Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Wilayah Sumatera 1 Batam, 9 Oktober 2014 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 %

2 A. Rekapitulasi Usulan Tahun 2015 – 2019 Sumatera 1 2 NoPROVINSI JML KAB/KOTAUSULAN JMLHADIR MENGU SULKAN PBPKPSU 1ACEH236610.827 31.258 3.137 2SUMATERA UTARA33852.464 13.695 5.120 3BENGKULU10978.052 20.261 24.563 4JAMBI1151011.750 24.774 7.813 5RIAU126 11.270 19.505 20.605 6SUMATERA BARAT19181611.799 53.707 14.027 7KEP. BANGKA BELITUNG7222.000 2.250 575 8KEPULAUAN RIAU7468.555 10.795 6.319 TOTAL122586466.717176.24582.159

3 3 1.Usulan dalam desk: Pembangunan Baru (PB) 66.717 unit; Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 176.245 unit; serta PSU sebanyak 82.159 unit. 2.Komponen kegiatan Tahun 2015-2019 yang dusulkan meliputi Pembangunan Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK), Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU Perumahan Swadaya), dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3.Provinsi di Regional Sumatera 1 telah memiliki program yang sama untuk penuntasan RTLH seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seperti ALADIN (Provinsi Sumut), SAMISAKE (Provinsi Jambi), SATAM EMAS (Provinsi Babel), Taskin (Provinsi Kepri), Penuntasan RTLH (Provinsi Sumbar), Penuntasan RTLH (Provinsi Riau) dll. Diharapkan seluruh provinsi bisa mengadopsi program tersebut, agar penuntasan terhadap RTLH dapat lebih masif. 4.Perlu adanya persamaan persepsi mengenai kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara pemerintah pusat dan daerah, agar penanganannya sama. B. Point – Point Hasil Pembahasan Desk

4 4 5.Pendataan RTLH yang sudah dilakukan oleh daerah, agar bisa digunakan oleh pemerintah pusat dalam menentukan masyarakat yang dibantu. 6.Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dana sharing yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pengendalian, dan pengawasan 7.Pokja PKP yang telah dibentuk didaerah, agar bisa diberdayakan untuk mengatasi permasalahan perumahan didaerah dan membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

5 C. Saran dan Tindak Lanjut 5 1.Kabupaten/kota yang mengusulkan bantuan kepada kementerian harus melihat ketersedian SDM didaerah guna mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. 2.Kabupaten/ Kota diharapkan membuat list lokasi prioritas penanganan RTLH didaerahnya masing-masing. (agar melihat konsep penanganan TUNTAS DESA dan TUNTAS KECAMATAN). 3.Agar lebih fokus menangani perumahan, perlu meningkatkan Eselonisasi dari institusi yang menangani perumahan. 4.Permasalahan teknis yang terjadi didaerah mengenai BSPS agar segera dilaporkan kepada Kemenpera, guna mendapatkan solusi penyelesaiannya dan bisa dilakukan evaluasi oleh Kemenpera. 5.Terus berkoordinasi dan mensinergiskan program dan kegiatannya dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

6 TERIMA KASIH (5)


Download ppt "Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia POKOK – POKOK HASIL DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Peningkatan KualitasPembangunan BaruJalan LingkunganMCK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google