Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

P.L.E. Priatna Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "P.L.E. Priatna Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri."— Transcript presentasi:

1 P.L.E. Priatna Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri

2  Kemlu mengangkat tema khusus dalam forum Bakohumas saat ini menyangkut interaksi media, komunikasi publik dan hubungan luar negeri. Apa yang menarik dari tema besar itu ?  Media, Opini dan Hubungan Luar Negeri : Sinergi Informasi, semakin relevan tidak saja bagi Kemlu, tapi hampir seluruh Kementerian/Instansi Pemerintah dan Badan Publik Lainnya.  Trend Baru:  Porsi Sorotan/Liputan Media meningkat pesat, tidak saja menyangkut events/peristiwa, tapi juga masalah, interconnected issues, yang diangkat melibatkan ruang lingkup tugas dan misi berbagai kementerian/instansi.

3  Media massa, cetak maupun elektronik menyajikan persitiwa dari berbagai sudut pelosok dunia, tidak saja masuk ke ruang publik, lebih dari itu masuk ke ruang privat. Sebaliknya, sumber individual siapa pun dia, yang semula hanya dikenal di komunitas privat, menjadi aktor-aktor di dalam panggung sosial media. Facebook, Youtube dan Twitter, menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah berita media tradisional.  Lady Gaga memiliki “umat” sebanyak 25 juta orang diseluruh belahan dunia, dan Mario Teguh, misalnya, memiliki sebanyak 6 juta pengikut, sementara jumlah total facebooker di tanah air diperkirakan hanya mencapai 55 juta orang tahun 2012.

4 Mengapa Sorotan Media dan Publik meningkat ? Ruang jelajah kegiatan Pemerintah meningkat hampir di semua sektor, berikut keragaman aktivitasnya, bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Rentang isu masalah yang saling tumpang tindih diiringi bertambahnya aktor non pemerintah, menjadi sumber berita media. Dinamika perkembangan aktivitas individual masyarakat hampir di setiap lapisan, tidak hanya dalam skala domestik, tapi juga di tingkat regional maupun mondial.

5 Apa yang terjadi ? Dinamika perkembangan berlangsung amat cepat, dengan sederet persoalan pada level publik, level koordinasi birokrasi berikut komunikasinya kepada publik. Pesan untuk publik : merantasi persoalan, terbuka dan akuntabel. Residu persoalan yang muncul di masyarakat, TIDAK bisa lagi dibiarkan tanpa ruang komunikasi publik. Masyarakat mengharapkan informasi atas persoalan yang menimpanya, dapat ditangani secara cepat dengan solusi yang tepat. Kecepatan langkah penyelesaian, diikuti komunikasi publik yang memadai, dapat mengurangi mispersepsi dan miskalkulasi.

6 Tingkat kunjungan para pemimpin dunia, sidang internasional, berikut pergerakan dan perpindahan orang per orang dalam rangka misi diplomatik, bisnis, pendidikan, misi kesenian, olah-raga, kunjungan wisata dan berobat, kedinasan hingga emigrasi ekonomi (ke luar negeri), setiap hari meningkat, menyebabkan sentuhan kepentingan publik juga berlipat. Dunia global dengan aktivitas indivual yang multi kompleks menuntut langgam pelayanan publik yang prima dan kesiapan perlindungan warga yang cepat. Banjirnya informasi media tentang peristiwa (korban bencana alam ataupun korban kekerasan akibat perang, terorisme, konflik bersenjata maupun tragedi kemanusiaan) berikut upaya-upaya menyelesaikannya, telah menimbulkan keprihatinan kolektif dan kesadaran baru atas aspek perlindungan warga. Komunikasi publik bagi pemerintah adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

7 Survei Edelman Trust Barometer 2012: Sekalipun berita media acap kali dikeluhkan bias, tendensius, dan kurang berimbang, kepercayaan publik terhadap laporan pers di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia (80%), sementara kepercayaan kepada pemerintah hanya mencapai setengahnya (40%). Mengapa gejala itu bisa terjadi ? Satu hal yang mendorong timbulnya kepercayaan yang amat tinggi kepada laporan media diyakini karena ekspose media terhadap beragam aktivitas Pemerintah, berlangsung amat intens, sementara di sisi lain, tampak lemahnya komunikasi publik pemerintah. Tidak semata berkait dengan penyelesaian perkaranya, namun terkait dengan a.l. lambatnya penyajian fakta-fakta terkait itu kepada media/publik.

