Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Membangun Good Governance di OJK Sheraton Hotel, Yogyakarta 11 September 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Membangun Good Governance di OJK Sheraton Hotel, Yogyakarta 11 September 2014."— Transcript presentasi:

1 Membangun Good Governance di OJK Sheraton Hotel, Yogyakarta 11 September 2014

2 1.UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan implementasi good governance di OJK untuk memastikan bahwa fungsi pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. 2.OJK wajib memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. FGD Good Governance OJK Memberi pedoman agar penerapan Good Governance dapat dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisioner dan pegawai OJK. 2.Memformulasikan road map implementasi Good Governance OJK. 2

3 3 1.Governance is a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account (Institute On Governance, 2003) 2.Good Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other stakeholders (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2004) 3.Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta yang patuh terhadap peraturan/ketentuan yang ditetapkan (IMF, 2007) 4.Good Public Governance (GPG), dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan kewenangan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara (KNKG, 2008) FGD Good Governance OJK

4 4 Governance Outcome Governance Structure Governance Principles Governance Process FGD Good Governance OJK 2014

5 5 Demokrasi Transparansi Pertanggungjawaban Budaya Hukum Kewajaran dan Kewajaran Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran (fairness). TransparansiAkuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi Kewajaran dan Kesetaraan FGD Good Governance OJK 2014

6 6 PendahuluanProfil OJKKerangka Kerja Tata kelolaOrgan Tata KelolaKebijakan/Penerapan GGAssurance OJKImplementasi Pedoman FGD Good Governance OJK 2014

7 NoIsiKeterangan I.Pendahuluan 1.Komitmen 2.Latar belakang 3.Tujuan 4.Ruang lingkup 5.Istilah II.Profil OJK 1.StatusUU 21/2011 Pasal 2 2.Tugas & fungsiUU 21/2011 Pasal 5 & 6 3.Visi & misiUU 21/2011 Pasal 2 4.Asas-asasUU 21/2011 Penjelasan 5.Nilai-nilaiIPSIV III.Kerangka Kerja Tata Kelola 1.Kerangka kerja implementasiKerangka: organ utama, pendukung, & infrastruktur 2.Prinsip-prinsip tata kelolaPrinsip TARIF 3.Struktur tata kelolaGambar ‘rumah’ governance IV.Organ Tata Kelola 1.Organ utama a. Struktur Dewan KomisionerUU 21/2011 Pasal 10 b. Tugas dan wewenang DKUU 21/2011 Pasal c. Hak d. Pengambilan keputusanUU 21/2011 Pasal 24 e. Rapat Dewan Komisioner f. Pengangkatan dan pemberhentianUU 21/2011 Pasal g. Renumerasi h. Penilaian kinerja

8 IV.Organ Tata Kelola 2.Organ pendukung a. SekretariatUU 21/2011 Pasal 26 b. Dewan AuditUU 21/2011 Pasal 26 c. KomiteUU 21/2011 Pasal 26 d. Internal Audit V.Kebijakan/Penerapan GG 1.Pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi SJK 2.Pendelegasian kewenanganUU 21/2011 Pasal 25; PDK 1/16/2012; SEDK 1/4/ Benturan kepentinganUU 21/2011 Pasal 22-23, KPK 4.Komunikasi dan informasiUU 21/2011 Pasal 33 kerahasiaan dan keterbukaan informasi 5.Etika Kerja 6.Manajemen SDMPDK 12/ Pengadaan barang/jasaPDK 24/ Pengelolaan aset 9.Keuangan dan akuntansiPDK 1/13/2012; SEDK 10/ Pungutan 11.Rencana kerja dan anggaranUU 21/2011 Pasal Teknologi informasi : IT GovernanceUU ITE

