Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan."— Transcript presentasi:

1 REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI

2 KEBERFUNGSIAN SAM

3

4  Observasi terhadap perubahan  Mengetahui dimana kita sekarang  Cek “kilometer”  Kajian berkala & berkelanjutan dari kegiatan dan trend  Observasi terhadap perubahan  Mengetahui dimana kita sekarang  Cek “kilometer”  Kajian berkala & berkelanjutan dari kegiatan dan trend MONITORING  Menilai  Mengerti  Mereview kinerja secara periodik  Proses refleksi, kemarin, kini, dan esok  Kajian isu-isu strategis, perubahan, pencapaian, dan dampak  Menilai  Mengerti  Mereview kinerja secara periodik  Proses refleksi, kemarin, kini, dan esok  Kajian isu-isu strategis, perubahan, pencapaian, dan dampak EVALUASI

5 TUJUAN MONEV Peningkatan Kinerja Peningkatan Dampak Mendorong reformasi kelembagaan ke arah struktur yang partisipatif Proses Pembelajaran Membangun konsep dan menyelaraskan pengertian tentang masyarakat dan pembangunan Sustainabilitas

6 OrganisasiAdminsitrasi Kegiatan AMPL & PHBS Usaha Produktif PermodalanJaringanSDM OBYEK MONEV

7 NOASPEK KRITERIA dan BOBOT KET TUMBUHKEMBANGMANDIRI 0 – – – 04.0 AOrginisasi/lembaga 1.Nama Lembaga 2. Struk. Pengurus 3.Anggota 4. Peran dan tugas Pengurus 5. AD/ART/Aturan 6.Pertemuan 7.Sekretariat 8. Legalitas Jumlah BAdministrasi 9. Administrasi Keuangan 10. Administrasi Umum Jumlah CKegiatan AMPL dan PHBS 11. Perencanaan AMPL & PHBS 12. Pelaksanaan AMPL & PHBS 13. Pemanfaatan AMPL 14. Monitoring dan Evaluasi 15. Pengembangan Sarana Jumlah DKegiatan USPROD. 16. Jangkauan usaha 17.Pemasaran 18. Penghasilan usaha Jumlah EPermodalan 19. Modal awal 20. Iuran & biaya OM Jumlah FJaringan Kerja 21. Azas Manfaat 22. Kaderisasi (internal) 23. Kemiteraan (eksternal) Jumlah GSumber Daya Manusia 24. Pelatihan Pengurus 25. Pelatihan Anggota Jumlah Jumlah akhir Rata-rata FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP: …………………Tanggal penilaian: ………………. Desa/Kelurahan …………………Waktu penilaian : ………………. Kecamatan: ……………….Pelaksana : ……………… Kabupaten: …………………Metode: ……………….

8 KOMPONEN INTERNAL TUMBUHBERKEMBANGMANDIRI A. Organisasi/lembaga 1. N a m aAda dengan nama lokasiAda dan bermakna visi 2. Struktur3 orang :Ada inti dan sub seksi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Ketua, Sekretaris, Bendahara dan sub seksi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan sub seksi yang berfungsi 3. AnggotaMinimal 3 (hanya inti)Ada penambahan minimal 5 (inti 3, tambahan dari sub seksi) Ada penambahan (inti, sub seksi dan Anggota secara tertulis) 4. Peran dan Tugas Pengurus Baru tertulisSudah mulai dilaksanakan (ada upaya dilaksanakan Sudah melekat pada setiap pengurus 5. Aturan Kelompok (AD/ART) Belum tertulis (peraturan- peraturan tidak tertulis Sudah tertulis dalam bentuk AD Tertulis lengkap dalam bentuk AD/ART 6. PertemuanBelum terjadwalSudah terjadwal & mulai dilaksanakan atau situasional Sudah terjadwal & rutin dilaksanakan 7. SekretariatBelum adaNumpangMemiliki sendiri 8. LegalitasBelum adaDalam prosesSudah ada (SK/Akte notaris) B. Administrasi 1. Buku KeuanganBelum adaBuku Kas HarianBuku Kas Harian, Jurnal, Neraca danRugi/Laba 2. Buku AdministrasiUmum Belum adaBuku TamuBuku Tamu, Buku Anggota, Buku Keluar Masuk Surat, Buku Pertemuan dan Buku Kegiatan PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN

9 C. KegiatanAMPL 1.Perencanaan (SPAMS dan PHBS) Belum adaSudah ada tapi dibuat pihak luarSudah ada dibuat sendiri oleh BP- SPAMS 1.Pelaksanaan (SPAMS dan PHBS) Sebagai panitia pelaksanaPartisipasi aktif (terbatas pengurus) Partisipasi aktif (pengurus dan anggota) 1.Pemanfaatan SPAMSTergantung perintahMasih terbatas (belum rutin)Rutin (memanfaatkan dan memelihara SPAMS) 1.Monitoring dan evaluasiBelumBelum rutinRutin secara periodik 1.Pengembangan SPAMSBelumSudah ada rencana tertulisSudah ada pengembangan sarana D. Usaha produktif 1.Jangkauan UsahaBelum adaSudah ada jenis usaha (terbatas)Sudah ada usaha kelompok 1.PemasaranLokal (Dusun dan RW) tidak ada upaya pengembangan pasar Lokal Desa/Kelurahan (sudah ada upaya pengembangan pasar Lokal dan Lintas Desa/Kelurahan (di luar desa/Kelurahan) 1.Penghasilan UsahaBelum adaSudah ada tapi belum stabilSudah ada dan stabil E. PERMODALAN 1.Modal awalTergantung hibahPinjaman dan HibahSwadaya murni, pinjaman dan hibah 1.Iuran dan biaya OMBelum adaSudah ada belum rutinSuudah ada dan rutin serta transparan F. Jaringan Kerja 1.Azas manfaatKepentingan IndividuKepentingan individu & kelompok Individu, kelompok & lingkungan 1.Kaderisasi (internal)Belum adaCalon KaderSudah ada kaderisasi 1.Kemiteraan (eksternal)Belum adaBerkembang dengan lembaga diDesa/Kelurahan Berkembang di internal dan di luar Desa/Kelurahan G. Sumberdaya Manusia 1.Pelatihan PengurusBelum adaSudah ada hanya sebagianSudah ada untuk semua 1.Pelatihan AnggotaBelum adaSudah ada hanya sebagianSudah ada untuk semua

10 Studi Kasus Monev. di Provinsi Jawa Tengah 2014 : Dari 25 Sub Indikator kelembagaan, terdapat 13 sub indikator yang masih pada kategori rendah, 7 sub indikator pada kategori berkembang, dan 5 sub indikator yang sudah pada kategori mandiri.

11 TANTANGAN DAN KENDALA UTAMA Alokasi dana untuk kegiatan Kesehatan Lingkungan belum menjadi prioritas di daerah Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terutama di lingkungan kumuh Belum optimalnya koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di daerah

12 KONDISI SAAT INI DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM S/D 2025 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN lanjutan Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun; Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang; Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat iklim usaha kurang kondusif (kepastian hukum kurang ; tarif di bawah HPP; komitmen Pemda rendah; penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah tidak jelas) ISU PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang; Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan; Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang. ISU PENGEMBA NG-AN INOVASI TEKNOLOGI

13 OTONOMI DAERAH DESENTRALISAS I URUSAN WAJIB & PILIHAN om UU NO. 6 / 2014 PP NO. 43 / 2014 PP NO. 60 / 2014 URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

14 Langkah-langkah yang Perlu Diupayakan Bupati/Walikota dan Gubernur dalam Pencapaian Target SPM, termasuk SPM Pelayanan Air minum dan Sanitasi : A. Bupati/Walikota: ▫Menyepakati dengan DPRD standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi sebagai acuan penerapan standard pelayanan oleh SKPD serta lembaga penyelenggara layanan tsb ▫Mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran ▫Memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran penerapan SPM dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat untuk memastikan pencapaian target SPM di kabupaten/kota. B. Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah: ▫Memastikan Ranperda RPJMD kabupaten/kota dan provinsi serta Ranperda APBD kabupaten/kota dan provinsi mencerminkan upaya pencapaian target SPM untuk pelayanan air minum dan sanitasi ▫Memberikan pembinaan, dukungan program dan anggaran kepada kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target SPM ▫Memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian target SPM kabupaten/kota di wilayahnya

15 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, dan kemitraan Keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi dengan kegiatan yang berdampak pada income generating

16 Kalau program sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten, maka yang harus diperhatikan: 1. Asset (Fisik dan non fisik); - Disebut asset jika sarana fisik tersebut berada di atas tanah milik desa dan bukan milik pribadi) - Perlu pencatatan asset 2. Program; 3. Biaya. Meletakkan posisi dasar Pamsimas, dimana semua stakeholders harus terlibat dan berpartisipasi aktif untuk menjamin IPO dari program tersebut. Meletakkan posisi dasar Pamsimas, dimana semua stakeholders harus terlibat dan berpartisipasi aktif untuk menjamin IPO dari program tersebut. CATATAN

17 Pelatihan BP-SPAMS sebanyak BP-SPAMS hingga tahun Temu Karya Penguatan TKKc sebanyak 750 Kecamatan hingga tahun 2017 Pelatihan Aparat Pemerintah Desa (Untuk menjamin sinergitas pengelola BP-SPAMS dengan Pemerintah Desa) SOLUSI KONKRET SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI MONEV KELEMBAGAAN 1.Kebijakan 2.Pelatihan BP-SPAMS 10 Regional 3.Temu Karya TKKc 10 Regional

18 1.Jangan sampai membentuk lembaga yang fungsinya hanya untuk memenuhi kebutuhan program (tidak untuk tujuan berkelanjutan); 2.Jangan hanya mengejar target ; 3.Pembinaan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara sistematis dan konstruktif; 4.Pengelolaan administrasi keuangan harus ditingkatkan; 5.Selektif dalam memilih fasilitator. Fasilitator yang tidak mumpuni dalam menjalankan tugas (tidak mempunyai jiwa pemberdayaan) SARAN

19


Download ppt "REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google