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusan kpd : 1.Menteri/Ketua Lembaga; 2.Ketua BEPEKA; 3.Gubernur Prov. ybs. 4.DJA; 5.Dir. Pelaksanaan Anggaran DJPBN; 6.Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN;

47 Batas akhir penerimaan usul revisi DIPA pada Direktorat Jenderal, baik dengan perubahan SP RKA-K/L maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L: Tanggal 28 Oktober 2011 Batas Akhir Usul Revisi DIPA

48 Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dalam satu Output  tdk mnmbh honorarium dan dlm jenis belanja yg sama. Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Komponen-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

49 Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Output-1 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Jenis Belanja-1 Output : volume, jenis dan satuan Target kinerja tidak berubah Ketentuan : Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama. Output-2 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output : volume, jenis dan satuan Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3

50 Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN) Kegiatan A Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Komponen-3 Output-2 Kegiatan B Output Layanan Perkantoran Komponen 001 Komponen 002 Komponen-1 Komponen-2 Output-2 Satker A Satker B Target kinerja tidak berubah

51 a.Untuk penambahan pagu belanja yang berasal dari Hibah LN/DN setelah APBN TA 2011 ditetapkan; b.Hibah LN/DN dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga, c.Pengalokasian senilai nominal dalam rupiah; d.Tata cara pencatatan dan pelaporannya berpedoman pada PMK No. 255/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang a. Revisi DIPA untuk Penerimaan Hibah LN/DN Go Back

52 Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan no. 44/PMK.05/2009. b. Penggunaan Anggaran Belanja yg Bersumber dr PNBP Utk Satker BLU Go Back

53 Dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a.pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan b.tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Program asal setelah dilakukan pergeseran. c. Pergeseran Antar Program dalam satu BA untuk Biaya Operasional Go Back

54 a.Dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang dan sesuai dengan kaidah akuntansi; b.Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran antarsatuan kerja dan antarlokasi. c.Pergeseran rincian anggaran belanja antarlokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan sepanjang bukan merupakan Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan Bersama d. Pergeseran Antar Jenis Belanja dalam Satu Kegiatan Go Back

55 Dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA sudah tercapai. b.Sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. e. Perubahan Volume Keluaran Go Back

56 a.Dapat sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. b.Satker pelaksanaan kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama wajib melaporkan kepada unit eselon I Kementerian Negara/ Lembaga yang memberikan penugasan atau pelimpahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Revisi DIPA ditetapkan. f. Pergeseran Revisi DIPA DK, TP dan UB Go Back

57 a.Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan kekurangan Biaya Operasional pada Satuan Kerja yang bersangkutan; b.Biaya Operasional terdiri atas:  Komponen 001 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai; dan  Komponen 002 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor c.Dalam revisi anggaran ini termasuk juga pergeseran antarsatuan kerja dalam Program yang sama. g. Perubahan Alokasi Anggaran Antar Provinsi/Kabupaten/Kota Go Back

58 a.Dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang b.Tunggakan tahun yang lalu merupakan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia dan pekerjaan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. c.Tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau uang makan, dan/atau belanja perjalanan dinas pindah, dan/atau langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, dan tunjangan kehormatan profesor, tetapi alokasi dananya tidak cukup tersedia dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme Revisi DIPA. h. Penyelesaian Tunggakan Tahun yang Lalu Go Back

59 Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.05/2009. i. Pergeseran Rincian Anggaran Satker BLU Go Back

60 Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja. j. Pergeseran AntarKomponen dan AntarKeluaran Go Back

61 a.Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA b.Perubahan (updating) dimaksud dilaksanakan setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan melalui mekanisme revisi. k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan Go Back

62 Perubahan kantor bayar berupa perubahan kantor bayar akibat adanya: a.Perpindahan lokasi satker termasuk penambahan kantor bayar baru atau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar; b.Perpindahan kantor bayar setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. l. Perubahan Kantor Bayar Go Back

63 Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi: a.ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan; b.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); c.perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau satuan kerja sepanjang kode tetap, berdasarkan keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah; d.ralat kode nomor register PHLN/PHDN; e.ralat kode kewenangan; f.ralat kode lokasi; g.perubahan Pejabat Perbendaharaan; h.ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau i.ralat pada DIPA sebagai akibat kekeliruan pencantuman data DIPA yang tidak sesuai dengan SP RKA-K/L. m. Perubahan/Ralat Karena Kesalahan Administrasi Go Back

64 4. Pendapatan Negara

65 Jenis-jenis Penerimaan Negara Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah Penerimaan Pengembalian Belanja Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

