Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BURUH (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE) ALIANSI BADAN EKSEKUTIF (BEM) MAHASISWA SE BALI Univ. Dyana Pura Denpasar,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BURUH (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE) ALIANSI BADAN EKSEKUTIF (BEM) MAHASISWA SE BALI Univ. Dyana Pura Denpasar,"— Transcript presentasi:

1 PERAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BURUH (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE) ALIANSI BADAN EKSEKUTIF (BEM) MAHASISWA SE BALI Univ. Dyana Pura Denpasar, 1 Mei 2012 ALIANSI BADAN EKSEKUTIF (BEM) MAHASISWA SE BALI Univ. Dyana Pura Denpasar, 1 Mei 2012 Oleh: I WAYAN GDE WIRYAWAN, SH.,MH SEMINAR REGIONAL Buruh Sejahtera, Relita atau Angan-Angan

2 HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGUSAHA PEMERINTAH (Regulator) BURUH

3 HUBUNGAN INDUSTRIAL Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila tanggal 4 sampai 7 Desember 1974 di Yogyakarta berkembang istilah hubungan industrial (industrial relation) yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari labour relation (hubungan Perburuhan) Sistem hubungan industrial yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sistem Hubungan Industrial didasarkan atas falsafah Bangsa dan Negara tersebut Falsafah hidup itu berasal dari pandangan seseorang yang akan menjawab permasalahan hidupnya yang berkembang menjadi pandangan hidup kelompok dan selanjutnya meningkat menjadi pandangan hidup negara / filosofiche gronslag (Padmo Wahyono) Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila tanggal 4 sampai 7 Desember 1974 di Yogyakarta berkembang istilah hubungan industrial (industrial relation) yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari labour relation (hubungan Perburuhan) Sistem hubungan industrial yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sistem Hubungan Industrial didasarkan atas falsafah Bangsa dan Negara tersebut Falsafah hidup itu berasal dari pandangan seseorang yang akan menjawab permasalahan hidupnya yang berkembang menjadi pandangan hidup kelompok dan selanjutnya meningkat menjadi pandangan hidup negara / filosofiche gronslag (Padmo Wahyono)

4 TEORI HUBUNGAN INDUSTRIAL Reynaert dan A.G. Nagelkerke: ada tiga pola hubungan Industrial, yakni 1.Pola hubungan yang harmonis (harmonie model), Semakin besar peranan pemerintah 2.Pola hubungan yang bersifat permusuhan (conflict model), pemerintah semakin longgar 3.Pola hubungan koalisi (coalitie model). pemerintah sangat kecil Hubungan Industrial Pancasila, diarahkan pada hubungan kemitraan (colaborative relation) (Sri Kusumastuti Rahayu) Reynaert dan A.G. Nagelkerke: ada tiga pola hubungan Industrial, yakni 1.Pola hubungan yang harmonis (harmonie model), Semakin besar peranan pemerintah 2.Pola hubungan yang bersifat permusuhan (conflict model), pemerintah semakin longgar 3.Pola hubungan koalisi (coalitie model). pemerintah sangat kecil Hubungan Industrial Pancasila, diarahkan pada hubungan kemitraan (colaborative relation) (Sri Kusumastuti Rahayu)

5 KONTEKS HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRIAL RELATION COVERS A RANGE OF CONCEPT OF JUSTICE AND EQUALITY, POWER AND AUTHORITY, INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM, RIGHT AND RESPONSIBILITIES, AS WELL AS INTEGRITY AND TRUST (Michael Saloman, Buku: Industrial Relation: Theory and practice) MENCAKUP ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK DASAR FILOSOFISNYA: KEADILAN, KEKUASAAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB INDUSTRIAL RELATION COVERS A RANGE OF CONCEPT OF JUSTICE AND EQUALITY, POWER AND AUTHORITY, INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM, RIGHT AND RESPONSIBILITIES, AS WELL AS INTEGRITY AND TRUST (Michael Saloman, Buku: Industrial Relation: Theory and practice) MENCAKUP ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK DASAR FILOSOFISNYA: KEADILAN, KEKUASAAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

