Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Disajikan pada : Sosialisasi Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI Mataram,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Disajikan pada : Sosialisasi Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI Mataram,"— Transcript presentasi:

1

2 1 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Disajikan pada : Sosialisasi Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI Mataram, 29 Juni 2009

3 2 Globalisasi tidak dapat dibendung. Regionalisasi semakin kokoh dan terjadi di banyak belahan bumi. Usia penduduk tua di negara maju semakin banyak. Kekosongan tenaga kerja di negara maju dalam 5 – 10 tahun ke depan. Ledakan jumlah angkatan kerja di satu sisi dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja lain, menimbulkan kompetisi lebih tajam.

4 3 BPS/Sakernas : Jumlah Angkatan Kerja Th Cukup Besar (108, orang) PHK pekerja pada awal th 2009 akibat krisis global mulai melanda Indonesia ( orang) Pengiriman masih bertumpu pada sektor informal. Potensi Tenaga kerja Indonesia terkenal ulet, rajin, setia, trampil. Satu TKLN dapat menghidupi paling tidak untuk empat orang keluarganya di dalam negeri. KONDISI KETENAGAKERJAAN

5 4 4  Perbedaan Peraturan Perburuhan Antar Negara  Karakteristik Budaya yg berbeda  Penguasaan Bahasa Negara Penempatan rendah  Penyebaran TKI blm sepenuhnya tercatat di Perwakilan RI.  Perlindungan hukum blm maks  Pindah majikan antar negara oleh Sindikat Internasional  Pendidikan rendah  Sosek kurang mampu.  Perekrutan oleh sponsor / calo dan petugas lapangan PPTKIS.  Menjadi korban sindikat (penempatan ilegal)  Pemalsuan dokumen dan manipulasi jati diri  Pemeriksaan kesehatan tidak sesuai standar  Pelatihan keterampilan dan uji kompetensi belum memadai.  Penempatan didominasi TKI Informal (64 %)  Sebag besar menguasai bhs Ibu  Disharmoni Regulasi Pusat dan Daerah serta Antar Daerah

6 5 5 1.Sistem Pelayanan Penempatan yang belum terstandar. 2.Rekrutmen yang masih mengandalkan Calo / Sponsor. 3.Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang belum terstandar, khususnya Sektor Informal. 4.Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang belum terstandar. 5.Sosialisasi yang belum menjangkau semua wilayah.

7 6 1.Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2.Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 3.Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 4.Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per 53/Ka- BNP2TKI/II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI.

8 7 Sudah ada MoUSudah Penempatan Belum ada MoU Potensi/ Penjajakan MoU 1.Malaysia 2.Korea Selatan 3.Taiwan 4.Jepang (G to G) 5. Kuwait 6. Yordania 7.Uni Emirat Arab 8.Qatar 9.Australia ( G to P ) 10.Belanda ( G to P ) 1. Hong Kong 2. Singapura 3. Brunei Darussalam 4. Macau 5. Amerika 6. Saudi Arabia 7. Syria 8. Bahrain 9. Oman 10. Yaman 11. Italia 12. Spanyol 13. Inggris 14. Jerman 15. Afrika 16. New Zealand 1.Canada 2.Yunani 3.Maroko 4.Polandia 5.Finlandia 6.Belgia 7.Swiss 8.Perancis 9.Turki 10.Portugal

9 8 P E N E M P A T A N T K I TAHUNTKI FORMAL% TKI INFORMAL %TOTAL * PENEMPATAN TKI BERDASARKAN PENDIDIKAN Pendidikan Dasar= 62,66 % Pendidikan Menengah= 28,46 % Pendidikan Tinggi= 8,88 % Terjadi 2 penempatan TKLN ke Arab Saudi yaitu melalui Depnakertrans dan BNP2TKI  tidak terrecord di BNP2TKI.

