Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 212 Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 212 Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa."— Transcript presentasi:

1

2 Pajak Penghasilan Pasal 21

3 PPh Pasal 212 Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan

4 PPh Pasal 213 Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 Wajib Pajak Pemotong Pajak Obyek Pajak Tarif Pajak

5 PPh Pasal 214 Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pegawai Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah

6 PPh Pasal 215 Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

7 PPh Pasal 216 Pemotong Pajak PPh Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

8 PPh Pasal 217 Bukan Pemotong PPh 21/26 Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

9 PPh Pasal 218 Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 Penghasilan Teratur Penghasilan Tidak Teratur Upah harian, mingguan, satuan & borongan Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll Honorarium dengan nama dan bentuk apapun Imbalan dengan nama dan bentuk apapun Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak

10 PPh Pasal 219 Tidak Termasuk Penghasilan Pembayaran oleh perusahaan asuransi Penerimaan dalam bentu Natura Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja Natura yang diberikan oleh pemerintah Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja

11 PPh Pasal 2110 Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan 1. Biaya Jabatan, khusus untuk Peg. Tetap: - Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak - Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp setahun atau Rp sebulan

12 PPh Pasal Iuran Pensiun dan THT Iuran Pensiun dan THT - Yang dibayar pegawai - Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan - Jumlahnya tidak dibatasi

13 PPh Pasal Biaya Pensiun Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan Besarnya 5% dari uang pensiun maksimu Rp setahun atau Rp sebulan

14 PPh Pasal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, khusunya WPDN Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA

15 PPh Pasal 2114 Besarnya PTKP : WP sendiri Status Kawin Istri berpenghasilan Tanggunan Mak 3 orang PTKP untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21. PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Rp /tahun Rp /tahun Rp Rp /tahun

16 PPh Pasal 2115 Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 Tarif Pasal 17 (mulai berlaku 1 Jan 2001 yaitu : 5% penghasilan s/d Rp 25 juta 10% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 15% penghasilan Rp 50 juta s/d 100 juta 25% penghasilan Rp 100 juta s/d 200 juta 35% penghasilan diatas 200 juta

17 PPh Pasal 2116 Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 Tarif Pasal 17 berlaku 1 Jan yaitu : 10% penghasilan s/d Rp 25 juta 15% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 30% penghasilan diatas Rp 50 juta

18 PPh Pasal 2117 Tarif Pasal 17 dikanakan atas : Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : 1. Pegawai tetap 2. Penerima pensiun berkala 3. Pegawai tidak tetap 4. Pemagang, calon pegawai 5. Kegiatan Multilevel marketing

19 PPh Pasal 2118 Tarif Pasal 17 dikenakan atas : Penghasilan Bruto dari : 1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll. 2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap 3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll

20 PPh Pasal 2119 Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50% Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd : - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan, notaris - Penilai, aktuaris

21 PPh Pasal 2120 Tarif 5 % dikenakan atas Upah harian Upah mingguan Upah satuan Upah borongan Jika upah yg diterima sehari diatas Rp sehari dan tidak lebih dari Rp sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan

22 PPh Pasal 2121 Menghitung PKP ( WNI ) 1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 12 PTKPRp XXX - PKPRp XXX

23 PPh Pasal 2122 Menghitung PKP ( WNI ) 2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des ) Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 4 PTKPRp XXX - PKPRp XXX Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan

24 PPh Pasal 2123 Menghitung PKP ( WNI ) 3. Berhenti bekerja karena Pensiun Perhitungan sama dengan poin 2

25 PPh Pasal 2124 Menghitung PKP ( WNI ) 4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal Agustus ) Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 12 PTKPRp XXX - PKPRp XXX

26 PPh Pasal 2125 Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 12 PTKPRp XXX - PKPRp XXX

27 PPh Pasal 2126 Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des ) Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 12 PTKPRp XXX - PKPRp XXX

28 PPh Pasal 2127 Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia Penghasilan bruto /bulanRp XXX Biaya-biaya yg diperkenankanRp XXX - Penghasilan NetoRp XXX x 12 PTKPRp XXX - PKPRp XXX

29 PPh Pasal 2128 Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA ) Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto


Download ppt "Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh Pasal 212 Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google