Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN OLEH : DRS. H. SUKHYAR RAJANIN MSi WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA 2009 BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN OLEH : DRS. H. SUKHYAR RAJANIN MSi WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA 2009 BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT."— Transcript presentasi:

1

2 DISAMPAIKAN OLEH : DRS. H. SUKHYAR RAJANIN MSi WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA 2009 BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT IV

3 BAB I PENDAHULUAN A.DESKRIPSI SINGKAT Mata Pelajaran Sistem Administrasi Negara RI bertujuan utk menjelaskan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan RI sebagaimana yg berlaku. B. MANFAAT;Setelah mempelajari pelajaran ini, peserta akan memperoleh manfaat : 1. Memahami pengertian Sistem Administrasi Negara dan Pemerintahan NKRI, aparatur negara serta memahami tentang tupoksi dan pengorganisasiannya 2. Memahami peranannya sebagai bagian dari aparatur negara. 3. Memudahkan pemahaman thdp mata-mata pelajaran terkait. C. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami Sistem Administrasi Negara dan Pemerintahan NKRI.

4 Tujuan Instruksional Khusus : 1. Menjelaskan sistem dan administrasi negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN 3. Menjelaskan tata urut peraturan perundangan dan rancangan peraturan pemerintah serta teknik penyusunannya 4. Menjelaskan lembaga penyelenggaraan pemerintahan 5. Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga lembaga negara lainnya 6. Menjelaskan proses manajemen pemerintahan

5 KERANGKA KONSEPTUAL DAN DIMENSIS POKOK SANKRI SISTEM ADM. NEGARA ADM NEGARA DIMENSI NILAI*) =Pedoman Perilaku KONSTI -TUSI NEGAR A DEFINISI ORG MGT MB WN PN POSISI KERAN Nilais Kebangsaan dan Perjuangan Bangsa POSISI KERAN KBJ PLY MB PN TUJU- AN NKRI AKTIVITASKINERJA PERUBAHAN PROSES =G G Public management guiding values and principles Norma, standar, prosedur manajemen publik MB =Masy bangsa Prularistik PN = Pem-an negara (Leg,Eks, Yud) WN = Wilayah negara, Kepulauan KBJ = Kebijakan Publik PLY = Pelayanan Publik ORG = PN,MB,Dunia Usaha *) DIMENSI NILAI Pembukaan UUD 45 Spiritual = Alinea III (Penngakuan Allah SWT,dlm perj. Bgs) Kultural = Alinea IV (Dasar Negara) I nstitusional = Alinea IV (Tujuan,bentuk,sistem penyel. Pemneg)

6 BAB II ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA SEBAGAI SISTEM A. PENDAHULUAN Unsur-unsur atau sub-sub sistem adm: Manusia, tujuan, tugas dankerjasama & sarana. MANUSIA TUJUAN SARANA TUGAS KERJA SAMA Gambar 1 : Sistem Administrasi

7 B. ADMINISTRASI NEGARA Adm negara “Spesies dari genus administrasi”. Leonard D. White (1958:1) : Administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan yg bertujuan utk memenuhi / mendukung kebijaksanaan negara. Drs. Soewarno Handayaningrat, 1986:3) Adm negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Administrasi negara dalam arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara, keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara. Administrasi negara dalam arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.

8 C. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 1. Pengertian Sistem penyelenggaraan negara : Administrasi negara Indonesia dlm arti luas, Penjelasan umum UUD 45 angka IV alinea pertama memuat kalimat : Maka telah cukup jikalau UUD hanya memuat aturans pokok, hanya memuat gariss besr sebagai instruksi kpd pempus dll penyeleng- gara negara utk menyelenggarakan kehidupan negara & kessos. Drs. Moerdiono (Iklum STIA 1995: ) Penyelenggaraan Negara dalam arti sempit: Lembaga Tertinggi serta Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang tercantum dalam UUD 1945, dalam arti luas mengacu kpd tataran supra struktur politik, maupun yg ada pd tataran infra struktur politik. TAP No. IV/MPR/1999 ttg GBHN Bab I, A, alinea kedua : Penyelenggaraan negara dilaksnakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

9 (Drs. Moerdiono) sejalan dg paradigma baru dlm AN (Good Governance), GBHN 93 dan 98 metegaskan : Aparatur negara adalah keseluruhan lembaga & pejabat negara serta pem-an negar yg meliputi aparaturs kenegaraan & pem-an, dg batasan : 1). Aparatur negara = aparatur kenegaraan & aparatur pem- an. 2). Aparatur = lembaga dan manusia / pejabatnya. 3). Aparatur kenegaraan = lembagas negara berdasarkan UUD 1945 (MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, MK dan KY) beserta pejabat / anggotanya. 4). Aparatur pem-an = instansis pempus / pemda beserta pejabat / pegawai negerinya.

