Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kuliah ke 31 MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kuliah ke 31 MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH."— Transcript presentasi:

1 Kuliah ke 31 MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH

2 Kuliah ke 32 PENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN  UGM melalui Jurusan Ilmu Administrasi Negara mengembangkan studi kebijakan melalui konsentrasi Kebijakan Publik pada awal 1990 an  UI mengembangkan Studi Kebijakan Publik melalui Fakultas Ekonomi

3 Kuliah ke 33 Kenapa Studi Kebijakan Publik? Ada pertanyaan yang harus dijawab kenapa studi kebijakan publik mendapat perhatian besar dari pakar dan praktisi administrasi publik? Ada dua tataran penjelasan yang bisa diberikan

4 Kuliah ke 34 1.Perubahan orientasi dalam studi administrasi publik Orientasi kebijakan yang lebih mengarah kepada a. Managerialisme Paham ini lebih berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dampaknya teori dan konsep administrasi publik tidak sensitif terhadap isu-isu politik dan gagal untuk menjadi guide bagi praktek administrasi

5 Kuliah ke 35 Contoh Kebijakan yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas Kebijakan dibuat atas nama peningkatan PAD dengan mengorbankan ruang publik atau fasilitas umum

6 Kuliah ke 36 2.Perubahan lingkungan birokrasi publik Meningkatnya rasionalitas masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan yang akhirnya meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas kebijakan yang semakin baik

7 Kuliah ke 37 Perubahan Paradigma 1.Pemisahan antara politik dan administrasi selama ini sebagai taken for granted yang sebenarnya suatu kemustahilan. 2.Administrator tidak hanya pelaksana kebijakan tetapi juga ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah.

8 Kuliah ke 38 Tipe-Tipe Studi Kebijakan Publik  Studi kebijakan mencakup studi tentang perilaku elit politik dan birokrasi, dan kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, atau bahkan, tentang bagaimana shared concern & shared problems (perhatian dan masalah bersama) itu bisa disosialisasikan dan masuk ke dalam agenda pemerintah

9 Kuliah ke 39 Secara umum studi kebijakan menjadi 5 tipe 1.Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan 2.Studi tentang aktor kebijakan 3.Studi implementasi 4.Studi evaluasi 5.Analisis Kebijakan

10 Kuliah ke 310 Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan Merupakan kajian kritis terhadap sebab-sebab yang mendasari dan mendorong pemerintah/pembuat kebijakan membuat kebijakan tertentu. Kebijakan peningkatan pembangunan kawasan timur Indonesia ?

11 Kuliah ke 311 Studi tentang aktor kebijakan Studi ini berusaha mengungkap aktor-aktor (elit politik dan ekonomi) yang bertanggung jawab terhadap munculnya suatu kebijakan. Studi ini memetakan kelompok- kelompok kepentingan dari suatu kebijakan termasuk kepentingan dan peranannnya dalam proses kebijakan pemerintah.

12 Kuliah ke 312 Studi Implementasi Studi ini mempersoalkan proses implementasi kebijakan pemerintah. Studi ini berusaha mengungkap proses implementasi dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan

13 Kuliah ke 313 Studi evaluasi Adalah studi tentang dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Dampak bisa yang diharapkan dan tidak diharapkan yang menguntungkan atau yang merugikan. Studi ini mencakup proses implementasi atau dampak. Namun studi evaluasi disini dipisah untuk memberi penekan pada kajian tentang dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

14 Kuliah ke 314 Analisa Kebijakan Studi ini mempersoalkan jenis dan instrumen kebijakan yang bisa memaksimalkan pencapaian tujuan atau yang secara efektif bisa memecahkan masalah publik yang ada. Kebijakan apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai terwujud secara efisien dan efektif

15 Kuliah ke 315 Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan bagi Daerah (bjm 5 okt 11) 1.Menghasilkan tenaga-tenaga analisis dan peneliti kebijakan yang amat dibutuhkan oleh daerah. 2.Meningkatkan pemahaman para pejabat daerah mengenai studi kebijakan publik. Agar program kebijakan pembangunan benar-benar aspiratif dan responsif.

16 Kuliah ke 316 Pemahaman terhadap studi kebijakan juga diharapakan dapat meningkatkan efisiensi program- program pembangunan daerah.

17 Kuliah ke 317 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Menurut Chief J. O Udoji Proses Kebijakan adalah: Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah- masalah, perumusan kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan- tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut di dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali atau umpan balik

18 Kuliah ke 318 Proses Kebijakan menurut Ahli 1.Bintoro Tjokroamidjojo Policy germination (penyusunan konsep pertama suatu kebijakan), policy recommendation, policy analysis, policy formulation, policy decision, policy implementation

19 Kuliah ke 319 Identifikasi masalah tentang kebijakan melalui permintaan publik terhadap aksi pemerintah, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi dari kebijakan yang dilakukan oleh agen- agen pemerintah sendiri Oberlin Silalahi

20 Kuliah ke 320 Problem formation (pembentukan agenda), Formulation, Adoption (bgm suatu alternatif kebijakan diadopsi atau dibuat), Implementation (siapa yang dilibatkan, apa yang dilakukan dampak apa yang timbul dari suatu kebijakan), evaluation (mengukur dampak kebijakan) James Anderson

