Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Wilayah Sumatera 1 Batam, 9 Oktober % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %

2 A. Rekapitulasi Usulan Tahun 2015 – 2019 Sumatera 1 2 NoPROVINSI JML KAB/KOTAUSULAN JMLHADIR MENGU SULKAN PBPKPSU 1ACEH SUMATERA UTARA BENGKULU JAMBI RIAU SUMATERA BARAT KEP. BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU TOTAL

3 3 1.Usulan dalam desk: Pembangunan Baru (PB) unit; Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak unit; serta PSU sebanyak unit. 2.Komponen kegiatan Tahun yang dusulkan meliputi Pembangunan Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK), Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU Perumahan Swadaya), dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3.Provinsi di Regional Sumatera 1 telah memiliki program yang sama untuk penuntasan RTLH seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seperti ALADIN (Provinsi Sumut), SAMISAKE (Provinsi Jambi), SATAM EMAS (Provinsi Babel), Taskin (Provinsi Kepri), Penuntasan RTLH (Provinsi Sumbar), Penuntasan RTLH (Provinsi Riau) dll. Diharapkan seluruh provinsi bisa mengadopsi program tersebut, agar penuntasan terhadap RTLH dapat lebih masif. 4.Perlu adanya persamaan persepsi mengenai kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara pemerintah pusat dan daerah, agar penanganannya sama. B. Point – Point Hasil Pembahasan Desk

4 4 5.Pendataan RTLH yang sudah dilakukan oleh daerah, agar bisa digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan masyarakat yang dibantu. 6.Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dana sharing yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pengendalian, dan pengawasan 7.Pokja PKP yang telah dibentuk didaerah, agar bisa diberdayakan untuk mengatasi permasalahan perumahan didaerah dan membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

5 C. Saran dan Tindak Lanjut 5 1.Kabupaten/kota yang mengusulkan bantuan kepada kementerian harus melihat ketersedian SDM didaerah guna mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. 2.Kabupaten/ Kota diharapkan membuat list lokasi prioritas penanganan RTLH didaerahnya masing-masing. (agar melihat konsep penanganan TUNTAS DESA dan TUNTAS KECAMATAN). 3.Agar lebih fokus menangani perumahan, perlu meningkatkan Eselonisasi dari institusi yang menangani perumahan. 4.Permasalahan teknis yang terjadi didaerah mengenai BSPS agar segera dilaporkan kepada Kemenpera, guna mendapatkan solusi penyelesaiannya dan bisa dilakukan evaluasi oleh Kemenpera. 5.Terus berkoordinasi dan mensinergiskan program dan kegiatannya dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

6 TERIMA KASIH (5)


Download ppt "Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google