Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pajak Pertambahan Nilai SESI 4 presented by Christine, M.Int.Tax.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pajak Pertambahan Nilai SESI 4 presented by Christine, M.Int.Tax."— Transcript presentasi:

1 Pajak Pertambahan Nilai SESI 4 presented by Christine, M.Int.Tax

2 Agenda Pengertian dan Mekanisme PPn BM Pengertian dan Mekanisme PPn BM Berbagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Berbagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Hubungan Istimewa dan kaitannya dengan DPP Hubungan Istimewa dan kaitannya dengan DPP Pengkreditan Pajak Masukan Pengkreditan Pajak Masukan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus

3 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

4 Objek PPnBM Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Impor BKP yang tergolong mewah Impor BKP yang tergolong mewah

5 Tarif PPnBM Tarif PPnBM serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200% Tarif PPnBM serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200% Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan dengan tarif 0% Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan dengan tarif 0%

6 Karakteristik PPnBM PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN PPnBM hanya dipungut 1 kali, yaitu pada waktu: PPnBM hanya dipungut 1 kali, yaitu pada waktu: Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah; atau Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah; atau Impor BKP yang tergolong mewah Impor BKP yang tergolong mewah PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN Apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali Apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat disusutkan atau dibebankan langsung. PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang bersangkutan (HPP) atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, artinya dapat disusutkan atau dibebankan langsung.

7 Perhitungan PPnBM Tarif PPnBM x Nilai Impor Tarif PPnBM x Nilai Impor

8 Question PKP PT. ABC mengimpor BKP dengan nilai impor Rp 100 juta. BKP tersebut dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 20%. PKP PT. ABC mengimpor BKP dengan nilai impor Rp 100 juta. BKP tersebut dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 20%. Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang! Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang!

9 Dasar Pengenaan Pajak PPN

10 HARGA JUAL Nilai berupa uang Nilai berupa uang Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak. Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

11 PENGGANTIAN Nilai berupa uang Nilai berupa uang Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

12 NILAI IMPOR Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. Tidak termasuk PPN/PPn BM. Tidak termasuk PPN/PPn BM. Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk PPN = 10% x Nilai Impor Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk PPN = 10% x Nilai Impor

13 PT X mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar USD 25,000 dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari Bea dan Cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%, kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor tersebut adalah Rp ,00. Hitunglah PPN yang terutang dari transaksi tersebut!

14 Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PT X sbb : Harga CIF=USD25, Harga CIF=USD25, Bea Masuk=25% Bea Masuk=25% Kurs=Rp12.000,00 Kurs=Rp12.000,00 Nilai CIF dalam rupiah=Rp ,00 Nilai CIF dalam rupiah=Rp ,00 Bea Masuk=Rp ,00 Bea Masuk=Rp ,00 Nilai Impor=RP ,00 Nilai Impor=RP ,00 Nilai Impor=RP ,00- PPN=Rp ,00 Nilai Impor=RP ,00- PPN=Rp ,00

15 NILAI EKSPOR Nilai berupa uang Nilai berupa uang Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

16 DPP Nilai Lain ( 567/KMK.04/2000 Jo 251/KMK.03/2002): 567/KMK.04/ /KMK.03/ /KMK.04/ /KMK.03/2002 Jenis-jenis nilai lain : Jenis-jenis nilai lain : Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor Perkiraan harga jual rata-rata Perkiraan harga jual rata-rata Harga pasar wajar Harga pasar wajar Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar

17 Pemakaian Sendiri : DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto) PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan. Pemakaian Sendiri : DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto) PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan. Pemberian Cuma-Cuma : DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto) PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan Pemberian Cuma-Cuma : DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto) PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

18 DPP atas Jasa Persewaan Ruangan ( SE-14/PJ.53/2003 ) SE-14/PJ.53/2003 DPP=Seluruh Harga Sewa + Service Charge DPP=Seluruh Harga Sewa + Service Charge PPN=10 % x DPP PPN=10 % x DPP Service Charge : adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa (terdiri antara lain : biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi). Service Charge : adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa (terdiri antara lain : biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi). Apabila atas biaya air, listrik, dan telepon menggunakan alat pengukur tersendiri = penggantiannya tidak dikenakan PPN, sepanjang Pengusaha yang menyewakan ruangan tersebut tidak mengenakan Mark Up atau Biaya Administrasi. Apabila atas biaya air, listrik, dan telepon menggunakan alat pengukur tersendiri = penggantiannya tidak dikenakan PPN, sepanjang Pengusaha yang menyewakan ruangan tersebut tidak mengenakan Mark Up atau Biaya Administrasi.

19 Dasar Pengenaan Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Valuta Asing ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002) PP Nomor 143 Tahun 2000PP Nomor 24 Tahun 2002PP Nomor 143 Tahun 2000PP Nomor 24 Tahun 2002 Apabila harga jual atau penggantian menggunakan valuta asing, Dasar Pengenaan Pajak-nya dihitung dengan : Apabila harga jual atau penggantian menggunakan valuta asing, Dasar Pengenaan Pajak-nya dihitung dengan : Nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak (per tanggal Faktur Pajak). Nilai konversi menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak (per tanggal Faktur Pajak). Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU), menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP/JKP yang bersangkutan (Lihat ; Pemungut PPN) Dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN (WAPU), menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku pada saat pembayaran atas harga jual BKP/JKP yang bersangkutan (Lihat ; Pemungut PPN)

20 Hubungan Istimewa dan kaitannya dengan DPP Diatur di Pasal 2 UU PPN Diatur di Pasal 2 UU PPN Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP/JKP itu dilakukan. Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP/JKP itu dilakukan.

21 Hubungan Istimewa Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebihpada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada 2 Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara 2 Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebihpada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada 2 Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara 2 Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

22 Hubungan Istimewa (cont.) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung;atau Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

23 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

24 PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang dijual Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang dijual

25 Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

26 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang : Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang : belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dilakukan pemeriksaan. belum dilakukan pemeriksaan.

27 Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan perolehan BKP atau JKP, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; perolehan BKP atau JKP, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

28 perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

29 pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Ps. 13 (5) atau (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Ps. 13 (5) atau (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP

30 pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen lain yang dianggap sebagai faktur pajak standar pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen lain yang dianggap sebagai faktur pajak standar

31 perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

32 perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

33 Penyesuaian PPN Masukan

34 Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase kegiatan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase kegiatan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: P’ x PM/T P’ = Besarnya persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari PPN dalam 1 tahun buku. P’ = Besarnya persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan/atau dibebaskan dari PPN dalam 1 tahun buku. PM= Jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan/atau pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan. PM= Jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan/atau pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan. T = Masa manfaat barang modal T = Masa manfaat barang modal Untuk bangunan = 10 th Untuk bangunan = 10 th Untuk barang modal lainnya = 5 th Untuk barang modal lainnya = 5 th

35 Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atas Kasus Khusus Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase jumlah peredaran/penyerahan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: Perhitungan kembali pajak masukan atas persentase jumlah peredaran/penyerahan yang tidak terutang/dibebaskan dari PPN: X = Jumlah peredaran usaha atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku X = Jumlah peredaran usaha atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku Y = Jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku Y = Jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku PM= Jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya. PM= Jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya. T = Masa manfaat barang modal T = Masa manfaat barang modal Untuk bangunan = 10 th Untuk bangunan = 10 th Untuk barang modal lainnya = 5 th Untuk barang modal lainnya = 5 th X/Y x PM/T


Download ppt "Pajak Pertambahan Nilai SESI 4 presented by Christine, M.Int.Tax."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google