Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

2 Daftar Isi 1.Pengantar: Masalah di Lembaga Pelayanan Kesehatan 2.Bagaimana BLUD menjawab Masalah Pelayanan Kesehatan 3.Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi RSUD 4.Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi Pemerintah Daerah 5.Kesimpulan dan Saran

3 1. PENGANTAR: MASALAH DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN 1.Citra pelayanan kesehatan 2.Golongan menengah dan atas lebih memilih pelayanan kesehatan swasta 3.Sikap dan perilaku karyawan yang belum menghargai konsumen. 4.Prosedur pengadaan alat, peralatan serta bahan habis pakai yang berbelit-belit (keterlambatan, tidak tersedia ketika dibutuhkan, tidak mendukung prosedur/standar pelayanan) 5.Alkes terkena pajak barang mewah, biaya produksi layanan kesehatan jadi mahal 6.Koordinasi buruk antar berbagai instansi yang mengurusi pelayanan kesehatan. 7.Pengembangan SDM yang tidak terencana 8.Aturan yang mengharuskan pendapatan operasional harus disetor kepada kas daerah (ICW). Slide Prof. Laksono

4 Kegagalan Lembaga Usaha di Pelayanan Kesehatan Pemerintah Subsidi kecil Slide Prof. Laksono RS Swasta RS Pemerintah Masyarakat Kelas Atas Masyarakat Kelas Menengah Masyarakat Kelas Bawah

5 Yang terjadi adalah: Pelayanan berkualitas buruk untuk masyarakat kelas bawah Slide Prof. Laksono

6 Kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat yang kaya maupun yang miskin Yang diharapkan:

7 Apa akar masalah ? Tidak tersedianya dana yang siap pakai Tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana

8 Antara lain dengan: Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat melalui SPM dan target kinerja pelayanan Efisiensi anggaran Pemda melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan Menghindari “salah subsidi” sehingga anggaran Pemda akan terfokus pada pelayanan “public goods” Meningkatkan citra Pemda di mata Publik (dunia usaha) dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan RS 2. BAGAIMANA BLUD BISA MENJAWAB BERBAGAI MASALAH TERSEBUT?

9 Bagaimana bisa?

10 BLUD BEDA DENGAN BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA Kutub Lembaga Birokratis Kutub Lembaga Usaha BLUD RS Swadana Contoh: Dinas Kesehatan BKKBN Dsb. Contoh: Dinas Kesehatan BKKBN Dsb. Contoh: BUMN/BUMD PT Dsb. Contoh: BUMN/BUMD PT Dsb. RS UPT Dinkes

11 BLUD = Lembaga Usaha Not-For-Profit Korporatisasi, bukan Privatisasi

12 Sumber Pendapatan BLUD APBN, APBD Pendapatan Operasional, hasil kerjasama, hibah, lain2 yg sah

13 Peruntukkan Pendapatan BLUD Investasi, gaji PNS, operasional (subsidi utk pasien miskin) Jasa pelayanan, operasional layanan non subsidi

14 BLUD sebagai lembaga usaha not-for-profit Unit cost PajakProfitTarif Komponen Tarif pada RS Swasta yang mencari keuntungan: Sebagian biaya produksi Subsidi & pajak Unit cost Tarif Komponen Tarif pada BLUD: tarif ≥ UC

15 Subsidi : biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Subsidi : biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

16 BLUD dan Good Governance Masyarakat Pemerintah Lembaga Usaha Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep good governance

17 Siklus perencanaan + penganggaran – implementasi – kontrol – evaluasi Sesuai kebutuhan masyarakat/pasien Berbagai aspek manajemen operasional RSUD diatur dengan peraturan teknis (Peraturan Kepala Daerah) tentang: – Keuangan (pendapatan & biaya, kas, investasi, utang, piutang, penganggaran, surplus & defisit, pendapatan dari pelayanan langsung) – Pengadaan barang dan jasa – Pengelolaan barang – Tarif – Kerjasama dengan pihak lain – Pegawai PNS dan Non PNS – Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD

18 Lebih efisien Daya saing meningkat Tidak terjebak pada rutinitas sehingga meningkatkan kreativitas SDM dalam mengelola sumber daya RS agar dapat berkembang Ada hubungan yang jelas antara alokasi anggaran dengan pencapaian mutu dan kinerja pelayanan 3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD

19 Kaitan antara penganggaran dengan kinerja mutu layanan Rencana Strategis Bisnis Standar Pelayanan Minimal Rencana Bisnis Anggaran (Rencana Pelaksanaan) Rencana Pencapaian SPM Rencana Pencapaian SPM Rencana Program 5-Tahunan di RSB

20 12345 Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit Kondisi: – Dokter jaga on call dan tidak terlatih ATLS – Perawat jaga 24 jam, tdk terlatih PPGD – SOP ada, namun belum tentu dijalankan – Ada sistem komunikasi namun sering tidak dapat digunakan Unit Cost: – Tarif: – Subsidi: – Proyeksi kasus IGD per tahun: – Kebutuhan subsidi APBD/N: x = Level SPM Ilustrasi Contoh SPM Level 4: Response time di IGD 15 menit Kondisi: – Dokter jaga 2 shift dan terlatih ATLS, ACLS, selebihnya on call – Perawat jaga 24 jam dan terlatih PPGD – SOP lengkap dan dijalankan – Ada infrastruktur untuk sistem komunikasi – Punya Disaster Plan tapi belum pernah simulasi Unit Cost: – Tarif: – Subsidi: – Proyeksi kasus IGD per tahun: – Kebutuhan subsidi APBD/N: x =

21 Untuk mencapai SPM level yang lebih tinggi butuh biaya yang harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran (RSB dan RBA)

22 Jenis pelayanan : IGD Komponen Biaya TarifSubsidi Dokter, Perawat Obat- obatan SaranaLainnya Total Cost Bedah – kecil Obsgyn Non GD Jenis pelayanan : IGD Komponen Biaya TarifSubsidi Dokter, Perawat Obat- obatan SaranaLainnya Total Cost Bedah – kecil ?? ?? Obsgyn ?? ?? Non GD ?? ?? Ilustrasi Kondisi Ideal untuk SPM level 4 Ilustrasi Kondisi Tidak Ideal (Kondisi Saat ini) untuk SPM Level 4

23 Target Kinerja Tahun 5 Anggaran Tahun 5 Target Kinerja Tahun 4 Anggaran Tahun 4 Target Kinerja Tahun 3 Anggaran Tahun 3 Target Kinerja Tahun 2 Anggaran Tahun 2 Hubungan antara penganggaran dengan kinerja pelayanan Program Kerja 5 Tahun Target Kinerja 5 Tahun Anggaran 5 Tahun Target Kinerja Tahun 1 Anggaran Tahun 1 Evaluasi sesuai indikator keberhasilan yg telah ditetapkan

24 Menghemat APBD : memotong prosedur brokrasi yg high-cost Subsidi tidak salah sasaran: sistem informasi keuangan yang baik menjamin perhitungan unit cost yg benar sbg dasar penetapan tarif dan penetapan subsidi Pemerintah dapat fokus pada aspek regulasi dan pengawasan Meningkatkan kepercayaan publik : RSUD menjadi SKPD yang akuntabel, transparan dan profesional Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan pelayanan : masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas sama dengan masyarakat yang lebih kaya 4. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI PEMERINTAH DAERAH

25 KESIMPULAN BLUD – jika diterapkan dengan benar – akan membawa manfaat bagi masyarakat/publik BLUD = lembaga usaha yang menggunakan prinsip-prinsip perusahaan. BLUD tidak boleh mengutamakan keuntungan. Sementara itu berbagai kegiatan di dalam lembaga sama dengan perusahaan, termasuk indikator kinerja. SARAN Semua pihak bekerja sama bahu membahu untuk menerapkan PPK BLUD di RSUD Tanjungpinang karena ini untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 5. KESIMPULAN DAN SARAN

26 Terima kasih atas perhatian anda Silahkan akses website kami untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran terkait dengan BLUD:


Download ppt "SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google