10 Ciri-ciri Good Governance (UNDP) 1. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan 2. Aturan hukum (rule of law); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia 3. Transparansi; yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor 4. Ketanggapan (responsiveness); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik, aspiratif

11 5. Orientasi pada Konsesus; Governance yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas Kesetaraan (Equity); Semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya Efektifitas dan efisiensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdayaguna

12 Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara UU Nomor 28 Tahun 1999; Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN 1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan 5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Akuntabilitas * Pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

13 Prinsip-prinsip Akuntabilitas a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengolahan pelaksanaan misi agar akuntabel b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Harus dapat meninjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas  LAKIP - AKIP

14 Perencanaan Strategik 1. Pernyataan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi 2. Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan 3. Uraian tentang cara mecapai tujuan dan sasaran tersebut Pengukuran Kinerja Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Capaian Kinerja Evaluasi dan Pelaporan Prinsip pertanggung jawaban Prinsip pengecualian Prinsip manfaat

15 a. SANKRI DLM ARTI LUASlm : “Sistem penyelengg negara Indonesia, yg merupakan sistem penyelengg kehidupan negara & bangsa dlm segala aspeknya, dg memanfaatkan & mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia serta segenap dana & daya yg tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan & terlaksananya tugas nasional / negara sebagaimana tsb dlm UUD 1945”. b. SANKRI DLM ARTI SEMPIT: “Sistem Penyelengg Pem Negara” Presiden ialah penyelenggara pem-an negara. Penyelengg pem-an yg dilaksanakan oleh presiden dg kekuasaan pem-an, & termasuk sebagian kekuasaan legislatif yg dimilikinya berdasarkan UUD. Drs. Moerdiono. Pemerintah adalah presiden, menurut pasal 4 ayat 1 UUD 45. Sistem Pemneg = sistem kerja fungsi pem-an yg dilakukan oleh presiden dlm hubungannya dg sistem kerja fungsi Lembaga Negara lainnya…

16  Tujuan BI: mewujudkan tujuan dan melaksanakan tugas nas / negara dlm alinea IV pembukaan UUD 1945, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehisupan bangsa, (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Visi (Citas) BI : Negara Indonesia yg merdeka, berdaulat, adil & makmur.  Visi (citas)nasional ORBA: …. Suatu MAM yg merata materiil & spirituil berdasarkan Pancasila & UUD 1945 dlm wadah NKRI yg merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dlm suasana peri kehidupan bangsa yg aman, tenteram, tertib & dinamis dlm lingkungan pergaulan dunia ya merdeka, bersahabat, tertib & damai (TAP II/MPR/1998,Bab II,B)  Manusia : dlm hal sistem penyelengg. negara, sub sistem manusia terdiri dari seluruh aparatur negara beserta seluruh rakyat.  Dlm hal sistem penyelengg pemneg, sub sistem ini meliputi para pejabat dlm lembaga pemerintah/ e ksekutif beserta seluruh rakyat.

17  Tugas Penyelenggaraan negara : “menyelengg kehidupan negara & bangsa dlm segala aspeknya,tugass terbagi ke dlm tugas lembagas negara sesuai bidangnya masings sebagai penyelengg. keseluruhan kekuasaan pem-an.  Tugas pem-an umum = sebagian dari tupok Depdagri saja & tugas pembangunan.  Tugas umum pem-an = tugas rutin pem-an adalah tugass pemeliharaan tibkam, yan kes, dik, dll.  Tugas Pembangunan = tugas yg dilaksnakan dlm rangka program pembangunan.  Kerjasama : antar aparatur secara horizontal / vertikal, antar komponen dlm masy sendiri antara aparatur negara dg masy. Kerjasama kemitraan: antara sektor pem / neg / publik dg masy / sektor non pem / negara/publik.

18  Sarana : Segenap dana & daya yg tersedia secara nas merupakan sub sistem sarana dlm sistem penyelengg. negara / pem-an. 2. Fungsi Aparatur Negara (aparatur pem & kenegaraan): “Melayani, mengayomi & memberdayakan masy.” 3. Landasan a. Idiil Pancasila b. Konstitusionil UUD 1945 c. Operasionil GBHN d. Kebijakan lain (Peraturan Per-UU, Pidato Kenegaraan Presiden, Program Kabinet, dll

19 D. FAKTORS EKOLOGI / LINGKUNGAN: “faktors yg mempengaruhi & dipengaruhi oleh sistem AN “ Eksistensi SANKRI banyak dipengaruhi secara simultan oleh faktors ekologi / lingkungan >< melalui kebijaksanaan, program & tindakan aparatur, AN juga secara simultan mempengaruhi faktors ekologi / lingkungan. Faktors ekologi / lingkungan ANI : 1. Faktor Fisik-Geografis a buah pulau, luas total KM 2 termasuk KM 2 wilayah lautnya. b. Posisi silang Samudra Pasifik & Samudra Indonesia serta dua benua Asia & Australia. c. Daerah Khatulistiwa yg beriklim tropik,bermusim kemarau & penghujan.

