MATERI KULIAH HAK ASASI MANUSIA

Presentasi berjudul: "MATERI KULIAH HAK ASASI MANUSIA"— Transcript presentasi:

1 MATERI KULIAH HAK ASASI MANUSIA
MARTONO UNIV SURABAYA 30 AGUSTUS 2009

2 SUMBER RUJUKAN GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN,
KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 2002 2. UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ttg Pengadilan HAM 3. UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999 ttg HAM 4. TAP MPR NO XVII/MPR/1998 ttg HAM 5. TAP MPR NO X/MPR/1998 ttg Pokok pokok REFORMASI PEMB 6. PP NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 3 TAHUN 20027 7. MASYHUR EFFENDY, PERKEMBANGAN DIMENSI H.A.M, GHALIA INDONESIA, BOGOR, 2005 PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN H.A.M UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I TAHUN 1945 Undang Undang nomor 11 TH 2005 Hak Ekososbud Undang Undang nomor 12 tahun 2005 Hak Sipol UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

3 PENGANTAR DISKUSI : APA SESUNGGUHNYA YANG HARUSNYA KITA PAHAMI TENTANG H.A.M ? KENAPA SEDEMIKIAN PENTING MASALAH H.A.M DEWASA INI ?BAGIMANA REALITA EMPIRISNYA 3. BAGAIMANA PENANGANAN PELANGGARAN H.A.M, KHUSUSNYA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ? BAIK TEHNIS YURIDIS MAUPUN FILOSOFIS YANG MENJIWAI RUMUSAN PENGATUR AN HUKUM PENGADILAN H.A.M ? 4. KONDISI IDEAL YANG BAGAIMANAKAH PADA MASA DEPAN YANG MEMUNGKINKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,PE MAJUAN DAN PENEGAKKAN H.A.M MENJADI MAKIN BAIK ?

4 PENGANTAR SUMBER NILAI H.A.M BERALAS PADA FILSAFAT BUDAYA DAN AGAMA
2. MENGEDEPAN MENJADI PERBINCANGAN ATAU DIS KURSUS PUBLIK SECARA GLOBAL SETELAH PERANG DUNIA II 3. PARAMETER UTAMA DALAM PERGAULAN GLOBAL 4. MASIH TERPOSISI DALAM SILANG PENDAPAT ANTARA UNIVERSALISM DAN PARTICULARISM 5 BLOK BARAT (EROPA – AMERIKA) LEBIH MENGUTA MAKAN PERJUANGAN HAK SIPIL POLITIK, NEGARA KOMUNIS LEBIH MENARUH PERHATIAN PADA HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

5 HAK ASASI MANUSIA INHEREN, SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI MANUSIA
UNIVERSAL, BERLAKU BAGI SEMUA TANPA DIS KRIMINASI INALIENABLE, TIDAK DAPAT DIBAGI INTERDEPENDEN, SALING TERGANTUNG HARUS DILINDUNGI, DIHORMATI, DAN DIPER JUANGKAN TIDAK BOLEH DIRAMPAS/DIKURANGI OLEH SIAPAPUN

6 KONSEP YANG MELANDASI LAHIRNYA H.A.M
SRI SOEMANTRI HAM SBG BAWAAN KODRAT, ARTINYA PD WAKTU SESEORANG DILAHIRKAN- DIA SDH MEMPUNYAI H.A.M HAM SBG KARUNIA TUHAN YME, BERDASARKAN KONSEP INI HAM BUKAN BAWAAN KODRAT, MELAINKAN KARUNIA TUHAN YME HAM TIMBUL KRN DIATUR OLEH HUKUM DALAM HAL INI HUKUM TERTULIS, OLEH KARENA ITU KONSEP INI BERANGGAPAN BAHWA HAM ADALAH LEGAL RIGHTS

7 DI IND & PERKEMBANGANNYA
AGENDA PEMBAHASAN H.A.M DI IND & PERKEMBANGANNYA SIDANG PPKI OLEH PENDIRI NEGARA MENJELANG KEMERDEKAAN MASA BERLAKUNYA KRIS (1949) DAN UUDS ( ) TAP MPRS NO XIV/MPRS/1966 : PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC, BERTUGAS MENYIAPKAN DOKUMEN RANCANGAN PIAGAM HAM DAN HAK HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA

8 BERDASARKAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS NO 24/B/1967 HASIL KERJA PANITIA DITERIMA, NAMUN PD SIDANG MPRS TAHUN 1968 RANCANGAN TSB TDK PERNAH DIBAHAS TERBENTUKNYA KOMNAS HAM PADA 7 JUNI 1993 MELALUI KEPPRES 50/1993 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMNAS HAM 7 DESEMBER 1993 MELALUI KEPPRES 455/M/93

9 PENCANTUMAN PENGATURAN HAM PADA GBHN HASIL SUMPR 98, LEBIH KHUSUS PD PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM
PENETAPAN TAP MPR XVII/MPR/1998, TENTANG HAM, MELALUI SIDANG ISTIMEWA MPR NOVEMBER 1998 DIUNDANGKANNYA UU NO 39 TH 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DIKELUARKANNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAM DIUNDANGKANNYA UU NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM AMANDEMEN UUD 45 KE II BAB X A PS 28 TAHUN 2000 KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 2004, TENTANG RANHAM RATIFIKASI COVENANT HAK SIPIL-POLITIK, DAN HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MENJADI UNDANG UNDANG 11 DAN 12 TAHUN 2005

10 BEBERAPA CATATAN : BAHWA H.A.M DAN DEMOKRASI ADALAH DUA KONSEP SISTEM NILAI YANG BERBEDA TETAPI BERKAITAN DAN SALING MEMPERSYARATKAN POSITIVISASI H.A.M DI INDONESIA BERSEIRING DG PERUBAHAN POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGARUH TEKANAN INTERNASIONAL AKIBAT PERISTIWA2 DUGA AN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

11 PENGERTIAN H.A.M PSL 1(1) UU NOMOR 39 /1999
ADALAH SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PD HAKIKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SBG MAHLUK TUHAN YME DAN ANUGERAHNYA, YG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAHAN DAN SETIAP ORNG,DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA

12 UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 I AYAT 1 = PASAL 4 UU 39/99
HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK TDK DISIKSA HAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURA NI,HAK BERAGAMA, HAK UNTUK TIDAK DIPER BUDAK, HAK UNTK DIAKUI SBG PRIBADI DIHA DAPAN HUKUM, DAN HAK UNTUK TDK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUT ADALAH HAM YANG TDK DPT DIKURANGI DLM KEADAAN APAPUN

13 UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHT 1948 HAK UNTUK HIDUP HAK ATAS KEBEBASAN & KEAMANAN PRIBADI HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN HAK PARTISIPASI POLITIK HAK ATAS HARTA BENDA HAK ATAS PERKAWINAN & MEMBENTUK KLRG HAK UNTUK BEBAS MENGEMUKAKAN PENDA PAT DAN PIKIRAN HAK UNTUK MEMELUK AGAMA KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL DAN BERAPAT 10. HAK ATAS PEKERJAAN 11. HAK ATAS KEHIDUPAN YG LAYAK 12. HAK ATAS PENDIDIKAN 13. HAK UNTUK MENIKMATI KEBUDAYAAN

14 DEKLARASI VIENA PROGRAM AKSI 25 JUNI 1993
SEMUA H.A.M ADALAH UNIVERSAL, TIDAK DAPAT DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNGNDAN SALING TERKAIT. MASYARAKAT INTERNASIONAL SECARA UMUM HRS MEM PERLAKUKAN HAM DISELURUH DUNIA SECARA ADIL DAN SECARA SEIMBANG , DENGAN MENGGUNAKAN DASAR PENE KANAN YANG SAMA . SEMENTARA KEKHUSUSAN NASIONAL DAN REGIONAL SERTA BERBAGAI LATAR BELAKANG SEJARAH BUDAYA DAN AGAMA ADALAH SESUATU YANG PENTING DAN HARUS MENJADI PERTIMBANGAN, ADALAH TUGAS SEMUA NE GARA, APAPUN SISTEM POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYANYA, MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI SEMUA HAM DAN KEBEBASAN ASASI…………

15 POSISI HUKUM UU NO 39 TH 1999 MENURUT PENJELASAN UMUM PDA ALINEA TERAKHIR : UNDANG UNDANG TENTANG HAM INI ADALAH MERUPAKAN PAYUNG DARI SELURUH PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAM. OLEH KARENA ITU PELANGGARAN ATAS HAM DIKENAKAN SANKSI PIDANA, PERDATA, DAN ATAU ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

16 MENURUT PSL 44 TAP MPR XVII/MPR/1998 UNTUK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI
HAM SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS MAKA PELAKSANAAN HAM, DIJAMIN, DIATUR DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

17 KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
PASAL 69 UU NO 39/1999 SETIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI HAM ORANG LAIN, MORAL ,ETIKA, DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN BERMASYRAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA (2) SETIAP HAM SESEORANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN DASAR DAN TANGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMA TI HAM ORANG LAIN SECARA TIMBAL BALIK, SERTA MENJADI TUGAS PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI MELINDUNGI, MENEGAKKAN DAN MEMAJUKANNYA

18 PASAL 70 UU N0 39/1999 DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA
SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBA TASAN, YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG2 DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENG HORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESU AI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS

19 PASAL 28 J UNDANG UNDANG DASAR 1945
(1) SEIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI H.A.M ORANG LAIN DLM TERTIB KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA (2) DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA, SE TIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DI TETAPKAN DENGAN UNDANG2 DGN MAKSUD SEMATA MATA UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UTK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL, SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL,NILAI2 AGAMA, KEAMA NAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARA KAT DEMOKRATIS

20 MASALAH KOMNAS HAM MURNI BERANGGOTAKAN TOKOH2 MASYARAKAT
DIATUR DALAM PASAL 75 S/D 99 UU NO 39/1999 (KECUALI SEKJEN DIJABAT OLEH PEGAWAI NEGERI) DIPILIH OLEH DPR DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAM MELAK SANAKAN FUNGSI : PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYU LUHAN, PEMANTAUAN,DAN MEDIASI TTG HAM

21 PARTIIPASI MASYARAKAT
PASAL 100 SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORPOL, ORMAS ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BERHAK BER PARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKKAN, DAN PEMAJUAN HAM PASAL 101 ……….BERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TER JADINYA PELANGGARAN HAM KPD KOMNAS HAM ATAU LEMBAGA LAIN YANG BERWENANG DLM RANGKA PER LINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

22 PASAL 103 SETIAP ORANG,KELOMPOK, ORPOL, ORMAS
PERGURUANTINGGI, LEMBAGA STUDI ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BAIK SECARA SENDIRI2 MAUPUN BEKERJA SAMA DENGAN KOMNAS HAM, DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASI MENGENAI HAM

23 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PASAL 71 UNDANG UNDANG NO 39/1999 PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGUNG JAWAB MENGHORMATI,MENEGAKKAN DAN MEMAJUKAN HAM, YG DIATUR DLM UNDANG2 INI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN,DAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAM YG DITERIMA OLEH NEGARA R.I PASAL 72 UNDANG UNDANG NO 39/1999 KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SBGMANA DIMAKSUD DLM PSL 71, MELIPUTI LANG KAH IMPLEMENTASI YG EFEKTIF DLM BIDANG HU KUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTA HANAN KEAMANAN NEGARA DAN BIDANG LAIN

24 KETETAPAN MPR XVII/MPR/1998 PASAL 1 LAMPIRAN I
MENUGASKAN KEPADA LEMBAGA2 TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI, MENEGAKKAN DAN MENYEBARLUAS KAN PEMAHAMAN MENGENAI HAM KPD SELURUH MASYARAKAT PASAL 43 LAMPIRAN II PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAM TERUTAMA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

25 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PASAL 28 I AYAT 4 UUD 1945 PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA TERUTAMA PEMERINTAH

26 Sama hal nya , bhw tidak ada hak hak asasi manusia,
tanpa pemulihan untuk setiap pelanggarannya. Pende katan itulah yang menjadi dasar untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanu siaan . Hal demikian diatur secara panjang lebar dan jelas dalam piagam Nuremberg Pasal 6(c). Dengan dasar itu sejumlah pemimpin Nazi mendapat hukuman pada 30 september 1946 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (terbunuhnya 8 juta jiwa, etnis yahudi bgs gypsi serta kaum homoseksual dan berbagai tahanan politik) …….pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengasingan dan tindakan lain, sebelum perang maupun selama perang, atau kekerasan2 dan penyiksaan2 atas dasar politik, rasial atau alasan2 keagamaan menjadi yurisdiksi pengadilan, entah bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dari negara dimana kejahatan itu dilakukan pemimpin2, organisator2……