6 ASPEK HAM DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN Freedom (Kebebasan), Justice (Keadilan), Security (Keamanan) dan Faith (Keyakinan) adalah nilai-nilai yang melekat secara tegas pada manusia untuk menemukan martabatnya sebagai manusia-human dignity (Frank Tannenbourn dalam bukunya ”Philosophy of Labor”). Dilakukan oleh: PEMERINTAH DAN MASYARAKAT (PENGUSAHA DAN PEKERJA)

7 NEGARA HUKUM NEGARA HUKUM FORMIL - Jaminan HAM - Pembagian Kek - Legalitas Pem - Peradilan Bebas NEGARA HUKUM MATERIIL (Welfare State) - 4 Ciri Neg Hukum Formil - Kesejahteraan Masyarakat

8 NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Industrialisasi menciptakan jurang perbedaan kesejahteraan dalam masyarakat (antara pengusaha dan pekerja) Negara modern tidak dapat hanya menjadi negara hukum formal dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. (Perlu Intervensi Negara) Fungsi hukum diarahkan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur Menciptakan jaminan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan masing – masing lapisan masyarakat John Maynard Keynes: pemerintah dapat mencampuri kegiatan ekonomi rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum Anggota Parlemen Inggris dalam laporannya (Beveridge Report), yang mengandung suatu program sosial tentang (1930-an) memeratakan pendapatan masyarakat; usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal; mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya; pengawasan upah oleh pemerintah; usaha dalam bidang pendidikan disekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya Industrialisasi menciptakan jurang perbedaan kesejahteraan dalam masyarakat (antara pengusaha dan pekerja) Negara modern tidak dapat hanya menjadi negara hukum formal dengan alasan tidak dapat mencampuri urusan masyarakat. (Perlu Intervensi Negara) Fungsi hukum diarahkan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur Menciptakan jaminan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan masing – masing lapisan masyarakat John Maynard Keynes: pemerintah dapat mencampuri kegiatan ekonomi rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum Anggota Parlemen Inggris dalam laporannya (Beveridge Report), yang mengandung suatu program sosial tentang (1930-an) memeratakan pendapatan masyarakat; usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal; mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya; pengawasan upah oleh pemerintah; usaha dalam bidang pendidikan disekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya

9 ”liberty, equality and faternity” (Revolusi Perancis) The gretest happinness of the greatest number” (Bentham),; ”the public ownership of basic industries and essential services” (Fabian Socialists), ”controlling the trade cycle and avoiding mass unemployment” (John Maynard Keynes) ”liberty, equality and faternity” (Revolusi Perancis) The gretest happinness of the greatest number” (Bentham),; ”the public ownership of basic industries and essential services” (Fabian Socialists), ”controlling the trade cycle and avoiding mass unemployment” (John Maynard Keynes) LATAR BELAKANG IDE NEGARA KESEJAHTERAAN (WILLIAM A. ROBSON)

10 PERKEMBANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN Pada Tahun di Belanda telah dibangun dasar-dasar bagi usaha untuk membangun negara kesejahteraan:  Melindungi orang-orang terhadap risiko bekerjanya industri modern  Jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua;  Menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat  Memajukan kesejahteraan individu Kongres The international Commision of Jurist di New Delhi, India pada tahun 1959 yang dihadiri para ahli hukum dari 53 negara.  konsep perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia dengan safeguard konvensional terhadap terhadap terlaksananya konsep negara rule of law masih sangat diperlukan,  Pentingnya dari suatu negara untuk menegakkan dan menjaga hukum dan ketertiban (law and order) dalam rangka menjaga kehidupan sosial dan ekonomi rakyat yang layak Pada Tahun di Belanda telah dibangun dasar-dasar bagi usaha untuk membangun negara kesejahteraan:  Melindungi orang-orang terhadap risiko bekerjanya industri modern  Jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua;  Menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat  Memajukan kesejahteraan individu Kongres The international Commision of Jurist di New Delhi, India pada tahun 1959 yang dihadiri para ahli hukum dari 53 negara.  konsep perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia dengan safeguard konvensional terhadap terhadap terlaksananya konsep negara rule of law masih sangat diperlukan,  Pentingnya dari suatu negara untuk menegakkan dan menjaga hukum dan ketertiban (law and order) dalam rangka menjaga kehidupan sosial dan ekonomi rakyat yang layak