21 Kuliah ke 321 Charles S Bullock, James E Anderson & Davis W Brady 1.Perumusan Masalah (dari berbagai masalah yang ada dipilih masalah publik dan melibatkan orang banyak) 2.Pembuatan Agenda (masalah yang memperoleh perhatian serius diagendakan) 3.Pembuatan Kebijakan 4.Adopsi Kebijakan (bagian ini ada proses bargaining dengan parlemen agar kebijakan punya legitimasi 5.Penerapan kebijakan 6.Evaluasi kebijakan

22 Kuliah ke 322 Muhadjir Darwin Proses kebijakan tersebut terdiri dari serangkaian kegiatan 1. Perumusan kebijakan, 2. Implementasi kebijakan dan 3. Evaluasi kebijakan.

23 Kuliah ke 323 Proses perumusan kebijakan Dalam kegiatan ini berlangsung penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan, kompromi dan negosiasi diantara pelaku-pelaku kebijakan, dan pengesahan kebijakan setelah kompromi antara pihak-pihak yang bernegosiasi dicapai. Proses demikian menghasilkan keputusan tertentu dalam bentuk undang-undang, PP, Kepres, Permen

24 Kuliah ke 324 Implementasi Proses ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, terutama birokrasi pemerintahan. Proses ini biasanya juga melibatkan lembaga swasta baik mencari laba/tidak, organisasi kemasyarakatan

25 Kuliah ke 325 Evaluasi Untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan menimbulkan dampak tertentu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang pada masyarakat.

26 Kuliah ke 326 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Perumusan kebijakan publik (public policy formulation) atau yang sering pula disebut sebagai pembuatan kebijakan publik (public policy making) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena kesalahan formulasi akan berakibat pada kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

27 Kuliah ke 327 Pengertian formulasi menurut ahli 1.Austin Ranney Tindakan-tindakan dan interaksi yang menghasilkan pilihan akhir yang sah mengenai isi suatu kebijakan tertentu setelah diperbandingkan dengan pilihan- pilihan lainnya.

28 Kuliah ke Raymond Bauer Formulasi kebijakan publik merupakan proses pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi keluaran-keluaran politik. 3.Don K. Price Proses pembuatan kebijakan publik yang bertanggung jawab adalah suatu proses interaksi yang berlangsung antara ilmuwan, pemimpin-pemimpin profesional, para administrator dan politisi

29 Kuliah ke Fremont J Lyden, George A Shipman dan Robert W Wilkinson Istilah proses formulasi kebijakan publik biasanya mengacu pada langkah-langkah yang teratur mengenai interaksi antara pihak pemerintah dengan nonpemerintah yang mendiskusikan, berdebat mengenai dan menemukan dataran persetujuan bersama atas ruang lingkup dan jenis-jenis tindakan pemerintah yang dirasa tepat untuk menangani masalah sosial tertentu.

30 Kuliah ke 330 Proses ini meliputi a.pencarian informasi yang tepat untuk menangani masalah sosial tertentu b.mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan c.mencapai kesepakatan pendapat mengenai alternatif yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

31 Kuliah ke Yehezkel Dror Pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang sangat komplek, proses yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman umum untuk melakukan tindakan dimasa mendatang, terutama oleh lembaga pemerintah.

32 Kuliah ke 332 Kegiatan yang termasuk dalam formulasi kebijakan 1.Pembentukan Masalah 2.Penyusunan agenda kebijakan 3.Pengambilan keputusan kebijakan

33 Kuliah ke 333 Pembentukan Masalah Apa itu Masalah Untuk tujuan kebijakan, suatu masalah secara formal dapat diartikan sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan sebagian rakyat yang untuk itu perlu dicari cara penanggulangannya

34 Kuliah ke 334 Problema umum/problema publik Kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (private) Problema Publik yang mendapat Political Will masyarakat dan ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan akan menjadi problema kebijakan

35 Kuliah ke 335 Problema kebijakan akan menjadi agenda pemerintah yang diusahakan menjadi kebijakan publik

36 Kuliah ke 336 Penyusunan agenda kebijakan Agenda merupakan suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

37 Kuliah ke 337 Agenda menurut Cobb & Elder ada dua 1.Agenda Sistemik semua isu yang secara umum dipersepsi oleh masyarakat politik sebagai sewajarnya memperoleh perhatian publik dan sebagai hal-hal yang termasuk dalam wilayah kewenangan pemerintah yang ada

38 Kuliah ke 338 Agenda Pemerintah (formal) Serangkaian hal-hal (item) yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang berwenang Agenda Pemerintah merupakan agenda tindakan (action agenda) lebih spesifik dan konkret daripada agenda sistemik

39 Kuliah ke 339 Beberapa hal yang perlu dijawab yang terkait dengan pembentukan masalah 1.Siapa yang mengajukan masalah 2.Bagaimana tuntutan-tuntutan itu dibuat 3.Tuntutan-tuntutan apa yang dibuat


Download ppt "Kuliah ke 31 MANFAAT PENGENGEMBANGAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PENGEMBANGAN DAERAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google