Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013

2 PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat

3 Konon kata para ahli, “pajak” itu iuran yang tanpa imbalan langsung kepada kita…jadi buat apa bayar pajak…?

4 1. Pembangunan infrastruktur Perhubungan Pemukiman Irigasi Energi dan lainnya Energi dan lainnya

5 Layanan Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Layanan kesehatan Ketahanan pangan Subsidi 2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat

6 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha Pertahanan Negara Keamanan dan Ketertiban

7 SUBSIDIENERGIBBMLISTRIK NON ENERGI PANGANPUPUKBENIH, DLL PELAYANAN PUBLIK

8 Dana Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi HasilPajak Sumber Daya Alam Suspen Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

9 Sumber Penerimaan Negara (APBN):

10 TETAPI ……. SUMBER DAYA ALAM KITA SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENIPIS DAN TIDAK BISA DIPERBAHARUI UTANG AKAN MENIMBULKAN BIAYA BUNGA YANG SANGAT TINGGI, SEHINGGA BIAYA YANG HARUS KITA BAYAR AKAN BERLIPAT SEDANGKAN

11 MENGAJAK PERAN SERTA RAKYAT UNTUK MEMBIAYAI NEGARANYA SENDIRI RAKYAT YANG MANA ?? RAKYAT YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK YAITU YANG SUDAH MEMILIKI PENGHASILAN MELEBIHI PTKP DALAM SATU TAHUN Note: PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

12 P erpajakan

13 Membiayai 74% APBN 2013

14 APBN/APBD Kementerian/ Lembaga Masyarakat Fasilitas publik Kas Negara melalui Bank dan Kantor Pos DJP mengadministrasikan

15 Lalu bagaimana caranya agar saya bisa ikut berpartisipasi membangun negeri dengan membayar pajak?

16 Fungsi NPWP -Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan -Sebagai identitas WP -Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan -Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang Fungsi NPWP -Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan -Sebagai identitas WP -Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan -Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang

17 Setelah dihitung sendiri, ke mana pajak dibayarkan? BUKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BANK KANTOR POS

18 Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) 1 Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah 2 JENIS PAJAK Menurut pengelolanya

19 PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan yg diterima PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan yg diterima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu Rp Pajak Pusat

20 Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Restoran Pajak Reklame (Iklan) Pajak Parkir Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Bioskop 20 Pajak Daerah Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok Kota/Kabupaten

21 “kalo masih belum ngerti cara ngitung, bayar dan lapor pajak, gimana…..?”

22 “ gampang…kita bisa konsultasi sama petugas “AR” di KPP tentang semua masalah perpajakan yg kita perlukan”

23


Download ppt "Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google