10 9 KAWASAN 2008 F%IN%TOTAL ASIA PASIFIK % % TIMUR TENGAH % % EROPA %30.2 %1.325 PELAUT % JUMLAH % % PENEMPATAN TKI BERDASARKAN KAWASAN

11 10 1.G to G 2.PPKIS 3.Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri 4.TKI Mandiri 5.G to P

12 11 PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE KOREA PROGRAM G TO G PENGUMUMAN TEST KLPT DI MEDIA MASSA / WEB SITE  CTKI mendaftar test KLPT di Perguruan Tinggi yang ditunjuk  Pelaksanaan test KLPT LULUS TIDAK LULUS  BNP2TKI /BP3TKI membagikan Brosur/leaflet kepada CTKI  BNP2TKI/BP3TKI membagikan formulir pendaftaran dengan persyaratan menunjukan Asli sertifikat KLPT dan asli KTP/SIM (tidak dapat diwakilkan).  Formulir Pendaftaran dapat diambil di Kantor BNP2TKI jln. Gatot Subroto Kav. 51, lt. VI/A Jaksel atau BP3TKI yang ditunjuk atau Download di  Seelah Formulir disi dan dilengkapi, dikirim ke PO BOX 4451 JKTM Berkas lamaran yang masuk divalidasi meliputi : Asli Formulir Pendaftaran, FC KTP, FC KK, FC Ijasah pendidikan terakhir, FC Sertifikat Lulus KLPT, FC Paspor, Pas foto berwarna, Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Asli Medical Chek Up, Asli Kartu AK I, Asli Surat Ijin OT/Wali/Suami/Istri diketahui Lurah/Kepala Desa. 2.Bagi yang memenuhi syarat akan disending dan dapat dipantau di website nama yang disending bukan jaminan diterima bekerja di Korea.www.bnp2tki.go.id 3.Yang tidak lengkap akan ditampilkan di website, untuk segera melengkapi persyaratan. 4.Berkas yang tidak memenuhi syarat (dipalsukan) tidak dapat diproses. Proses Pendataan dan Sending data ke MOL Korea Pembagian atau Pengambilan Formulir Pendaftaran  CTKI yang dipilih oleh Pengguna di Korea akan mendapat Kontrak / SLC  Status TKI dapat dipantau melalui website KONTRAK KERJA / SLC TEST PERIODE BERIKUTNYA 1.Medical Check Up 2.Asuransi 3.Tiket Pesawat 4.Rekomendasi BFLN/KTKLN 5.Airport Tax Melengkapi Dokumen Pemberangkatan Pengurusan Visa Preliminary Training 1.TKI dijemput Petugas dari Korea 2.TKI ditraining selama 2 hari 3 malam 3.Medical chek up di Korea, Jika sehat ditempatkan oleh pengguna dan jika tidak sehat langsung di deportasi ke Indonesia Kembali ke IndonesiaCCVI – Pemberitahuan turunnya Visa  TKI yang telah bekerja 3 thn harus kembali ke Indonesia dan setelah 6 bulan dapat mendaftar kembali untuk bekerja ke Korea TKI Tiba di Korea  TKI berangkat bersama sama ke Bandara Soekarno Hatta  TKI di antar Petugas BNP2TKI TKI Berangkat Ke Korea TIDAK LENGKAP/SENDING LEBIH DARI 1 TAHUN

13 12 K L T TIDAK LULUS FORMULIR PENDAFTARAN S L C VISA P A P DOKUMENTASI PEMBERANGKATAN

14 13

15 14

16 15 PENDAFTAR AN (FORMULIR) CAREWOKER BNP2TKI - DEPKES BNP2TKI - DEPNAKERTRANS JICWELS (TES, INTERVIEW) LATIHAN BAHASA JEPANG BNP2TKI PAP DOKUMEN PEMBERANGKATAN NURSE MATCHING

