Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Kearsipan Nasional [Keterkaitan UU Kearsipan dengan Keterbukaan Informasi Publik]

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Kearsipan Nasional [Keterkaitan UU Kearsipan dengan Keterbukaan Informasi Publik]"— Transcript presentasi:

1

2 Kebijakan Kearsipan Nasional [Keterkaitan UU Kearsipan dengan Keterbukaan Informasi Publik]

3 Negara Kesatuan Republik Indonesia

4 Arsip Nasional Republik Indonesia

5

6 Peta Pulau Kalimantan (Kaart van het Eyland Borneo), Tanpa tahun (+ 1900) ANRI: J. Van Braam et G.Onder de Linden exc Cu.m Privilegie No.2.

7

8

9

10

11

12

13

14 V I S I Arsip sebagai simpul pemersatu bangsa

15 Misi ANRI 1.Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah 4.Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejateraan rakyat sesuai peraturan perUndang- Undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

16

17 Proklamasi

18 17

19 18

20 19

21 Pentingnya Arsip Seorang penulis berkata: “mempelajari sejarah adalah omong kosong”. “History is bunk”, katanya. Penulis ini tidak benar. Sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah: bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur zonder kerja. Terbukti dalam sejarah segala zaman, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu “kristalisasi” keringat. Ini adalah hukum, yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah moral dari hukum ini! (Presiden Soekarno, Pada HUT RI ke VI)

22 PENTINGNYA ARSIP “Apabila dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena tidak disadari nilai2 dokumen2 tersebut oleh sementara pedjabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2-nja memberi pelajanan kepada rakjat.” [Soeharto, Presiden Republik Indonesia 1969]

23

24 1.Membangun jati diri, identitas dan membangun rasa kesatuan, dan persatuan merupakan keharusan, karena semangat berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi bangsa. 2.Krisis multi dimensi setelah runtuhnya ORBA telah membawa pengaruh yang besar terhadap semakin lemahnya rasa kepercayaan diri dalam berbangsa dan bernegara, sikap menguatnya ketergantungan, sikap apatis, inferioritas. 3.Menipisnya semangat nasionalisme dan patriotisme berakibat melemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola ciri keindonesiaan yang saling toleransi, saling menghormati, kekeluargaan dan kebersamaan. 4.Sehingga menurun sikap rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara Indonesia menimbulkan sikap kohesifitas kelompok etnik, kedaerahan dan keagamaan, sehingga dapat menimbulkan konflik horizontal, kegiatan separatisme, terorisme, dsb.

25 Akibatnya terjadi perubahan sikap hidup materialistik, individualistik, hedonistik dan presentik Orientasi hidup kekinian yang cenderung melupakan masa lalu dan mangabaikan masa depan Pencerminan adanya pendangkalan rasa kesadaran sejarah (historical consciouness) Perlu membangun kembali rasa kesadaran sejarah bangsa (historical national consciouness) Dimana rekaman itu diperoleh ? Arsip (sebagai rekaman sejarah masa lalu) (Prof. Djoko Suryo, Akuisisi arsip sebagai Upaya Membangun Identitas Dan Jati Diri Bangsa, Rakor Akuisisi dan Penyerahan Arsip, Badan Arsip Daerah Jawa Timur, 28 November 2005)

26 Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya era reformasi : di bidang politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

27 “….Nasionalisme, Patriotisme, Wawasan Kebangsaan, Rasa Kebangsaan, Cinta Tanah Air adalah sesuatu yang harus kita kemas kini kan, kita aplikasikan, kita aktualisasikan menghadapi tantangan masa sekarang ini.” (Sambutan Presiden RI pada acara Pembekalan Wawasan Kebangsaan kepada Peserta Pelayaran VI/2006 di Istana Negara, 11 Juli 2006)

28  Pertama adalah hubungan pendidikan dengan pembentukan watak, atau yang kita kenal dengan character building.  Kedua, kaitan pendidikan dengan kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah seseorang selesai mengikuti pendidikan itu.  Ketiga, kaitan pendidikan dan lapangan pekerjaan, yang ini juga menjadi prioritas dalam pembangunan 5 tahun mendatang.  Keempat, bagaimana kita membangun masyarakat berpengetahuan atau knowledge society yang kita mulai dari meningkatkan basis pengetahuan masyarakat.  Kelima atau yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun budaya inovasi, the culture of innovation yang sangat diperlukan agar negara kita benar-benar menjadi negara yang maju di abad 21 ini. (Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara “Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2010” Istana Negara, 11 Mei 2010)

29

30 Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (socially and politically constructed). (Bennedict Anderson, 2002)

31 Amanat Presiden tentang “Nation and Character Building” Tahun 1963

32 1.Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah mengemukakan fikiran-fikiran jang mendasari proses “NATION BUILDING”, jaitu adanja keinginan bersama untuk membangunkan djiwa Bangsa jang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme. 2.Proses “NATION BUILDING” itu terus-menerus memerlukan aktivitas jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setia-kawan dan rasa loyal terhadap Tanah Air Indonesia. Siapa jang tidak berdiri diatas landasan “NATION BUILDING” tadi, sesungguhnja dihinggapi oleh penjakit “retak dalam djiwa”, karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyalitas-kembar atau loyalitas-ganda. Amanat Pemimpin Besar Revolusi

33 3.Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat-sifat menjendiri (eksklusivisme), dengan djalan penjatuan, pembauran (asimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia. 4.Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja tidak mau mengenal pembatasan “asli” dan “tidak asli”, persukuan, serta pementjilan-pementjilan jang berupa apapun dalam kesatuan tubuh Bangsa Indonesia. Bogor, 15 Djuli PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESiA, S U K A R NO Amanat Pemimpin Besar Revolusi (lanjutan)

34 1.Orde Lama Presiden Republik Indonesia yang Pertama (Ir. Soekarno) telah meletakan bentuk/bangunan negara bangsa (National-State) tetapi juga dengan dasar filosofi negara/ pandangan hidup negara(philosipiche gronslaag) Nation and character building Indonesia dikagumi dan dihormati oleh bangsa- bangsa di Asia-Afrika (Konfrensi Asia Afrika 1955) Kemudian sejarah mencatat tidak berlanjut karena ditunggangi kepentingan politik yaitu “Politik sebagai Panglima” Perkembangan Pembangunan Karakter Bangsa Sejak Kemerdekaan

35 2.Orde Baru Konsep “Manusia Indonesia Seutuhnya” melalui P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Kemudian sejarah mencatat tidak berlanjut karena sifat indoktrinasi dan tiada contoh “keteladanan” dan ditunggangi kepentingan politik yaitu “ekonomi sebagai panglima” 3.Orde Reformasi Konsep “ Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa” Perkembangan ke depan ? Perkembangan Pembangunan Karakter Bangsa Sejak Kemerdekaan

36 “ Karakter bangsa khususnya pada generasi muda/pelajar Indonesia” Pancasila Karakter- latin ”kharakter”, ”kharassein”, dan “kharax”, Inggris “character”, Yunani “character” dari “charassein” yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Kamus Purwadarminta karakter diartikan “sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain”. (Posted on 03/05/2010 by adetruna) Perubahan dan/atau penambahan kurikulum yang diinginkan:

37 Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya era reformasi : di bidang politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

38  Reformasi Penyelenggaraan Negara  Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  Perkembangan Teori Kearsipan Diprakarsai oleh International Council on Archives (ICA), beberapa universitas seperti University of British Columbia UBC (Kanada) University of Pittsburgh (Amerika) Monash University (Australia) serta Lembaga Riset Kearsipan “InterPARES” (International Research of Permanent Authentic Records in Electronic Systems) 37

39 a Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kinerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance E. Goverment (Inpres No. 3 Tahun 2003) Program Tata Arsip Dinamis (Berbasis TI & Kom) Peran ANRI sesuai amanat UU No. 43/2009 dalam isi pokok GDRM RB Nasional Implementasi SKN-SJIKN K/L Pusat-Daerah Prioritas: 1. Design Sistem 4. Supervisi & Monitoring 2. Implementasi Try Out 5. Penyempurnaan 3. Pembinaan SKNSJIKN SIKDSIKS 38 Area PerubahanHasil yang Ingin Dicapai Area Perubahan dan Hasil yang Ingin Dicapai dalam Reformasi Birokrasi

40 KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL ( UU No. 43 Tahun 2009 ) 1.ANRI adalah lembaga kearsipan nasional wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari: a. lembaga negara; b. perusahaan; c. organisasi politik; d. organisasi kemasyarakatan; dan e. perseorangan. 2.ANRI memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait. 3.Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan. (Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009)

41 40

42

43

44

45

46 GOAL OF RECORD MANAGEMENT THE RIGHT INFORMATION IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME

47 Manajemen Arsip Dinamis (Records Management) Life Cycle of Records (1st Cycle) Penciptaan(Creation) Penggunaan (Use) & Pemeliharaan (Maintenance) Penyusutan(Disposition)

48 Manajemen Arsip Dinamis (Records Management) DAUR HIDUP ARSIP (Life Cycle of Records) PENGGUNAAN &PEMELIHARAAN PENYUSUTAN PENCIPTAAN * Disain Formulir & Manajemen * Manajemen Korespondensi & Tata Naskah * Manajemen Laporan * Manajemen Produk Hukum * Pengurusan Surat * Sistem Pemberkasan dan Temu Balik * Manajemen Arsip aktif * Manajemen Arsip Inaktif * Program arsip Vital * Disaster prevention & recovery plan * Program Perawatan *Survei/Inventarisasi arsip * Penilaian arsip * Jadwal retensi * Pemindahan arsip inaktif * Pemusnahan * Penyerahan arsip Statis ke ANRI

49 48

50 DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP ADMINISTRASI Perubahan cara bekerja Perubahan cara berkomunikasi Perubahan persepsi tentang efisiensi Perubahan dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan informasi/arsip Perubahan bagi arsiparis dalam mengelola arsip

51 OBJECTIVE OF INFORMATION MANAGEMENT Meet Business Needs Provide Data and Information that is: –Timely –Accurate –Cost-effective –Accessible –Useable

52 51 BENTUK LAHAN BARU ARSIP   Website Internet  Basisdata  Dokumen Multimedia  Spread Sheet, dll.   Website Internet  Basisdata  Dokumen Multimedia  Spread Sheet, dll.

53 52 KEUNTUNGAN DALAM PENYIMPANAN ARSIP Perpindahan dari repositori fisik ke repositori virtual Dari gedung ke server Perpindahan dari media penyimpanan kertas ke media penyimpanan yang tidak stabil (hard disk, optical disc, CD, DVD, dll.)

54 53 KEUNTUNGAN DALAM AKSES ARSIP Penemuan kembali yang efisien Kontrol akses Akses jarak jauh On-line Finding Aid EAD: Encoded Archival Description

55 54 DAMPAK TERHADAP KOMUNIKASI DAN DISEMINASI ARSIP DAMPAK TERHADAP KOMUNIKASI DAN DISEMINASI ARSIP Penggunaan intranet dan internet Penggunaan surat elektronik ( ) Penggunaan situs-web (website dan portal Perhatian pimpinan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

56 Peran Kearsipan dalam Pelaksanaan UU ITE dan UU KIP

57 Pengelolaan arsip dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pengelolaan arsip dalam mendukung Reformasi Birokrasi Pengelolaan arsip dalam pelayanan Informasi Publik Pengelolaan arsip dalam mendukung UU No 14 Tahun 2008 Arsip Sebagai Alat Bukti

58

59 ARSIP/DOKUMEN (ELEKTRONIK) Dalam Dictionary of Archival Terminology yang dikeluarkan ICA, menyebutkan bahwa arsip elektronik adalah “Records/archives usually in code, recorded on a medium such as magnetic tape, punched card, whose contents are accessible only by machine and organize in accordance with the principle of provenance as district from data archives”

60 Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh oleh orang yang mampu memahaminya. (UU ITE Pasal 1 angka 4)

61 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. ASAS DAN TUJUAN ITE (UU ITE Pasal 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a.mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b.mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

62 c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d.membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Tujuan lanjutan..... ASAS DAN TUJUAN ITE (UU ITE Pasal 4)

63 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. ( Ayat (1) Pasal 5 UU ITE) ( Ayat (4) Pasal 5 UU ITE) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a.surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b.surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

64 (UU ITE Pasal 5Ayat (1)) Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

65 Alat bukti penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan /atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (UU ITE Pasal 44)

66

67  UU KIP diberlakukan sejak 1 Mei 2010  UU ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat  UU ini mendorong Reformasi birokrasi  Sejak dini harus dipersiapkan berbagai perangkat agar implementasi UU KIP dapat dilakukan secara konsisten

68 Pengertian INFORMASI PUBLIK adalah informasi yg dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu BADAN PUBLIK yg berkaitan dgn penyelenggaraan negara (Psl 1 ayat 2). INFORMASI PUBLIK adalah informasi yg dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu BADAN PUBLIK yg berkaitan dgn penyelenggaraan negara (Psl 1 ayat 2). BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yg fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dgn penyelenggaraan negara, yg sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD (Psl 1 ayat 3). BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yg fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dgn penyelenggaraan negara, yg sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD (Psl 1 ayat 3). KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yg berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan juknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (Psl 1 ayat 4). KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yg berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan juknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (Psl 1 ayat 4).

69 BAB X A Hak Azazi Manusia (Perubahan II UUD 1945 Tahun 2000) Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis

70 Sejarah keterbukaan arsip/informasi (arsip merupakan rekaman informasi/record information) dimulai bersamaan dengan instansi kearsipan modern (tempat penyimpanan yang terbuka untuk umum) Dimulai setelah Revolusi Perancis 1789 (Liberte, Egalite, dan Fraternite) Meletakkan dasar pokok paradigma kearsipan masa kini: 1.Adanya tanggung jawab negara memelihara administrasi pemerintah masa lalu; 2.Adanya institusi kearsipan yang berdiri sendiri di suatu negara; 3.Perlunya dimungkinkan dan diatur penggunaan arsip untuk masyarakat umum/publik

71 PENGERTIAN Keterbukaan dalam Kearsipan dikenal istilah: 1.Access: - The availability of Record/ Archives for Consultation as a result both of legal authorisation and the existence of finding aids. - In automatic data processing the method of placing data into and retrieving it from a memory, e.g. direct access, random access, sequential access. 2.Toegankelijkheid ( existences of finding aids ) en openbaarheid ( legal authorisation ) (Dictionary of Archival Teminology ICA Hanbooks Series Vol. 7)

72 Pengertian Lain 1.Clearance An Administrative determination than an individual may have acces to restricted records or information of a specified category 2.Resticted Access A limitation on acces to records/archives or to individual documents to information of specified type, imposed by general or specific regulations detemining acces date or general exclussions from acces 3.Security Classification The restriction on acces to and use of records/archives or information therein imposed by a government in the interests of national security. The records or information concerned are referect to classified records or classified information (Dictionary of Archival Teminology ICA Hanbooks Series Vol. 7)

73 Isi Access menjelaskan: 1.Pengguna (siapapun dilayani); 2.Kepekaan Informasi ( dalam perlindungan pribadi); 3.Pembatasan ( dari instansi pencipta); 4.Standar dan Indeks (sarana temu balik); 5.Pelayanan Copy (arsip/dokumen); 6.Hak Cipta (intelektual); 7.Pengawasan terhadap khasanah arsip (holding) 8.Kondisi fisik arsip (media rekam); 9.Pengamanan arsip/dokumen (tidak menunjukkan asli arsip/dokumen); 10.Kebijakan pada pengguna ruang baca (reading room).

