Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA."— Transcript presentasi:

1 TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

2 Fungsi DJBC Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas. Memberi fasilitas perdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional. Trade Facilitator Industrial Assistance Revenue Collector Community Protector

3 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Per. Menkeu No. 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009.

4 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan: pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean; serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

5 IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk Penjelasan Ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

6 BEA MASUK TIDAK DIPUNGUT, DIBEBASKAN, DAN DIKEMBALIKAN TIDAK DIPUNGUT BEA MASUK (PASAL 24) PEMBEBASAN BEA MASUK (PASAL 25) PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK (PASAL 26) PENGEMBALIAN BEA MASUK (PASAL 27)

7 DASAR HUKUM KEPABEANANCUKAIPAJAK UU NO 10/1995 jo UU NO. 17/2006UU NO. 11/1995 jo UU NO. 39/2006 KMK NO. 251/KMK.3/2007 KMK NO. 231/KMK.03/2001

8 PEMBEBASAN BM & CUKAI UTK BARANG PNA & PEJABATNYA OBJEKSUBJEK  BARANG YG DIPAKAI UTK KEPERLUAN RESMI  UTK MENDIRIKAN ATAU MEMPERBAIKI GEDUNG YG AKAN DITEMPATI  BARANG PINDAHAN  UTK KEPERLUAN SENDIRI TERMASUK KELUARGANYA  KENDARAAN BERMOTOR  PERWAKILAN NEG ASING  PEJABAT DIPLOMATIK  STAF NON DIPLOMATIK PERSETUJ KEMENLU (DITJEN PROTOKOL & KONSOLER) SYARAT : TDK MENJALANKAN TUGAS LAIN SELAIN PEK DI INDONESIA PROSEDUR PENGANGKATAN TDK DI INDONESIA WARGA NEGARA ASING

9 FASILITAS PEMBEBASAN BM UTK KENDARAAN BERMOTOR FASILITAS PEMBEBASAN BM UTK KENDARAAN BERMOTOR CBUCKD PNA : PEJABAT SENIOR ≥ 10 ORG, ≈ MAX 10 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 10 ORG ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR KANTOR PERWAKILAN KONSULER PEJABAT SENIOR ≥ 6 ORG, ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 5 ORG ≈ MAX 5 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT DIPLOMATIK DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT OR BRG PINDAHAN STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS PNA : PEJABAT SENIOR ≥ 10 ORG, ≈ MAX 10 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 10 ORG ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR KANTOR PERWAKILAN KONSULER PEJABAT SENIOR ≥ 6 ORG, ≈ MAX 6 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT SENIOR ≤ 5 ORG ≈ MAX 5 UNIT KEND BERMOTOR PEJABAT DIPLOMATIK DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT OR BRG PINDAHAN STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS PNA DAN KANTOR PERWAKILAN KONSULER TDK DIBATASI DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS ≈ 1 UNIT PNA DAN KANTOR PERWAKILAN KONSULER TDK DIBATASI DUBES, KEP PNA NON DUBES, PJBT DIPLOMATIK ≈ 1 UNIT STAF ADM TEKNIK PASPOR DINAS ≈ 1 UNIT PENYELESAIAN KEPAB DIJUAL OR DIPINDAHTANGANKAN DIMUSNAHKAN REEKSPOR

10 KEND KANTOR  3 TH SJK TGL KEPUTUSAN DJBC  SCR MEYAKINKAN SBLM 3 TH TDK DPT DIGUNAKAN LG PEJABAT  2 TH SJK TGL KEPUTUSAN DJBC  DIPINDAH TUGASKAN SBLM 2 TH  SCR MEYAKINKAN SBLM 2 TH TDK DPT DIGUNAKAN LG DIJUAL/ DIPINDAHTANGANKAN

11 FLOWCHART PEMASUKAN BARANG SELAIN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING PERWAKILAN NEGARA ASING KEMENLUKPU/KPPBC APLIKASI PROSES -CEK KUOTA -SPESIFIKASI PERSETUJUAN KEMENLU PROSES KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PROSES SPPB FORM B KEPUTUSAN PEMBEBASAN

12 PERWAKILAN NEGARA ASING KEMENLU DIT. FASILITAS KEPABEANAN KPU/ KPPBC FLOWCHART PROSEDUR PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING APLIKASI PROSES -CEK KUOTA -SPESIFIKASI PERSETUJUAN KEMENLU KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN SPPB FORM B PERSETUJUA N KEMENLU PROSES KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB + KEPUTUSAN PEMBEBASAN PROSES SPPB FORM B

13 FLOWCHART PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN DAN PELUNASAN BM & PDRI ATAS KENDARAAN BERMOTOR EKS FASILITAS PERWAKILAN NEGARA ASING PERWAKILAN NEGARA ASING PEMBELIKEMENLUKP DJBCPOLRI APLIKASI PROSES -TELITI ALASAN PERSETUJUAN KEMENLU PROSES PIB + SSPCP TRANSAKSI KEPUTUSAN PELUNASAN PERSETUJUAN KEMENLU NO.PENDAFT PIB + SSPCP FORMULIR C DISTRIBUSI FORM C FORM C PIB + SSPCP PROSES KEPUTUSAN PELUNASAN BUAT PIB & BAYAR FORM C TUTUP KUOTA COPY SSPCP KPU/KPPBC

14 TERIMA KASIH


Download ppt "TATA LAKSANA IMPORTASI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google