11 WUJUD PERAN NEGARA: PERLINDUNGAN HUKUM Prof. Dr. Philipus M. Hadjon,SH, Perlindungan Hukum: 1. Kekuasaan pemerintahan, menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). 2. Perlindungan hukum ekonomi adalah perlindungan silemah terhadap sikuat, misalnya perlindungan buruh terhadap pengusaha J.E. Doek dan H.M.A. Drewes mengartikan perlindungan hukum dalam dua aspek, yaitu: – ”dalam arti luas merupakan segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, dan – dalam arti sempit sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum lainnya”

12 TUJUAN PERLINDUNGAN: KEADILAN Kesejahteraan akan Tercapai jika Keadilan sudah terjadi (Gustav Radbruch) Teori Keadilan John Rawls 1.The greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud. 2.Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut: The different principle; dan The principle of fair equality of opportunity. memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang. Kesejahteraan akan Tercapai jika Keadilan sudah terjadi (Gustav Radbruch) Teori Keadilan John Rawls 1.The greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud. 2.Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut: The different principle; dan The principle of fair equality of opportunity. memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.

13 KESEJAHTERAAN 1.ketika ia bebas dari perasaan lapar dan kemiskinan, kecemasan akan hari esok, bebas dari perasaan takut dan tertindas apabila diperlakukan tidak adil; 2.Apabila merasa aman, tenteram, selamat; apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri; 3.Apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi dan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya; 4.Apabila kemampuan dan kreativitasnya meskipun terbatas bisa dikembangkan; apabila ia merasa tenang dan bebas (Frans Magnis Suseno)

14 ANALISIS EFEKTIVITAS WELFARE STATE TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA STRUCTURESUBSTANCECULTURE The Legal System (L.M. Friedman)

15 Contoh Intervensi Pihak asing terhadap Keberadaan Upah Minimum Konferensi CGI di Bali tanggal 21 Januari 2003, atau 2 minggu sebelum UU No.13/2003 terdapat syarat yang diinginkan oleh lembaga bantuan asing adalah perubahan dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia Leter of Intent (LoI) antara Indonesia dan IMF No. 21 pada butir 43 tentang Upah Minimum bahwa: With the devolution of minimum wage setting to the regions, it has become increasingly important to provide standards to guide the minimum wage setting process to ensure that it is in accordance with the national interest. To this end, we have recently reconvened the national tripartite council comprising government, labor groups, and employers to consider options for developing national guidelines in this area. The council will be a regular vehicle to facilitate a national dialogue on broader labor policy issues. (Pelimpahan penentuan upah minimum kepada daerah, seharusnya tetap berdasarkan standar penetapan upah minimum yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu diperlukan pertemuan tripartit nasional yang terdiri dari Pemerintah, Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha untuk membahas pedoman nasional bagi daerah dalam penetapan upah minimum. Tripartit akan mengatur untuk dapat memfasilitasi dialog nasional mengenai isu kebijakan perburuhan). Konferensi CGI di Bali tanggal 21 Januari 2003, atau 2 minggu sebelum UU No.13/2003 terdapat syarat yang diinginkan oleh lembaga bantuan asing adalah perubahan dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia Leter of Intent (LoI) antara Indonesia dan IMF No. 21 pada butir 43 tentang Upah Minimum bahwa: With the devolution of minimum wage setting to the regions, it has become increasingly important to provide standards to guide the minimum wage setting process to ensure that it is in accordance with the national interest. To this end, we have recently reconvened the national tripartite council comprising government, labor groups, and employers to consider options for developing national guidelines in this area. The council will be a regular vehicle to facilitate a national dialogue on broader labor policy issues. (Pelimpahan penentuan upah minimum kepada daerah, seharusnya tetap berdasarkan standar penetapan upah minimum yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu diperlukan pertemuan tripartit nasional yang terdiri dari Pemerintah, Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha untuk membahas pedoman nasional bagi daerah dalam penetapan upah minimum. Tripartit akan mengatur untuk dapat memfasilitasi dialog nasional mengenai isu kebijakan perburuhan).

