Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN DOSEN PENGAMPU : Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS Ir. Imam syafi’i, MS UNIVERSITAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN DOSEN PENGAMPU : Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS Ir. Imam syafi’i, MS UNIVERSITAS."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN DOSEN PENGAMPU : Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS Ir. Imam syafi’i, MS UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS Semester Gasal (4 : 0) JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ 1

3 KONTRAK KULIAH 1. Team Teaching : Prof. Dr. Ir. Rudi Widowo, MS - Ir. Imam Syafi’i, MS 2. Sistem Penilaian - Penilaian pokok : UAS, UTS - Penilaian Tambahan : Tugas, Assigment, dsb. 3. Aturan Main Perkuliahan - Paling lambat 10 menit setelah jadwal kuliah yang ditetapkan - Yang melebihi sebaiknya tidak perlu masuk - Ditetapkan seorang mahasiswa sebagai ketua kelas 4. Etika Akademik - Pakaian sopan, bersepatu - Menggunakan bahasa Indonesia yang baik - Selama kuliah HP dimatikan 5. Ruang Lingkup Mata Kuliah

4 SILLABI KEBIJAKAN DAN PERATURAN BIDANG PERTANIAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI : Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik berbagai konsepsi kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pertanian, khususnya Indonesia. KOMPETENSI DASAR : (a) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran dan fungsi pertanian/pangan dalam pembangunan, (b) Mahasiswa mampu memahami memahami berbagai landasan teori/akademik atau konsepsi berfikir tentang perlunya kebijakan dalam pembangunan pertanian (c) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai peraturan perundangan di bidang pertanian, khususnya di Indonesia.

5 DESKRIPSI MATERI, KEGIATAN, PENILAIAN DAN PEMBINA 1 Deskripsi Materi Perkuliahan mencakup semua aspek tentang konsepsi kebijakan yang diperlukan bagi bidang pertanian dan pangan, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Selain itu, mencakup pula berbagai peraturan di bidang pertanian dan pangan, baik lahan, budidaya, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura serta pangan pada umumnya. 2. Kegiatan Pembelajaran meliputi kuliah/ceramah dan diskusi, sebanyak menit tatap muka. 3. Penilaian (asesmen), meliputi kuis/tugas/pekerjaan rumah 30 persen, Ujian Tengah Semester 30 persen, dan Ujian Akhir Semester 40 persen. 3. Pembina Mata Kuliah adalah Rudi Wibowo, Imam Syafii, Yuli Haryati & Lenny W (untuk kelas H, Semester gasal 2013/2014).

6 JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN 1. Kontrak Perkuliahan 2. Pemahaman Dasar tentang Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. 3. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (I). 4. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (II). 5. Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (I). 6. (Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (II). 7. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (I). 8. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (II).. 9. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (III). 10. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (IV). 11. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (V).

7 JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN 12. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (II). 13. Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (III). 14. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (I). 15. Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (II). 16. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (I). 17. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (II). 18. Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (III). 19. Kebijakan Teknologi Pertanian (I). 20. Kebijakan Teknologi Pertanian (II). 21. Strategi Pembangunan Pertanian : Proses dan Struktur (I) (Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (I) : 22. Isyu Penting Kebijakan Perberasan dan Tanaman Pangan Penting (Jagung dan Kedelai).

8 JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN 23. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (II) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perkebunan Tebu, Agribisnis Gula dan swasembada gula Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (III) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi potong dan Importasinya. 25. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (IV) 26. Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Hortikultura Buah-buahan dan Masalah Importasinya. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (V) 27. Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perikanan di Indonesia. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VI) 28. Isyu Penting Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VII) 29. Isyu Penting Kebijakan Riset dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VIII) 30. Isyu Penting Kebijakan Distribusi dan Konsumsi Pangan di Indonesia.