20 1. Fisik-Geografis 2. Demografi 3. Kekayaan Alam 4. Idiologi 5. Politik 6. Ekonomi 7. Sosial budaya 8. Hankam LEMHANAS (1989) : Asta Gatra (delapan ujud). 3 pertama = Tri Gatra (Faktor Alami), 5 sisanya = Panca Gatra (Faktor Sosial).

21 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SANKRI SANKRI FAKTOR LINGKUNGAN LANDASAN Geografis Demografi Kekayaan Alam Ideologi Politik Ekonomi Sosial Hukum Konstitusio- nil UUD’45 Idiil Pancasila Kebijak- an Lain Operasio- nal GBHN TertulisTidak Tertulis Perat. Per-UU-anBukan perat. per-UU-an

22 BAB III SUSDUK LEMBAGA TERTINGGI & TINGGI NEGARA A.FUNGSI-FUNGSI NEGARA 1. Fungsi Konstitutif : MPR 2. Fungsi Eksekutif : PRESIDEN 3. Fungsi Legislatif : DPR, DPD a. dpt mengajukan RUU terkait dgn Otda, hub pusat & daerah, bentuk, mekar & gabung daerah, pengelolaan SDA & SDE, serta yg terkait dg perimbangan keu pusat & daerah (ayat 1), b. ikut membahas RUU, c. beri pertimbangan kpd DPR atas RUU APBN & yg terkait pajak, pendidikan & agama (ayat 2). 4. Fungsi Was Tugas Pem : DPR, MPR 5. Fungsi Yudikatif : MA, MK 6. Fungsi Auditif : BPK 7. Fungsi Konsultatif : KY

23 PEMBAGIAN FUNGSI DIANTARA ALAT KELENGKAPAN NEGARA DLM RANGKA PELAKSANAAN TUJUAN / TUGAS NASIONAL / NEGARA UTK MEWUJUDKAN CITA-CITA NASIONAL CITA-CITA NASIONAL NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR TUJUAN/TUGAS NASIONAL -Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. -Memajukan kesejahteraan umum. -Mencerdaskan kehidupan bangsa. -Ikut melaksanakan ketertiban dunia FUNGSI-FUNGSI NEGARA MPRPRESIDENKYDPRBPKMADPDMK Konsti -tutif -Eksekutif -Legislatif Kon sul tatif -Legislatif -Was thdp pemerintah auditifYudi katif LegislatifYudikatif Semangat ; Melayani, Mengayomi, dan Memberdayakan Masyarakat. Bersadarkan perubahan ketiga UUD 1945, tahun 2001

24 B. LEMBAGAS NEGARA (UUD 1945) 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Presiden 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) 7. Mahkamah Konstitusi (MK) 8. Komisi Yudisial (KY)

25 BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA “Bagaimana mekanisme pem-an neg dijalankan oleh Presiden sebagai Penyelengg. tertinggi Pem-an Neg dg sistem bekerjanya pem-an sebagai fungsi yg ada padanya.” A. 7 ASAS POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA 1. Negara Indonesia adalah negara hukum 2. Sistem Konstitusional 3. kekuasaan negara yg tertinggi di tangan MPR 4. Pres. penyelengg. Pem neg yg tertinggi di bawah Majelis 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

26 B. APARATUR PEMERINTAHAN 1. Aparatur Pemerintahan Pusat ; a.Departemen b. Menteri Koordinator c.Menteri Negara d. Menteri Muda e. Lembaga Pemerintah Non Departemen f.Kesekretariatan Lembaga Negara g. Kejaksaan Agung h. Perwakilan di LN (Diplomatik & Konsuler)

27 i.Tentara Nasional Indonesia (TNI) j. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) k.Badan/Lembaga Ekstra Struktural (DEN,DPUN,DPOD,BAPEK, Badan Pelaksanaan APEC, BAPERJANAS, LSF, Tim Bakolak Inpres 6, Tim Pengemb. Industri hankam, Tim Koord. Penanganan Masalah Pertahanan, KPU, KONI, KPK, KOMNAS HAM, DLL). l. Bank Sentral (Bank Indonesia)

28 Landasan Yuridis Sistem Pem-an RI Dasar Konstitusional : UUD 1945 “Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan” Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.