17 16  Recruitment Agreement  Job Order / Visa Wakalah/ Demand Letter  Draft Perjanjian Kerja  Surat Ijin Pengerahan (SIP) ‏  Informasi/pengantar rekrut ke Prov/Kab/Kota  Sosialisasi/penyuluhan  Pendaftaran CTKI di Dinas TK Pemda Prov/Kab/Kota  Seleksi CTKI  Perjanjian Penempatan 3 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 4  Pelatihan  Uji Kompetensi  Asuransi  Penampungan 5 Penerbitan Paspor Dana Pembinaan, Penempatan & Perlindungan TKI (PP 92/2000) : 15 US$ (PNBP) ‏ 7 VISA KERJA Dari Perwakilan Negara Penempatan  Pembekalan Akhir Pemberangkatan  Perjanjian Kerja  Kartu TKI 98 6 BNP2TKI PEMDA/DISNAKER - PPTKIS BNP2TKI - PPTKIS MEDICAL DISETUJUI OLEH KBRI/KJRI 1 DEP HUKUM & HAM DEPKEU - PPTKIS PPTKISBNP2TKI 10 KEBERANGKATAN TKI PPTKIS-DEPNAKERTRANS-DEPHUB- DEPHUKUM&HAM-DEPKEU-POLRI (ONE ROOF SERVICES) 2 PROSEDUR PELAYANAN PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI OLEH PPTKIS

18 17 PROSEDUR PELAYANAN PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI DI LUAR NEGERI BERANGKAT KE LUAR NEGERI DAN MELAPOR KE PERWAKILAN RI BUMN / BUMD atau Perusahaan Swasta Non PPTKIS dapat menempatkan TKI dalam hal : a.Memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri b.Memperoleh kontrak pekerjaan c.Memperluas usaha di negara tujuan penempatan d.Meningkatkan kualitas SDM BNP2TKI  Surat Persetujuan Penempatan TKI  Medical Check Up  Asuransi  PAP  KTKLN

19 18 1.CTKI mengajukan lamaran kepada calon pengguna di luar negeri melalui internet / atau korespondensi. 2.Dengan melampirkan biodata yang lengkap Riwayat Hidup, Pasphoto, Sertifikat Keterampilan, Kartu AK I PROSEDUR PENEMPATAN TKI PERORANGAN Pengguna mengirimkan: 1.Perjanjian Kerja yang dilegalisasi Perwakilan RI 2.Visa Kerja 3.Tiket Perjalanan CTKI mengajukan permohonan KTKLN dengan melampirkan: 1. Passpor 2.Medical Check Up 3. Visa Kerja 4. Perjanjian Kerja yang dilegalisasi Perwakilan RI 4. Tiket Perjalanan 5. Asuransi 1.Menerbitkan KTKLN / BFLN 2.Memberikan Pengarahan / Pembekalan BERANGKAT KE LUAR NEGERI DAN MELAPOR KE PERWAKILAN RI 12 3 CTKI PENGGUNA CTKI BP3TKI 4

20 19 Lulus Tdk Lulus Dokumen Kepedudukan (SKDLN) Tiket Pulang ke Daerah asal SATGAS PEMULANGAN Dokumen Kependudukan (SKPLN) Perjanjian Penempatan Rekom Paspor Paspor Tim. PK-TKI TKI TIBA DI DEBARKASI PERBATASAN SURAT PERWAKILAN RI DI MALAYSIA DITAMPUNG DI ASRAMA/ SELEKSI Penyuluhan Pendaftaran Wawancara Pemeriksaan Kesehatan TIM PK-TKI, SATGAS PEMULANGAN DOKUMEN PENEMPATAN ; Perjanjian Kerjasama Job Order/ Demand Letter Rancangan Perjanjian Kerja Konsorsium PENGURUSAN DOKUMEN DP3TKI Asuransi PK PAP KTKLN BP3TKI/ P4TKI / PK-TKI DAERAH ASAL Berangkat Konsorsium MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN KEMBALI TKI BERMASALAH DI PERBATASAN