9 KEBIJAKAN PERTANIAN KEBIJAKAN PERTANIAN : serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Suatu sistem untuk menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi produsen, pedagang, dan konsumen dari berbagai produk pertanian baik tanaman, perikanan maupun ternak untuk mencapai efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan ketahanan (security). JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

10 KEBIJAKAN PERTANIAN WUJUD KEBIJAKAN PERTANIAN : Kebijakan diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain FRAMEWORK KEBIJAKAN PERTANIAN : Tujuan (objectives), Kendala (constraints), Kebijakan (policies), dan Strategi (strategies). JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

11 KEBIJAKAN PERTANIAN JENIS KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. Kebijakan yang bersifat pengatur (regulating policies) misalnya peraturan rayoneering dalam perdagangan/distribusi pupuk 2. Kebijakan pembagian pendapatan yang lebih adil merata (distributive policies). Misalnya penentuan harga kopra minimum yang berlaku sejak tahun 1969 di daerah-daerah kopra di Sulawesi. Persoalan Pokok : Keadilan  Ada yang memperoleh manfaat dan bahkan ada yang dirugikan JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

12 KEBIJAKAN PERTANIAN TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. Efisiensi (efficiency), 2. Pemerataan (equity), dan 3. Ketahanan (security). Efisiensi tercapai : apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka adanya mampu menghasilkan pendapatan Maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

13 KEBIJAKAN PERTANIAN TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN : Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Biasanya, pemerataan yang lebih baik akan dicapai melalui distribusi pendapatan yang lebih baik atau lebih merata. Ketahanan (pangan) akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen meminimumkan adjustment costs. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

14 1. Kebijakan Perlindungan Petani 2. Kebijakan Pengembangan Nilai Tambah 3. Kebijakan Penataan Kelembagaan Pertanian Nasional KERANGKA KEBIJAKAN DASAR SEKTOR PERTANIAN

15 Kebijakan penetapan dan stabilitas harga produk pertanian (pengelolaan pasar). Kebijakan dalam pengelolaan input-input produksi (meliputi ketersediaan, ketepatan, kemudahan, dan harga wajar dari input seperti pupuk, bibit, dll). Kebijakan pengembangan sistem perbenihan, mulai dari pengelolaan plasma nutfah, pemuliaan, produksi, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasannya. Kebijakan penyediaan lahan pertanian dalam rangka pengembangan kawasan-kawasan Agropolitan sebagai perwujudan integrasi sistem agribisnis dalam suatu wilayah. Kebijakan permodalan yang secara spesifik dirancang sesuai dengan budaya petani dan karakteristik pertanian. Kebijakan pengendalian hama dan penyakit serta penanganan dampak bencana alam. Kebijakan pengembangan kelembagaan perusahaan petani untuk mencapai skala usaha yang layak. 1.Kebijakan Perlindungan Petani

16 Kebijakan industrialisasi pertanian/Agroindustri berbasis pada sumber bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri. Kebijakan pengembangan produk-produk antara sebagai bahan dasar untuk berbagai penggunaan. Kebijakan pengembangan jaringan distribusi dan transportasi pertanian. Kebijakan pengembangan sistem informasi dan pemasaran pertanian. Kebijakan pemanfaatan limbah-limbah industri pertanian. Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif peningkatan nilai tambah. 2.Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah

17 Kebijakan public awareness tentang peran, fungsi dan posisi pertanian. Kebijakan konsolidasi interdependensi antar sektor/lembaga (consolidated power) Kebijakan perumusan peraturan perundangan berdasarkan prioritas-prioritas kepentingan petani dan pertanian. Kebijakan pengembangan kelembagaan petani. Kebijakan pengembangan SDM, iptek dan proses inovasi lainnya. 3. Kebijakan Penataan Kelembagaan Pertanian Nasional

18 Desain institusi harus diarahkan untuk menyelesaikan tiga hal pokok sebagaimana telah dirumuskan dalam kebijakan pembangunan pertanian di atas, yaitu:  institusi pembangunan pertanian yang dapat memberikan perlindungan terhadap petani,  institusi yang mampu menggerakkan proses industrialisasi yang meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan petani pada umumnya, dan  institusi yang dapat meningkatkan kapabilitas kelembagaan petani dan pertanian pada umumnya. Desain Institusi/Kelembagaan