27 ………..organisator2, penghasut2 dan antek2 yang terlibat
ketika menyusun dan melaksanakan rencana bersama atau berkonspirasi untuk melaksanakan kejahatanyang bersangkutan , bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang ada dalam rencana tersebut. (Geoffrey Robertson, hal 251 ) Catatan ; Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan h.a.m dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan

28 SECARA GARIS BESAR PEMBENTUKAN I.C.C ADALAH
AKUMULASI DARI RANGKAIAN PRESTASI MULAI DARI, PENGADILAN INTERNASIONAL DI NUREMBERG (CHARTER OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL OF NUREMBERG, MELALUI LONDON AGREEMENT PADA 8 AGUS TUS 1945, YANG DITANDA TANGANI OLEH, UNI SOVIET, INGGRIS, A.S, DAN PERANCIS ) , SAMPAI DENGAN DIBENTUK NYA PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL BAGI YUGOSLAVIA (ICTY) PADA 1991 DAN BAGI RWANDA (ICTR) PADA KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN P.B.B UNTUK MEMBENTUK PENGADILAN TERHADAP YUGOSLAVIA DAN RWANDA MENUNJUKAN BAHWA INTERVENSI DARI MASYARAKAT INTER NASIONAL DAPAT DILAKUKAN TERHADAP NEGARA BANGSA, APABILA TELAH TERJADI PELANGGARAN H.A.M YANG MERUPA KAN KEJAHATAN SERIUS DAN SECARA UNIVERSAL DIKATEGO RIKAN SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

29 STATUTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ( STATUTE OF
THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ), YANG DIDEKLARASI KAN DI ROMA PADA 17 JULI 1998 ,PADA PASAL 5 NYA MENEGAS KAN BAHWA, YURISDIKSI MAHKAMAH TERBATAS PADA KEJAHA TAN PALING SERIUS YANG MENYANGKUT KOMUNITAS INTERNA SIONAL SECARA KESELURUHAN, YANG TERDIRI DARI : KEJAHATAN GENOSIDA (THE CRIME OF GENOCIDE) KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY ) KEJAHATAN PERANG ( WAR CRIMES ) KEJAHATAN AGRESI (CRIME OF AGRESSION)

30 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
PENGERTIAN PELANGGARAN H.A.M PASAL 1 . 6 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 SETIAP PERBUATAN SESEORANG – KELOMPOK ORANG TERMASUK APARAT NEGARA DISENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI DAN ATAU MENCABUT H.A.M SESEORANG/KELOMPOK ORANG YANG DI JAMIN U.U INI TIDAK MENDAPATKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL DAN BENAR, BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YANG BERLAKU

31 PENGERTIAN PELANGGARAN H.AM DALAM PENJELASAN UMUM ALINEA KE 5
UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 PERILAKU TIDAK ADIL DAN DISKRIMINATIF TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M, BAIK YANG BERSI FAT VERTIKAL (DILAKUKAN OLEH APARAT NEGARA THD WARGA NEGARA ATAU SEBALIKNYA) MAUPUN HORIZONTAL (ANTAR WARGA NEGARA SENDIRI) DAN TIDAK SEDIKIT YANG MASUK DALAM KATEGORI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ( GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHT)

32 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
PASAL 89 (3) HURUF H UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI KOMNAS HAM DALAM PEMANTAUAN SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 76 KOMNAS HAM BERTUGAS DAN BERWENANG: PEMBERIAN PENDAPAT BERDASARKAN PERSETUJUAN KETUA PENGADILAN TERHADAP PERKARA TERTENTU YANG SEDANG DALAM PROSES PERADILAN , BILAMANA PERKARA TERSEBUT TERDAPAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASALAH PUBLIK DAN ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN YANG KEMUDIAN PENDAPAT KOMNAS HAM TERSEBUT WAJIB DIBERITAHUKAN OLEH HAKIM KEPADA PARA PIHAK

33 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
PENJELASAN PASAL 89(3) HURUF H “ YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN HAM DALAM MASALAH PUBLIK ANTARA LAIN MENGENAI PERTANAHAN, KETENAGA KERJAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP “ PENJELASAN PASAL 104 (1) HAM YANG BERAT ADALAH PEMBUNUHAN MASSAL(GENOCIDE), PEMBUNUHAN SE WENANG2 ATAU DILUAR PUTUSAN PENGA DILAN(ARBITRARY/EXTRA JUDICIAL KILL ING), PENYIKSAAN, PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA, PERBUDAKAN,ATAU DISKRI MINASIYANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS (SYSTEMATIC DISCRIMINATION)

34 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 DILIHAT DARI SIFATNYA BERSIFAT VERTIKAL BERSIFAT HORIZONTAL DI LIHAT KATEGORISASINYA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT PELANGGARAN H.A.M PADA MASALAH PUBLIK CATATAN : PERLU ADA KEJELASAN PENGATURAN TENTANG JENIS – MACAM PELANGGARAN H.A.M DALAM PENGATURAN PASAL/BATANG TUBUH UNDANG UANDANG 39 TH 1999

35 BAB IX – PASAL 104 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 (1) UNTUK MENGADILI PELANGGARAN HAM YANG BERAT DIBENTUK PENGADILAN HAM DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) DIBENTUK DENGAN UNDANG DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 4(EMPAT) TAHUN SEBELUM TERBENTUK PENGADILAN HAM SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM AYAT(2), MAKA KASUS-KASUS PELANG GARAN HAM SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) DIADILI OLEH PENGADILAN YANG BERWENANG

36 PENJELASAN PASAL104 AYAT (3)
YANG DIMAKSUD DENGAN ”PENGADILAN YANG BERWENANG” MELIPUTI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

