Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Keasdepan Urusan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Universitas.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Keasdepan Urusan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Universitas."— Transcript presentasi:

1 Keasdepan Urusan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran - Bali 22 September 2010

2 Dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang produktif dan layak namun belum bankable (belum memenuhi persyaratan kredit/pembiayaan Bank) untuk dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank. Untuk menjembatani kebutuhan UMKMK dalam mengakses perbankan, Pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. Latar Belakang KUR 2

3 Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 51,3 juta unit usaha Usaha Mikro dan Kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta pekerja Kontribusi Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB sebesar 55,6% terhadap PDB tahun 2007 UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada masa krisis, yang terbukti dari peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% tahun 2009 Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/ pembiayaan dari Perbankan Terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan. Peran UMKM-K 3

4 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp ,- yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Sumber Dana Penyaluran KUR adalah 100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat ( tabungan, giro, dan deposito). Pengertian & Sumber Dana KUR 4

5 Maksud dan Tujuan KUR KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Pelaksana. KUR bertujuan untuk : i) tercapainya percepatan pengembangan sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta industri) dan ii) pemberdayaan UMKMK, dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 5

6 SKEMA KUR BANK PELAKSANA Perusahaan Penjamin Pemerintah Nota Kesepahaman Bersama Imbal Jasa Penjaminan UMKMK USAHA PRODUKTIF & LAYAK Perjanjian Kerjasama (Penjaminan KUR) Pengembalian Kredit Kredit 6

7 Bank Pelaksana 1.Bank BRI 2.Bank Mandiri 3.Bank B N I 4.Bank BT N 5.Bank Bukopin 6.Bank Syariah Mandiri 7.Bank DKI 8.Bank Nagari 9.Bank Jabar Banten 10.Bank Jateng 11.BPD DIY 12.Bank Jatim 13.Bank NTB 14.Bank Kalbar 15.BPD Kalsel 16.Bank Kalteng 17.Bank Sulut 18.Bank Maluku 19.Bank Papua Pihak-Pihak Terkait KUR Pemerintah 1.Kemenko Perekonomian 2.Kementerian Keuangan 3.Kementerian Pertanian 4.Kementerian Kehutanan 5.Kementerian Kelautan & Perikanan 6.Kementerian Perindustrian 7.Kementerian Koperasi & UKM 8.Kementerian Perdagangan 9.Kementerian BUMN Perusahaan Penjaminan 1.PT. Askrindo 2. Perum Jamkrindo Pengawasan 1.Bank Indonesia (SID) 2.B P K P 7

8 Plafon KUR Mikro: s/d Rp. 20 juta KUR Ritel: Rp.20 juta s/d Rp.500 juta KUR melalui Lembaga Linkage Pola Executing: maksimal Rp.2 miliar Penggunaan Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi Jangka Waktu Kredit Modal Kerja maksimal 3 tahun Kredit Investasi maksimal 5 tahun DAPAT diperpanjang Suku Bunga KUR Mikro: maks. 22% Eff p.a KUR Ritel: maks. 14% Eff p.a Provisi & Adm Sesuai ketentuan Bank yang berlaku Imbal Jasa Penjaminan Dibayar oleh Pemerintah. Agunan Utama : Usaha yang dibiayai Tambahan : Sesuai ketentuan Bank 8 Struktur KUR

9 80%(delapan puluh persen) untuk: Sektor Pertanian; Tanaman pangan dan perkebunan dengan kode LBU mulai s/d ; Hortikultura sayuran dan bunga-bungaan dengan kode mulai s/d ; Buah-buahan dan perkebunan tanaman rempah dengan kode mulai s/d ; dan Peternakan dengan kode mulai s/d Kelautan dan Perikanan: Seluruh usaha mikro dan kecil kecuali sektor perdagangannya; Kehutanan: Seluruh usaha mikro dan kecil kecuali sektor perdagangannya; Industri Kecil: Industri yang termasuk ke dalam usaha mikro dan kecil sesuai dengan kriteria Undang- Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya. 99 Cakupan Penjaminan

