Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

2 TATA SAJI PENDAHULUAN DUKUNGAN PEMDA (DINKES) KEGIATAN PRIORITAS 2013 PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PENUTUP

3 DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN Obat dan Obat TradisionalKosmetika dan Makanan Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Sediaan Farmasi Khusus Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat

4 NETWORKING DAN PARTNERSHIP Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Stakeholder lain PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN BIDANG KEFARMASIAN PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN BIDANG KEFARMASIAN Kementerian, Ditjen, dan Direktorat

5 INDIKATOR DIREKTORAT Jumlah bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun berupa bahan alam, yang siap diproduksi dan/atau dibuat di Indonesia Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi item item item item item buku buku buku buku buku

6 DUKUNGAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT Perizinan -Industri farmasi, kosmetika dan OT - PBF Pelaksanaan Program - Obat, OT - Kosmetika - Makanan - Pemberdayaan Masyarakat - Kemandirian Pemantauan Pelaksanaan seluruh kegiatan Pelaporan dan Evaluasi - SIPNAP - e-Report PBF

7 KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT (1) Obat dan OT KosmakNPP BBO dan BBOT MEMILIKI DAYA UNGKIT YANG BESAR TERHADAP:  Masyarakat  Direktorat Jenderal  Kementerian Kesehatan dan TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR MEMILIKI DAYA UNGKIT YANG BESAR TERHADAP:  Masyarakat  Direktorat Jenderal  Kementerian Kesehatan dan TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR

8 KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT (2) 1.Pelayanan Publik - Perizinan (ISO 9001:2008 Certified), e-Licensing (IP, IT, SPI, SPE, EP, ET, Produksi Kosmetik, PBF, IOT & IEBA, Industri Farmasi) 2.Penyusunan NSPK 3.Coaching/Pendampingan Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) 4.Pemberdayaan Masyarakat Bidang Makanan, mis. Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) 5.Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) 6.Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) 7.e-Pharm 8.e-Report PBF 9.Konsultan di bidang prodis obat; bid. prodis OT; bid. produksi kosmetika 1.Pelayanan Publik - Perizinan (ISO 9001:2008 Certified), e-Licensing (IP, IT, SPI, SPE, EP, ET, Produksi Kosmetik, PBF, IOT & IEBA, Industri Farmasi) 2.Penyusunan NSPK 3.Coaching/Pendampingan Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) 4.Pemberdayaan Masyarakat Bidang Makanan, mis. Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) 5.Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) 6.Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) 7.e-Pharm 8.e-Report PBF 9.Konsultan di bidang prodis obat; bid. prodis OT; bid. produksi kosmetika

9 PELAYANAN PERIZINAN Memberikan kepuasan tertinggi kepada pelanggan ISO 9001 : 2008 Terbangunnya sistem manajemen mutu pada proses perizinan dg menerapkan 8 prinsip manajemen, yi customer focus, leadership, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pendekatan sistem ke manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan fakta sbg dasar pengambilan keputusan, dan kerjasama dg pelanggan Tim audit internal yang dapat mengawasi kemajuan kinerja, proses dan hasil sesuai arah organisasi yang telah ditetapkan termasuk ketaatan terhadap peraturan. ISO 9001 : 2008 Terbangunnya sistem manajemen mutu pada proses perizinan dg menerapkan 8 prinsip manajemen, yi customer focus, leadership, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pendekatan sistem ke manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan fakta sbg dasar pengambilan keputusan, dan kerjasama dg pelanggan Tim audit internal yang dapat mengawasi kemajuan kinerja, proses dan hasil sesuai arah organisasi yang telah ditetapkan termasuk ketaatan terhadap peraturan. Capaian time-line ?