16 Pengaruh Leter of Intent (LoI) terhadap kebijakan Upah Minimum Pemerintah tidak dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang UM sebagai peraturan pelaksanaan. Permenakertrans No. 1/1999 tentang Upah Minimum masih relevan karena mengadopsi kepentingan pengusaha, Pekerja dan adanya kontrol dari pemerintah. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam dan Menteri Perdagangan yang berdasarkan peraturan No. PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M- IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, Pasal 3 SKB 4 Menteri ditentukan bahwa “Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.” Pemerintah tidak dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang UM sebagai peraturan pelaksanaan. Permenakertrans No. 1/1999 tentang Upah Minimum masih relevan karena mengadopsi kepentingan pengusaha, Pekerja dan adanya kontrol dari pemerintah. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam dan Menteri Perdagangan yang berdasarkan peraturan No. PER.16/MEN/X/2008, 49/2008, 922.1/M- IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, Pasal 3 SKB 4 Menteri ditentukan bahwa “Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.”

17 Standar Hidup Sejahtera dalam Konsep Hindu Wareg artinya orang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan kebutuhan fisiknya akan gizi dalam artian wajar menurut ukuran umum. Wareg itu cukup pangan dalam mempertahankan hidup yang sehat. Waras, yaitu hidup wajar itu mampu memenuhi kebutuhannya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya baik fisik maupun non fisik. Wastra artinya hidup sejahtera adalah hidup yang mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang sandang secara wajar menurut ukuran masyarakat pada umumnya. Wisma yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pada papan atau perumahan yang sehat dan wajar. Wasita artinya mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan seni budaya. Wasita berfungsi agar seseorang dapat hidup bersama dalam masyarakat memperoleh pendidikan dan pemahaman kebudayaan lingkungannya yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup bersama. Wareg artinya orang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan kebutuhan fisiknya akan gizi dalam artian wajar menurut ukuran umum. Wareg itu cukup pangan dalam mempertahankan hidup yang sehat. Waras, yaitu hidup wajar itu mampu memenuhi kebutuhannya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya baik fisik maupun non fisik. Wastra artinya hidup sejahtera adalah hidup yang mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang sandang secara wajar menurut ukuran masyarakat pada umumnya. Wisma yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pada papan atau perumahan yang sehat dan wajar. Wasita artinya mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan seni budaya. Wasita berfungsi agar seseorang dapat hidup bersama dalam masyarakat memperoleh pendidikan dan pemahaman kebudayaan lingkungannya yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup bersama.

18 PERSEPSI TENAGA BURUH TERHADAP PERAN NEGARA Tercapainya Tujuan Hukum dlm HI (Gustav Radbruch)  Keadilan  Kepastian  Kemanfaatan Terjadinya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja:  Perlindungan Hukum  Perlindungan Ekonomi  Perlindungan Sosial  Perlindungan Teknis Tercapainya Tujuan Hukum dlm HI (Gustav Radbruch)  Keadilan  Kepastian  Kemanfaatan Terjadinya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja:  Perlindungan Hukum  Perlindungan Ekonomi  Perlindungan Sosial  Perlindungan Teknis

19 PENUTUP 1. Negara sebagai regulator wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan- kebijakan untuk melindungi buruh. 2. Kebijakan negara diarahkan pada terciptanya keadilan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan 3. Tercapainya perlindungan perlindungan hukum, ekonomi, sosial dan teknis terhadap pengusaha dan buruh 1. Negara sebagai regulator wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan- kebijakan untuk melindungi buruh. 2. Kebijakan negara diarahkan pada terciptanya keadilan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan 3. Tercapainya perlindungan perlindungan hukum, ekonomi, sosial dan teknis terhadap pengusaha dan buruh

20 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PERAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN BURUH (KAJIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI WELFARE STATE) ALIANSI BADAN EKSEKUTIF (BEM) MAHASISWA SE BALI Univ. Dyana Pura Denpasar,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google