37 BEBERAPA HAL MENDASAR YANG BERHUBUNGAN DG DIBENTUK
NYA PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADILAN H.A.M , SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS .PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TTG PENGADILAN H.A.M …………bahwa berdasarkan kondisi yang sangat mendesak dikaitkan dengan tanggung jawab untuk ikut serta meme lihara perdamaian dunia , maka untuk pelanggaran H.A.M yang berat , perlu segera diselesaikan oleh pengadilan H.A.M 2. SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS UNDANG- UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 …………bahwa ….Perppu nomor 1 tahun1999 tentang Penga dilan H.A.M yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak di setujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, ………

38 SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM ALINEA KE 5 PENJELASAN
UMUM UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN : ……………BERTITIK TOLAK DARI PERKEMBANGAN HUKUM BAIK DITINJAU DARI KEPENTINGAN NASIONAL MAUPUN DARI KEPENTINGAN INTERNASIONAL, MAKA UNTUK ME NYELESAIKAN MASALAH PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DAN MENGEMBALIKAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN DI INDONESIA PERLU DIBENTUK PENGADILAN H.A.M YANG MERUPAKAN PENGADILAN KHUSUS BAGI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT.

39 POSITIVISASI PENGATURAN HUKUM TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DIDASARKAN KEBUTUHAN NYATA UNTUK MENYELESAIKAN BEBAGAI PERSITIWA YANG DIDUGA MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TELAH TERJADI SELAMA BER LANSUNGNYA PEMERINTAHAN REZIM LAMA MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI BAGAIAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT INTERNASIONAL PADA KENYATAAANNYA DEWASA INI TELAH DIBENTUK PENGADILAN H.A.M DI : MEDAN , JAKARTA, SURABAYA,UJUNG PANDANG

40 PENGADILAN H.A.M UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000
PASAL 4 PENGADILAN HAM BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAMYANG BERAT PASAL 5 PENGADILAN HAM BERWENANG JUGA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DILAKUKAN DILUAR BATAS TERITORIAL WILAYAH NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA PASAL 6 PENGADILAN HAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN ME MUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERUMUR DIBAWAH 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN

41 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT PASAL 7 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELIPUTI : KEJAHATAN GENOSIDA KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

42 PASAL 8 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000
KEJAHATAN GENOCIDA SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 7 HURUF A ADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DG MAKSUD UNTK MENGHANCURKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS,KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA: A. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK B. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA2 KELOMPOK C. MENCIPTAKAN KONDISI KHDPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBAT KAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SBGANNYA D. MEMAKSAKAN TINDAKAN2 YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK, ATAU E. MEMINDAHKAN SCR PAKSA ANAK2 DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN

43 PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000
KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN SBGMANA DIMASUD DLM PSL 7 HURUF b ADLH SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SBG BAGIAN DR SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG DIKE TAHUINYA BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR LANGSUNG THD PENDUDUK SIPIL, BERUPA: PEMBUNUHAN PEMUSNAHAN PERBUDAKAN PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SCR PAKSA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SECARA SEWENANG WENANG YANG MELANGGAR (ASAS ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL PENYIKSAAN PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SCR PAKSA PEMAKSAAN KEHAMILAN,PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA ATAU BENTUK2 KEKERASAN SEKSUAL LAIN YANG SETARA

44 H. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK ,
TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK , RAS, KEBANGSAAN, ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN ATAU ALASAN LAIN YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI HAL YANG DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA; ATAU J. KEJAHATAN APARTHEID

45 HUKUM ACARA PASAL 10 DALAM HAL TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG
UNDANG INI, HUKUM ACARA PERKARA PELAGGARAN HAM YANG BERAT DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PASAL 11 JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK BERWENANG MELAKUKAN PENANGKAPAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN TERHADAP SESEORANG YANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

46 JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
PASAL 12 AYAT (1) JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM BERWENANG MELAKUKAN PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN AYAT (2) HAKIM PENGADILAN HAM DENGAN PENETAPANNYA BERWE NANG MELAKUKAN PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PE MERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

47 PENYELIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT
PASAL 18 AYAT (1) PENYELIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DILAKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA AYAT (2) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN SEBGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAPAT MEMBENTUK TIM AD HOC YANG TERDIRI ATAS KOMISI NASIONALHAK ASASI MANUSIA DAN UNSUR MASYARAKAT

48 KEWENANGAN PENYELIDIKAN HANYA DILAKUKAN OLEH
PENJELASAN PASAL 18 AYAT(1) KEWENANGAN PENYELIDIKAN HANYA DILAKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA OBYEKTIVITAS HASIL PENYELIDIKAN KARENA LEMBAGA KOMNAS HAM ADALAH LEMBAGA YANG BERSIFAT INDEPENDEN AYAT (2) YANG DIMAKSUD DENGAN “UNSUR MASYARAKAT” ADALAH TOKOH DAN ANGGOTA MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, BEDEDIKASI, BERINTEGRITAS TINGGI DAN MENGHAYATI DIBIDANG H.A.M

49 PASAL 19 AYAT (1) DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN SEBAGIMANA DIMAK
SUD DALAM PASAL 18, PENYELIDIK BERWENANG : MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERISTIWA YANG TIMBUL DALAM MASYARAKAT , YANG BERDASARKAN SIFAT ATAU LINGKUPNYA PATUT DIDUGA TERDAPAT PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT; b. MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG TENTANG TERJADINYA PELANG GARAN H.A.M YANG BERAT, SERTA MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI

50 c. MEMANGGIL PIHAK PENGADU , KORBAN ATAU PIHAK YANG
DIADUKAN UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KETERANGAN NYA; d. MEMANGGIL SAKSI UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KE SAKSIANNYA; e. MENINJAU DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN DITEMPAT KEJADIAN DAN TEMPAT LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU MEMANGGIL PIHAK TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN KETE RANGAN SECARA TERTULIS ATAU MEYERAHKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN ASLINYA;

51 ATAS PERINTAH PENYIDIK DAPAT MELAKUKAN
TINDAKAN BERUPA ; 1) PEMERIKSAAN SURAT 2) PENGGELEDAHAN ATAU PENYITAAN 3) PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP RUMAH ,PEKA RANGAN ,BANGUNAN, DAN TEMPAT-TEMPAT LAINNYA YANG DIDUDUKI ATAU DIMILIKI PIHAK TERTENTU 4) MENDATANGKAN AHLI DALAM HUBUNGAN DENGAN PENYELEDIKAN

