Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sosialisasi Ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol Direktorat Cukai, DJBC.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sosialisasi Ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol Direktorat Cukai, DJBC."— Transcript presentasi:

1 Sosialisasi Ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol Direktorat Cukai, DJBC

2 Dasar Hukum UU NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

3 Dasar Hukum “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: a.Pengusaha Pabrik; b.Pengusaha Tempat Penyimpanan; c.Importir barang kena cukai; d.Penyalur; dan e.Pengusaha Tempat penjualan Eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai dari Menteri. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)

4 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; Definisi ( PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008)

5 Pabrik MMEA yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran. Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA asal impor yang sudah dilunasi cukainya. Tempat Usaha Penyalur MMEA yang selanjutnya disebut penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya yang akan disalurkan atau dijual yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. Tempat Penjualan Eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir. Definisi ( PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008)

6 Pengusaha Wajib NPPBKC MMEA MMEA Pengusaha Pabrik Importir Penyalur Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE)

7 Dikecualikan memiliki NPPBKC a. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila: 1.dibuat oleh rakyat Indonesia; 2.pembuatannya dilakukan secara sederhana; 3.produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan 4.tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran. (Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008).

8 Dikecualikan memiliki NPPBKC b. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai. c.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen). (Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008).

9 NPPBKC Yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia NPPBKC Setiap Orang Yang berkedudukan di Indonesia

10 PERMOHONAN PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA KPPBC Pemeriksaan Lokasi/Bangunan/ Tempat Usaha BA.PEMERIKSAAN + Gambar Denah BAP sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan NPPBKC (PMCK-6) Permohonan tertulis, disertai min. : - salinan SIUP-MB (kec. Pabrik) - salinan izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (kec. Penyalur&TPE) - Gambar denah lokasi, bangunan/tempat usaha - salinan IMB - salinan izin gangguan dr pemda (HO) Wawancara ( BAW) 30 hari 3 bulan Pengusaha Pabrik/ Importir/Penyalur/TPE MMEA PMCK-6

11 Pemenuhan SIUP-MB Pemenuhan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dalam Pemberian NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut: Importir/Penyalur/Pengusaha TPE MMEA Kadar diatas 5%. Pengusaha Pabrik/Importir/Penyalur MMEA Kadar s.d. 5%, tidak memerlukan SIUP-MB. Importir/Penyalur MMEA kadar s.d 5 % cukup dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 17/BC/2010 )

12 KEGIATAN WAWANCARA KEBENARAN DATA PEMOHON SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KEBENARAN DATA LAMPRAN PERMOHONAN

13 PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA Persil,bangunan,ruangan,tem pat dan pekarangan bagian dari pabrik/tempat usaha Batas-batas pabrik/tempat usaha BAP + Gambar Denah Luas pabrik/tempat usaha BAP digunakan sebagai persyaratan untuk NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan

14 Persyaratan Fisik Pabrik MMEA 1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum 3.memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi 4.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik 5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat, yang dipakai untuk membuat MMEA 6.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat 7.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi

15 Persyaratan Fisik Pabrik MMEA 8.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tagki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong 9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tagki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong 10.Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan 11.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian palingrendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat Lanjutan

16 Persyaratan Fisik Tempat Usaha Importir MMEA 1.tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin; 2.memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit; dan 3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan 4.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha importir 5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA yang diimpor 6.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

17 Persyaratan Fisik Tempat Usaha Penyalur MMEA 1.dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin 2.memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit 3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan perdagangan 4.memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi 5.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha peyalur 6.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA 7.memiliki peralatan pemadamkebakaran yang memadai 8.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

18 Persyaratan Fisik Tempat Penjualan Eceran MMEA 1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan 2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan 3.memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan umum 4.memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE 5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan unutk menimbun MMEA

19 Pabrik HT/MMEA/EA 1.IMB 2.Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal 3.Izin Usaha Industri atau TDI 4.Izin Usaha Perdagangan 5.Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja 6.NPWP 7.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) 8.KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum) 9.Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama pabrik 10.Akta sewa disahkan notaris min 5 tahun (bukan pemilik bangunan) → aturan baru Khusus Pabrik MMEA/EA ditambah izin/rekomendasi instansi bidang kesehatan Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) + BAP Salinan disahkan pejabat yang berwenang Persyaratan Administrasi

20 Importir HT/MMEA/EA 1.Izin sebagai Importir dari instansi bidang perindustrian/perdagangan 2.NPWP 3.Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 4.Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum) 5.Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama importir Khusus importir HT ditambah Surat penunjukan agen penjualan dari produsen Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) + BAP Salinan disahkan pejabat yang berwenang Persyaratan Administrasi

21 Penyalur MMEA 1.IMB 2.Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal 3.Izin Usaha Perdagangan 4.Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja 5.NPWP 6.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) 7.KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum) 8.Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur 9.Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan pemilik bangunan) → aturan baru Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) + BAP Salinan disahkan pejabat yang berwenang Persyaratan Administrasi

22 1.IMB 2.Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal 3.Izin Usaha Perdagangan 4.Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja 5.NPWP 6.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) 7.KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum) 8.Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur 9.Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan pemilik bangunan) → aturan baru Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor ( PMCK-6) + BAP Salinan disahkan pejabat yang berwenang Tempat Penjualan Eceran MMEA/EA Persyaratan Administrasi

23 Keputusan Pemberian NPPBKC Surat Penolakan YA TIDAK 30 hari PROSES PENYELESAIAN Kepala Kantor a.n Menkeu Distribusi : - Pemohon (asli) - Kanwil (salinan) - Dir. Cukai (salinan) Kesamaan nama Tidak lengkap / tidak benar Sebut alasan

