Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYUSUNAN Kebijakan Bank Tanah Untuk Permukiman dan Perumahan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN Kebijakan Bank Tanah Untuk Permukiman dan Perumahan"— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN Kebijakan Bank Tanah Untuk Permukiman dan Perumahan
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan – Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 Outline Instrumen penyediaan tanah di indonesia
Permasalahan Penyediaan tanah bagi pembangunan Tinjauan penyediaan tanah di beberapa negara (lc – belanda) Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Belanda – Land Bank + Land Consolidation) Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Filiphina – Land Bank) Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Korea Selatan – Land Bank) Pola pikir pembentukan bank tanah Struktur usulan Pembentukan BLU di bawah BPN Roadmap

3 Instrumen penyediaan tanah di indonesia
Peraturan Perundang – Undangan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum PerPres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan PerPres 41 Tahun 2014 tentang Revisi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4 Instrumen penyediaan tanah di indonesia
Instrumen Pelaksanaan Land Consolidation Menata peruntukan lahan di perdesaan terkait areal pertanian atau kehutanan yang memiliki struktur kepemilikan yang terbagi-bagi yang guna meningkatkan produktivitas kondisi kerja serta mempromosikan pengembangan lahan di perdesaan dengan penataan lahan-lahan pertanian. Land Readjustment Mengganti penggunaan lahan (perkotaan) yang ada dan / atau intensitas penggunaan lahan dengan cara re-organisasi lahan terbangun dan penyesuaian bidang tanah sesuai yang diinginkan oleh pembangunan

5 Permasalahan Penyediaan tanah bagi pembangunan
Pengadaan tanah di Indonesia yang diatur dalam UU No. 2 /2012 tentang pengadaan tanah telah menyelesaikan masalah kepastian lamanya waktu yang dibutuhkan karena UU tersebut telah menentukan kerangka waktu pada masing-masing tahapan dalam pengadaan tanah. Namun demikian UU tersebut masih belum memberikan kepastian ketersediaan lahan karena pengadaan tanah berdasarkan mekanisme UU No. 2 hanya dapat dilakukan apabila instansi yang membutuhkan tanah memiliki pendanaan yang telah masuk dalam DIPA. Peraturan perundangan yang terkait dengan pertanahan masih belum memiliki peraturan pelaksanaan - format-format detail persiapan & pelaksanaan pada implementasi pada Perpres no 41/2014; Belum tersedia instrumen pengadaan pertanahan selain Land Consolidation di perkotaan untuk Indonesia; Terbatasnya ketersediaan tanah dan tingginya nilai tanah terutama di wilayah perkotaan

6 TiNJAUAN PENYEDIAAN TANAH DI BEBERAPA NEGARA (LC – BelaNDA)
Land Bank di beli Di tata 1 2 Bank Tanah di butuhkan dalam pelaksanaan land consolidation guna mempercepat pelaksanaan dan mempermudah proses akuisisi tanah LC/LR Voluntary Terjadi

7 TiNJAUAN PENYEDIAAN TANAH DI BEBERAPA NEGARA (LC – INDONESIA)
X Land Bank di beli Di tata 1 2 Dari pengalaman Belanda, disimpulkan Indonesia perlu memiliki lembaga bank tanah LC/LR Voluntary Sulit/ Tidak terjadi* *) Umumnya masyarakat menolak secara sukarela menyerahkan sebagian tanahnya, sehingga proses LB berjalan lama (tidak efisien) & bahkan gagal

8 Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Belanda – Land Bank + Land Consolidation)
Non Profit Pelaku / Aktor Utama i) State’s Domains Service ii) Bureau for Land Management iii) The Service for Land and Water Management (DLG); iv)Real Estate Council (RVR) Institusi Pelaksana Tidak ada institusi khusus, aktivitas LB/LC dikerjakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi Pemerintah melalui RVR sesuai dengan kebutuhan (objektif). Pendanaan Awal 1. Institusi Publik ;2. Intra-Institusi Publik; 3. Publik-Swasta Peruntukan 1). Restorasi sungai; 2). Peningkatan struktur perusahaan pertanian; 3). Melestarikan/ mengganti alam yang rusak. Mekanisme Pelaksanaan Tepat waktu & efisien waktu dalam pengadaan lahan; 2. Disetujui & memuaskan seluruh pemangku kepentingan; 3.Fungsi LB untuk keberhasilan proses LC Hambatan Pelaksanaan Harga lahan yang mahal; 2. Keuntungan vs policy objectives; 3. fleksibilitas zoning plans; 4. Kurangnya dukungan finansial

9 Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Philiphina – Land Bank + Land Consolidation)
Non Profit *) Pelaku / Aktor Utama Landbank of Philippines (LBP) dan Department of Agrarian Reform (DAR) Institusi Pelaksana Land Bank Of Philippines, Land Bank publik berwewenang pada tingkat nasional: Pendanaan Awal Initial capital dari APBN sebesar 200 juta php ~ 4 jt USD (1963) dengan kewenangan modal 1,5 milyar php. Sejak 1995 kewenangan modal menjadi 25 milyar php(1php = 0.02 usd) Peruntukan 1) reforma agraria; 2)melaksanakan kegiatan micro finance; 3)melaksanakan fungsi commercial conventionalbank Mekanisme Pelaksanaan Tidak diketahui Hambatan Pelaksanaan skandal penipuan (1989) mark up harga oleh Departement of Agrarian Reform . Pengalihan kewenangan DAR terkait valuasi & pembelian lahan dialihkan kepada LBP (1990) 30% penjualan tanah secara ilegal oleh petani (laporan thn 1998) *) pada kegiatan bank konvensional tetap melakukan profit seperti layaknya bank konvensional beroperasi)