21 20 CTKI ADMINISTRASI Pendaftaran, Foto, Sidik Jari KONSELING VCT, Informed Consent PEMERIKSAAN KESEHATAN Laboratorium : Darah Urin Feses Sputum Fisik Jiwa : Kesadaran Pikiran Perasaan Perilaku Radiologi : Thoraks Verifikasi hasil Unfit Terapi/konfirmasi merujuk ke RS FITCetak dokumen / SERTIFIKAT PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI DI SARANA KESEHATAN

22 21 PEMERIKSAAN KES CTKI suatu kegiatan spesifik dan unik prima dan akurat efisien & ekonomis (profit) menghormati tata aturan pemeriksaan yang berlandaskan pada etika profesi kedokteran

23 22 1. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; 5. Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kab/ Kota dan Prop sbg Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Propinsi/Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI. 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri. 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri. 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 138/MENKES/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia. 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan. 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per 43/KA/XI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI. 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per- 44/KA/XI/2008 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per-31/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Peraturan Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

24 23 PERPRES PEM KES CTKI UU No. 39 TAHUN 2004 PASAL 49 AYAT (2) : KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI BAGI CTKI DAN PENUNJUKAN SARKES DAN LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI, DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERPRES. SAAT INI MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN  AGAR DAPAT SEGERA SELESAI  DIHARAPKAN DAPAT MEMINIMALISIR PERMASALAHAN DALAM HAL PEMERIKSAAN KESEHATAN dan PSIKOLOGI CTKI

25 24 Sertifikat Palsu Pem. kes dilaks. tdk sesuai standar Tidak diperiksa Pem. kes kadaluwarsa TKI dipulangkan oleh neg. penerima (2,5%) Pengawasan pelaksanaan Blm adanya sangsi bg sarkes JOKI Hasil pem. kurang diakui di Neg. Penempatan Perang tarif jual beli sertifikat kes

26 25 DATA SARKES DI DAERAH KANTONG TKI NoBP3TKI / P4TKIPOTENSI CTKI 1Banda Aceh Medan Pekan Baru Palembang Bandung Jakarta Semarang Yogyakarta Surabaya Mataram Kupang Pontianak Banjarbaru Nunukan Makasar Tanjung Pinang Banten Bali Pare-pare SARANA KESEHATAN

27 26 Pengamanan Tenaga Kerja Indonesia Hasil kegiatan Sweeping selama tahun 2008 Jumlah TKI diselamatkan sebanyak 718 orang

28 27 CTKI DIPERIKSA KESEHATANNYA DI INDONESIA BERANGKAT KE SAUDI ARABIA  KERJA FIT 2-3 HARI SAMPAI DI MALAYSIA, DILAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG UNFI T KEMBALI KE INDONESIA (2,5%) CTKI DIPERIKSA KESEHATANNYA DI INDONESIA FIT

29 28

30 29

31 30 1.Surat Edaran Direktur jenderal Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI Nomor YM.02.17/V/467/09 Tanggal 19 Februari Surat Edaran Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Nomor B.142/PEN/II/2009 Tanggal 23 Februari 2009 SISTEM BIOMETRIK (SIDIK JARI dan FOTO)

32 31 FEED BACK HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN TKI DI SAUDI ARABIA (Report from Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Health) Biometric System mulai diberlakukan Terdapat 2 (dua) cara penempatan TKI ke LN : - Depnakertrans - BNP2TKI TKI UNFIT : - Depnakertrans : 63 orang - BNP2TKI : 0 orang Biometric System belum berlaku Penempatan TKI ke LN hanya melalui BNP2TKI TKI UNFIT  208 org

33 32 Pemeriksan Kesehatan pada Calon TKI dilakukan melalui dua tahap 1.PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL (PRA MEDICAL) 2.PEMERIKSAAN KESEHATAN AKHIR (MEDICAL CHECK UP)

