Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Created : Muhammad Junaidi, SH 1 Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Created : Muhammad Junaidi, SH 1 Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan."— Transcript presentasi:

1

2 Created : Muhammad Junaidi, SH 1 Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007

3 Created : Muhammad Junaidi, SH 2 PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA DPRD APBD SETWAN EKSEKUTIF LEGISLATIF

4 Created : Muhammad Junaidi, SH 3 FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DPRD Sistem Manajemen Keuangan Daerah Audit BPK-RI Lap Hasil Audit Anggaran Legislasi Pengawasan Pengguna Tupoksi Pengelola PEMDA

5 Created : Muhammad Junaidi, SH 4 SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH APBD BUKTI TRANSAKSI CATATAN PEMBUKUAN LAP KEU

6 Created : Muhammad Junaidi, SH 5 RPJM NASIONAL RKP RAPBNAPBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBDAPBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KLRINCIAN APBN dijabarkan Pedoman dijabarkan diacu Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PERENCANAAN PROGRAMPENGANGGARAN diacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman KUA Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman PPAS SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DPA – SKPD

7 Created : Muhammad Junaidi, SH 6 PERDA/QANUN RPJP DAERAH PERDA/QANUN RPJM DAERAH RKP DAERAH PENJABARAN RPJP 20 TH 5 TH 1 TH SISTEM PERENCANAAN MUSRENBANGDAMUSRENBANGDA Arah Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Program Kerja Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan) MUSRENBANGDAMUSRENBANGDA VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan Pasal 150 UU 32/ 2004

8 Created : Muhammad Junaidi, SH 7 APBD KU FKPD Prioritas & Plafon Anggaran RKA POKOK2PIKIRAN PenjabaranAPBD RAPBD DPA SKPD RPJMDRKPD RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SISTEM PENGANGGARAN

9 Created : Muhammad Junaidi, SH 8 NOJENIS KEGIATANWAKTU 1Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPDs/d Maret 2Penyusunan Kebijakan Umum APBDPeriode Maret s.d Medio Juni 3Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRDMedio Juni 4Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober 5Penyusunan RKA SKPD 6Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD 7Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah 8Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung 9Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat 10Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung Minggu I Oktober 11Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I – IV November 12Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD 13Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi(3 hari) 14Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD(15 hari) 15Penyempurnaan hasil evaluasi(7 hari) 16Pengesahan Raperda APBDMinggu IV Desember JADWAL PENGANGGARAN

10 Created : Muhammad Junaidi, SH 9 DEFISIT Dibiayai al. dr : Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan Transfer dari Dana Cadangan SURPLUS PENDAPATAN Dimanfaatkan : Tranfer ke Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Penyertaan Modal (investasi) Sisa Perhitungan TH Berkenaan BELANJA P E M B I A Y A A N K O M P O N E N A P B D

11 Created : Muhammad Junaidi, SH 10 STRUKTUR PENDAPATAN A.Pendapatan Asli Daerah: 1.Hasil Pajak Daerah 2.Hasil Retribusi Derah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan : 1.Dana Bagi Hasil 2.Dana Alokasi Umum 3.Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1.Dana Darurat dari Pemerintah 2.Hibah 3.Bantuan Keuangan 4.Bagi hasil dari Provinsi

12 Created : Muhammad Junaidi, SH 11 STRUKTUR BELANJA… A.Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B.Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C.Belanja Modal 1. Aparatur Daerah

13 Created : Muhammad Junaidi, SH 12 …STRUKTUR BELANJA… A.Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B.Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C.Belanja Modal 2. Pelayanan Publik

14 Created : Muhammad Junaidi, SH Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka …STRUKTUR BELANJA

15 Created : Muhammad Junaidi, SH 14 STRUKTUR PEMBIAYAAN A.Penerimaan Pembiayaan: 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 5.Penerimaan Piutang Daerah B.Pengeluaran Pembiayaan: 1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 2.Pembelian kembali obligasi daerah 3.Penyertaan modal (investasi) daerah 4.Pemberian piutang daerah 5.Transfer ke rekening dana cadangan

16 Created : Muhammad Junaidi, SH 15 PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

17 Created : Muhammad Junaidi, SH 16 INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan Pengadaan O.Generik Jumlah Obat Generik Yang tersedia Kualitas pengobatan Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy

18 Created : Muhammad Junaidi, SH 17 STANDAR ANALISA BELANJA DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

19 18 PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN

20 19 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

21 20 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM KEGIATAN T TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU

22 Created : Muhammad Junaidi, SH 21 CONTOH KEGIATAN T TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA TERLATIH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN BIAYA TRANSPOT

23 Created : Muhammad Junaidi, SH 22 STANDAR ANALISA BELANJA ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TINGKAT PENCAPAIAN TOLOK UKUR ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG STANDAR BIAYA Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi

24 Created : Muhammad Junaidi, SH 23 BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)

25 Created : Muhammad Junaidi, SH 24 PERUBAHAN APBD PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA: PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBD KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJA KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

26 Created : Muhammad Junaidi, SH 25 PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Sosialisasi kpd Masy Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RKA SKPD Rancangan Perubahan APBD Rancangan Perubahan APBD Perda/Qanun Perubahan APBD Perda/Qanun Perubahan APBD Klarifikasi Perubahan RAPBD Pengajuan Ranqanun Perubahan APBD PROSES PERUBAHAN APBD PEMDA DPRD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN Kebijakan Umum APBD Persetujuan Ranqanun Perubahan APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER TIM ANGGARAN EKSEKUTIF SATKER Evaluasi Ranqanun Perubahan APBD PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA

27 Created : Muhammad Junaidi, SH 26 PERUBAHAN ANGGARAN SKPD DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD. PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL. DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN. KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.

28 Created : Muhammad Junaidi, SH 27 APBD MURNI 2006 Rp ,- FISIK = 69,717 % KEUANGAN = 62,076 % Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam OKTOBER 2006 Sd. Oktober 2006

29 Created : Muhammad Junaidi, SH 28 APBD Perubahan 2006 Rp ,- PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER : FISIK = 94,278 % KEUANGAN = 93,494 % Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

30 Created : Muhammad Junaidi, SH 29 APBN Reguler Rp ,- FISIK = 63,12 % KEUANGAN = 59,50 % Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sd. Oktober 2006

31 Created : Muhammad Junaidi, SH 30 TERIMA KASIH


Download ppt "Created : Muhammad Junaidi, SH 1 Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google