10 Tinjauan Bank tanah di beberapa negara (Korea Selatan – Land Bank)
Non Profit Pelaku / Aktor Utama Korea Land & Housing Corporation (LH), Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Ministry of Strategy and Finance, Korea Development Bank Institusi Pelaksana Korea Land & Housing Corporation, merupakan Land Bank publik di level nasional , gabungan dari Korea National Housing Corp (KNHC), dan Korea Land Corporation (KLC), didirikan tahun 2009 Pendanaan Awal Didanai oleh Korea Development Bank sebesar 10.6 triliun won Peruntukan 1).Membangun rumah yg terjangkau bagi MBR dan implementasi ‘residential welfare program’; 2).Mengembangkan lahan untuk perumahan, kota baru, kota industri; 3) Manajemen lahan, pencadangan lahan, rental housing management, land & housing information Mekanisme Pelaksanaan Akuisisi lahan, pengembangan lahan dan pengembangan perumahan, serta pencadangan lahan dilakukan oleh Korea Land & Housing Corporation Hambatan Pelaksanaan 1). Oversupply akibat dari peningkatan rasio supply perumahan dr 72,4 % (1990) menjadi 108,1 (2007); 2). menurunnya pasar properti; 3).Tingginya debt ratio (diselesaikan dgn scaling back proyek2 dan restrukturisasi)

11 POLA PIKIR PEMBENTUKAN BANK TANAH
Skema LB LB + CCB BLU BUMN VS (dibawah BPN) Kriteria : Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Orientasi pelayanan masyarakat & non profit Prinsip sustainable dalam pengelolaan keuangan Mempunyai kompetensi sebagai Land Banking: Set up cost yang relatif efisien Kecepatan implementasi kebijakan

12 STRUKTUR USULAN

13 PEMBENTUKAN BLU DI BAWAH BPN
Keuntungan BLU sebagai Badan Penyedia Tanah di bawah BPN: Dapat menjaga agar BLU tetap merupakan lembaga non profit, sejalan dengan amanat UUD pasal 33 dan UUPA yang menjadi landasan kerja BPN agar sumber daya tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; BPN bukan merupakan institusi pengguna lahan sehingga tidak memiliki conflict of interest; Jangkauan wilayah seluruh kab/kota melalui Kantor Kanwil di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota Memiliki pengalaman dalam administrasi pertanahan. Sistem informasi pertanahan, penilaian tanah, akuisisi tanah.

14 ROADMAP Kegiatan Sub-Kegiatan Indikator/output PJ 2015 2016 2017 2018
2019 S1 S2 Penyusunan Peraturan Kepala BPN untuk pembentukan BLU Pencadangan tanah - Peraturan Kepala BPN tentang pembentukan BLU pencadangan tanah BPN, Bappenas Amandemen peraturan perundangan-undangan, UU No.2/2012 dengan mengakomodasi kegiatan pencadangan lahan (land bank) Penyusunan Naskah Akademik Naskah akademik pencadangan tanah: 1) lahan publik 2) lahan privat (termasuk konsolidasi lahan) 3) kelembagaan (BLU) Amandemen UU No.2/2012 tentang 'Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum' Pasal untuk dasar pembentukan BLU pencadangan tanah untuk kepentingan umum sudah masuk ke dalam UU revisi Penyusunan perpres terkait pencadangan lahan tersusunnya Perpres Pencadangan Tanah

15 Kegiatan Sub-Kegiatan Indikator/output PJ 2015 2016 2017 2018 2019 S1 S2 Penyusunan pedoman/ peraturan terkait pengadaan tanah, pencadangan lahan, dan konsolidasi lahan di kawasan perkotaan penyusunan pedoman pelengkap/format-format pelaksanaan terkait Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum format-format pelaksanaan terkait penyelenggaraan pengadaan tanah BPN, Bappenas penyusunan revisi pedoman pelaksanaan konsolidasi lahan dengan instrumen BLU pencadangan tanah di perkotaan (Land re-adjustment) peraturan atau pedoman pelaksanaan konsolidasi lahan dgn instrument BLU BPN, Kemendagri, Bappenas penyusunan pedoman/peraturan/ terkait pembebasan VAT/ BPHTB pada lahan-lahan objek konsolidasi (penyesuaian UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pedoman/peraturan terkait pembebasan VAT/BPHTB pada lahan-lahan objek konsolidasi BPN, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas

16 Kegiatan Sub-Kegiatan Indikator/output PJ 2015 2016 2017 2018 2019 S1 S2 Pembentukan Badan Koordinasi Pengadaan Tanah Nasional, dan Pembentukan BLU penyedia tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembentukan Badan Koordinasi/ Kelompok Kerja Pengadaan Tanah Nasional Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Terbentuknya Badan Koordinasi/ Kelompok Kerja Pengadaan Tanah Nasional Bappenas Mendirikan institusi penyedia lahan untuk perumahan dan infrastruktur Reorganisasi Perum Perumnas. Memindahkan kewenangan lahan dari Perumnas kepada BLU baru dibawah BPN dan bertanggung jawab kepada Badan Koordinasi pengadaan lahan BPN, Bappenas

17 TERIMAKASIH Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat


Download ppt "PENYUSUNAN Kebijakan Bank Tanah Untuk Permukiman dan Perumahan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google