52 PENJELASAN PASAL 19 PELAKSANAAN “PENYELIDIKAN” DALAM KETENTUAN INI
DIMAKSUDKAN SEBAGAI RANGKAIAN TINDAKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM LINGKUP PROJUSTISIA

53 DALAM HAL KOMNAS HAM BERPENDAPAT BAHWA
PASAL 20 AYAT 1 DALAM HAL KOMNAS HAM BERPENDAPAT BAHWA TERDAPAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP TELAH TERJADI PERISTIWA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, MAKA HASIL PENYELIDIKAN DISAMPAIKAN KEPADA PENYIDIK;

54 PENJELASAN PASAL 20 AYAT (1)
- DALAM KETENTUAN INI YANG DIMAKSUD DENGAN “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” ADALAH BUKTI PERMULAAN UNTUK MENDUGA ADANYA TINDAK PIDANA BHW SESEORANG YANG KARENA PERBUATANNYA ATAU KEADAANNYA , BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN PATUT DIDUGA SEBGAI PELAKU PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT - DLM PENYELIDIKAN TETAP DIHORMATI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SHG HSL PENYELIDIKAN BERSIFAT TER TUTUP (TDK DISEBARLUASKAN) SEPANJANG MENANGKUT NAMA-NAMA YANG DIDUGA MELANGGAR H.A.M YANG BERAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 92 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TTG H.A.M

55 BEBERAPA CATATAN SECARA KELEMBAGAAN PENGATURAN HUKUM TENTANG KEBERADAAN KOMNAS HAM SEBAGAI INSTITUSI PENYE LIDIK PERLU MAKIN DIBERDAYAKAN, TERUTAMA MENYANG KUT KEWENANGAN, SEBAGAIMAA DI ATUR DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 SANGAT MASUK AKAL MUNCULNYA DISKURSUS PUBLIK TENTANG KEHENDAK REPOSISI PERAN KOMNAS SEBAGAI PENYELIDIK AD HOC, DAN PERAN POLISI SEBAGAI PENYELIDIK PELANGGARAN HAM YANG BERAT

56 AD HOC YANG TERDIRI ATAS UNSUR PEMERINTAH DAN
PENYIDIKAN PASAL 21 AYAT (1) PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DILAKUKAN OLAH JAKSA AGUNG AYAT (2) PENYIDIKAN SGBMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) TDK TERMASUK KEWENANGAN MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN AYAT (3) DLM MELAKSANAKAN TUGAS SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) , JAKSA AGUNG DAPAT MENGANGKAT PENYIDIK AD HOC YANG TERDIRI ATAS UNSUR PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKAT

57 PENJELASAN PASAL 21 AYAT (3)
DALAM KETENTUAN INI YANG DIMAKSUD “ UNSUR MASYARAKAT” ADALAH TERDIRI DARI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARKATAN , LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ATAU LEMBAGA KEMASYA RAKATAN YANG LAIN SEPERTI PERGURUAN TINGGI KATA DAPAT DALAM KETENTUAN INI DIMAKSUDKAN AGAR JAKSA AGUNG DALAM MENGANGKAT PENYIDIK AD HOC DILAKUKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

58 PENUNTUTAN PASAL 23 AYAT (1) PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG
BERAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG AYAT (2) DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), JAKSA AGUNG DAPAT MENGANGKAT PENUNTUT UMUM AD HOC YANG TERDIRI ATAS UNSUR PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKAT

59 PENJELASAN PASAL 23 AYAT (2)
PENUNTUT UMUM AD HOC DARI UNSUR MASYARAKAT DIUTAMAKAN DIAMBIL DARI MANTAN PEUNTUT UMUM DI PERADILAN UMUM ATAU ODITUR DIPERADILAN MILITER

60 PASAL 25 KOMNAS H.A.M SEWAKTU WAKTU DAPAT MINTA KETERANGAN SECARA TERTULIS KEPADA JAKSA AGUNG MENGENAI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT CUKUP BERALASAN – PATUT MENPEROLEH PER HATIAN KEHENDAK BANYAK PIHAK UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENYIDIK DAN PENUNTUT AD HOC AGAR SEJALAN DENGAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI

61 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
PASAL 27 AYAT (1) PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M SBGMANA DIMAK SUD DALAM PASAL 4 AYAT (2) PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN H.A.M YANG BERJUMLAH 5(LIMA) ORANG, TERDIRI DARI 2(DUA) ORANG HAKIM PADA PENGADIL AN H.A.M YANG BERSANGKUTAN DAN 3(TIGA) ORANG HAKIM AD HOC

62 MAJELIS HAKIM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
AYAT (3) MAJELIS HAKIM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (2) DIKETUAI OLEH HAKIM DARI PENGADILAN YANG BERSANGKUTAN

63 PENJELASAN PASAL 28 AYAT (1)
HAKIM AD HOC ADALAH HAKIM YANG DIANGKAT DARI LUAR HAKIM KARIER YANG MEMENUHI PERSYARATAN PROFESIONAL, BERDEDIKASI DAN BERINTEGRITAS TINGGI , MENGHAYATI CITA-CITA NEGARA HUKUM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN YANG BERINTIKAN KEADILAN, MEMAHAMI DAN MENGHORMATI H.A.M DAN KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

64 PASAL 32 AYAT (1) DALAM HAL PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT
DIMOHONKAN BANDING KE PENGADILAN TINGGI, MAKA PERKARA TERSEBUT DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM WAKTU PALING LAMA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI TERHITUNG SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TINGGI AYAT (2) PEMERIKSAAN PERKARA SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM BERJUMLAH 5(LIMA) ORANG YANG TERDIRI ATAS 2(DUA) ORANG HAKIM PENGADIL AN TINGGI YANG BERSANGKUTAN DAN 3 (TIGA) ORANG HAKIM AD HOC

65 PASAL 33 AYAT (1) DALAM HAL PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT
DIMOHONKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG , PERKARA TERSEBUT DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM WAKTU PALING LAMA 90(SEMBILAN PULUH) HARI TERHITUNG SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE MAHKAMAH AGUNG AYAT (2) PEMERIKSAAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG BERJUMLAH 5(LIMA) ORANG TERDIRI ATAS 2(DUA) ORANG HAKIM AGUNG DAN 3(TIGA) ORANG HAKIM AD HOC