19 Asossiasi Petani Dunia Usaha Pemerintah Lembaga Perlin- dungan Petani Pemerintah Desain Institusi/Lembaga Dalam Pembangunan Pertanian

20 Pemerintah ASOSIASI PETANI/INSTITUSI PETANI DUNIA USAHA PEMERINTAH: PUSAT DAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN/ BANK BUMP LEMBAGA PROFESIONAL Skema Institusi Pengembangan Nilai Tambah

21 Pengembangan Masyarakat Industri Prioritas Tahapan Ekspansi Proses Pengembangan Budaya Industri

22 KEBIJAKAN PERTANIAN BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. Kebijakan harga, merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga-harga yang diterima oleh petani dan hasil-hasil usaha tani. 2. Kebijakan pemasaran, merupakan kebijakan mengenai pemindahan hasil-hasil usaha tani dari petani ke konsumen. 3. Kebijakan input, drancang untuk mempengaruhi harga dan sistem pembelian input variabel. 4. Kebijakan kredit, untuk perolehan modal kerja

23 KEBIJAKAN PERTANIAN BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN : 5. Kebijakan mekanisasi, untuk mengadopsi teknologi mekanis 6. Kebajikan land reform, mengubah distribusi kepemilikan atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan tanah 7. Kebijakan penelitian, penyebaran tekologi baru dan peningkatan produktivitas 8. Kebijakan pengairan, perolehan air sebagai sumber daya dalam usahatani

24 KEBIJAKAN PERTANIAN 3 KENDALA UTAMA KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. penawaran, 2. Permintaan, dan 3. Harga dunia. Penawaran : (produksi nasional) dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, dan modal), teknologi, harga input, dan kemampuan manajemen. Permintaan (konsumsi nasional) dibatasi atau dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga output. Harga dunia, untuk komoditas yang diperdagangkan secara internasional baik input maupun output, menentukan dan membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan supply domestik, dan mengekspor dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

25 KEBIJAKAN MAKRO 1.Kebijakan Moneter Penetapan Suku Bunga  Relatif rendah  Merangsang Usaha Kredit Investasi/Modal Kerja  Mendorong pertumbuhan Usaha Agr 2. Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah  Perlu memperhatikan tahap pembangunan sistem Usaha Agribisnis meliputi : a. Perkemb. sistem agribisnis tahap awal ( natural resources & unskill labor based) diprioritaskan pada investasi berupa jalan, pelabuhan, irigasi dsb. b. Perkemb. Sistem agribisnis tahap kedua (capital & skill labor based) diprioritaskan pada pengembangan teknologi & Perlakuan Pajak : Mempercepat transformasi Keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Perlu keringanan/ pembebasan pajak bagi : a. Bagi industri hulu dan hilir usaha agribisnis  s/d BEP b. Bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi & SDM bidang agribnisnis KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN / AGRIBISNIS DI INDONESIA JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

26 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI AGRIBISNIS Diarahkan pada pada pengemb. agroindustri & memperkuat daya saing - Industri hilir  mengolah hasil pertanian  intermediate product  semi finished product  final product - Industri Hulu  Pengembangan industri pembibitan/pembenihan  dinilai faktor yang masih lemah sedang plasma nutfah yang ada cukup besar, pengembangan agro-otomotif dan agro kimia (pupuk, pestisida, vaksin dsb) KEBIJAKAN PEMASARAN & KERJASAMA INTERNASIONAL -Kebijakan penjualan barang/ekspor -Kebijakan informasi pasar (spesifikasi jml, harga, selera konsumen dsb) -Kebijakan fungsi perdagangan  posisi Indonesia dalam perdagangan global, pajak ekspor, bea masuk -Pendayagunaan kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai entry point, pemantauan peluang pasar, kerjasama antar perusahaan agribisnis dsb. -Kebijakan penetapan undang-undang/peraturan anti dumping JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN/AGRIBISNIS DI INDONESIA