9 V.Kebijakan/Penerapan GG 13.Hubungan dengan stakeholders a. Pegawai b. Sektor Jasa Keuangan c. Pemerintah d. DPR e. Bank Indonesia f. Lembaga Penjamin Simpanan g. Penyedia barang/jasa h. MasyarakatUU 21/2011 Pasal i. Stakeholders lainnya j. FKSSKUU 21/2011 Pasal Tanggungjawab sosial 15.Keselamatan & kesehatan kerja 16.WhistleblowingPDK Startegi anti fraud : LHKPN, gratifikasiAcuan SE BI 13/28.DPNP/2011; Sikencur BPK; KPK 18.Pengendalian internal VI.Assurance OJK Konsep Assurance: 1.Three lines of defense Struktur Assurance 2.Manajemen risikoPDK 2/06/2013; SEDK 2/06/ Pengendalian kualitasPDK 3/06/2013; SEDK 3/06/ Audit internalPDK 1/06/2013; SEDK 1/06/2013 External audit Proses Assurance : planning, execution, reporting & monitoring VII.Implementasi Pedoman 1.Sosialisasi 2.Implementasi 3.Monitoring & evaluasi

10 10 Independensi Akuntabilitas Pertanggung- jawaban Transparansi Kewajaran/ Kesetaraan Pengelolaan OJK bebas dari kepentingan politik, pribadi dan pihak lain Kejelasan pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Dewan Komisioner dan/atau antar DK dengan organ pendukungnya kesesuaian pengelolaan OJK dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam pengambilan keputusan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan FGD Good Governance OJK 2014 Pengambilan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

11 Organ Utama Organ Pendukung OJK memiliki struktur dengan prinsip “checks and balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK RUPS Dewan Komisaris Direksi Sekretariat Internal Audit Komite- komite Komisiaris Komite- komite Direksi External Audit Manajemen Resiko Organ Utama Organ Pendukung Dewan Komisioner SekretariatDewan Audit Komite-komite Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. FGD Good Governance OJK

12 Structure Governance Infrastructure Dewan Komisioner Organ Utama OJK Organ Pendukung OJK SekretariatDewan Audit Komite-komite Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan OJK/DK Pelaporan & Komunikasi Information management System Tugas &Fungsi Organisasi, SOP Kode Etik Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisioner diketuai atau dikoordinasikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisioner berdasarkan rapat Dewan Komisioner FGD Good Governance OJK

13 13 FGD Good Governance OJK OJK mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, penegakan hukum (sanksi). Tugas dan wewenang tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang 2.Produk pengaturan OJK melalui: Rule making Rule, diantaranya melalui masukan dan tanggapan dari pihak sektor jasa keuangan 3.Pengawasan dan penegakan hukum : terdapat Standar Operating Procedure & Service Level Agreement

14 Manfaat :  Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat  Pelayanan yang lebih baik  Pengaturan dan pengawasan lebih baik sehingga sektor jasa keuangan bisa tumbuh lebih bagus dan kuat 14 UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34 Sumber Dana OJK OJK APB N Pungutan Industri DPR, BPK dan Media Industri Sumber Dana OJK Pertanggungjawaban ??? PP Nomor 11 Tahun 2014 & POJK Nomor 3/POJK.02/2014 FGD Good Governance OJK 2014

15 15 FGD Good Governance OJK 2014 Konsep Prinsip Good Governance OJK Berdasarkan best practices prinsip-prinsip Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, apakah prinsip GG OJK tersebut telah memadai? Prinsip apa yang seharusnya ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance? Konsep/Rancangan Pedoman Good Governance OJK Berdasarkan best practices Good Governance, apakah isi pedoman Good Governance OJK telah memadai? Hal apa yang perlu ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance? Konsep Organ Utama pada Struktur Organisasi di OJK Berdasarkan best practices Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, konsep organ utama dan organ pendukung OJK apakah telah memadai? Tools evaluasi implementasi Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik: Berdasarkan best practices Good Governance, tools apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi Good Public Governance di OJK?

16 16 BEI Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Versi 1.0. Jakarta. Deloitte Developing an Effective Governance Operating Model A Guide For Financial Service Boards And Management Teams. Deloitte. United States. FRC The UK Corporate Governance Code. The Financial Reporting Council Limited. London. G. John, B. Amos and T. Plumptre Principles for Good Governance in The 21 st Century. Policy Brief No.15. Institute On Governance. IFAC & CIPFA International Framework: Good Governance in The Public Sector. KNKG Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta. OECD OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publication. France. PGN Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta. Republik Indonesia Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. FGD Good Governance OJK 2014

17 Terima Kasih….


Download ppt "Membangun Good Governance di OJK Sheraton Hotel, Yogyakarta 11 September 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google