Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan) In Abstracto (Kebijakan Formulasi) Yad. (Pembaharuan) Saat Ini (Dlm Hk Positif)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan) In Abstracto (Kebijakan Formulasi) Yad. (Pembaharuan) Saat Ini (Dlm Hk Positif)"— Transcript presentasi:

1

2 PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan) In Abstracto (Kebijakan Formulasi) Yad. (Pembaharuan) Saat Ini (Dlm Hk Positif) Judul Panitia

3 KEBIJAKAN FORMULASI SAAT INI KUHP  Hanya ada minimal umum;  Tdk ada minimal khusus;  Aturan Umum berorientasi pada sistem maksimum. LUAR KUHP  Ada minimal khusus  Bervariasi & tidak berpola;  Tidak ada aturan/pe- doman penerapan- nya.

4 POLA MINIMAL-MAKSIMAL DI INDONESIA UU POLA MINIMALPOLA MAKSIMAL MINIMAL UMUM MINIMAL KHUSUS MAKSIMAL UMUM MAKSIMAL KHUSUS KUHP1 hariTd. ada15/20 th Bervariasi sesuai delik LUAR KUHP 1 hari Bervariasi ; tdk. berpo- la. 15/20 th Bervariasi sesuai delik KONSEP KUHP 1 hari Antara 1 – 5 th. 15/20 th Bervariasi sesuai delik

5 UU DG. PIDANA MINIMAL KHUSUS 1.UU 5/1997 (Psikotropika) 2.UU 22/1997 (Narkotika) 3.UU 7/1992 jo UU 10/1998 (Perbankan) 4.UU 5/1999 (Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat) 5.UU 23/1999 (Bank Indonesia) 6.UU 28/1999 (Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN) 7.UU 31/1999 jo. 20/2001 (TPK) 8.UU 42/1999 (Jaminan Fidusia) 9.UU 15/ 2002 jo UU 25/2003 (TP Pencucian Uang) 10.UU 19/2002 (Hak Cipta) 11.UU 23/2002 (Perlind. Anak) 12.UU 24/2002 (Surat Utang Neg) 13.UU 12/2003 (Pemilu Anggt DPR,DPD,DPRD) 14.UU 13/2003 (Ketenagakerjaan) 15.UU 15/2003 (TP Terorisme); 16.UU 23/2003 (Pemilu Presiden dan WaPres) 17.UU 27/2003 (Panas Bumi) 18.UU 2/2004 (Penyeles Persel Hub Industrl) 19.UU 23/2004 (KDRT) 20.UU 24/2004 (Lembaga Penjamin Simpanan) 21.UU 32/2004 (PemDa) 22.UU 39/2004 (Penempt & Perlind TKI di LN)

6 VARIASI POLA MINIMAL KHUSUS DLM. UU KHUSUS Kriteria/patokan Delik yg diberi minimal khusus sangat bervariasi: SH/ 20 th 15 th12 th10 th 8 th7 th6 th5 th 4 th3 th2 th1 th 6 bln.4 bln.3 bln.2 bln. Utk delik yg bobot maksimalnya sama, minimalnya bervariasi. Pola ratio perbandingan bobot tdk sama (bervariasi).

7 DELIK: MAX. 20 th/Seumur Hidup NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUMRATIO BOBOT 1.UU 22/ Narkotika20 th 4 th 5 th 1/5 1/4 2.UU 24/ Srt Utang Neg. 20 th10 th½ 3.UU 31/1999 jo UU 20/2001 – TPK 20 th 1 th 4 th 1/20 1/5 4.UU 23/2002 Perlindungan Anak 20 th5 th1/4 5.UU 23/ KDRT20 th5 th1/4 6.UU 15/ TP Terorisme 20 th/SH 3 th 4 th 3/20 1/5

8 DELIK: Max. 15 thn. NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 5/ Psikotropika :15 th4 th 2.UU 22/ Narkotika :15 th3 th 3.UU 7/1992 jo UU 10/ Perbankan : 15 th 5 th 7 th 4.UU 31/1999 jo UU 20/ TPK 15 th3 th 5.UU 15/2002 jo UU 25/ TPPU 15 th5 th 6.UU 23/ Perlindungan Anak 15 th3 th 7.UU 23/ KDRT15 th4 th 8.UU 15/ Terorisme15 th3 th

