Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIDANG PENCITRAAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG INFORMASIBIDANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIDANG PENCITRAAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG INFORMASIBIDANG."— Transcript presentasi:

1 PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIDANG PENCITRAAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG INFORMASIBIDANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN SUBBIDANG ARSIP DAN DOKUMENTASI SUBBIDANG INTEGRASI INFORMASI SUBBIDANG KEMITRAAN MEDIA SUBBIDANG KEMITRAAN LEMBAGA NEGARA SUBBIDANG PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SUBBIDANG PENGELOLAAN KONTEN MEDIA SUBBIDANG PUBLIKASI SUBBIDANG KEMITRAAN LEMBAGA MASYARAKAT BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

2 Tujuan Pertemuan Mitra Perpustakaan di Lingkungan Kemdikbud  Silaturrahmi dan tukar menukar informasi secara tatap muka dalam pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kemdikbud  Terbangunnya jaringan antar pengelola Perpustakaan di lingkungan Kemdikbud: saling memberi informasi (up date) mengenai perkembangan Perpustakaan di lingkungan Kemdikbud sepulang dari kegiatan ini.  Mohon saling memberi alamat kontak: kantor dan petugas, nomor telepon, dan dsb

3 Ibnu Hamad Perpustakaan Dukung Keterbukaan Informasi Publik Temu Mitra Perpustakaan di Lingkungan Kemdikbud Jakarta, 29 Oktober 2013

4 Bisakah Perpustakaan Menjadi Bagian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik - 1  Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (UU KIP)

5 Bisakah Perpustakaan Menjadi Bagian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik - 2  Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.  Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. (UU Perpustakaan)

6 Bisakah Perpustakaan Menjadi Bagian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik - 3  Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (UU Arsip)

7 Hubungan Ketiganya Berdasarkan Informasi dan Dokumen Arsip Perpustakaan Informasi Publik Informasi dan Dokumen

8 Perpustakaan, Arsip, dan PPID di Kemdikbud  Berdasarkan OTK Kemdikbud, sejak tahun 2010, tata kelola kearsipan dan perpusatakaan berada di bawah PIH.  PIH juga adalah pelaksana UU Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 094/P/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.  Dalam melaksanakan PPID, PIH diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 50/2011 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

9 Tugas Dan Tanggung Jawab PPID - PIH 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 3. Pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana; 4. Pengujian konsekwensi terhadap informasi yang di kecualikan; 5. Penetapan prosedur operasional; 6. Pengklassifikasian informasi dan/atau pengubahannya; 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

10 Kategori Informasi yang Dilayani oleh PPID A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat B. Informasi yang dikecualikan 1. yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum 2. yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4. yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 5. yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 6. yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 7. yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 8. yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

11 Bagaimanakah Perpustakaan Jadi Pendukung Keterbukaan Informasi Publik? Bentuk Informasi yang diberikan dalam rangka Layanan Informasi Publik:  Menurut Peraturan Informasi Publik: dalam bentuk hard copy maupun soft copy  Hal ini sejalan dengan aturan perpustakaan: Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

12 Syarat Perpustakaan Menjadi Pendukung Keterbukaan Informasi Publik:  Pada dasarnya Koleksi Perpustakaan adalah bersifat terbuka (dapat diakses oleh Pemustaka)  Jika ingin menjadi pendukung Keterbukaan Informasi Publik harus dipastikan bahwa “ semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan” adalah informasi/dokumen yang terbuka untuk diakses.

13 Langkah Pendukung Keterbukaan Informasi Publik:  Menyiapkan “konter” yang berisi informasi publik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, dengan kategori: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

14 INFORMASI BERKALA Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala  Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;  Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;  Mencakup:  informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);  informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;  informasi ttg laporan keuangan;  informasi lain yang diatur dalam peraturan per-UU.

15 INFORMASI SERTA MERTA Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

16 INFORMASI SETIAP SAAT Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat  Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;  Wajib dan rutin disediakan badan publik;  Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; Keputusan badan publik dan pertimbangannya; Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; Rencana proyek dan anggaran tahunannya; Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; Laporan layanan akses informasi; Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

17 Terima Kasih


Download ppt "PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BIDANG PENCITRAAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG INFORMASIBIDANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google