8 Studi Edelman temukan bahwa kepercayaan publik thdp media tradisional (surat kabar capai 48%, majalah 54%, televisi 45%, radio 30%), sementara 31% kepada sumber internet, media sosial 18%, blog 18%, Facebook 20%, twitter 17%. Sederet angka itu masih memberi ruang kepada Pemerintah untuk menjadi sumber berita yang handal, merebut perhatian publik memberikan perspektif yang faktual secara cepat. Edelman menemukan bahwa 31% materi komunikasi berupa informasi (siaran pers, laporan berkala, dan background info,yang berasal dari saluran institusi perusahaan (bisa juga Pemerintah) terasa masih penting dan amat membantu. Disini saatnya forum Bakohumas harus mampu menampilkan paradigma baru, manajemen sharing informasi yang kuat, agar Pemerintah tidak selalu terkesan terlambat dan lemah dalam komunikasi publik.

9  Philip Seib, Real-Time Diplomacy: Politics and Power in Social Media Era, (April, 2012). :  The powerful role of ordinary people may play in foreign policy process thru story and shared by journalist. Dengan kata lain, tidak hanya munculnya beragam aktor non negara, tapi juga aktor individual, bertarung opini mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan luar negeri.  Media sosial atau jurnalisme warga (citizen journalism) macam itu penting dan seharusnya penting bagi para pembuat keputusan, karena hal itu memperlihatkan sesuatunya menjadi benar-benar nyata (it makes things real).

10 Judy Wood, “Does Emotions Ever Have A Role in Foreign Policy”, PBS, 1/6/2012 dan Jacqueline Sharkly, “When Pictures Drives Foreign Policy”, AJR, Dec 2011 Sederet gambar hidup (REAL-TIME IMAGES) (dari konflik di Suriah, jazad ibu yang tewas mengenaskan bersama anaknya diberondong tembakan), itu mengangkat emosi, keprihatian, kepedulian dan kesadaran kolektif, untuk menghentikannya. Media menggulirkan sederet fakta, ide dan langkah menghentikan penderitaan. Kecepatan mengambil solusi apapun itu adalah komunikasi publik untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Kapan penderitaan kemanusiaan yang dashyat itu, TIDAK DAPAT diterima menjadi alasan yang sahih, untuk mempengaruhi kebijakan ?

11 Philip Seib, Effect of Real Time News Coverage on Foreign Policy”, (Vol. xx/1/2012).: Berita berupa real-time images, gabungan multimedia bisa mengkompres kecepatan bagi pemerintah merespons sebuah kejadian yang menyangkut diplomasi dan kebijakan luar negeri. Berita-berita (adalah opini) untuk mendesak “policy makers resist news generated pressure” itu untuk berkompromi mengambil tindakan segera. John Mervin mengatakan justru sebaliknya. Kebijakan yang mempengaruhi besarnya liputan. Policy is not at heart evidence of the power of television to move government. It is evidence of the power of government to move television. Kebijakan Kongres AS, DPR menjadi sumber perdebatan TV.

12  Komunikasi kepada publik, melalui kanal media, harus dilengkapi dengan fakta-fakta atas tindak lanjut yang dilakukan. Diskrepansi atau jarak informasi atas langkah yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan, semaksimal mungkin didekatkan. Mispersepsi akibat informasi tidak komplit.  Perlunya koordinasi erat, langkah sharing dan sinergi informasi, agar intensitas komunikasi publik dilengkapi info selengkap mungkin dan secara berkesinambungan.  Media menjadi partner in progress diseminasi beragam bentuk informasi kepada publik.

13


Download ppt "P.L.E. Priatna Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google