66 PENERIMAAN PAJAK Semua penerimaan negara  dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional Disetorkan oleh wajib pungut/wajib setor. Terdiri dari: 1.Pajak Penghasilan 2.Pajak Pertambahan Nilai 3.Pajak Ekspor 4.Cukai dsb

67 PNBP Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Harus disetor oleh Bendahara Penerima maksimal 1 hari setelah diterima. Terdiri dari: 1.Sumber Daya Alam 2.Laba Pemerintah atas BUMN 3.PNBP lainnya

68 HIBAH Penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri DN serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah LN yg menjadi hak pemerintah Dapat berupa uang, barang dan jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan

69 PENERIMAAN LAINNYA Pengembalian Belanja  dari belanja pegawai, barang, modal tahun berjalan maupun dari tahun yang lalu Penerimaan Pembiayaan  penerimaan pinjaman, hasil privatisasi, penjualan aset restrukturisasi, penerimaan SUN Penerimaan PFK  potongan 10% gaji pusat, Bulog, Askes, Taperum

70 Mulai TA 2007, dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Negara telah dikembangkan Modul Penerimaan Negara (MPN) MPN adalah Modul Penerimaan yang merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berkenaan dengan Penerimaan Negara Sistem Penerimaan

71 Meningkatkan Pelayanan Meningkatkan validitas penerimaan negara Meningkatkan Akuntabilitas Mendukung Pelaksanaan TSA Tujuan diterapkannya MPN :

72 Setoran Pajak Setoran Bukan Pajak Setoran PBB & BPHTB Setoran Bea Masuk & Cukai Setoran Pungutan Ekspor Pengembalian Belanja Potongan SPM Seluruh Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi dan Pos Persepsi Belum termasuk penerimaan negara melalui BI (Setoran dalam valas, setoran Migas dan setoran lain yang langsung ke BI) Ruang Lingkup MPN :

73 Setiap penerimaan negara disetor penuh ke Rekening Kas Umum Negara Penerimaan negara tidak boleh digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Setiap penerimaan negara disetor ke Rekening Kas Umum Negara melalui Bank/pos Persepsi Penyetoran kas: –Paling lambat dalam waktu 1 hari –Berkala sesuai ketetapan PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

74 5. Pembayaran dan Pencairan Dana

75 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 2.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN; 3.Perdirjen Perbendaharaan No.Per- 11/PB/2011 tentang Perubahan atas Per- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban APBN.

76 Pengurusan Komtabel (Comptabel beheer) Pengurusan Administratif (Administratief beheer) PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 76 PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran MENTERI KEUANGAN Selaku BUN

77 PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA 77 MENTERI TEKNIS Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif MENTERI KEUANGAN Selaku BUN Tahapan Komtabel PEMBUATAN KOMITMEN SPM PENGUJIAN Pengujian: Wetmatigheid Rechmatigheid Doelmatigheid PENGUJIAN Pengujian: Substansial: Wetmatigheid Rechmatigheid Formal BANK SP2D BENDAHARA PIHAK KE 3

78 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 78 PENGGUNA ANGGARAN MENTERI/PIMP.LEMBAGA (1) KUASA PA KEPALA SATKER (2) BENDAHARA PENGELUARAN (5) PENGUJI SPP PENANDATANGAN SPM (4) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBUAT KOMITMEN (3)  (2) tidak boleh merangkap (5)  (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :  (2) Dapat merangkap (3) atau (4)

79 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN 1)Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan. a.Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; b.Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM; c.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja. 2)Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :

80 PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tembusan Surat Keputusan para Pejabat dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

81 MEKANISME PEMBAYARAN 1.Uang Persediaan : Pembayaran melalui uang kas persediaan 2.Pembayaran Langsung : Pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atau Bendahara untuk dibayarkan kepada Pegawai/yang berhak.

82 UANG PERSEDIAAN Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Bend.Pengeluaran Pembantu (BPP) UP dapat dibagi pada BPP GUP bila telah mencapai 75 % BPP sudah 75 % dapat GUP tanpa menunggu BPP yang lain Pengajuan UP dilampiri rincian uang yang dikelola BPP

83 UANG PERSEDIAAN UP diberikan untuk klasifikasi belanja: 1.belanja barang (52), 2.belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset, 3.Belanja lain-lain (58) 4.Pengecualian dari butir 1 sd 3, oleh Dirjen Perbendaharaan (DIPA Pusat) dan Kanwil DJPBN (DIPA pusat lok.daerah dan DIPA y disahkan Kwl DJPBN) (Con’t)

84 UANG PERSEDIAAN Besaran UP : -1/12 maks 50 jt utk pagu s.d 900 jt. -1/18 maks 100 jt untuk pagu diatas 900 jt s.d jt. -1/24 maks 200 jt untuk pagu diatas jt. s.d jt - 1/30 maks 500 jt untuk pagu diatas jt. (Con’t)

