Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENINGKATAN SINERGITAS MENYONGSONG PELAKSANAAN DIKLAT POLA BARU

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENINGKATAN SINERGITAS MENYONGSONG PELAKSANAAN DIKLAT POLA BARU"— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN SINERGITAS MENYONGSONG PELAKSANAAN DIKLAT POLA BARU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2012

2 DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 1972 TENTANG TANGGUNG JAWAB FUNGSIONAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

3 MANAJEMEN PNS POLA KARIER-DIKLAT KOMPETENSI OBYEKTIF PROMOSI PRESTASI
PENGADA AN PENEM PATAN PENGEM BANGAN NILAI KINERJA PEREN CANAAN KONSISTENSI MEMBANGUN KEBUTUHAN KOMPRE HENSIF & TER INTE-GRASI PROMOSI PRESTASI KOM PENSA SI REWARD SYSTEM PNERAPAN DISI-PLIN TERMINASI KONSISTEN MANUSIAWI

4 ESENSI SASARAN DIKLAT Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. (PP 101/2000, Pasal 3) Kompetensi adalah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

5 POKOK POKOK KEBIJAKAN DIKLAT (PP. 101 Tahun 2000)
Penyelenggaraan Diklat Lebih Terdesentralisasi a. Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi b. LAN Sebagai Instansi Pembina dan Melaksanakan Akreditasi maupun Sertifikasi. c. Khusus Diklat Kepemimpinan Tingkat I diselenggarakan oleh Instansi Pembina Diklat

6 INSTANSI PEMBINA DIKLAT (PP 101/2000)
1. Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan; Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui : Penyusunan pedoman Diklat; Bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat; Standarisasi dan akreditasi Diklat; Standarisasi dan sertifikasi widyaiswara; Pengembangan Sistem Informasi Diklat; Pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat; Pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan ditempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat.

7 POKOK POKOK KEBIJAKAN DIKLAT
Sesuai PP. 101 Tahun 2000 2. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Instansi Pengendali Diklat yang merumuskan standar kompetensi Jabatan & Pengend/ Pemanfaatan Lulusan Diklat. 3. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat Memastikan Kesesuaian Kompetensi Diklat dan Kompetensi Jabatan Menetapkan Peserta Diklat atas Pertimbangan Baperjakat. Penempatan Lulusan Diklat.

8 PERANAN LEMBAGA DIKLAT (PP 101/2000)
Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen. Lembaga Pemerintah Non Departemen Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

9 KEBIJAKAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT
Diklat Prajabatan Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi Diklatpim Tingkat I Dilaksanakan Oleh Instansi Pembina Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat yang Terakreditasi (PP 101/2000)

10 ISSU STRATEJIK SDM APARATUR
Orientasi Kuantitas dan ketidak seimbangan tingkat pendidikan aparatur pemerintah (PNS). Otonomi Daerah diiringi dg pengembangan daerah-daerah baru memicu munculnya permasalahan baru khususnya sektor SDM aparatur. Manajemen Kediklatan dan Kepegawaian yang belum optimal. Peran Pembinaan Kepegawaian

11 GAMBARAN KEBUTUHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN
Jabatan Struktural Jumlah *) Alumni Diklat Terkait **) Kebutuhan Diklat ***) Eselon I 540 374 (-166) 1.620 Eselon II 6.452 (+4.139) 19.356 Eselon III 37.463 (-2.385) Eselon IV ( ) Eselon V 12.017 - Total *) : Data BKN per Desember 2010 **) : Dihitung dari tahun 2005 ***) : Rasio 1 jabatan struktural diajukan nominasi 3 orang

12 LANDASAN SISTEM DIKLAT BARU
DIKLAT PRAJABATAN I II III IV Visioner Stratejik Taktikal Operasional DIKLAT TEKNIS DIKLAT KEPEMIMPINAN I II III IV Utama Madya Muda Pratama DIKLAT TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL ORIENTASI DAN MAGANG GOLONGAN III AHLI GOLONGAN I DAN II TERAMPIL Taktikal MENGINTEGRASIKAN DIKLAT TEKNIS KE DALAM DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL

13 FOKUS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT
TENAGA KEDIKLATAN PROGRAM DIKLAT SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 1 2 3

14 KENDALA DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
Informasi Jabatan (Struktural, Fungsional, dan Fungsional Umum) belum ada sehingga Diklat Berbasis Kompetensi Sulit Diwujudkan; Panetrasi politik mengganggu berjalannya sistem Diklat Berbasis Kompetensi.