34 33 JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PER NEGARA PENEMPATAN 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Darah malaria - Glukosa - TPHA - VDRL - HBsAg - Opiat - Canabis - Tes kehamilan 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Darah malaria - Mikrofilaria - Glukosa - TPHA - VDRL - HBsAg - Opiat - Canabis - Tes kehamilan 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Glukosa - VDRL - HBsAg - Anti HIV - Opiat - Canabis - Feses - Tes kehamilan

35 34 Lanjutan Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Glukosa - VDRL - HBsAg - Anti HIV - Opiat - Canabis - Tes kehamilan 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Glukosa - VDRL - HBsAg - Anti HIV - Opiat - Canabis - Tes kehamilan 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Darah Malaria - Glukosa - Ureum - Kreatinin - SGOT - SGPT - Alkali Fosfatase - TPHA - VDRL - HBsAg - Anti HIV - Opiat - Canabis - Tes kehamilan

36 35 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Golongan darah - Glukosa - SGOT - SGPT - VDRL - HBsAg - HBeAg - HBeAb - Anti HIV - Ureum - Kreatinin - Cholesterol total - Tes kehamilan 4.Audiometri 1.Pemeriksaan Fisik 2.Rö Foto Dada 3.Pemeriksaan Lab - Urin rutin - Darah rutin - Golongan darah - Darah Malaria - Glukosa - Ureum - Kreatinin - SGOT - SGPT - Alkali Fosfatase - TPHA - VDRL - HBsAg - HBeAg - HBeAb - Anti HIV - Opiat - Canabis - Feses - Cholesterol total - Tes kehamilan 4.EKG 5.Audiometri 6.Spirometri

37 36 Sistem Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (SPPKTKLN) SPPKTKLN adalah suatu aplikasi pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melibatkan stakeholder terkait secara online melalui internet dengan menggunakan usser ID dan password khusus UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan tanda identitas bagi TKI dalam bentuk smartcard yang diterbitkan oleh BNP2TKI/ BP3TKI/ P4TKI dan berfungsi sebagai bebas fiskal luar negeri (BFLN), yang berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan Stakeholder terkait dalam SPPKTKLN yaitu PPTKIS, BLKLN, LSP, BNSP, BP3TKI/ P4TKI, Sarana Kesehatan dan Asuransi TKI

38 37 MEKANISME PROSES BARU DATA ENTRY DARI SARKES KE SISKOTKLN SARANA KESEHATAN Implikasi : 1. Nomer Sertifikat dan Tgl Proses Pemeriksaan di generate otomatis by sistem SISMED dan berbasis BIOMETRIK 2. Menggunakan Foto dan sidik jari (Memperkecil kemungkinan adanya pemalsuan Sertifikat) 3. Menghindari CTKI yang UNFIT untuk pindah ke SARKES lain 4. Men- standarisasi harga pemeriksaan CTKI yang telah ditetapkan oleh DEPKES untuk meningkatkan kwalitas kesehatan CTKI 5. Kontrol terhadap kualitas pemeriksaan CTKI melalui sistem SISMED REKOM TKI DARI SISKOTKLN PROSES PEMERIKS AAN CTKI GET DATA TKI BERDASARKAN ID TKI REGITRASI DATA MEDICALCTKI MENGGUNAKAN FOTO DAN FINGER PRINT KIRIM KE SISKOTKL N SERVER SISKOTKLN PROSES INPUT DATA BY SISTEM SISMED : 1. NO. SERTIFIKAT 2. TGL. PEROSES

39 38 PPTKIS SARANA KESEHATAN SARANA KESEHATAN BLKLN LEMBAGA UJI KOMPETENSI LEMBAGA UJI KOMPETENSI BNP2TKI BP3TKI (PAP/KTKLN) BP3TKI (PAP/KTKLN) DISNAKER TRANS DISNAKER TRANS KBRI/KJRI IMIGRASI ASURANSI Sudah Online Disiapkan untuk Online Diagram Interkoneksi Pengembangan Sistem KTKLN SERVER SPPKTKLN (www.bnp2tki.go.id)