85 UANG PERSEDIAAN UP kurang dapat mengajukan TUP TUP s.d 500 jt disetujui oleh Kepala KPPN TUP diatas 500 jt hrs mendapat dispensasi Kepala Kanwil DJPBN. Pembayaran oleh Bend.Peng maksimal 20 jt kepada 1 rekanan kecuali untuk honor dan perjadin. (Con’t)

86 PEMBAYARAN LANGSUNG 1.Ditujukan kepada rekening Pihak Ketiga (penyedia barang dan jasa) Pengadaan barang dan jasa. 2.Ditujukan kepada rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas, honor pegawai, gaji pegawai.

87 PEMBAYARAN LANGSUNG Digunakan untuk pembayaran : 1.Belanja Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. 2.Pengadaan barang dan jasa. 3.Biaya Langganan Daya dan Jasa. 4.Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 2007 akan disesuaikan dengan mekanisme uang persediaan melalui uang muka/persekot untuk perjadin jabatan dan LS untuk perjadin pindah). (Con’t)

88 PENGUJIAN OLEH PEJABAT PENGUJI 1.Memeriksa dokumen pendukung SPP. 2.Memeriksa ketersediaan pagu. 3.Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja. 4.Memeriksa kebenaran hak tagih : - Pihak penerima pembayaran - Nilai tagihan - Jadwal waktu pembayaran

89 BUKTI ATAS HAK TAGIH 1.Kontrak/SPK 2.Surat Pernyataan penetapan rekanan 3.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 4.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 5.Berita Acara Pembayaran 6.Kuitansi 7.Jaminan bank/yang dipersamakan 8.Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang sebagian/seluruhnya dari PHLN BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA

90 PENERBITAN SPM 1. SPM LS belanja pegawai dilampiri : - Daftar gaji - SK Kepegawaian - SK Honor, SPK lembur - SSP. 2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri : - Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas - SPTB - Faktur Pajak dan SSP

91 PENERBITAN SPM 3. SPM UP dilampiri dengan surat pernyataan PA/KPA. 4. SPM TUP dilampiri dengan : - Rincian rencana penggunaan dana - Surat Dispensasi - Surat Pernyataan PA/KPA 5. SPM GUP dilampiri dengan : - SPTB - Faktur Pajak dan SSP (Con’t)

92 PENGUJIAN OLEH KPPN Substantif : Kebenaran perhitungan Ketersediaan dana Pengujian dokumen dasar Pengujian SPTB. Formal : Mencocokan td tangan dg specimen Cara penulisan jumlah uang Kebenaran penulisan.

93 PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran beserta ADK kepada Menteri/Ketua lembaga secara berjenjang. Dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan secara berjenjang sampai Menteri Keuangan.

94 DAERAH KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIT. PA/ KANWIL DJPb DIT. PA/ KANWIL DJPb KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER PANITIA PENGADAAN PANITIA PENGADAAN SK. PANITIA TENDER DIPA KEPUTUSAN PEMENANG KONTRAK MEKANISME PENGADAAN KPPN 4 1a

95 MEKANISME PENCAIRAN (LS) DAERAH KONTRAKTOR / SUPPLIER KONTRAKTOR / SUPPLIER KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DJPb SPM KAS NEGARA REKENING BERITA ACARA SERAH TERIMA 8 7 SP2D KPPN PENYELESAIAN PEKERJAAN KANWIL DJPb KANWIL DJPb

96 MEKANISME PENCAIRAN (UP) DAERAH BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SPM/GU KAS NEGARA REKENING SP2D KPPN DAERAH SUPLIER BUKTI2 4 5

97 Benar UJI DAN PERIKS A PEMBEBANAN Proses SAI SPM GU BUKTI SP2D LAPORAN KEUANGAN Draft SPM - GU PENERBIT SPM BENDAHARA PENGELUARAN UNIT AKUNTASI SATKER PENGUJI TAGIHAN PEMBUAT KOMITMEN SK SPK KONTRAK Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA BUKTI DAN TAGIHAN Salah Bayar Draft SPM - LS SPM KPPN Transfer UP/GU BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA SPM LS Transfer pihak III BUKTI

98 6. PROSEDUR PENARIKAN/PENYALURAN PHLN

99 PROSEDUR PENARIKAN/PENYALURAN PHLN Rupiah Murni Porsi GoI Pembukaan Letter of Credit (L/C) Pembayaran Langsung Pembiayaan Pendahuluan Rekening Khusus Kredit Ekspor

100 Rupiah Murni Porsi GoI Pembayaran ini dilakukan sbg Pendamping porsi PHLN, baik dalam bentuk rupiah maupun Valas, tergantung kontrak. Sumber dana APBN Produk -SP2D Porsi GoI Mekanisme Satker mengajukan SPM kepada KPPN Khusus Jakarta VI disertai dokumen pendukung yang diperlukan; KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen sebelum diterbitkan SP2D Rupiah Murni; KPPN Khusus menerbitkan SP2D Porsi GoI dan dikirim ke Bank Indonesia (BI)/Bank Operasional (BO); BI/BO melakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga.