29 Sistem Pemerintahan Presidensiil  Pemisahan cabang eksekutif & legislatif, kekuasaan eksekutif berada di luar lemb. Legislatif;  Eksekutif relatif independen dari legislatif;  Independensi relatif eksekutif dari legislatif, dimanifestasikan dlm pemilu secara langsung yg terpisah antara kepala eksekutif (pemerintahan) dan anggota 2 legislatif, serta dlm pelaksanaan tugas masings. “Kerjasama” di antara keduanya dlm bentuk terlaksananya mekanisme konsultatif & koordinatif;  Anggota 2 badan eksekutif (kabinet) tdk merangkap/ direkrut sebagai / dari anggota legislatif.

30  Lembaga legislatif = ajang utama penyusunan UU (melalui keputusan mayoritas);  Dlm menyusun kekuatan eksekutif, tdpt interdependensi & interelasi dlm kapasitass legislatif & eksekutif;  Kepala pem-an (PM) dipilih dari anggota legislatif yg didukung suara mayoritas;  Anggota 2 kabinet direkrut dari anggotas legislatif. Sistem Pemerintahan Parlementer

31 Perubahan akibat amandemen UUD 1945  Amandemen UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya perubahan atas “tujuh kunci pokok“ sistem pem-an neg.  Amandemen dilakukan thdp batang tubuh UUD 1945, sedangkan tujuh kunci pokok sistem pem- an RI beserta penjelasannya terdapat pd bagian penjelasan UUD  Meskipun demikian, sesuai dg UU organik seperti paket UU bid. Politik, yg merupakan elaborasi atas hasil amandemen UUD 1945, dapat disimpulan bahwa kedudukan MPR & masa jabatan Presiden telah mengalami perubahan yg signifikan, demikian halnya dgn tugas & fungsi DPR.

32 Kedudukan MPR  MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yg berkedudukan sebagai lembaga negara (Psl 10 UU No. 22/2003)  Berdasarkan UU tersebut, tidak dikenal istilah lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi negara, melainkan lembaga negara.  Perubahan kedudukan MPR ini terkait dg ditiadakannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dan untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden.

33 Kedudukan Presiden  Masa jabatan Presiden fixed term selama 5 tahun & tidak dapat diberhentikan kecuali melanggar hukum/apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.  Psl 7 amandemen I UUD 1945: Pres/Wapres memegang jabatan selama 5 tahun, & sesudahnya dpt dipilih kembali dlm jabatan yg sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan.  DPR tidak dapat dibubarkan Presiden.  Proses impeachment jauh lebih sulit, karena walaupun telah ada pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, maka MPR tidak langsung dpt meng- impeach Presiden sebelum terlebih dahulu harus dibuktikan oleh MK. Hal ini mempertegas amanat UUD 1945 bahwa negara kita berdasar atas hukum (rechtsstaat) & tdk berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)

34  Adanya MK mengukuhkan penerapan supremasi hukum, juga menghindarkan adanya politicking dlm impeachment Presiden, sekaligus menciptakan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.  Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara & sekaligus Kepala Pem-an.  Presiden memegang kekuasaan yg tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10 UUD 1945), = Panglima Tertinggi atas ketiga angkatan bersenjata / ketiga angkatan TNI.

35 Kedudukan DPR  Kekuasaan legislatif di tangan DPR yg semula berada pd Presiden (Psl 20 Ayat (2) & (3) UUD 1945). Suatu RUU hanya dpt menjadi UU apabila ada persetujuan bersama DPR & Presiden. DPR maupun Presiden punya hak yg sama utk menyetujui / tidk menyetujui sebuah RUU. Jadi ada hak Presiden untuk menolak RUU yg dibahas di DPR.  Optimalisasi perananDPR dg adanya persetujuan / perlindungan dari DPR thdp pelaksanaan kekuasaan Presiden.  Hak prakarsa yg dilakukan Pres, pernyataan perang / damai, perjanjian internasional, penetapan Perpu, penetapan APBN, serta pemberian gelar, tanda jasa dll tanda kehormatan, harus atas persetujuan DPR.

36  Pertimbangan DPR diperlukan oleh Presiden dlm hal Presiden akan angkat & terima Duta, pemberian amnesti &abolisi.  Persetujuan & pertimbangan DPR diberikan dlm rangka melakukan fungsi pokoknya (Was) yg merupakan the original power DPR dg hak 2 DPR yg bersifat institusional (hak interpelasi, hak angket & hak menyatakan pendapat), maupun yg bersifat personal (hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul & pendapat, serta hak imunitas).  Eksitensi DPR dg kekuasaan was merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi, utk mewujudkan check and balance serta mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government).