10 Contoh Capaian Time-Line

11 HAL YG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS TERKAIT PERIZINAN  Implementasi Ketentuan Peralihan PerMenKes No Thn 2010 ttg Industri Farmasi dan PerMenKes No Thn ttg PBF  Batas waktu pembaharuan izin IF adalah 31 Desember 2012; PBF 28 Juni 2013  Surat Edaran Pembaharuan Izin PBF kepada Dinkes Provinsi seluruh Indonesia dan GP Farmasi (18 Januari 2013)  Masih banyak IF dan PBF yang belum mengajukan pembaharuan izin

12 PERIZINAN INDUSTRI FARMASI *Data PI per 31 Desember 2011 ** Data per 3 Januari 2013 NoProvinsiJumlah IF* Pembaharuan (selesai)** Dalam Proses** Belum Mengajukan 1Sumatera Utara92-7 2Sumatera Barat Sumatera Selatan11-- 4Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Jumlah24290 (37,19%)33 (13.63%)124 (51,23%)

13 No. Provinsi Jumlah PBF (Cabang & Pusat)* Jumlah PBF PUSAT Sudah Pembaharuan Izin (s.d. 31 Jan 2013) JumlahPersentase 1Nangroe Aceh Darussalam705000% 2Sumatera Utara % 3Sumatera Barat511200% 4Jambi341300% 5Riau916200% 6Kepulauan Riau37800% 7Sumatera Selatan985236% 8Bangka Belitung15600% 9Bengkulu221000% 10Lampung % 11Banten % 12DKI Jakarta % 13Jawa Barat % 14Jawa Tengah % 15Daerah Istimewa Yogyakarta511616% 16Jawa Timur % 17Bali743725% 18Nusa Tenggara Barat402414% 19Nusa Tenggara Timur332100% 20Kalimantan Barat % 21Kalimantan Selatan532314% 22Kalimantan Tengah151100% 23Kalimantan Timur519111% 24Sulawesi Utara472300% 25Gorontalo8200% 26Sulawesi Tengah271417% 27Sulawesi Selatan % 28Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara169222% 30Maluku161100% 31Maluku Utara9800% 32Papua473413% 33Papua Barat141100% % PEMBARUAN IZIN PBF * Data Bagian PI - Setditjen Binfar & Alkes, 2012

14 TINDAK LANJUT IF  Pembahasan dg Badan POM terkait persyaratan implementasi CPOB terkini  PerMenKes: Perpanjangan masa pembaharuan izin IF s/d 31 Desember 2013 dan pengaturan persyaratan  Mendorong Dinkes Prov proaktif ‘jemput bola’, jika diperlukan desk bersama Dit. Bina ProDis Kefarmasian  Evaluasi secara berkala (triwulan) PBF  Pembahasan dg Badan POM terkait persyaratan implementasi CDOB: 4 cluster  Mendorong DinKes Prov proaktif ‘jemput bola’ percepatan pembaharuan izin PBF utamanya Cluster 4, jika diperlukan desk  Evaluasi percepatan pembaharuan izin Mei 2013

15 PERCEPATAN PEMBAHARUAN IZIN PBF CLUSTER 1 Sertifikat CDOB (+) CLUSTER 2 Rekomendasi Pemenuhan CDOB (+) CLUSTER 3 Hasil Mapping BPOM CLUSTER 4 Proaktif = N – (1+2+3) Cluster 1 dan 2: Badan POM segera kirimkan data Permohonan pembaharuan segera diproses Cluster 3: Badan POM segera kirimkan data PBF yg telah dimapping (sementara hasil mapping direview) Rekomendasi hasil review segera dikirim untuk diproses pembaharuan izin Cluster 4: Proaktif ‘jemput bola’

16 Tersedianya standar dan pedoman untuk pembinaan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian FI Ed V FHI Sup III KKI Ed. III Pedoman Pembinaan IOT & IEBA Daftar Tilik Pembinaan Industri Kosmetik dan IRT Makanan Juknis PBF, Ind Usaha OT, NPP Kurikulum & Modul Pelatihan Pembinaan Ind Usaha OT PerMenKes amanah UU 35/2009

17  Program Pendampingan bagi pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) untuk meningkatkan kemampuan UJR dan UJG dalam pembuatan obat tradisional yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan kesehatan akibat dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan.  Program Pendampingan tahun ini merupakan perluasan pilot project (Solo dan sekitarnya)  Program pembinaan berkelanjutan di masa yang akan datang  2013: Prov. Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur COACHING / PENDAMPINGAN UJG & UJR

