SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI RENCANA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Putu Eka Andayani Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

2 Daftar Isi Pengantar: Masalah di Lembaga Pelayanan Kesehatan
Bagaimana BLUD menjawab Masalah Pelayanan Kesehatan Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi RSUD Implikasi Penerapan PPK-BLUD bagi Pemerintah Daerah Kesimpulan dan Saran

3 1. PENGANTAR: MASALAH DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN
Citra pelayanan kesehatan Golongan menengah dan atas lebih memilih pelayanan kesehatan swasta Sikap dan perilaku karyawan yang belum menghargai konsumen. Prosedur pengadaan alat, peralatan serta bahan habis pakai yang berbelit-belit (keterlambatan, tidak tersedia ketika dibutuhkan, tidak mendukung prosedur/standar pelayanan) Alkes terkena pajak barang mewah, biaya produksi layanan kesehatan jadi mahal Koordinasi buruk antar berbagai instansi yang mengurusi pelayanan kesehatan. Pengembangan SDM yang tidak terencana Aturan yang mengharuskan pendapatan operasional harus disetor kepada kas daerah (ICW). Slide Prof. Laksono

4 Kegagalan Lembaga Usaha di Pelayanan Kesehatan Pemerintah
RS Swasta Masyarakat Kelas Atas Masyarakat Kelas Menengah Masyarakat Kelas Bawah RS Pemerintah Subsidi kecil Slide Prof. Laksono

5 Pelayanan berkualitas buruk untuk masyarakat kelas bawah
Yang terjadi adalah: Pelayanan berkualitas buruk untuk masyarakat kelas bawah Slide Prof. Laksono

6 Yang diharapkan: Kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat yang kaya maupun yang miskin

7 Apa akar masalah ? Tidak tersedianya dana yang siap pakai
Tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana

8 2. BAGAIMANA BLUD BISA MENJAWAB BERBAGAI MASALAH TERSEBUT?
Antara lain dengan: Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat melalui SPM dan target kinerja pelayanan Efisiensi anggaran Pemda melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan Menghindari “salah subsidi” sehingga anggaran Pemda akan terfokus pada pelayanan “public goods” Meningkatkan citra Pemda di mata Publik (dunia usaha) dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan RS

9 Bagaimana bisa?

10 BLUD BEDA DENGAN BENTUK PENGELOLAAN KEUANGAN LAINNYA
RS UPT Dinkes RS Swadana BLUD Kutub Lembaga Birokratis Kutub Lembaga Usaha Contoh: Dinas Kesehatan BKKBN Dsb. Contoh: BUMN/BUMD PT Dsb.

11 BLUD = Lembaga Usaha Not-For-Profit
Korporatisasi, bukan Privatisasi

12 Sumber Pendapatan BLUD
Pendapatan Operasional, hasil kerjasama, hibah, lain2 yg sah APBN, APBD

13 Peruntukkan Pendapatan BLUD
Jasa pelayanan, operasional layanan non subsidi Investasi, gaji PNS, operasional (subsidi utk pasien miskin)

14 BLUD sebagai lembaga usaha not-for-profit
Komponen Tarif pada RS Swasta yang mencari keuntungan: Unit cost Pajak Profit Tarif Sebagian biaya produksi Subsidi & pajak Unit cost Tarif Komponen Tarif pada BLUD: tarif ≥ UC

15 Subsidi: biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

16 BLUD dan Good Governance
Masyarakat Pemerintah Lembaga Usaha Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep good governance

17 3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD
Siklus perencanaan + penganggaran – implementasi – kontrol – evaluasi Sesuai kebutuhan masyarakat/pasien Berbagai aspek manajemen operasional RSUD diatur dengan peraturan teknis (Peraturan Kepala Daerah) tentang: Keuangan (pendapatan & biaya, kas, investasi, utang, piutang, penganggaran, surplus & defisit, pendapatan dari pelayanan langsung) Pengadaan barang dan jasa Pengelolaan barang Tarif Kerjasama dengan pihak lain Pegawai PNS dan Non PNS Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