37 Eksistensi NKRI Terkait dgn Amandemen UUD Salah satu kesepakatan dasar, MPR dlm melakukan perubahan UUD 1945 adalah tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan (Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (5) UUD  faktor beragamnya etnis, daerah, golongan, agama, & adat istiadat bangsa.  proses lahirnya negara berbeda dg negara federal. 2.Dibentuk (DPD) sebagai pilar penyalur aspirasi daerah, melengkapi DPR dlm sistem perwakilan Indonesia.  kedudukannya yg khas dibanding DPR & kewe- nangannya yg spesifik utk kepentingan daerah.  merupakan titiktemu dari pergumulan pemikiran & cara pandang sistem unikameral & bikameral selama proses perubahan UUD 1945 berlangsung.

38 1.UU No. 22/2003 menempatkan MPR bukan sebagai joint session tetapi sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yg berkedudukan sebagai lembaga negara. 2. Perlu dipahami bahwa sistem perwakilan Indonesia, terutama hub antara DPR-DPD-MPR adalah khas Indonesia sesuai latar belakang kondisi negara. 3.Konstitusi suatu negara merupakan cerminan cara pandang perumusnya dlm suatu kondisi lingkungan tertentu. Itulah mengapa pola sistem perwakilan di banyak negara ber-bedas, 4. Pada akhirnya harus diyakini bahwa kesempurnaan dari suatu pilihan sistem pemerintahan negara, tdk bergantung pd kecanggihan teori & wacana akademik yg menyertainya, tetapi bergantung pd konsistensi antara desain tatanilai ideal dg terapannya di lapangan.

39 2 pijakan utama :  berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan  berlangsungnya check and balances. Peletakan Dasar 2 Sistem Pemdagri

40 Penguatan NKRI Terkait dgn Pemerintahan Daerah UUD nilai dasar yg esensial :  Nilai Unitaris  diwujudkan dlm pandangan bahwa Indonesia tdk akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dlmnya pd "magnitude" Negara.  Artinya, kedaulatan yg melekat pd rakyat, bangsa & negara RI tdk akan terbagi di antara kesatuans pem-an.  Nilai Desentralisasi Teritorial  diwujudkan dlm penyelenggaraan pem-an di daerah dlm bentuk otda.

41 Pemilu dan Pilkadasung  Amandemen ketiga UUD 1945, menghasilkan perubahan mendasar dlm sistem Poldagri: Pemilu dilaksanakan utk memilih anggota DPR & DPRD, juga anggota DPD Presiden & Wakil Presiden  Analog dg Pemilu bg Presiden & Wapres, maka di Daerah juga akan dilaksanakan Pikadasung di Prov & Kab / Kota,

42 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Amandemen ketiga UUD 1945, menempatkan BPK sbg institusi pemeriksa yg independen, sehingga anggotanya dipilih oleh DPR dg memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden.  Hasil pemeriksaan keuneg diserahkan kpd DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya.

43 Kekuasaan Kehakiman  Utk menjamin tegaknya negara hukum, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).  MK berwenang mengadili pd tk pertama dan terakhir yg putusannya bersifat final, menguji UU thd UUD, memutus sengketa lembaga negara, memutus pembubaran Parpol dan memutus perselisihan hasil Pemilu.  Dibentuk Komisi Yudisial yg bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dlm rangka menjaga & menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

44 Hak Azasi Manusia (HAM) Amandemen kedua UUD 1945 mempertegas jaminan pelaksanaan HAM bagi setiap orang di negara RI, yaitu antara lain jaminan HAM untuk:  Mempertahankan hidup dan kehidupannya  Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan  Memenuhi kebutuhan dasar, bekerja, mendapat imbalan yg adil  Memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan & kepastian hukum yg adil  Memeluk agama dan beribadah, meyakini kepercayaan.  Memperoleh informasi  Bebas dari perlakuan diskriminatif

45 Pendidikan dan Kebudayaan Di bidang dikbud, amandemen ke empat UUD 1945 mempertegas hals sbb:  Setiap WN wajib mengikuti dikdas & pem wajib membiayainya.  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN & APBD.  Negara menghormati & memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

46 GUBERNUR Ps.24(1)(2)(3)(4) SETDA Ps. 120 (1) DINDA Ps. 120 (1) SET DPRD Ps. 120 (1) LTD Ps. 120 (1) DPRD PROV Ps. 3 (1) a Pemerintah Daerah Provinsi { Ps. 3 (1)} PERANGKAT DAERAH 2. Aparatur Pemerintahan Daerah : UU No. 32/ 2004.