66 BEBERAPA CATATAN DISKUSI
LAMANYA WAKTU PENYIDIKAN: A. 90 H SEJAK TGL HASIL PENYELIDIKAN DITERIMA OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 1) B. DAPAT DIPERPANJANG 90 H OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 2) C. DAPAT DIPERPANJANG 60 H OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 3) 2. LAMANYA WAKTU PENUNTUTAN : A. WAJIB DILAKUKAN PENUNTUTAN PALING LAMBAT 70 H SEJAK TANGGAL HASIL PENYIDIKAN DITERIMA

67 PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M PALING LAMA 180 H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN H.A.M 2. DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TINGGI PALING LAMA 9O H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KEPENGADILAN TINGGI DIPERIKSAN DAN DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG PALING LAMA 90 H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE MAHKAMAH AGUNG

68 PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI PASAL 34
AYAT (1) SETIAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT BERHAK ATAS PERLINDUNGAN FISIK DAN MENTAL DARI ANCAMAN, GANGGUAN, TEROR, DAN KEKE RASAN DARI PIHAK MANAPUN AYAT (2) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) WAJIB DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT KEAMANAN SECARA CUMA-CUMA

69 AYAT (3) KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

70 PERATURAN PEMERINTAH R.I
NOMOR 2 TAHUN 2002 TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELNGGARAN HAM YANG BERAT PASAL 2 AYAT (1) SETIAP KORBAN ATAU SAKSI DALAM PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DARI APARAT KEAMANAN AYAT (2) PERLINDUNGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DAN APA RAT KEAMANAN SBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DIBE RIKAN SEJAK TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUN TUTAN, DAN ATAU PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN

71 PASAL 4 PERLINDUNGAN SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 MELIPUTI : PERLINDUNGAN ATAS KEAMANAN PRIBADI KORBAN ATAU SAKSI DAN ANCAMAN FISIK DAN MENTAL b. PERAHASIAN IDENTITAS KORBAN ATAU SAKSI c. PEMBERIAN KETERANGAN PADA SAAT PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TANPA BERTATAP MUKA DENGAN TERSANGKA

72 PASAL 5 AYAT (1) PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DILAKUKAN BERDASARKAN : INISIATIF APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT KEAMA NAN , DAN ATAU b. PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KORBAN ATAU SAKSI AYAT (2) PERMOHONAN SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HURUF b DISAMPAIKAN KEPADA a. KOMNAS HAM PADA TAHAP PENYELIDIKAN b. KEJAKSAAN, PADA TAHAP PENYIDIKANN DAN PENUNTUTAN c. PENGADILAN PADA TAHAP PEMERIKSAAN

73 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
PASAL BAB UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 PASAL BAB VI SETIAP KORBAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ATAU AHLI WARISNYA DAPAT MEMPEROLEH KOMPENSASI RESTITUSI, DAN REHABILITASI (2) KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI SBGMN DIMAK SUD DLM AYAT(1) DICANTUMKAN DLM AMAR PUTUSAN PENGA DILAN H.A.M (3) KETENTUAN MENGENAI KOMPENSASI ,RESTITUSI DAN REHABILITASI DIATUR LEBIH LANJUT DENGN PERAT PEMERINTAH.

74 PENJELASAN PASAL 35 YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPENSASI ADALAH GANTI KERUGIAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA , KARENA PELAKU TIDAK MAMPU MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN SEPENUHNYA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG DIMAKSUD DENGAN RESTITUSI ADALAH GANTI KERUGIAN YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN ATAU KE LUARGANYA OLEH PELAKU ATAU PIHAK KETIGA . RESTITUSI DPT BERUPA : PENGEMBALIAN HARTA MILIK, PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN UNTUK KEHILANGAN ATAU PENDERITAAN, ATAU PENGGANTIAN BIAYA UNTUK TINDAKAN TERTENTU YANG DIMAKSUD DENGAN REHABILITASI ADALAH PEMULI HAN PADA KEDUDUKAN SEMULA , MISALNYA KEHORMAT TAN ,NAMA BAIK, JABATAN ATAU HAK-HAK LAIN

75 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002 KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT PASAL 1 ANGKA 3 KORBAN ADALAH ORANG PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK ORANG YANG MENGALAMI PENDERITAAN, BAIK FISIK, MENTAL MAUPUN EMOSIONAL, KERUGIAN EKONOMI, ATAU MENGALAMI PENGABAIAN, PENGURANGAN ATAU PERAMPASAN HAK HAK DASARNYA, SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, TERMASUK KORBAN ADALAH AHLI WARISNYA PASAL 1 ANGKA 7 INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT ADALAH INSTANSI PEMERINTAH TERMASUK DEPERTEMEN KEUANGAN YANG SECARA DISEBUT DALAM AMAR PUTUSAN

76 PASAL 3 AYAT (1) INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BERTUGAS MELAKSANAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN REHABILITASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN H.A.M YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP AYAT (2) DALAM HAL KOMPENSASI DAN ATAU REHABILITASI MENYANG KUT PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARA PELAKSANAAN DILAKUKAN OLEH DEPARTEMAN KEUANGAN PASAL 4 PEMBERIAN RESTITUSI DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERINTAH YANG TERCANTUM DALAM AMAR PUTUSAN PENGADILAN H.A.M

77 PASAL 6 AYAT (1) PENGADILAN H.A.M MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN H.A.M, PENGADILAN TINGGI ATAU MAHKAMAH AGUNG, YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA KEJAKSAAN AGUNG AYAT (2) JAKSA AGUNG MELAKSANAKAN PUTUSAN SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM AYAT (1) DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN ATAU REHABILITASI DAN KEPADA PELAKU ATAU PIHAK KETIGA UNTUKMELAKSANAKAN RESTITUSI

78 PENGADILAN H.A.M AD HOC PASAL 43 AYAT (1)
PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TERJADI SEBELUM DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI, DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M AD HOC AYAT (2) PENGADILAN H.A.M AD HOC SEBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DIBENTUK ATAS USUL DPR RI BERDASARKAN PERIS TIWA TERTENTU DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN AYAT (3) PENGADILAN H.A.M AD HOC SBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) BERADA DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM

79 PENJELASAN PASAL 43 AYAT (2) DALAM HAL DPR RI MENGUSULKAN DIBENTUKNYA PENGA DILAN H.A.M AD HOC , DPR RI MENDASARKAN PADA DUGAAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, YANG DIBATASI LOCUS DAN TEMPUS DELICTI TERTENTU YANG TERJADI SEBELUM DIUNDANG KANNYA UNDANGUNDANG INI CATATAN : BAGAIMANA POSISI HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOC KOMNAS HAM PADA KASUS DUGAAN PELANGGARAM H.A.M YANG BERAT PADA MASA LALU, ATAU PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PENGADILAN H.A.M AD HOC ?