9 DELIK: MAX 12 Thn. NOUNDANG-UNDANGPIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 22/ Narkotika12 th2 th 2.UU 28/ Penyelangara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN : 12 th2 th 3.UU 31/1999 jo UU 20/ TP Korupsi 12 th3 th

10 DELIK: MAX. 10 Th NOUNDANG-UNDANGPIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 7/1992 jo UU 10/ Perbankan 10 th2 th 2.UU 24/ Lembaga Penjamin Simpanan 10 th2 th 3.UU 24/2002 Surat Utang Negara 10 th5 th 4.UU 39/ Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri 10 th2 th 5.UU 23/ Perlindungan Anak 10 th2 th

11 DELIK: MAX thn. NOUNDANG-UNDANGPIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 7/1992 jo UU 10/ Perbankan 8 th3 th 2.UU 31/1999 jo UU 20/ TP Korupsi 7 th2 th 3.UU 15/ TP Terorisme7 th2 th 4. UU 31/1999 jo UU 20/ TP Korupsi 6 th1 th

12 DELIK: MAX. 5 Thn. NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 23/ Bank Indonesia :5 th2 th 2.UU 42/ Jaminan Fidusia5 th1 th 3.UU 31/1999 jo UU 20/ TP Korupsi : 5 th1 th 4.UU 15/’02 jo UU 25/’03 - TPPU5 th3 th 5.UU 13/ ketenagakerjaan5 th 1 th 2 th 6.UU 39/ Perlindungan TKI Di Luar Negeri5 th1 th

13 DELIK: MAX. 4 Thn. NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 7/1992 jo UU 10/ Perbankan4 th2 th 2.UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan :4 th 1 bln 1 th

14 DELIK: MAX. 3 Thn. NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 23/ Bank Indonesia3 th1 th 2.UU 24/ Lembaga Penjamin Simpanan 3 th1 th 3.UU 15/2002 jo UU 25/2003 TP Pencucian uang 3 th1 th 4.UU 12/ Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 36 bln.6 bln 5.UU 23/ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 36 bln.6 bln 6.UU 32/2004 tentang PemDa36 bln.6 bln

15 DELIK: MAX. 2 Thn. NOUNDANG-UNDANGPIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 12/ Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 24 bln4 bln 2.UU 23/ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 24 bln4 bln 3.UU 32/ PemDa24 bln4 bln

16 DELIK: MAX. 1 th ke bawah. NOUNDANG-UNDANG PIDANA PENJARA MAKSIMUMMINIMUM 1.UU 12/ Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 2 bln 3 bln 4 bln 6 bln 12 bln 15 hari 1 bln 2 bln 2.UU 23/ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2 bln 3 bln 4 bln 6 bln 12 bln 15 hari 1 bln 2 bln 3.UU 32/ PemDa 2 bln 3 bln 4 bln 6 bln 12 bln 15 hari 1 bln 2 bln

17 MINIMAL KHUSUS KURUNGAN (DELIK RINGAN) NOUNDANG-UNDANG (PASAL) MAKSIMUMMINIMUM 1UU 23/1999 (Bank Indonesia) - Psl 65 3 bulan 1 bulan 2UU 2/2004 ( Perselisihan Hub Industrial) - Psl 122:1 6 bulan 1 bulan 3UU 13/2003 (Ketenaga- kerjaan) - Psl 187:1 1 tahun 1 bulan 4UU 39/2004 (Perlindungan TKI di LN) - Psl 104:1 1 tahun 1 bulan 5UU 7/1992 jo UU 10/1998 (Perbankan) - Psl 48:2 2 tahun 1 tahun

18 RATIO PERBANDINGAN Minimal Penjara/Kurungan Dgn Minimal Denda UU POLA MINIMAL RATIO Minimal Pjr/Kurungan Minimal Denda UU:7/1992 jo. UU:10/1998 (UU Perbankan) 5 th10 M1 : 2 M 2 th10 M1 : 5 M 2 th4 M1 : 2 M 2 th5 M1 : 2,5 M 1 th. kurgn.1 M1 th (kurungan) : 1 M 5 th10 M1 : 2 M 3 th5 M1 : 1,6 M 7 th10 M1 : 1,4 M UU: 23/1999 (UU Bank Indonesia) 1 bl. Kurgn.2 jt1 bl (kurungan) : 1 jt 1 th1 M1 : 1 M 1 th6 M1 : 6 M