18 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG MAKANAN Pembinaan terpadu MJAS Lintas sektor antara Binfar, Promkes, P2PL, Dit Kesehatan Anak, Dit Gizi dan KIA Thn 2012 : 40 PKM dan 40 SD Prov : Sby, Ygy, Sumut, Sulsel Thn 2013 : 50 PKM dan 50 SD Prov : Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, NTB, Kalsel, Kalteng, Jambi Media Cetak Pembuatan permainan ulat tangga yang diberikan kepada semua dinas propinsi dan kab/kota Pembuatan Brosur/ leaflet dan gambar tempel/sticker Training Penyuluh & pengawas Makanan Untuk petugas dinas kesehatan propinsi di seluruh indonesia Untuk dinas kesehatan kab/kota pada 20 provinsi

19 Kemandirian BBO P4TO (simplisia) Pusat Ekstrak Daerah (ekstrak) Pusat Ekstrak Nasional Pertambahan Nilai Untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan (UJG, UJR, IOT, IKOT) Untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan (UJG, UJR, IOT, IKOT) Perlunya upaya kemandirian di bidang bahan baku obat dan obat tradisional Indonesia melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati (Roadmap Reformasi Kesehatan 2010 – 2014) P4TO (simplisia) Pusat Ekstrak Daerah (ekstrak) P4TO (simplisia) Pusat Ekstrak Daerah (ekstrak) P4TO (simplisia) Pusat Ekstrak Daerah (ekstrak) P4TO (simplisia) Pusat Ekstrak Daerah (ekstrak)

20 Tujuan Pendirian P4TO dan PED  Penyediaan BBOT baik simplisia maupun ekstrak yang terstandar jika memungkinkan untuk digunakan pada program pemerintah seperti Saintifikasi Jamu atau kepentingan masyarakat  Penyediaan bahan baku ekstrak bagi pengembangan sediaan  Penguatan kelembagaan di daerah agar mampu membangun, menyediakan dan membentuk jejaring kerjasama dalam pengembangan OT

21 SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (SIPNAP) SIPNAP Berbasis WEB SIPNAP Berbasis WEB 1.Laporan tepat waktu, akurat dan real time 2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaporan narkotika dan psikotropika 3.Diperolehnya data konsumsi narkotika dan prikotropika secara nasional 1.Laporan tepat waktu, akurat dan real time 2.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaporan narkotika dan psikotropika 3.Diperolehnya data konsumsi narkotika dan prikotropika secara nasional SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA Banyak permasalahan, a.l.: 1.Tidak terinstallnya software Sipnap dgn baik 2.Gagal pengiriman (status ‘sukses) 3.Daftar obat tidak lengkap 4.Unit layanan melakuka editing atas daftar obat

22 TUJUAN PENGEMBANGAN APLIKASI e-Pharm  Terselenggaranya pelayanan perizinan di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi sesuai Service janji Layanan (SAL)  Peningkatan pengawasan impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi melalui kerjasama lintas sektor (Kemenkes, Badan POM, serta Ditjen Bea dan Cukai)  Menjamin ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan iptek

23 e – Report PBF 1.Kompleksitas pengawasan, pengendalian, pembinaan, termasuk data dan informasi 2.Perlu adanya sistem informasi PBF yang komprehensif 3.Perlunya data dan informasi dinamika obat PBF secara nasional yang real-time dan memiliki validitas tinggi 4.Perlunya sistem pelaporan terpusat yang mudah dikelola, paper-less, mudah diakses dan didistribusikan Dibangun dan dikembangkan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF Laporan pasar farmasi nasional berdasarkan dinamika obat PBF yang komprehensif, validitas tinggi, real-time, informatif, mudah diakses Banyaknya item obat (± item) dan distributor (2821 PBF) di Indonesia Latar belakang Akibat Upaya Harapan Sosialisasi dan Pelatihan Monitoring Implementasi

24 HARAPAN Seluruh PBF dapat menerapkan Sistem e -Report PBF untuk pelaporan dinamika obat PBF dan melaporkannya TEPAT WAKTU Sehingga Kemenkes dan Dinkes memiliki data yang representatif, akurat, dan valid tentang dinamika obat di sarana distribusi secara nasional

25 PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatanKendala dalam pelaksanaanInventarisasi permasalahan Solusi mengatasi permasalahan Regulasi Fasilitasi Teknis Fasilitasi Teknis Akses dan Networking Pendanaan

26 PRODUK-PRODUK DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

27 Penutup Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian memerlukan dukungan dan partisipasi dari Pemerintah Daerah

28 Kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Anda 2013  ; ext 1209, 1288, 1357  


Download ppt "IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google