40 39 BGR4 KONFIGURASI INFRASTRUKTUR SISTEM PENERBITAN KTKLN

41 40 Alur/ mekanisme proses penerbitan KTKLN 40 input data CTKI input data hasil pemeriksaan kes TKI, upload foto dan sidik jari (BIOMETRIC SYSTEM) : input data Calon TKI peserta pelatihan dan lulusan BLK input data CTKI peserta uji kompetensi input data Calon TKI peserta asuransi verifikasi data TKI yg sudah siap untuk PAP dan pembayaran DP3 TKI penerbitan KTKLN berdsrkan permohonan dari PPTKIS TKI BERANGKAT KE LN harus lebih dari 21 hari harus kurang dari 15 hari harus ≥ 3 hari

42 41 Alur/ mekanisme proses penerbitan KTKLN data pribadi : nama TKI, nama ibu, nama ayah, alamat rumah TKI, nomor KTP, nomor paspor, alamat orang tua, status orang tua, status perkawinan, agama dan pendidikan. data visa dan data pekerjaan Calon TKI : agency, jabatan, sektor usaha, nomor visa, gaji, mata uang, nama majikan, nomor ID majikan, alamat majikan, nomor telpon rumah majikan, nomor telpon kantor majikan dan kode majikan input data nominasi CTKI, yaitu : input data hasil pemeriksaan kes TKI, upload foto dan sidik jari (BIOMETRIC SYSTEM) : ID TKI Nama Sarkes Nama TKI Nomor dan tanggal sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan Foto (Pasfoto) TKI Sidik jari (2 ibu jari tangan) TKI input data Calon TKI peserta pelatihan dan lulusan BLK input data Calon TKI peserta uji kompetensi input data Calon TKI peserta asuransi verifikasi data TKI yg sudah siap untuk PAP penerbitan KTKLN berdsrkan permohona n dari PPTKIS - IDI TKI - Tgl Registrasi - Nama BLKLN - Nama TKI - Nomor dan tanggal sertifikat BLKLN - Nama TKI - ID TKI - Nama Lembaga Uji - Nomor dan tgl sertifikat kompetensi - ID TKI - Nama Asuransi - Nama TKI - Nomor dan tgl KPA

43 42 BGR5

44 43 ASURANSI PPTKIS USSER CTKI SARKES

45 44 KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 05 P/HUM/ Menyatakan PERMEN 22 tahun 2008 Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum Menyatakan KEPMEN 200 tahun 2008 tentang penunjukan Pejabat Penerbitan SIP Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum Menyatakan KEPMEN 201 thn 2008 ttg Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempataan utk kepentingan Perusahaan sendiri Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum Memerintahkan MENAKERTRANS mencabut : 1.PERMEN 22/ KEPMEN 200/ KEPMEN 201/2008

46 45 1.EVALUASI KINERJA SARANA KESEHATAN CTKI 2.PERLU DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR 3.MENERAPKAN KEBIJAKAN SISTEM SPPKTKLN 4.PENERAPAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KES CTKI DI SARKES 5.PERPRES PEM. KES dan PSIKOLOGI CTKI  SEGERA SELESAI 6.MENAMBAH JUMLAH SARANA PELAYANAN PEMERIKSA KES CTKI  YANG SESUAI DAERAH KANTONG-KANTONG CTKI 7.MENERAPKAN KEBIJAKAN BIOMETRIC SYSTEM (FINGER PRINT dan PASFOTO) DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PERMASLAHAN YANG TERJADI DALAM PEMERIKSAAN KES. 8.KERJASAMA ANTARA DEP. KESEHATAN dan BNP2TKI (TERUS MENERUS)

47 46


Download ppt "1 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Disajikan pada : Sosialisasi Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI Mataram,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google