19 Lanjutan Ratio Minimal UU POLA MINIMAL RATIO Minimal Pjr/Kurungan Minimal Denda UU:5/1997 (Psikotropika) & UU:22/1997 (Narkotika) 4 th150 jt1 : 27,5 jt 2 th25 jt1 : 12,5 jt 3 th100 jt1 : 33,3 jt 4 th200 jt1 : 50 jt 5 th200 jt1 : 40 jt 2 th100 jt1 : 50 jt 4 th500 jt1 : 125 jt 5 th500 jt1 : 100 jt 5 th20 jt1 : 4 jt

20 Tidak jelas “kriteria/patokan delik” yg diberi minimal : –Ada delik ringan (yg hanya diancam 3 – 6 bln. Kurungan), diberi minimal khusus. –Bahkan ada yg minimalnya cukup berat (1 tahun kurungan). Tidak jelas “ratio perbandingan minimal”: –Antara delik yg bobot maksimalnya sama; –Antara minimal khusus dgn maksimal khusus; –Antara minimal khusus penjara dgn minimal khusus denda; “Kisaran jumlah minimal” sangat bervariasi : –Ada yg di bawah 1 th : 15 hari – 6 bln. –Ada yg dimulai dari : 1 th – 10 th. Min. khusus hanya ada di luar KUHP & tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

21 ATURAN/PEDOMAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS Kebanyakan UU tidak membuat aturan atau pedoman penerapannya. Hanya ada dlm. UU No jo. UU 15/2003 (Terorisme), yaitu dlm. Pasal 19 dan 24 : –Hanya mengatur “berlakunya”  Pidana minimal khusus TIDAK BERLAKU bagi pelaku di bawah 18 tahun. –TDK. MENGATUR penerapannya utk orang dewasa. Misalnya: penjatuhan pidana minimal apabila delik dilakukan dalam bentuk penyertaan (misal sebagai orang yang menyuruh, yang turut serta, atau sebagai penganjur); apabila ada alasan peringanan pidana (seperti percobaan atau pembantuan), atau apabila ada alasan pemberatan pidana (seperti concursus atau recidive).

22 AKIBAT Tidak Adanya Aturan/Pedoman Penerapan 1.Memberi kesan : menganut PMW (Pid. Minimal Wajib) – seperti MMS (Mandatory Minimum Sentence); 2.Timbul perbedaan pendapat (a.l. dalam Rakernas MA dengan para Ketua PT dan Ketua PN tertentu seluruh Indonesia di Bandung tanggal September 2003): a)hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum (putusan EURICO GUTERRES) - Put. MA 13 Maret 2006 : 10 th. b)hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum (putusan thd. ABILIO JOSE OSORIO SOARES) – dijatuhi 3 th (minimal khusus UU:26/2000 : 5 – 10 th) – Put. Pengadilan Ad Hoc HAM di PN 14 Agustus 2002 diperkuat PT HAM 13 Maret Kasasi ke MA, ditolak pada 1 April Put. PK : DIBEBASKAN dari sgl. Dakwaan. 3.Timbul masalah juridis (a.l. dalam masalah percobaan, penyertaan, concursus, recidive)

23 PUTUSAN MA – Eurico Guterres (http://www.kompas.com/kompas- cetak/0603/14/Politikhukum/ htm)http://www.kompas.com/kompas- cetak/0603/14/Politikhukum/ htm Mahkamah Agung, Senin (13/3/2006), menghukum mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres dengan pidana penjara 10 tahun. Majelis menerima permohonan kasasi yang diajukan jaksa yang menilai telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc. Majelis PT HAM Ad Hoc telah mengurangi hukuman Guterres dari 10 tahun (putusan PN HAM Ad Hoc) menjadi lima tahun. Hukuman tersebut melanggar ketentuan minimal. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan hukuman yang dijatuhkan seharusnya berkisar antara pidana minimal dan maksi- mal. Hakim dilarang menjatuhkan pidana di bawah ancaman hukuman paling singkat.

24 SISTEM INDUK BUKU I KUHP SISTEM MAKSIMAL PERUMUSAN DELIK Ancaman Pidana Maksimal Khusus Ancaman Pidana Minimal Khusus DAPAT dioperasionalkan TIDAK DAPAT dioperasionalkan Karena “connect” dengan Karena Tidak “connect” dengan Harus dibuat Aturan khusus

25 Apa roda bisa jalan sendiri? Apa lampu bisa nyala sendiri? Mengapa kaca Spion bisa Bergerak?

26 ATURAN UMUM Bk. I KUHP ATURAN KHUSUS (Special Rules) Bk. IIBk. III UU Di luar KUHP PUSAT SISTEM MESIN SSP: Susunan Sistem Pusat (INDUK) Minimal khusus Maximal khusus DIGERAKKAN OLEH

27

28 MINIMAL UMUM PIDANA PENJARA NEGARAMINIMAL UMUMUNTUK JENIS PIDANA 1. Armenia3 blnImprisonment 2. Albania5 hariImprisonment 3. Belarus3 bln.Deprivation of freedom 4. Bulgaria3 bln.Deprivation of liberty 5. China- 1 bln. - 6 bln - Criminal detention - imprisonment 6. Estonia30 hariImprisonment 7. Georgia-1 bln - 6 bln. - Imprisonment - deprivation of liberty 8. Finlandia14 hariImprisonment 9. Jepang1 bln.Imprisonment (with/without work) 10. Jerman1 blnImprisonment 11. Korea1 bln.Imprisonment (with/without work) 12. Portugal1 bln.Imprisonment

29 NEGARAMINIMAL UMUMUNTUK JENIS PIDANA 13. Kosovo15 hariImprisonment 14. Latvia- 3 hari - 6 bln - Custodial arrest - deprivation of liberty 15. Macedonia30 hariImprisonment 16. Norwegia14 hariImprisonment 17. Perancis10 th.Criminal imprisonment/detention (untuk Felony) 18. Polandia1 blnRestriction/deprivation of liberty 19. Rumania15 hariImprisonment 20. Rusia- 1 bln - 6 bln - Arrest - deprivation of liberty 21. Tajikistan- 1 bln - 6 bln - confinement - deprivation of freedom 22. Yugoslavia15 hariImprisonment 23. Swedia14 hariimprisonment

30 CATATAN

31 PERBANDINGAN POLA MINIMAL KHUSUS K U H PPOLA MINIMAL KHUSUS 1. YUGOSLAVIA3 bln th. 2. NORWEGIA2 bln. - 8 th. 3. POLANDIA6 bln th. 4. KOREA1 th th. 5. JEPANG3 bln. - 7 th. 6. KONSEP KUHP1 th. - 5 th.

32 PENGATURAN & MODEL Pidana minimal khusus (PMK) tidak hanya diatur dalam UU Khusus, tetapi juga dlm. KUHP. Ada aturan/pedoman penerapannya (dalam aturan umum/khusus) Ada 2 model perumusan: 1)Fixed sentence : MMS (Mandatory Minimum Sentence); bersifat absolut/imperatif. 2)Unfixed sentence : relatif/elastis.

33

34 MMS (Mandatory Minimum Sentence) Ada pro & kontra; –Ada yang sedang “mencabut” (tidak memberlakukan lagi) –Ada yang malah meningkatkan jumlah MMS-nya (misal di Jerman: untuk delik kesusilaan) Justifikasi MMS (alasan Pro) Retribution/Just deserts - In simple terms it is argued that the punishment should fit the severity of the crime. Incapacitation - It is vital to make use of incapacitation of serious offenders to protect the community. Disparity - Mandatory minimum sentences reduce unwarranted disparity in sentencing. Inducement of cooperation - Mandatary minimums may help induce defendants to cooperate with authorities.

35 PRO – KONTRA MMS Alasan PRO : 1.as a general or specific deterrent; that is, they dissuade potential offenders from offending or actual offenders from re-offending. 2.prevent crime by incapacitating or removing the offender from society. 3.may serve a denunciatory or educational purpose, by communicating society’s condemnation of given acts. 4.to reduce sentencing disparity. Alasan KONTRA : 1.have little or no deterrent or denunciatory effect. 2.the rigid penalty structure limits judicial discretion (just sentences). 3.may result in some grossly disproportionate sentences. 4.MMS can make it difficult to convict defendants in cases where the penalty is perceived as unduly harsh. 5.the fiscal consequences : they may increase the burden on prosecutorial resources and produce substantial increases in prison populations. 6.MMS may exacerbate racial/ethnic biases in the justice system if they are applied disproportionately to minority groups.

36 KRITIK TERHADAP MMS Komisi Pemidanaan di USA Pengadilan di USA : Dalam perkara United States v Madkour, pengadilan berkomentar sbb. : –This type of statute... does not render justice. This type of statute denies the judges of this court and of all courts, the right to bring their conscience, experience, discretion and sense of what is right into sentencing procedure, and it, in effect, makes a judge a computer, automatically imposing sentences without regard to what is right and just. It violates the rights of the judiciary and of the defendants, and jeopardizes the judicial system. Intinya: –Tdk memberikan keadilan, bahkan membahayakan; –Meniadakan diskresi & rasa keadilan hakim; menjadikan hakim sebagai komputer (mesin otomatis). Judges are frustrated because the mandatory nature of the law means that they have to impose a sentence which they may not regard as just in the particular circumstances. Komisi Pemidanaan Kanada merekomendasikan dihapuskannya MMS untuk semua delik, kecuali “murder and high treason”.

37 Prof. Michael Tonry In an extensive review of research on the effects of mandatory minimum sentences, Prof. Michael Tonry concluded that : “basic new insights concerning application of mandatory penalties are unlikely to emerge.... We now know what we are likely to know, and what our predecessors knew, about mandatory penalties. As instruments of public policy, they do little good and much harm.” Michael Tonry, Mandatory Penalties, in 16 Crime & Justice: A Review of Research, at 243–44 (Michael Tonry ed., 1990). 79

38 MMS di KANADA Ada minimal wajib 14 hari (antara lain untuk “Driving while impaired”; Blood alcohol over.08), tetapi ada ketentuan : –pidana itu bukan untuk pelaku pertama, tetapi untuk pengulangan kedua (“a second conviction”); –untuk pengulangan berikutnya : minimalnya menjadi 90 hari; Ada minimum wajib seumur hidup (a.l. untuk High treason, First degree murder, Second degree murder), tetapi : –dapat memperoleh pelepasan bersyarat (parole) setelah 25 tahun (untuk High treason dan First degree murder); –dapat memperoleh pelepasan bersyarat (parole) setelah 10 tahun (untuk Second degree murder);

39

40 MODEL & SUBSTANSI ATURAN Model : Dimuat dalam “aturan umum” Dimuat dalam “aturan khusus” (perumusan delik ybs.) Gabungan (dalam aturan umum & khusus). Substansi :  Hal-hal yg dapat meringankan/menaikkan jumlah minimal;  Batas/jumlah peringanan atau pemberatan minimal khusus;  Pedoman penerapan (Klausul perkecualian; pedoman tidak berlakunya minimal khusus; pedoman dalam menjatuhkan minimal khusus).

41 Contoh “Aturan Khusus” Penerapan Pidana Minimal Khusus Untuk delik yg ADA minimal khususnya : 1.Ada yg diberi klausul, bahwa apabila ada alasan-alasan khusus, pengadilan dapat menjatuhkan di bawah minimal (misal dg. Klausul: “the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years”). 2.Ada yg tidak diberi klausul perkecualian/peringanan; jadi bersifat wajib (MMS = Mandatory Minimum Sentence). Misalnya (di India) utk delik : a) perampokan dg senjata mematikan atau berakibat luka berat (Psl ) dan b) Dowry death (kematian istri akibat KDRT; Psl. 304B), Semuanya minimal 7 th, tanpa ada klausul perkecualian/peringanan. 3.Ada klausul utk memperberat (jadi utk satu delik, minimal khususnya bisa bervariasi). Misal utk Rape (Psl ) di Jerman, minimalnya bisa 1 th, 2 th, 3 th, 5 th, 10 th, Untuk delik yg TIDAK ADA minimal khususnya (hanya ada maksimal): –Ada yg diberi klausul, bahwa apabila dilakukan utk yg kedua kali atau berikutnya, ada minimalnya –Misal (di India) : utk delik pornografi (menjual dsb.) dlm Psl. 292 dan pemerasan dg menggunakan tulisan/gambar cabul (Psl. 292A),

42

43 KUHP BULGARIA Art. 55 –Dalam hal-hal khusus/eksepsional atau karena adanya berbagai faktor/keadaan yang meringankan, sekalipun pidana minimal telah ditetapkan oleh UU, pengadilan : dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu (shall fix a punishment under the lowest limit); ….dst. –Dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam sub-1 ayat 1, apabila pidana itu pidana denda, pengadilan dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu paling banyak setengahnya. (In the cases of sub-paragraph 1 of the preceding paragraph where the punishment is a fine, the court may specify punishment under the lowest limit by one half at most).

44 KUHP Norwegia (§§ 51, 55-59) Pidana minimal dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila : 1. Ada percobaan; 2. Anak (di bawah 18 th.) 3. Untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang; 4. Karena kemarahan yg dapat dibenarkan (justifiable anger); 5. Ada di bawah paksaan (compulsion); 6. Ada dalam bahaya mendadak/segera (imminent danger); 7. Kekurangsadaran yg sangat dan temporer/sementara yang tidak disebabkan karena keadaan mabuk itu sendiri; 8. Ketidaksadaran yg disebabkan karena mabuk itu sendiri, kecuali mabuk yang disengaja; 9. Ada kesesatan terhadap fakta; 10. Keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas); 11. Telah mencegah akibat yg timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.

45 PORTUGAL Article 72 (Special mitigation of penalty): di samping pengurangan pidana menurut UU, hakim dapat mengurangi pidana berdasarkan hal-hal yg mengurangi SMH-nya perbuatan, kesalahannya, atau perlunya pidana dijatuhkan, a.l. : 1)di bawah pengaruh ancaman yg sangat berat, atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pd seseorang, 2)krn. motif yg mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan/godaan sangat kuat dari korban, atau krn provokasi; 3)ada perbuatan-perbuatan yg menunjukkan penyesalan yg tulus, mis. memperbaiki kerusakan; 4)setelah melakukan delik, ybs. selalu memelihara perbuatan baik. Article 73 : batas-batas pengurangan pidana minimal sbb.: -Minimum penjara 3 th/lbh: dikurangi 1/5 -Minimum penjara di bawah 3 th : sampai bts minimum menurut UU (minimum umum penjara : 1 bl; Psl. 41) -max denda : dikurangi 1/3; minimum denda: sampai bts minimum menurut UU (minimum umum denda : 10 hari denda; 1 hari denda = antara €1 - € ; Psl. 47)

46 YUGOSLAVIA  Reduction of punishment - Article 42. The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment; 1) when provided by statute that the offender's punishment may be reduced; 2) when it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser punishment. Resume :  bentuk peringanan: lamanya/jenisnya  Alasan : 1)Apabila ditentukan oleh UU 2)ada keadaan-keadaan meringankan yg menunjuk- kan, bhw tujuan pidana dpt. dicapai dg pidana yg lebih ringan.

47 Mode of reducing punishments (Article 43 KUHP Yugoslavia) MINIMAL KHUSUSPENGURANGAN 3 th. penjaraTdk boleh lebih dari 1 th 2 th. penjaraTdk boleh lebih dari 6 bln. 1 th. penjaraTdk boleh lebih dari 3 bln. Di bawah 1 th penjaraTdk boleh lebih dari 15 hari Tanpa batas minimal penjaraBoleh menjatuhkan denda (pengganti penjara) Denda sbg pidana paling rendah Dikurangi tdk lebih 500 dinar

48 RESUME Walaupun ada pidana minimal khusus, namun ada aturan/pedoman penerapan- nya yang memungkinkan peringanan/pe- ngurangan atau pemberatan pidana minimal khusus itu. Aturan/pedoman penerapannya : – ada yg dalam “aturan umum”; – ada yg dalam “aturan khusus (delik ybs)”

49

50 POLA KONSEP KUHP KATEGORI DELIK MAKSIMAL (PENJARA) MINIMAL (PENJARA) 1. "Berat"4 s/d 7 Tahun1 Tahun 2. "Sangat Berat/ Serius” 7 s/d 10 Tahun 12 s/d 15 Thn. Mati/Seumur Hidup -2 Tahun -3 Tahun -5 Tahun

51 PEDOMAN PENERAPAN (KONSEP 2006) Psl 124 (3) : Minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak Psl 123 (3) : Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak; Pasal 133 : 1)Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. 2)…………………………….. 3)Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan. Pasal 135 : Pemberatan pidana (ditambah 1/3) hanya utk maksimum pidana  tidak berlaku untuk pidana minimal khusus. Psl. 140 (Perbarengan) : 3)Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

52 27 Nopember 2007


Download ppt "PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan) In Abstracto (Kebijakan Formulasi) Yad. (Pembaharuan) Saat Ini (Dlm Hk Positif)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google