47 SETDA Ps. 120 (2) DINDA Ps. 120 (2) SET DPRD Ps. 120 (2) LTD Ps. 120 (2) DPRD KAB/KOTA Ps. 3 (1) b Pemerintah Daerah Kab/Kota { Ps.3 (1) b } BUP/WALKOTA Ps. 24 (1)(2)(3)(4) KECAMATAN Ps. 120 (2) KELURAHAN Ps. 120 (2) PERANGKAT DAERAH

48 Perangkat Daerah ( Ps. 120 ) 1. Provinsi terdiri atas: (ps Set Dinda, 2. Kab/Kota terdiri atas: (ps. 120 (2) # Setda, # Set DPRD, # Dinas Daerah, # LTD, # Kec, dan # Kel

49 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL SETDA SEKDA {Ps.121(1)} Bantu Kdh susun bijak & koordinasikan Dinda & LTD {Ps. 121(2)}  Sekda Prov diangkat & diberhentikan Pres. atas usul Gub*) {Ps.122(2)}  Sekda Kab/Kota diangkat & diberhentikan Gub atas usul Bup/ Walkot *) {Ps.122(3)}  Diangkat PNS penuhi syarat {Ps.122(1)}  Bila berhalangan dilaks Pejabat yg ditunjuk Kdh {Ps.121(4)}  Bertg jawab kpd Kdh {Ps.121(3)}  Pembina PNSD**) {Ps.122(4)} *) Tanpa pertimbangan Pimpinan DPRD **) Semula Pembina PNSD adlh. Kepala Daerah

50 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL SET DPRD SEK DPRD {Ps.123(1)}  Menyeleng Ad Kesek DPRD  Menyeleng AdKeu DPRD  Mendukung pelaks tufung DPRD  Menyediakan & mengkoordinasi kan TA sesuai kemampuan Keuda  wajib minta pertimbangan Pimp DPRD {Ps.123(3)(4)} Diangkat & diberhentikan oleh Gub/Bup/ Walkot dgn persetujuan DPRD {Ps.123(2)}  Scr T. ops. berada dibawah & bertg jawab kpd Pimp DPRD & scr Ad bert. jawab kpd Kdh melalui Sekda {Ps.123(5)}  Susunan Org Set DPRD ditetapkan oleh Perda berpedoman PP {Ps.123(6)}

51 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL DINAS DRH KADIN{Ps.124(2)} Unsur pelaks Otda {Ps.124(1)} Diangkat & diberhentikan Kdh dari PNS memenuhi syarat atas usul Sekda {Ps.124(2)} Bertg jawab kpd Kdh melalui Sekda {Ps.124(3)}

52 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL LTD KABAN, KAKAN, KA.RSUD {Ps.125 (1) & (2)} Unsur pendukung tugas Kdh dlm pe-nyusunan & pelaks. Kebijk. daerah yg bersifat spesifik berbentuk Badan /Kantor/RSUD {Ps.125(1)} Diangkat & diberhentikan Kdh dari PNS yg memenuhi syarat usul Sekda {Ps.125(2)} Bertg jawab kpd Kdh melalui Sekda {Ps.125(3)}

53 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL KEC CAMAT {Ps.126 (2)} Melaksanakan Pelimpahan Sebag. Wewenang Bup/Walkot utk tangani urusan Otda {(Ps.126(2)} Selain itu menyelenggarakan tugas umpem {(Ps.126(3)} Mengkoordinasikan Kegiatan : 1. Pemberdayaan Masy 2. Upaya penyeleng. trantib umum 3. Penerapan & penegakan perUUan 4. Pemeliharaan pras & fas umum 5. Penyeleng keg pem di Kec 6. Membina penyelengg Pem- desa/Kel desa/Kel 7. Melaks yan masy yg jadi ruang lingkup tgsnya dan/atau blm dpt dilaks oleh Pemdes/Kel Dlm jalankan tgs dibantu Perangkat Kec {(Ps.126(5)} Diangkat oleh Bup/Walkot atas usul Sekda dari PNS kuasai penget teknis pem & penuhi syarat sesuai per perUUan {(Ps.126(4)} Dibentuk diwil Kab/Kota dgn Perda berpedoman PP {(Ps.126(1)} Bertg jawab kpd Bup/Walkot melalui Sekda {(Ps.126(5)} Perangkat Kec bertg jawab kpd Camat {(Ps.126(6)} Pelaks ketentuan Kec ditetapkan dgn Per Bup/Walkot berpedoman PP {(Ps.126(7)}