74 Pengecualian Keterbukaan Arsip statis harus dibuka untuk publik, karena tujuan lembaga kearsipan didirikan ketersiedian arsip statis untuk dipergunakan, tetapi dalam keadaan tertentu halangan kebebasan (untuk mendapat informasi) dapat dihilangkan karena 4 (empat) hal: 1.Arsip statis yang berisi tentang militer yang dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan bangsa masa sekarang dan yang akan datang. Tidak semua arsip militer tertutup, arsip tentang sejarah militer dapat dibuka untuk publik bila pembukaannya tidak bertentangan dengan keamanan dan keselamatan negara; 2.Arsip yang berisi kebijaksanaan Luar Negeri, kebijaksanaan yang menentukkan hubungan dari pemerintah dengan pemerintah lain yang bersifat peka harus tetap tertutup untuk beberapa sebelum dapat dibuka kepada publik  declassified 3. Arsip tentang rahasia bisnis/ finansial perusahaan; 4.Arsip yang berisi informasi pribadi (privacy): − marital status − finger print − medical history − personal information bank (TR Schellenberg, Modern Archives, Principles And Techniques)

75 ASAS : 1.Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3.Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4.Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. (pasal 2 UU KIP)

76 TUJUAN: a.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (pasal 3 UU KIP)

77 TUJUAN Lanjutan …..: d.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; e.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau f.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (pasal 3 UU KIP)

78 Kewajiban Badan Publik : 1.Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik 2.Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan 3.Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien 4.Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik 5.Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keaman negara (pasal 7 UU KIP)

79 Lanjutan…… 6.Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan noneletronik (pasal 7 UU KIP) 7.Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan (UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) (pasal 8 UU KIP)

80 Hak Badan Publik : Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, yang mencakup: 1. Informasi yang dapat membahayakan negara 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi 4.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan 5.Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

81 Pasal 13 1.Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik : a.Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan b.Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. 2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dibantu oleh pejabat fungsional

82 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ,00 (lima juta rupiah). Pasal 52 (Pasal 52 UU KIP)

83 Pimpinan Satuan kerja, (Eselon II /unit kerja mandiri) bertanggungjawab atas otentisitas dokumen yang tercipta PPID kegiatan Arsip Dibantu : Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer disediakan diumumkan Dg a lasan : politik, ekonomi, sosial, dan hankam tertutup Dg alasanpengambilankeputusan publik Arsip kegiatan kebijakan Organisasi program Tugas & Fungsi Informasi terbuka

84 kegiatan Arsip Dibantu oleh : Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer disediakan diumumkan Arsip kegiatan Informasi Alasan : Politik, Ekonomi, Sosial, Hankam Terbuka Pimpinan Satuan kerja, (Eselon II /unit kerja mandiri) bertanggungjawab atas pengelolaan arsip yang tercipta PPID Bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi Arsip Tertutup Unit Kearsipan

85 Alur Pertanggungjawaban Otentisitas dan Reliabilitas Dokumen dan Informasi pada Badan Publik Unit kerja pemilik kegiatan Unit kerja kearsipan Unit kerja kehumasan Kebijakan Program Kegiatan Program Kegiatan alasan pengambilankeputusanpublik Dokumen otentik PPID informasi Dokumen otentik

86 85 SAMPAI jumpa SAMPAI JUMPA…..


Download ppt "Kebijakan Kearsipan Nasional [Keterkaitan UU Kearsipan dengan Keterbukaan Informasi Publik]"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google