18 3. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI RSUD
Lebih efisien Daya saing meningkat Tidak terjebak pada rutinitas sehingga meningkatkan kreativitas SDM dalam mengelola sumber daya RS agar dapat berkembang Ada hubungan yang jelas antara alokasi anggaran dengan pencapaian mutu dan kinerja pelayanan

19 Kaitan antara penganggaran dengan kinerja mutu layanan
Rencana Strategis Bisnis Standar Pelayanan Minimal Rencana Bisnis Anggaran (Rencana Pelaksanaan) Pencapaian SPM Program 5-Tahunan di RSB

20 Ilustrasi Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit Kondisi:
Level SPM 1 2 3 4 5 Contoh SPM Level 1: Response time di IGD: 45 menit Kondisi: Dokter jaga on call dan tidak terlatih ATLS Perawat jaga 24 jam, tdk terlatih PPGD SOP ada, namun belum tentu dijalankan Ada sistem komunikasi namun sering tidak dapat digunakan Unit Cost: Tarif: Subsidi: Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 Kebutuhan subsidi APBD/N: x = Contoh SPM Level 4: Response time di IGD 15 menit Kondisi: Dokter jaga 2 shift dan terlatih ATLS, ACLS, selebihnya on call Perawat jaga 24 jam dan terlatih PPGD SOP lengkap dan dijalankan Ada infrastruktur untuk sistem komunikasi Punya Disaster Plan tapi belum pernah simulasi Unit Cost: Tarif: Subsidi: Proyeksi kasus IGD per tahun: 1.000 Kebutuhan subsidi APBD/N: x =

21 Untuk mencapai SPM level yang lebih tinggi butuh biaya yang harus dimasukkan dalam Rencana Anggaran (RSB dan RBA)

22 Ilustrasi Kondisi Ideal untuk SPM level 4 Jenis pelayanan: IGD
Komponen Biaya Tarif Subsidi Dokter, Perawat Obat-obatan Sarana Lainnya Total Cost Bedah – kecil 40.000 10.000 50.000 Obsgyn Non GD 30.000 15.000 95.000 45.000 Ilustrasi Kondisi Tidak Ideal (Kondisi Saat ini) untuk SPM Level 4 Jenis pelayanan: IGD Komponen Biaya Tarif Subsidi Dokter, Perawat Obat-obatan Sarana Lainnya Total Cost Bedah – kecil ?? 50.000 Obsgyn Non GD 30.000 15.000

23 Hubungan antara penganggaran dengan kinerja pelayanan
Evaluasi sesuai indikator keberhasilan yg telah ditetapkan Target Kinerja 5 Tahun Target Kinerja Tahun 1 Target Kinerja Tahun 2 Target Kinerja Tahun 3 Target Kinerja Tahun 4 Target Kinerja Tahun 5 Program Kerja 5 Tahun Anggaran 5 Tahun Anggaran Tahun 1 Anggaran Tahun 2 Anggaran Tahun 3 Anggaran Tahun 4 Anggaran Tahun 5

24 4. IMPLIKASI PENERAPAN PPK-BLUD BAGI PEMERINTAH DAERAH
Menghemat APBD: memotong prosedur brokrasi yg high-cost Subsidi tidak salah sasaran: sistem informasi keuangan yang baik menjamin perhitungan unit cost yg benar sbg dasar penetapan tarif dan penetapan subsidi Pemerintah dapat fokus pada aspek regulasi dan pengawasan Meningkatkan kepercayaan publik: RSUD menjadi SKPD yang akuntabel, transparan dan profesional Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan pelayanan: masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas sama dengan masyarakat yang lebih kaya

25 5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN SARAN
BLUD – jika diterapkan dengan benar – akan membawa manfaat bagi masyarakat/publik BLUD = lembaga usaha yang menggunakan prinsip-prinsip perusahaan. BLUD tidak boleh mengutamakan keuntungan. Sementara itu berbagai kegiatan di dalam lembaga sama dengan perusahaan, termasuk indikator kinerja. Semua pihak bekerja sama bahu membahu untuk menerapkan PPK BLUD di RSUD Tanjungpinang karena ini untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

26 Terima kasih atas perhatian anda
Silahkan akses website kami untuk menemukan sumber-sumber pembelajaran terkait dengan BLUD: