Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Arti Pentingnya Pengesahan/Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional. Rinda Amalia. SH. copy rights by Rinda Amalia1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Arti Pentingnya Pengesahan/Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional. Rinda Amalia. SH. copy rights by Rinda Amalia1."— Transcript presentasi:

1 Arti Pentingnya Pengesahan/Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional. Rinda Amalia. SH. copy rights by Rinda Amalia1

2 Pengesahan/Ratifikasi Persetujuan/Konfirmasi? Globalisasi Hubungan Internasional semakin meningkatkan persentuhan atau interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Pertanyaan tersebut semakin mempertajam pertanyaan tentang arti lembaga pengesahan (ratifikasi, aksesi, acceptance, approval) dalam kaitannya dengan status perjanjian internasional dalam status perjanjian Indonesia dalam Hukum Nasional Republik copy rights by Rinda Amalia2

3 Cont…. Dari tataran teorits dan praktis, pengertian lembaga pengesahan/ratifikasi ternyata di pahami secara berbbeda oleh kalangan ahli Hukum Tata Negara dan oleh ahli Hukum Internasional. Dari sisi Hukum Perjanjian maka ratifikasi pada esensinya adalah konfirmasi. Lembaga pengesahan/ratifikasi dalam hukum ketatanegaraan selalu diartikan sebagai tindakan persetujuan oleh suatu organ negara terhadap perbuatan pemerintah untuk membuat perjajian/konfirmasi organ tersebut terhadap penandatangan suatu perjanjian oleh copy rights by Rinda Amalia3

4 2 prosedur pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional Perfektif Prosedur Internal Merupakan masalah HTN, yaitu hukum nasional Indonesia yg mengatur tentang kewenangan eksekutif dan legeslatif dalam pembuatan perjanjian internasional serta mengatur produk hukum apa yang harus dikeluarkan untuk menjadi dasar bagi Indonesia melakukan prosedur eksternal Perfektif Prosedur Ekternal Perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan persetujuan yang diatur oleh Hukum Perjanjian copy rights by Rinda Amalia4

5 Pengertian Konfirmasi dari Negara: Konfirmasi yaitu organ Negara seperti parlemen memberikan konfirmasi terhadap perbuatan Pemerintah yang telah menandatangi suatu perjanjian Persetujuan yaitu organ negara seperti parlemen memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap perjanjian yang akan ditandatangi oleh copy rights by Rinda Amalia5

6 Cont… HTN RI tanpa sengaja mengartikan lembaga pengesahan/ratifikasi sebagai “Persetujuan DPR” bukan konfirmasi dan hal ini tercermin dalam Pasal 11 UUD Namun, dalam praktek ketatanegaraan RI, yang kemudian ditapsirkan oleh UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengertian persetujuan ini bergeser menjadi “Konfirmasi DPR” daripada “Persetujuan DPR”. Itulah sebabnya pasal ini masih menyisakan pertanyaan mendasar tentang “apakah DPR harus terlibat membuat perjanjian sebelum ditandatangi atau hanya terlibat setelah perjanjian ditandatangi oleh pemerintah?”. Dalam hal ini perbedaan pengertian “persetujuan” dengan “Konfirmasi” pada lembaga pengesahan/ratifikasi menjadi sangat relevan. Permasalahan ini tentunya akan sangat terkait dengan perjanjian, apakah wewenang ekskusif eksekutif atau copy rights by Rinda Amalia6

7 Cont… UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional hanya mengatur tentang pengesahan/rafikasi dalam perfektif Prosedur Ekternal sehingga berkarakter “Konfirmasi”, yaitu perbuataan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan perstujuan. UU ini juga mengatur tentang persyaratan internal (Pengesahan/rafikasi dengan UU/Perpres) sebagai dasar konstitusional untuk dapat melakukan pengesahan/rafikasi dalam perpektif copy rights by Rinda Amalia7

8 Cont…. Dalam UU dan praktek Indonesia, utuk prosedur ekternal (yaitu penerbitan notification atau instrument of ratification/accession/acceptance/approval oleh Kementrian Luar Negeri) hanya dapat dilakukan setelah prosedur Internal terpenuhi. Akibatnya secara hakiki maka UU ini telah memberikan interprestasi bahwa yang dimaksud dengan “Persetujuan DPR” pada pasal 11 UUD 1945 adalah “Konfirmasi” yang berarti bahwa keterlibatan DPR adalah untuk menerima atau menolak pengesahan/ratifikasi perjanjian yang sudah dibuat oleh Pemerintah bukan untuk menyetujui perjanjian yang akan dibuat oleh copy rights by Rinda Amalia8

9 Cont… Pasal 11 UUD 1945 sebagai produk HTN bergesekan dengan UU No. 24 Tahun 2000 yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Perjanjian Internasional. Dalam kaitannya ini pandangan Prof. Bagir Manan bahwa “wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri termasuk membuat dan memasuki perjanjian internasional adalah kekuasaan eksklusif eksekutif menjadi sangat relevan. Dalam hal ini pengertian “persetujuan DPR” pada pasal 11 UUD 1945 harus diartikan sebagai “konfirmasi DRP” atas perbuataan hukum copy rights by Rinda Amalia9

10 Format UU sebagai Output dari “Persetujuan DPR”: Formal atau Prosedural? Mohammad Yamin sbg salah satu perumus UUD 1945 pernah menyatakan bahwa “tidak diterapkannya dalam Pasal 11 bentuk yuridis lain daripada perstujuan DPR, sehingga persetujaun DPR itu sendiri berupa apapun telah mencakupi syarat formil menurut konstitusi Pasal 11”. Dari pandangan Moh. Yamin tersebut maka sebenarnya “persetujaun DPR” dapat mengambil bentuk apa pun dan hanya merupakan syarat formil untuk dibuatnya suatu perjanjian copy rights by Rinda Amalia10

11 Cont…. Namun, dalam perkembangan praktek ketatanegaraan Indoensia output dari “Persetujuan DPR” ini telah mengambil bentuk UU. Perkembangan ini tercermin dari praktek yang timbul menyusun Surat Presiden No. 2826/HK/1960 kepada Ketua DPR, yang selalu menuangkan “Perstujuan DPR” kedalam format UU dan dalam praktek istilah ini selanjutnya selalu diartikan secara baku sebagai “pengesahan/rafikasi” Pemahaan ini kemudian terkristalisasi dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yg secara sengaja telah menafsirkan kata “Perstujuan DPR” pasal 11 UUD 1945 sebagai “Pengesahan dengan bentuk copy rights by Rinda Amalia11

12 Cont…. Namun, tanpa disengaja UU No. 24 Tahun 2000 ternyata mendefinisikan istilah “Pengesahan/Ratifikasi” sebagai perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan persetujuan. Sekalipun memakai definisi ekternal, UU ini juga ternyata mengartikan pengesahan/ratifikasi seperti yang dikenal dalam Prosedur Internal (misalnya pemakaian istilah “pengesahan dengan UU/Kepres”) sehingga tanpa sengaja telah mengunakan istilah yang sama untuk pengertian yang sebenarnya copy rights by Rinda Amalia12

13 Arti UU/Perpes pengesahan/Ratifikasi, yaitu: Pertama, pandangan yang menilai UU/Perpes yang mengesahkan suatu perjanjian adalah produk Hukum Nasional (substantif) yang mentransformasikan materi perjanjian ke dalam hukum nasional sehingga status perjanjian berubah menjadi hukum nasional. UU/Perpes ini telah memiliki efek normatif. Norma yang diaplikasikan dalam Hukum Nasional adalah dalam karakternya dan formatnya sebagai materi UU/Perpes dan bukan dalam karakternya sebagai norma perjanjian. Kelompok ini menilai tidak perlu lagi ada legislasi baru untuk memberlakukan norma perjanjian kedalam hukum nasional. Pendekatan ini tercermin pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yg pada pasal 7 ayat (2) menyatakan “Ketentuan Hukum Internasional yg telah diterima Negara RI yang menyangkut HAM menjadi Hukum copy rights by Rinda Amalia13

14 Kedua, pandangan yang menilai UU/Perpes yg mengesahkan suatu perjanjian adalah bersifat prosedural yaitu hanya merupakan persetujuan DPR/Presiden dalam jubah UU/Perpes. UU/Perpes ini tidak memiliki efek normatif karena hanya bersifat penetapan bukan pengaturan. Pandangan ini pada tahap selanjutnya terbagi dua, yaitu: Pertama: UU/Perpes yg mengesahkan suatu perjanjian adl “Menginkorporasi”Perjanjian tsb kedalam sistem Hukum Nasional. Pandangan ini tercermin dlm praktek adm negara misal dlm penerapan Konvensi Wina 1961/1963 ttg Hubungan Diplomatik/Konsuler yg diratifikasi dgn UU No.1/1982. Konvensi ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak serta fasilitas diplomatik lainnya kepada para kors diplomatik di Ind. Dalam hal ini tidak diperlukan transformasi kaidah Konvensi kedalam HkmNasional dan bahkan sampai saai ini tidak ada legislasi nasional yg memuat konvensi copy rights by Rinda Amalia14

15 Kedua, Pandangan yang menganggap UU/Perpres yg mengesahkan suatu perjanjian hanya sekedar jubah persetujuan DPR/Presiden kepada Pemerintah RI untuk mengikatkan diri pada tataran hukum internasional dan belum mengikatkan pada tataran hukum nasional. Untuk itu masih dibutuhkan legislasi nasional tersendiri untuk mengkonvermasikan materi perjanjian menjadi hukum nasional. Tanpa legislasi nasional maka, Indonesia sebagai subjek HI hanya terikat pada tataran internasional, sedangkan warganya negaranya tidak terikat. Pandangan ini tercermin dalam praktek Ind menyikapi UNCLOS 1982 yang diratifikasi dgn UU No. 17/1985. UU ini hanya bersifat prosedural shg masih dibutuhkan suatu UU lain yang menstranformasikan UNCLOS 1982 ke dalam Hukum Nasional, yaitu UU No. 6/1996 tentang copy rights by Rinda Amalia15

16 Implikasi juridis dari peningkatan status ratifikasi ini akan muncul terhadap Hukum Internasional. Dari sisi Hukum Internasional ratifikasia dalah pernyataan “consent to be bound by a treaty” yang bersifat “eenmalig” (satu kali saja/final) dan tidak melihat bagaimana HTN mengatur mengenai pernyataan ini. Dengan demikian, pada saat Indonesia telah menyatakan pernyataan untuk terikat pada Konvensi ini melalui ratifikasi, maka pada saat itu pula konvensi berlaku (entry into force) bagi Indonesia. Dalam hal ini, peningkatan status Keppres menjadi UU tidak akan mungkin dilanjutkan dengan penyampaian ratifikasi baru kepada Sekjen PBB karena “peningkatan tingkat ratifikas” tidak dikenal dalam hukum copy rights by Rinda Amalia16


Download ppt "Arti Pentingnya Pengesahan/Ratifikasi Pada Perjanjian Internasional. Rinda Amalia. SH. copy rights by Rinda Amalia1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google