10 Dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana KUR. Tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur. Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun. KUR Mikro dengan plafon diatas Rp ,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp ,- (dua puluh juta rupiah) yang berlaku sebelum dilakukannya perubahan SOP ini tetap dikenakan suku bunga sesuai perjanjian awal yaitu maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun. Dalam hal terdapat perubahan plafon kredit dan/atau jangka waktu kredit maka tingkat suku bunga maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun. 10 Penyaluran KUR Mikro 10

11 USAHA MIKRO Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sbb : -Asset ≤ Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau - Omzet ≤ Rp.300 juta USAHA KECIL Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang yang memenuhi kriteria sbb : - Rp 50 juta < Asset ≤ Rp 500 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau - Rp.300 juta < Omzet ≤ Rp. 2,5 miliar 11 Sasaran Debitur KUR

12 USAHA MENENGAH Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : Rp.500 juta < Asset ≤ Rp.10 M (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) atau Rp.2,5 M < Sales ≤ Rp. 50 M KOPERASI Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 12 Sasaran Debitur KUR

13 KELOMPOK USAHA Kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. LEMBAGA LINKAGE Lembaga yang menerus pinjamkan KUR dari Bank kepada Calon Debitur KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. 13 Sasaran Debitur KUR

14 Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah. Dapat sedang menerima kredit konsumtif. Dalam hal UMKMK masih tercatat pada Sistem Informasi Debitur BI, tetapi telah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya; Untuk KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur BI. 14 Kriteria Calon Debitur KUR

15 I. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK a.Bank melakukan analisa kelayakan usaha calon Debitur KUR. Jika dinilai layak dan disetujui, maka Bank dan Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit b.Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Bank Pelaksana UMKMK a Perusahaan Penjamin b 15 Mekanisme Penyaluran KUR

16 II. Tidak langsung melalui lembaga linkage dgn Pola Executing a.Lembaga Linkage mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana. b.Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana Perjanjian Kredit/ Pembiayaan dengan Lembaga Linkage. c.Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin atas nama Lembaga Linkage. d.Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage. e.Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage. Bank Pelaksana Lembaga Linkage UMKMK e b d a Perusahaan Penjamin c PK 16 Mekanisme Penyaluran KUR (lanjutan...)

17 a.UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan kredit & menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana; b. Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana. c.Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID dan analisa kelayakan. Jika layak dan disetujui, maka Lembaga Linkage dengan UMKMK atau Lembaga Linkage denan Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. d.Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin atas nama UMKMK. e.Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. f.Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage. III. Tidak langsung melalui lembaga linkage dgn Pola Channeling Bank Pelaksana Lembaga Linkage UMKMK a c e b Perusahaan Penjamin d PK 17 Mekanisme Penyaluran KUR (lanjutan...)

18 Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan. Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Lembaga Linkage dikecualikan dari kriteria UMKM penerima KUR. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp ,- (dua milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada UMKM. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif per tahun. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur. Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. 18 Penyaluran KUR Melalui Linkage Pola Executing 18

19 1.Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah. 2.Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage. 3.Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro. 4.Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana. 5.Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR. 6.Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR. 19 Ketentuan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage (Pola Channeling)

20 1.Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. 2.Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1) dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal. 3.Jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang. 20 Jangka Waktu

21 Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan: Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable. Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp ,- (dua puluh juta rupiah) untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp ,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp (dua milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing. Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga Linkage. Debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan: Tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel. Terhadap KUR yang di restrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan penjaminan. 21 Perpanjangan, Suplesi & Restrukturisasi

22 Pengawasan Pelaksanaan KUR 1.Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP). 2.BPKP akan bekerjasama dengan unit audit internal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. 3.Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur tersendiri dalam Standar Operasional & Prosedur (SOP) Pengawasan KUR. 22 Pengawasan Pelaksanaan KUR

23 1)Mempersiapkan UMKMK yang produktif (individu, kelompok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR; 2)Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR; 3)Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/ pembiayaan; 4) Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. 23 Kewajiban Kementerian Teknis