54 Unit Kerja & Pimpinan Tugas & Kewajiban Pengangkatan & Pemberhentian Pertg jawaban / Ketentuan LL KELLURAH{Ps.127(2)} Melaksanakan Pelimpahan dr Bup/Walkot{Ps.127(2)} Selain itu mempunyai tugas : 1. Pelaks keg pem Kel 2. Pember masy. 3. Pelayanan Masy. 4. Penyeleng. trantibum 5. Pemeliharaan pras & fas yan umum {Ps.127(3)} Dlm pelaks tugasnya dibantu Perangkat Kel {Ps.127(6)} Utk kelanc tgs Lurah dpt dibentuk Lemb lain (RT, RW, PKK, KrT dan LPM) {Ps.127(8)} Diangkat oleh Bup/Walkot usul Camat dari PNS yg kuasai penget teknis pem & penuhi syarat sesuai per perUUan {Ps.127(4)} Kel dibentuk diwil Kec dgn Perda berpedoman pd PP {Ps.127(1)} Bertg jawab Bup/Walkot melalui Camat {Ps.127(5)} Perangkat Kel bertg jawab kpd Lurah {Ps.127(7)} Pelaks ketentuan ttg Kel ditetapkan dgn Per Bup/Walkot sesuai per perUUan {Ps.127(9)}

55 Susunan Org, Pengendalian & Formasi ( Ps. 128 ) 1. SO Perangkat daerah ditetapkan dg Perda, perhatikan faktors tertentu, berpedoman pd PP 2. Pengendalian org Perangkat Daerah dilakukan oleh Pem utk Prov dan Gub utk Kab/Kota, berpedoman PP 3. Formasi & persyaratan jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dg Perat. Kdh, berpedoman PP

56 3. Aparatur Perekonomian Negara : a. Perusahaan Negara (PN), BUMN = Perbankan, Perjan, Perum, Persero. b. Perusahaan Daerah (PD), BUMD = PDAM, Perum Pelabuhan, Perumda (BPD), Perseroda.

57 BAB V KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA Koordinasi dlm pem-an : upaya memadukan, menyerasikan & menyelaraskan berbagai kepentingan & kegiatan yg saling berkaitan beserta segenap gerak langkah & waktunya dlm rangka pencapaian tujuan & sasaran bersama, mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perenc., pelaks., sampai pd wasdalnya. A. JENIS KOORDINASI a.Koordinasi hierarkhis (vertikal) dilakukan oleh pejabat pimpinan dlm suatu instansi pemerintah thdp pejabat (pegawai) / instansi bawahannya. b.Koordinasi fungsional dilakukan pejabat / instansi thdp pejabat / instansi lain yg tugasnya berkaitan, berdasarkan fungsi, berupa: 1). Koordinasi fungsional horizontal 2). Koordinasi fungsional diagonal 3). Koordinasi fungsional teritorial

58 1). Koordinasi fungsional horizontal, dilakukan oleh pejabat /suatu unit / instansi thdp pejabat atau unit/instansi lain yg setingkat. 2). Koordinasi fungsional diagonal, dilakukan oleh pejabat / instansi thdp pejabat atau instansi lain yg lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya. 3). Koordinasi fungsional teritorial, dilakukan oleh pejabat pimpinan / instansi thdp pejabat / instansi lain yg berada dlm suatu wilayah (teritorial) tertentu, secara keseluruhan semua urusan yg ada dlm wilayah (teritorial) tsb menjadi wewenang / t. jawabnya selaku penguasa / penanggung jawab tunggal. B. PEDOMAN KOORDINASI a.Koordinasi harus dimulai pd saat perumusan kebijaksanaan. b. Tentukan secara jelas siapa / satuan kerja mana yg secara fungsional berwenang & bert. jawab atas sesuatu masalah. a.Pejabat / instansi yg secara fungsional berwenang & bert. jawab mengenai sesuatu masalah, berkewajiban memprakarsai penyelengg. koordinasi.

59 d.Kejelasan wewenang, t. jawab & tugas unit / instansi terkait. e.Rumuskan progja Org secara jelas yg memperlihatkan keserasian kegiatan di antara satuans kerja. f.Tetapkan prosedur & tata cara berkoordinasi. g.Kembangkan komunikasi timbal balik utk menciptakan kesatuan bahasa & kerjasama. h.Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat yg berkewajiban mengkoordinasikan, mempunyai kepemimpinan & kredibilitas yg tinggi. i.Dlm pelaksanaan koordinasi perlu dipilih sarana koordinasi yg paling tepat.