101 Pembukaan Letter of Credit (L/C) Pembayaran ini utk pengadaan barang impor yang tidak tersedia di dalam negeri, dengan membuka L/C pada Bank Koresponden dalam rangka melakukan pembayaran pada penjualan/perusahaan eksportir di luar negeri Produk Surat Kuasa Membayar atas beban Rekening Khusus (SKM RK L/C) Surat Kuasa Pembebanan (SKP) Mekanisme a.L/C dengan Pembayaran Langsung Berdasarkan surat permintaan SKP dari satker, KPPN Khusus menerbitkan SKP kepada Bank Indonesia sebagai dasar pembukaan L/C; Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI melakukan pembayaran kepada penjual/eksportir di luar negeri sebesar yang diminta; PPHLN melakukan pembayaran pada Bank Koresponden dan juga mengirimkan Debet Advice (DA) pada BI; BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Debet dan mengirimkan ke DJPBN (KPPN Khusus); Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN;

102 b.L/C melalui Rekening Khusus Berdasarkan surat permintaan SKM RK-L/C dari satker, KPPK Khusus menerbitkan Surat Kuasa Membayar (SKM) RK-L/C kepada BI sebagai dasar pembukaan L/C; Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI melakukan pembayaran kepada penjual/eksportir di luar negeri sebesar yang diminta dibebankan pada rekening khusus pinjaman; BI mengirimkan Nota Disposisi L/C kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN Khusus Jakarta VI); Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN. Pembukaan Letter of Credit (L/C)

103 Pembayaran Langsung Penarikan pinjaman berdasarkan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) dengan permintaan untuk membayar secara langsung kepada rekening rekanan Produk Withdrawal Application (WA) untuk Pembayaran Langsung Mekanisme Satker mengajukan APD ke KPPN Khusus Jakarta VI dilengkapi dokumen yang diperlukan; KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen APD dan atas dasar APD, KPPN khusus menerbitkanWA; PPHLN melakukan pembayaran kepada rekening rekanan dan menyampaikan Debet Advice/Notice of Disbursement (NoD) kepada KPPN Khusus; Berdasarkan NoD, KPPN Khusus menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN;

104 Pembiayaan Pendahuluan Aplikasi Penarikan Dana (APD) Loan yang digunakan untuk pembayaran kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN. Dengan APD ini PPHLN mengganti kembali dana yang telah digunakan pada rekening BUMN yang bersangkutan Produk Withdrawal Application (WA) untuk Reimbursement Mekanisme Satker mengajukan APD reimbursement ke KPPN Khusus Jakarta VI atas pembiayaan pendahuluan yang telah dilaksanakan; KPPN Khusus menerbitkan WA Reimbursement ke PPHLN disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan PPHLN, selanjutnya PPHLN melakukan pembayaran kembali ke rekening BUMN; PPHLN mengirimkan Debet Advice (DA)?Notice of Disbursement (NoD) ke KPPN Khusus; Berdasarkan NoD, KPPN Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN.

105 Rekening Khusus Dengan membuka Rekening Khusus di BI atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan Produk SP2D RK Mekanisme Satker mengajukan SPM-RK kepada KPPN Khusus Jakarta VI disertai dokumen pendukung; KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut sebelum menerbitkan SP2D-RK; KPPN Khusus menerbitkan SP2D-RK dan dikirim ke BI; BI melakukan pembayaran kepada rekening pihak ketiga.

106 Kredit Ekspor Suatu pinjaman dari Lembaga Keuangan/Perbankan suatu Negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam Produk SP2D Porsi Rupiah; Withdrawal Application (WA); Surat Kuasa Pembebanan (SKP); Surat Kuasa Membayar Rekening Khusus (SKM RK L/C). Mekanisme Letter of Credit (L/C) Berdasarkan SPM dari satker, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D (biasanya uang muka 15 %). Untuk porsi PHLN (sisanya) mekanisme pembayaran sama dengan prosedur L/C; Pembayaran Langsung Berdasarkan SPM dari satker, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D (biasanya uang muka 15 %). Untuk porsi PHLN (sisanya) mekanisme pembayaran sama dengan prosedur Pembayaran Langsung.

107


Download ppt "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google