27 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRA STRUKTUR Kebijakan Infrastruktur banyak dibutuhkan pelaku agribisnis karena : 1. Menunjang usaha agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat banyak 2. Sesuai dengan kebutuhan publik 3. Merangsang usaha/investasi baru shg mengemb. ekonomi wilayah Jenis investasi infrastruktur yg mendesak utk dikembangkan antara lain : farm road, drainase, pelabuhan (khususnya Indonesia bag.Timur), transportasi dan telekomunikasi KEBIJAKAN PENGEMBANGAN Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan : Penyediaan modal (credit program) dgn prosedur sederhana, bunga kondusif & agunan yang dapat dijangkau, skim kredit sesuai kebutuhan agribisnis melalui unit banking sistem melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kebijakan Pengembangan Fungsi Penelitian & Pengembangan : - Kebijakan pergeseran dari lembaga penelitian pemerintah ke non pemerintah - Kebijakan teknologi & bio teknologi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan eco farming, organic farming, eco labeling & food safety KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

28 1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Pengembangan Subredaya Manusia meliputi : - Pengembangan penguasaan teknologi & pengetahuan - Pengembangan kemampuan kewirausahaan (enterpreneurship) - Pengembangan kemampuan kerjasama (team Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani - Kelembagaan pangan tradisional/lumbung desa u/ ketahanan pangan - Kelembagaan koperasi agribisnis 2. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN S.D. ALAM & Pengembangan sumberdaya hayati (kebun koleksi, plasma Perlindungan lahan pertanian untuk menghindari alih Penetapan pajak tinggi pada lahan tidur & sanksi pada perusak lingkungan 3. KEBIJAKAN PENGEMB. PUSAT PERTUMB.AGRIBISNIS Kebijakan penetapan komoditas sesuai keunggulan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Kebijakan Pengembangan Kawasan Agroindustri Terpadu Kebijakan Pengembangan Sentra Produksi Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU) dan Kawasan Andalan (KADAL) JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA

29 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN Kebijakan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan melalui integrasi sub sistem hulu, usahatani, hilir dan Kebijakan keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya Kebijakan pengaturan distribusi pangan yang mengacu pada mekanisme pasar yang Kebijakan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mampu dan mandiri mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. KELEMAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS MASA Lebih terfokus pada usahatani (on Lemahnya dukungan kebijakan Pendekatan pembangunan sentralistik dan top down BEBERAPA PERMASALAHAN YANG MUNCUL Teknologi yang dikuasai lebih menonjol pada teknologi Sistem pelayanan pada subsistem off farm (modal & penyuluhan) Kelembagan & organisasi petani masih Adanya benturan hukum formal dan hukum Ketidak sinkronan aturan antar departemen, pusat & daerah  kurangnya kepastian usaha JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA

30 Fase 2 Memperkuat pasar Fase 3 Eksekusi - Keuangan musiman - Sistem pasokan input - Pasar output lokal Pasar sektor swasta yang efektif Teknologi intensif Ketidakcukupan keuangan, pasar input dan output Permintaan input petani dan surplus produksi Volume keuangan yang besar, permintaan input, dan pasokan produksi. Keterkaitan pertumbuhan non-pertanian Fase 1 Pemapanan Basis/pondas i Jalan/sistem irigasi/riset/penyuluhan/ (reformasi tanah) Ekstensif, produktivitas pertanian yang rendah Fase 2 Memperkuat pasar Fase 3 Eksekusi - Keuangan musiman - Sistem pasokan input - Pasar output lokal Pasar sektor swasta yang efektif Teknologi intensif Ketidakcukupan keuangan, pasar input dan output Permintaan input petani dan surplus produksi Volume keuangan yang besar, permintaan input, dan pasokan produksi. Keterkaitan pertumbuhan non-pertanian Fase 1 Pemapanan Basis/pondasi Jalan/sistem irigasi/riset/penyuluhan (reformasi tanah) Ekstensif, produktivitas pertanian yang rendah FASE KEBIJAKAN UNTUK MENOPANG TRANFORMASI PERTANIAN