80 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
PASAL 47 (1) PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG INI TDK MENUTUP KEMUNG KINAN PENYELESAIANNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (2) KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT 1 DIBENTUK DENGAN UNDANG UNDANG

81 PASAL 42 AYAT (1) KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG YANG SECARA EFEKTIF
BERTINDAK SBG KOMANDAN MILITER DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERADA DI DALAM YURISDIKSI PENGADILAN H.A.M , YANG DILAKUKAN PASUKAN YANG BERADA DIBAWAH KOMANDO DAN PENGENDA LIANNYA YANG EFEKTIF, ATAU DIBAWAH KEKUASAAN DAN PE NGENDALIANNYA YANG EFEKTIF DAN TINDAK PIDANA TERSE BUT MERUPAKAN AKIBAT DARI TIDAK DILAKUKAN PENGENDA LIAN PASUKAN SECARA PATUT, YAITU :

82 KOMANDAN ATAU SESEORANG TERSEBUT MENGETAHUI
ATAU ATAS DASAR KEADAAN SAAT ITU SEHARUSNYA MENGETAHUI BAHWA PASUKAN TERSEBUT SEDANG ME LAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, DAN b. KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG TERSEBUT TDK MELAKUKAN TINDAKAN YANG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEKUASAANNYA UNTUK MENCE GAH ATAU MENGHENTIKAN PERBUATAN TERSEBUT ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA KEPADA PEJABAT YANG BER WENANG UNTUK DILAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIK AN DAN PENUNTUTAN

83 AYAT (2) SEORANG ATASAN , BAIK POLISI MAUPUN SIPIL LAINNYA ATASAN TERSEBUT MENGETAHUI ATAU SECARA SADAR MENGABAIKAN INFORMASI YANG SECARA JELAS MENUN JUKAN BAHWA BAWAHAN SEDANG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, DAN ATASAN TERSEBUT TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN YANG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEWE NANGANNYA UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN PERBUATAN TERSEBUT ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK DILAKUKAN PENYELIDIKAN , PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

84 TAP MPR NO X / MPR / 1998 TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN
MENGATASI KRISIS EKONOMI DLM WAKTU SESINGKAT SINGKATNYA, TERUTAMA UNTUK MENGHASILKAN STABILITAS MONETER YANG TANGGAP TERHADAP PENGARUH GLOBAL DAN PEMULIHAN AKTIVI TAS USAHA NASIONAL MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SELURUH SENDI KEHI DUPAN B ERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA MELALUI PERLUASAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT SE CARA TERTIB UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS NASIONAL MENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN NILAI2 KEBENARAN DAN KE ADILAN, HAK ASASI MANUSIA, MENUJU TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM DAN PERBAIKAN SIKAP MENTAL MELETAKKAN DASAR2 KERNGKA DAN AGENDA REFORMASI PEMBA NGUNAN AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DALAM USAHA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

85 c. HUKUM ……………SELAMA TIGA PULUH DUA TAHUN PEMERINTAHAN ORDE
BARU , PEMBANGUNAN HUKUM KHUSUSNYA YANG MENYANGKUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ORGANIK TENTANG PEMBA TASAN KEKUASAAN PRESIDEN BELUM MEMADAI. …………….TELAH TERJADI PENYALAH GUNAAN WEWENANG, PELE CEHAN HUKUM, PENGABAIAN RASA KEADILAN, KURANGNYA PER LINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT’ …………….PENEGAKAN HUKUM YANG BELUM MEMBERI RASA KEADI LAN DAN KEPASTIAN HUKUM PADA KASUS-KASUS YANG MENGHA DAPKAN PEMERINTAH ATAU PIHAK YANG KUAT DENGAN RAKYAT, SEHINGGA MENEMPATKAN RAKYAT PADA POSISI YANG LEMAH ……………DST

86 c. HUKUM PENANGGULANGAN KRISIS DIBIDANG HUKUM BERTUJUAN UNTUK
TEGAK DAN TERLAKSANANYA HUKUM DENGAN SASARAN TER WUJUD KETERTIBAN, KETENANGAN, DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT AGENDA YANG HARUS DIJALANKAN ADALAH : PEMISAHAN SECARA TEGAS FUNGSI DAN WEWENANG APARATUR PE NEGAK HUKUM AGAR DAPAT DICAPAI PROPORSIONALITAS, PROFE SIONALITAS DAN INTEGRITAS YANG UTUH MENINGKATKAN DUKUNGAN PERANGKAT, SARANA DAN PRASARANA HUKUM YANG LEBIH MENJAMIN KELANCARAN DAN KELANGSUNGAN BERPERANNYA HUKUM SEBAGAI PENGATUR KEHIDUPAN NASIONAL MEMANTAPKAN PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP H.A.M MELALUI PENEGAK HUKUM DAN PENINGKATAN KESADARAN BAGI SELURUH MASYARAKAT d. MEMBENTUK UNDANG UNDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGA RA SEBAGAI PENGGANTI U.U NO 11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERAN TASAN TINDAK PIDANA SUBERSIV YANG AKAN DICABUT

87 PELAKSANAAN REFORMASI DIBIDANG HUKUM DILAKSANAKAN
ADA LAH UNTUK MENDUKUNG PENANGGULANGAN KRISIS DIBIDANGHUKUM. AGENDA YANG HARUS DIJALANKAN ADALAH : a. PEMISAHAN YANG TEGAS ANTARA FUNGSI2 YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF B. MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL MELALUI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL SECRA TERPADU c. MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMA SYARAKAT , BERBANGSA, DAN BERNEGARA d. TERBENTUKNYA SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA MASYARAKAT TERMASUK PARA PENYELENGGARA NEGARA YANG MENGHOR MATI DAN MENJUNJUNG TINGGI HUKUM YANG BERLAKU