24 MASA BERLAKU NPPBKC Pengusaha Pabrik & Importir MMEA Penyalur & Pengusaha TPE MMEA berlaku selama masih menjalankan usaha berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

25 Pemasangan Papan Nama PABRIK/IMPORTIR/PENYALUR MMEA harus memasang PAPAN NAMA PALING SEDIKIT : - NAMA PERUSAHAAN - ALAMAT - NPPBKC UKURAN PALING KECIL : lebar 60cm X panjang 120cm (aturan lama 80cm x120cm) PENGUSAHA TPE MMEA harus memasang STIKER Label Tanda TPE MMEA

26 FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI DATABASE DJBC PROFILING

27 Pembekuan NPPBKC ALASANBUKTI Diduga pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai Keterangan dan/atau data paling sedikit 2 (dua) unsur dari : a. Laporan Kejadian b. Berita Acara Wawancara c. Laporan Hasil Penyelidikan d. Keterangan Saksi/Saksi Ahli e. Barang Bukti Tidak lagi dipenuhi : - Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemegang izin tidak sah/mewakili - Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi - Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran a.Surat Bukti Penindakan b.Bukti temuan persyaratan administrasi tidak dipenuhi Pemegang NPPBKC dalam pengawasan kurator Mempunyai utang

28 Jangka Waktu Pembekuan NPPBKC ALASANKETERANGAN Diduga pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang Cukai a. s.d putusan hakim b. 60 hari tidak ditemukan pelanggaran Tidak lagi dipenuhi : - Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemeganng izin tidak sah/mewakili - Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi - Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran a.Paling lama 1 tahun b.S.d dipenuhi kembali persyaratan dalam waktu kurang 1 tahun Pengawasan kuratorPutusan hakim sehubungan dengan kepailitan

29 Pemberlakuan Kembali NPPBKC Pemberlakuan kembali NPPBKC tidak mengurangi kewenangan Pejabat BC untuk mencabut NPPBKC ALASAN 1  Tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan  Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah 2Persyaratan telah dipenuhi lagi 3Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak pailit KEP. PENCABUTAN PEMBEKUAN NPPBKC Pemberlakukan kembali NPPBKC tidak mengurangi kewenangan Pejabat BC untuk mencabut NPPBKC

30 Tindak Lanjut Pembekuan NPPBKC ALASAN 1 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bersalah 2Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan pailit KEP.PENCABUTAN NPP BKC Tindaklanjut : Pencabutan NPPBKC Tindaklanjut : Pencabutan NPPBKC

31 ALASANKETERANGAN 1Permohonan yang bersangkutan 2Tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun Kecuali : a.Renovasi b.Bencana alam/diluar kemampuan pengusaha 3Persyaratan NPPBKC Pasal 14 ayat (2a) UU; Pasal 3 ayat (3) PMK; dan Pasal 6 PMK tidak dipenuhi lagi a. Pemegang tidak sah di Indonesia b. Persyaratan Lokasi c. Persyaratan administrasi izin 4Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum/orang pribadi di luar negeri 5Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit 6Tidak lagi dipenuhi Pasal 14 ayat (3) UU 11 Tahun 1995 Pemilik meninggal dunia, tidak diperbaharuisetelah 12 bulan sejak tgl meninggal 7Pemegang NPPBKC dipidana berdasarakan Keputusan Hakim karena melakukan pelanggaran UU 11 Tahun Pemegang NPPBKC melanggar Pasal 30 UU 11 Tahun 1995 Memproduksi barang lain selain BKC yang diizinkan 9NPPBKC dipindah tangankan, dikuasakan, dikerjasamakan dengan orang lain tanpa izin Menkeu PENCABUTAN NPPBKC PABRIK /IMPORTIR HT Wajib lapor KPPBC paling lama: 7 hari; 14 hari; - Sebelum renovasi - Setelah bencana Tidak lapor KPPBC maka NPPBKC dicabut

32 KEPUTUSAN PENCABUTAN NPPBKC KPPBC PENGUSAHA PABRIK Direktur Cukai Kepala Kanwil Sisa BKC belum lunas Pelunasan/pelekatan Pita Cukai dan dikeluarkan, maks. 30 hari sejak diterima Kep. Pencabutan Pemusnahan : - Pengusaha - KPPBC, atas biaya pengusaha / kurator Sisa Pita Cukai Diselesaikan sesuai ketentuan Pencacahan oleh KPBC

33 ALASANKETERANGAN 1Perubahan Nama  Akta notaris  Akta perubahan AD ( badan Hukum) diketahui notaris  Perubahan IUI/TDI  Perubahan Izin perdagangan  Perubahan NPWP 2Perubahan Kepemilikan  Akta notaris  Akta perubahan AD ( badan Hukum) diketahui notaris  Perubahan IUI/TDI  Perubahan Izin perdagangan  Perubahan NPWP 3Perubahan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha  IMB  Izin pemda (HO)  Perubahan IUI/TDI  Perubahan Izin perdagangan  Perubahan NPWP 4Perubahan Jenis Hasil Tembakau  Perubahan IUI/TDI  Perubahan Izin perdagangan PERUBAHAN NPPBKC PABRIK /IMPORTIR HT Pemeriksaan Lokasi Pengusaha Permohonan tertulis kepada Menkeu u.p. Kepala Kantor

34 Keputusan Perubahan NPPBKC Surat Penolakan YA TIDAK 30 hari PROSES PENYELESAIAN Kepala Kantor a.n Menkeu Distribusi : - Pemohon (asli) - Kanwil (salinan) - Dir. Cukai (salinan) Sebut alasan

35


Download ppt "Sosialisasi Ketentuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Minuman Mengandung Etil Alkohol Direktorat Cukai, DJBC."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google