15 ESENSI PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT APARATUR
Mengangkat Posisi Diklat Teknis Membatasi panetrasi politik Ketiadaan informasi jabatan Panetrasi politik

16 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT APARATUR (Peraturan Kepala LAN ):
Nomor 6 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat I; Nomor 7 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II; Nomor 8 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Nomor 9Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Nomor 11Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II; Nomor 12 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III Nomor 13Tentang Pedoman Umum Pembinaan Diklat Teknis Nomor 14Tentang Pola Penjenjangan Diklat Teknis Nomor 15 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Diklat Fungsional;

17 PEMBAHARUAN-PEMBAHARUAN
Dual Sistem pada Diklat Prajabatan; Waktu penyelenggaraan berbentuk Piramida; Penyelenggaraan Diklat hanya dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi dan tidak ada lagi penjaminan; Diklat teknis sebagai persyaratan mengikuti Diklat Kepemimpinan dan di setiap level jabatan;

18 PEMBAHARUAN-PEMBAHARUAN
Penguasaan Bahasa Inggris menjadi persyaratan dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Sertifikat harus berstandar Internasional; Sertifikasi WI untuk menjamin kompetensi; Akreditasi/ Re-Akreditasi Lembaga Diklat (Th ± 41 LD); Perubahan UUD Kepegawaian No. 43 Th dengan RUU ASN.

19 TEST BAHASA INGGRIS YANG DIPERSYARATKAN
INFORMASI SINGKAT TEST BAHASA INGGRIS YANG DIPERSYARATKAN LAN RI No. NAMA TEST LAMA RENTANG BIAYA KET. 1 IELTS + 4 Jam BAND 1 - 9 $ 195 IELTS Test Centers 2 IBT TEST (Toefl) + 4 Jam 0 – 120 $ 175 IBT Test Centers 3 TOEIC + 2 Jam 10 – 990 Rp ,- ITC - Jkt 4 ECSCS + 1 Jam Rp ,- BDB LAN - Jkt - Balai Diklat Bahasa -

20 NILAI TEST BAHASA INGGRIS CALON PESERTA DIKLATPIM
PERSYARATAN NILAI TEST BAHASA INGGRIS CALON PESERTA DIKLATPIM LAN RI No. JENIS TEST Nilai Minimal Diklatpim Tk. 1 II III IV IELTS 5,5 5 4.5 4 2 IBT TEST (Toefl) 55 45 35 30 3 TOEIC 550 475 425 400 ECSCS 110 90 75 65 - Balai Diklat Bahasa -

21 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT APARATUR
TERIMA KASIH KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBAHARUAN SISTEM DIKLAT APARATUR DAPAT DIUNDUH PADA :

22 STAKEHOLDERS DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
No. Instansi/Pihak FUNGSI 1. LAN sebagai Instansi Pembina Diklat bertanggungjawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan. 2. BKN sebagai instansi pengendali Diklat bertugas melakukan pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian bertugas melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pengendali. Identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan Instansinya. Evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina 4. Instansi yang membawahi Lembaga Diklat Pemerintah Diklat terakreditasi yang secara langsung menyelenggarakan Diklat dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina 5. TSPDI/Baperjakat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam penentuan calon peserta Diklat. 6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Fungsional setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina 7. Instansi Teknis yang bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina. 8. Lembaga Diklat Swasta Lembaga Diklat terakreditasi yang secara langsung menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

23 TERIMA KASIH

24 PERBANDINGAN JUMLAH JAM PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN SAAT INI DAN POLA BARU DIKLATPIM JUMLAH JP SAAT INI POLA BARU Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Golongan III Golongan I dan II 231 (5 Mg) 276 (6 Mgu) 336 (7 Mgu) 384 (8 Mgu) 537 (10 Mgu) 390 (10 Mgu) 405 (10 Mgu) 360 (7 Mgu) 285 (6 Mgu) 216 (3 Mgu) 174 (2 Mgu)


Download ppt "PENINGKATAN SINERGITAS MENYONGSONG PELAKSANAAN DIKLAT POLA BARU"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google