88 TIPOLOGI REFORMASI BESAR
MICHEL OKSENBERG & BRUCE DICKSON REFORMASI PENDEMOKRASI REFORMASI PEMBINAAN NEGARA ( STATE BUILDING ) REFORMASI EKONOMI BIROKRATIK REFORMASI MULTIFASET

89 REFORMASI PENDEMOKRASI
KESULITAN2 EKONOMI MEMICU HILANGNYA DUKUNGAN PUBLIK PADA REZIM PENGUASA KETIDAK PUASAN MAKIN MENINGKAT THD KEBIJAKAN REZIM SOLUSINYA ADALAH MEMPERLUAS PARTISIPASI POLITIK,ME LALUI PENCIPTAAN ATAU PEMBERDAYAAN PARLEMEN,PER LUASAN KELOMPOK PEMILIK, PENGEMBANGAN PARTAI2 POLITIK TANTANGAN YG MUNCUL MENDISIPLIN LEMBAGA2 KONTROL OTORITER MENGEMBANGKAN INSTITUSI PUBLIK, UNTUK MENAMPUNG LEDAKAN PARTISIPASI PUBLIK MENJAGA KESATUAN NEGARA YG DALAM TRANSISI MENGEMBANGKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI YANG BER SAHABAT

90 REFORMASI PEMBINAAN NEGARA
( STATE BUILDING ) KRISIS MENYANGKUT KELEMAHAN NEGARA YANG TELAH TERUNGKAP BAIK MELALUI KESADARAN ADANYA ANCAMAN MILITER LUAR ATAUPUN KETERBELAKANGAN EKONOMI, SEPERTI KEKACAUAN2 YANG DISEBABKAN INDUSITRI ALISASI DAN URBANISASI , SEPERTI PENGANGGURAN, KON DISI KERJA YANG MENEKAN, PENDIDIKAN, DAN EXPLOITA SI KONSUMEN PARA REFORMIS BERUPAYA MENINGKATKAN KEKUATAN NEGARA TIDAK UNTUK MENCIPTAKAN DAN MENGATUR PASAR TAPI LEBIH UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS INTERVENSI NEGARA

91 REFORMASI EKONOMI BIROKRATIK
PADA DEKADE 1970 DAN 1980 PADA BANYAK NEGARA, BIROKRASI MENDOMINASI PENGUASAAN SEKTOR EKONOMI, SESUNGGUHNYA AWALNYA SEBAGAI RES PON DARI DOMINASI KAPITALISM , SEHINGGA NEGARA MELAKUKAN KONTROL TERHADAP KEKUATAN PASAR SEHINGGA TUNTUTAN YANG KEMUDIAN MUNCUL ADALAH DEREGULASI, PRIVATISASI, PENGAMBILAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN NEGARA, REVITALISASI PASAR, INI SEBA GAIAN JUGA DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN KUAT INSTITUSI-INSTITUSI INTERNASIONAL, SEPERTI BANK DUNIA, IMF, GATT

92 REFORMASI MULTI FASET REFORMASI INI SESUNGGUHNYA ADALAH RESPON
TERHADAP KRISIS EKONOMI DAN KRISIS POLITIK SECARA BERSAMAAN, PENGALAMAN NEGARA NEGARA, DIBAWAH PIMPI NAN SEPERTI, MEIJI, ATATURK, CARDENAS, BERHASIL KARENA PARA PIMPINANNYA MENERUSKAN OBOR SUKSESI KEPADA PENERUSNYA YANG BERKOMITMEN MENERUSKAN REFORMASI PADA REFORMASI INI TUNTUTAN AKAN REFORMASI DEMOKRATISASI LEBIH KERAS, DAN KESEMPATAN – KE BUTUHAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN EKONOMI KE DALAM EKONOMI INTERNASIONAL MELALUI REFORMASI PASAR JUGA LEBIH KUAT

93 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK HAK
EKONOMI DAN SOSIAL , BUDAYA,PADA DASARNYA MENGUKUHKAN DAN MENJABARKAN POKOK-POKOK H.A.M DIBIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DARI DUHAM DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGIKAT SECARA HUKUM DUHAM DITERIMA DAN DIUMUMKAN OLEH MAJELIS UMUM PBB PADA TGL 10 DESEMBER 1948, MELALUI RESOLUSI 217 A ( III ) DUHAM TERDIRI DARI 30 PASAL, YANG BISA DIKATEGORIKAN : HAK SIPIL DAN POLITIK DI ATUR DALAM PASAL 1 S.D 21 HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAY A DALAM PSL 22 S.D 28

94 PEMBUKAAN KOVENAN HAK HAK EKONOMI SOSIAL , BUDAYA
MENGINGATKAN NEGARA-NEGARA AKAN KEWAJIBAN NYA MENURUT PIAGAM PBB UNTUK MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI H.A.M MENGINGATKAN INDIVIDU AKAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK BEKERJA KERAS BAGI PEMAJUAN DAN PENAATAN H.A.M YANG DIATUR DALAM KOVENAN INI DLM KAITANNYA DENGAN INDIVIDU LAIN DAN MASYARAKATNYA MENGAKUI AKAN CITA-CITA UMAT MANUSIA UNTUK KEBE BASAN SIPIL DAN POLITIK DAN KEBEBASAN DARI RASA TAKUT DAN KEKURANGAN HANYA DAPAT TERCAPAI APABILA TELAH TERCIPTA KONDISI BAGI SETIAP ORANG UNTUK DAPAT MENIKMATI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDA YA SERTA HAK-HAK SIPIL DAN POLITIKNYA (PADA DASARNYA HAL YANG SAMA ADA PD KOVENAN SIPOL)

95 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC , SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS PASAL 1 MENGESAHKAN INTERNATIONAL COVENANT, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DENGAN DECLARATION (PER NYATAAN) (2)SALINAN NASKAH ASLI INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC AND CULTURAL RIGHTS DAN DECLARATION TERHADAP PASAL 1 DALAM BAHASA INGGRIS DAN TERJEMAHANNYA DALAM BAHASA INDONESIA SEBAGAIMANA TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI UNDANG UNDANG INI

96