31 Arah kebijakan umum yang ditempuh dalam pembangunan pertanian a. Membangun basis bagi partisipasi petani; b. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian; c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas; d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian: e. Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna; f. Mewujudkan sistem inovasi pertanian; g. Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani; h. Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diverasifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan; i. Mewujudkan Agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan; j. Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh; k. Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang baik; dan l. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

32 PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL Product Driven Market Driven Agriculture Agriculture AGRICULTURAL / AGRIBUSINESS ACTIVITIES CARA PANDANG YANG BARU : PERTANIAN SEBAGAI LAPANGAN USAHA DAN LAPANGAN KERJA YANG DAPAT MENGHASILKAN BARANG DAN JASA UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PASAR DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPEROLEH NILAI TAMBAH YANG MAKSIMAL SECARA KOMPETITIF KEBERHASILANNYA MEMERLUKAN : KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERTANIAN & PERATURAN PERTANIAN JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

33 KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERTANIAN Membutuhkan kombinasi antara : 1. Teknologi yang tepat 2. Kelembagaan yang fleksibel 3. Orientasi pasar yang menguntungkan petani LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN : 1. Perbaikan & peningkatan penguasaan petani terhadap aset atau tanah pertanian 2. Peningkatan nilai produk yang dihasilkan per satuan aset yang dikuasai JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ

34 LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PERBAIKAN & PENINGKATAN PENGUASAAN PETANI TERHADAP ASET ATAU TANAH PERTANIAN 1. Melaksanakan reformasi agraria 2. Memperluas kesempatan kerja di luar usahatani melalui pengembangan agroindustri yang bersifat padat tenaga kerja sehingga mampu menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian 3. Memperbaiki akses petani terhadap sumber pembiayaan untuk investasi atau modal kerja 4. Memperbaiki prasarana & sarana pertanian dan pedesaan sehingga lahan yang selama ini tidak produktif dapat diusahakan oleh petani 5. Meningkatksn pendidikan & kesehatan anggota rumah tangga petani

35 LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI : 1. Memperbaiki & meningkatkan teknologi di setiap tahapan produksi (kualitas & kuantitas) 2. Memperkuat kelembagaan yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dengan benar dan tepat 3. Memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas ketersediaan sarana produksi pertanian 4. Meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian & akses pada pembiayaan 5. Meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur pertanian & pedesaan

36 LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI : 6. Mengurangi resiko harga yang dihadapi petani baik harga input maupun output melalui kebijakan yang tepat 7. Meningkatkan pendidikan & kesehatan petani 8. Menghapus berbagai pungutan yang membebani produk pertanian 9. Meningkatkan kerjasama antar daerah otonom dalam mengelola sumberdaya alam 10.Melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat dan tidak adil

37 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani technología (τεχνολογία) ‐ TECHNE (τέχνη), 'kerajinan' dan ‐ Logia ( ‐ λογία), studi tentang sesuatu, atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin. Teknologi juga dapat diartikan benda ‐ benda yang berguna bagi manusia, seperti mesin, tetapi dapat juga mencakup hal yang lebih luas, termasuk sistem, metode organisasi, dan teknik.

38 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI (a) Seperangkat alat, pengetahuan manusia dan kelembagaan sosial ekonomi untuk melaksanakan suatu ikhtiar atau usaha (b) Kegiatan manusia yang secara sistematis Iangkah demi langkah dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu secara efisien sampai pada faktor pengetahuan yang mendasari kegiatan itu (c) Merupakan suatu proses produksi dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi (input) untuk menghasilkan suatu produk (output) (d) Inovasi atau perubahan teknologi sebagai perubahan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi sehingga mampu meningkatkan tingkat produksi atau produktifitasnya.