60 C. SARANA MEKANISME KOORDINASI 1. Kebijaksanaan. 2. Rencana. 3. Prosedur dan Tata Kerja. 4. Rapat dan Taklimat (Briefing). 5. Surat Keputusan Bersama / Surat Edaran Bersama. 6. Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Satuan Tugas. 7. Dewan atau Badan 8. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT = Roof System) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (One Door Service).

61 D. PELAKSANAAN KOORDINASI DALM SISTEM PEM-AN INDONESIA. 1. Sidang Kabinet : (a) Paripurna (b) Terbatas. 2. Rapat di lingkungan Menko 3. Koordinasi antara depart/Instansi Pem Tk Pusat E. KOORDINASI PEMPUS DG PERWAKILAN RI LUAR NEGERI. Utk melaksanakan kebijaksanaan hub LN, a.l dibentuk Perwakilan Pem RI di LN yg pembinaannya dilakukan oleh Deplu. F. KOORDINASI TINGKAT PUSAT MENGENAI PEMDA Selaku aparatur pusat yg secara fungsional membantu Presiden dlm urusans daerah pada umumnya.

62 G. KOORDINASI DI TINGKAT DAERAH. 1. Gubernur selaku wakil pempus melakukan koordinasi fungsionalthdp instansi vertikal, juga terhadap Bupati & Walikota. 2. KDH, selain berkoordinasi hierarkhis thdp aparatur daerahnya sendiri, secara operasional mengkoordi- nasikan instansis lain yg berada di daerahnya (koordinasi fungsional teritorial). H. KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA. Koordinasi selalu bersifat hub kerja, namun hub kerja tidak selalu bersifat koordinatif, karena hub kerja dpt pula bersifat konsultatif & informatif saja.

63 DAFTAR PUSTAKA 1. Penerbit Alda, Inventarisasi dan himpunan TAP-TAP MPR-RI, , Jakarta, TAP-TAP MPR-RI 1993 Jakarta Setjen MPR-RI, TAP-TAP MPR-RI tahun TAP-TAP MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun TAP-TAP MPR RI tahun Perubahan Pertama UUD Putusan MPR-RI, Sidang Tahunan MPR-RI 7-18 Agustus Putusan Sidang Tahunan MPR-RI tahun RI, UU No. 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya UU dan berbagai UU Peraturan Pemerintah. 10. UU No. 9 tahun 1999 tentang bentuk-bentuk BUMN. 11. UU No. 1 tahun 1995 tentang PT. 12. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 13. UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 14. UU No. 25 tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional. 15. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih bebas KKN

64 16. UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. 17. UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Luas bagi Provinsi Daista Aceh. 18. UU tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. 19. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 20. PP No. 12 tahun 1998 tentang Persero. 21. PP No. 13 tahun 1998 tentang Perum. 22. PP No. 6 tahun 2000 tentang Perjan. 23. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom. 24. PP No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 25. Kepres No. 184 tahun 1998 tentang tata cara penyusunan RUU dan RPP. 26. Kepres No. 44 tahun 1999 tentang Tata cara penyusunan RUU dan RPP. 27. Kepres No. 100 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator. 28. Kepres No. 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. 29. Kepres No. 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

65 30. Kepres No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 31. Depdagri, Instruksi mendagri No. 5 tahun 1990 tentang perubahan bentuk BUMD. 32. Attamimi, A hamid S, peranan Kepres RI dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, urusan dalam, urusan Indonesia, Jakarta, Frederickson, W George, The Spirit of Publik Administration, Joosey-Boss Publishers, San Fransisco, handayaningrat, Drs. Soewarno, pengenalan Studi Ilmu Administrasi Negara, PT. Gunung Agung, Jakarta LAN RI, SANRI, Jilid I dan II, Gunung Agung, Jakarta, Osborne, David & Ted Geabler, Reinventing Government, Wesle Publishing Company, Inc. Reading Marssachu Setts. 37. Pengurus Pusat Ikatan Alumni STIA LAn RI, Pilar Pembangunan Nasional Menuju Modernisasi, Jakarta, Pfiffuer, John M; Presslus, Robert, Public Administration, the Ronald Press Company, New York, Soeharyo, Salamoen, “menteri di bawah UUD 1945 selama ini : Suatu tinjauan administratif” Manajemen Pembangunan, No. 31 tahun IX September Sistem Ketatanegaraan RI, Modul Diklat Administrasi Umum, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000.

66


Download ppt "DISAMPAIKAN OLEH : DRS. H. SUKHYAR RAJANIN MSi WIDYAISWARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAKARTA 2009 BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google