24 1)Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR, 2) Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga ( Renja K/L) masing-masing, dan mengusulkan penganggarannya; 3)Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian. 4)Pemerintah Daerah diharapkan juga menyusun rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR serta menyiapkan penganggarannya 24 Langkah-langkah yang Diharapkan Dilakukan Kementerian Teknis bersama Pemerintah Daerah

25 25 RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT LATAR BELAKANG KOORDINASI ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PENJAMIN) MERUPAKAN FAKTOR PENTING KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN PENYALURAN KUR SEBESAR Rp. 20 TRILIUN PERTAHUN UNTUK ITU DIPERLUKAN PERENCANAAN KREDIT YANG SISTEMATIS DARI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA, PROPINSI, HINGGA NASIONAL MAKSUD RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN KREDIT YANG BERISIKAN PROGRAM SERTA KEGIATAN KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN CALON –CALON DEBITUR KUR YANG POTENSIAL

26 26 TUJUAN MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN BANK PELAKSANA KUR MENGENAI LANGKAH-LANGKAH (ROAD MAP) PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN USAHA CALON DEBITUR KUR DI SUATU WILAYAH AGAR MEMILIKI KAITAN USAHA KEDEPAN DAN KEBELAKANG PELAKSANA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR MENYANGKUT KEGIATAN PEMERINTAH MAUPUN BANK SEHINGGA PERLU DIKOORDINASIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI TIM KOORDINASI YANG SUDAH ADA SEPERTI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD), FORUM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DARI BANK INDONESIA, ATAU TIM BARU. RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

27 27 INPRES NO.1/2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2010 PROGRAMTINDAKANKELUARANTARGET SELESAI PERLUASAN PELAYANAN KUR DUKUNGAN PENJAMINAN KUR TERSEDIANYA ANGGARAN PENJAMINAN KUR PENERBITAN PP PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) KEPADA PT ASKRINDO DAN PERUM JAMKRINDO DESEMBER 2010 PERLUASAN JANGKAUAN PENYALURAN KUR OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH 13 PROPINSIDESEMBER 2010 KOORDINASI KEBIJAKAN KUR PENINGKATAN PANGSA PENYALURAN KUR KEPADA SEKTOR PERTANIAN KELAUTAN & PERIKANAN KEHUTANAN, INDUSTRI 25 PERSENDESEMBER 2010

28 28 INPRES NO.3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN PROGRAMTINDAKANKELUARAN TARGET PENYELESAIAN PERLUASAN PENYALURAN KREDIT MENYUSUN RENCANA TINDAK PERLUASAN KUR DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH TERSUSUNNYA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH MENGENAI RENCANA TINDAK OPERASIONAL PERLUASAN PENYALURAN KUR TERUTAMA UNTUK SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN, INDUSTRI, PERTANIAN, KEHUTANAN JATENG, JATIM, JABAR SELURUH PROVISI

29 1.KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum bankable agar dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank. 2.KUR merupakan pinjaman yang harus dilunasi kepada bank dan bukan hibah. 3.UMKMK menyerahkan agunan sesuai ketentuan Bank, dengan mempertimbangkan adanya penjaminan pemerintah dan kelayakan usaha. 4. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank, dengan memperhatikan arahan Komite Kebijakan KUR. 5. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas. 6. Apabila KUR tidak dilunasi maka akan mengurangi potensi dana pemerintah dan dana masyarakat untuk pembiayaan UMKM. 29 Kesimpulan

30 30 REALISASI PENYALURAN KUR (S/D 30 JUNI 2010)

31 31 REALISASI PENYALURAN KUR BPD (S/D 30 JUNI 2010)

32 32 REALISASI PENYALURAN KUR BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI (S/D 30 JUNI 2010)

33 TERIMA KASIH Sekretariat KUR : Telpon : (021) Faks : (021) Website :


Download ppt "Keasdepan Urusan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Universitas."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google