39 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAKSONOMI TEKNOLOGI PERTANIAN (a) TEKNOLOGI MEKANIS  terkait dengan penghematan tenaga kerja melalui :substitusi tenaga kerja manusia dengan mesin (b) TEKNOLOGI BIOLOGIS DAN KIMIAWI  Tercipta dan tersebar luas untuk menggantikan kelangkaan sumberdaya lahan melalui penggunaan pupuk dan benih unggul, peningkatan produksi ternak perunit pakan atau per unit induk yang diiringi dengan : 1. pengembangan sumberdaya lahan dan air agar lebih sesuai dengan pertumbuhan tanaman 2. modifikasi sumberdaya dengan penambahan unsur hara organik dan anorganik kedalam tanah 3. penggunaan bahan kimia dan biologis untuk melindungi tanaman & hewan dari serangan hama & penyakit 4. seleksi varietas tanaman & hewan yang dapat beradaptasi dengan kondisi di atas atau kondisi dalam lingkup pengawasan manusia.

40 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONTEKS TEKNOLOGI PERTANIAN 1. FISIK MATERI/BAHAN : varietas unggul, pupuk (formulasi ), perstisida 2. REKOMENDASI TEKNOLOGI : al. Cara pemupukan, pengendalian hama & penyakit, penggunaan air 3. TEKNOLOGI PROSES : al. produksi benih, produksi pupuk organik, produksi pestisida hayati/organik 4. RANCANG BANGUN TEKNOLOGI/PROTOTIPE ALAT & MESIN PERTANIAN : al. mesin pompa air, alat tanam, aplikator pupuk, pemipil, penyiang dan sebagainya.

41 PERLUNYA KEBIJAKAN TEKNOLOGI 1. Mempertemukan sasaran pengembangan sumberdaya manusia (sektor pendidikan) dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. 2. memilih teknologi yang cocok guna eksploitasi sumberdaya alam seperti tanah, air, hutan, gas, bahan tambang, dan lainnya, termasuk mempertimbangkan dampak teknologi yang dipakai terhadap lingkungan, 3. Mencari aspek keunggulan komperatif maupun kompetitif bagi bidang usaha-usaha tertentu, ditinjau dari sisi besaran kandungan teknologi yang melekat pada barang dan jasa yang diperdagangkan (ekspor dan impor), agar diperoleh neraca perdagangan yang positif. 4. Mengintegrasikan kebijakan sektor-sektor yang terkait. Menyatukan visi serta komitmen berbagai disiplin dan keahlian dari perpektif bahwa teknologi dan penguasaan teknologi merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi bangsa.

42 KEBIJAKAN TEKNOLOGI DARI PERSPEKTIF KEILMUAN 1. Dari perspektif Ilmu Ekonomi ; teknologi adalah salah satu faktor produksi guna mentransformasi bahan baku menjadi produk. teknologi adalah komiditi, dia memiliki nilai tambah dan laku dijual. Teknologi juga berperan menggerakkan dan menumbuhkan berbagai sektor perekonomian. 2. Dari perspektif Ilmu Sosial, teknologi merupakan instrumen untuk membantu menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi masyarakat. Baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. 3. Dari perspektif Ilmu Budaya atau Antropologi, teknologi merupakan penggerak utama terjadinya perubahan budaya atau peradaban umat manusia. 4. Dari perspektif Ilmu Manajemen, teknologi adalah aset strategis perusahaan yang berguna dalam menghadapi persaingan bisnis. 5. Dari Ilmu Teknik, teknologi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.

43 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PERTANIAN : Suatu sistem untuk menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi produsen, pedagang, dan konsumen dari berbagai produk pertanian baik tanaman, perikanan maupun ternak untuk mencapai efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan ketahanan (security). KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN : Suatu sistem aplikasi teknologi (merupakan suatu proses produksi dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi (input) untuk menghasilkan suatu produk /output) untuk menganalisis kebijakan publik yang mempengaruhi produsen, pedagang, dan konsumen dari berbagai produk pertanian baik tanaman, perikanan maupun ternak untuk mencapai efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan ketahanan (security).

44 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN INOVASI & DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN : 1. Merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna (petani, nelayan, peternak, Agroindustri) 2. Mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian spesifik lokasi 3. Pengembangan produk berdaya saing 4. Penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan IPTEK pertanian 5. Percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi serta penjaringan umpan balik inovasi pertanian

45 PRASYARAT KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN 1. Berbasis sumberdaya lokal sehingga keuntungan komparatif yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai keuntungan kompetitif 2. Melakukan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik dan pasar internasional (ekspor) terutama penciptaan mutu produk yang sesuai dengan permintaan pasar melalui teknologi pengolahan, pengemasan, trasnsportasi, penggudangan dan teknologi informasi 3. Menghasilkan keragaman usaha yang besar dan mendorong perkembangan ekonomi wilayah terutama teknologi pasca panen produk hulu sehingga meningkatkah nilai tambah produk hilir 4. Memiliki SDM yang mampu mengetrapkan inovasi teknologi yang tepat terap dan tepat sasaran serta berjiwa wirausaha 5. Memiliki kelayakan usaha ekonomi dan finansial yang baik sehingga mampu berkompetisi melalui teknologi ysang brtkenaan dengan market intelegent, e-commerce dsb.

46 ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 1. Pemanfaatan taknologi yang diarahkan pada teknologi yang tepat guna dan tepat terap yang diseduaikan dengan jenis komoditas dan sumberdaya yang tersedia 2. Peningkatan efisiensi & produktifitas sistem pemasaran dengan penerapan teknologi yang tepat sehingga meningkatkan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar 3. Pengembangan kualitas SDM unggulan yang mencakup meningjkatan keahlian, ketrampilan, pengetahuan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan 4. Peningkatan kerjasama teknologi antar pelaku mkelalui kemitraan yang luas, adil dan terbuka, kuat dan daling mendukung

47 ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 5. Peningkatan teknologi informasi untuk memperoleh informasi pasar dan promosi produk pertanian 6. Upaya pengembangan peraturan dan standarisasi mutu produk pertanian 7. Upaya kebijakan proteksi udshas ysng merugikan masyarakat pelaku produk pertanian 8. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian seperti perbankan dan asuransi serta sarana transportasi 9. Peningkatan kemampuan teknologi yang ramah lingkungan yang mendukung pertanian berkelanjutan

48 PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 1. Teknologi bio processing, yang dapat menghsilkan penyediaan bahan pangan, obat-obatan, pupuk, embrio, enzim atau mikroba dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada. 2. Teknologi bio prospecting, yang menghendaki presisi dan ketepatan tingkat efisiensi produksi dan produktifitas optimal melalui kombinasi faktor produksi dan teknologi modern seperti pupuk dan pestisida 3. Teknologi bio informatics yang diperlukan dalam pengembangan data base genetika, biologi mulekuler, analisis sekuensi, analisis kuantitatif dan analisis lainnya 4. Teknologi bio safety, dalam konteks keamanan pangan 5. Teknologi tiessue culture (kultur jaringan) untuk pengembangan bahan tanaman dan plasma nutfah

49 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUKSI DALAM NEGERI : 1. Pemberdayaan petani & pelaku usaha pertanian untuk mengakses teknologi pengolahan & informasi pasar 2. Menumbuh kembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian di perdesaan 3. Pengembangan produk berdaya saing baik volume maupun keragaman produk (segar maupun olahan) 4. Penumbuhan kawasan agroindustri melalui Pelayanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P3HP) 5. Pengembangan sarana dan prasarana termasuk teknologi penyimpanan (cold storage) & packing house 6. Harmonisasi tarif, pajak/pungutann ekspor & standarisasi mutu

50 KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PANGSA PASAR EKSPOR 1. Pengembangan informasi pasar dan market intellegence 2. Penguatan diplomasi, negosiasi dalam membuka pasar 3. Perluasan akses pasar melalui promosi dan pengembangan Free Trade Area (FTA) 4. Peningkatan kerjasama internasional 5. Peningkatan kemampuan negosiasi dan diplomasi 6. Sosialisasi hasil-hasil diplomasi dan negosiasi


Download ppt "KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN DOSEN PENGAMPU : Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS Ir. Imam syafi’i, MS UNIVERSITAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google