Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bencana Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006 Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004 UU No.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bencana Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006 Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004 UU No."— Transcript presentasi:

1

2 Bencana Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006 Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004 UU No. 24 Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana

3  Pra Bencana :  kurang diperhatikan,  kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap  Pada saat kondisi darurat :  Panik berkepanjangan  Tidak tahu apa yang harus diperbuat  Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas  Stress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban)  Distribusi bantuan kacau  Ketidakpercayaan pada pemerintah  Tekanan Media  Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab  Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat  Keamanan terganggu  Kondisi Pasca Bencana:  Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh  Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat  Bantuan tidak merata  Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

4  UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana  Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur  Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional  Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana  Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi  Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana  Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai  Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

5 ARAHAN PRESIDEN RI tentang Penanggulangan Bencana Disampaikan pada tanggal 14 September Tahun 2007 di Kab Pesisir Selatan, Sumbar pada saat gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat (7,9 SR, 12 Sept 2007) 1.Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. 2.Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana untuk memberikan dukungan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat Provinsi jika diperlukan. 3.Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah. 4.Libatkan TNI dan POLRI. 5.Laksanakan penanganan secara dini

6 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dengan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; Pemulihan kondisi dari dampak bencana; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;

7 TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Penjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimun; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;

8 PERENCANAAN LEGISLASI KELEMBAGAANPENDANAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

9  Nasional :  UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA  UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang TATA RUANG  Peraturan Pemerintah  Peraturan Presiden  Peraturan Menteri  Peraturan Kepala BNPB  dsb  Daerah :  Peraturan Daerah  Peraturan Gubernur  Peraturan Walikota  Peraturan Bupati  Qanun  Dsb

10 FORMAL :  BNPB  BPBD Provinsi o 33 BPBD sudah terbentuk  BPBD Kabupaten/Kota o 387 BPBD sudah terbentuk BNPB Unsur PengarahUnsur Pelaksana BPBD Provinsi Unsur PengarahUnsur Pelaksana BPBD Kab./Kota Unsur PengarahUnsur Pelaksana 19 orang [10 unsur pemerintah dan 9 unsur profesional] 11 orang [6 unsur pemerintah dan 5 unsur profesional] 9 orang [5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional]

11  NON FORMAL  NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB)  FORUM MASYARAKAT SIPIL  FORUM LEMBAGA USAHA  FORUM PERGURUAN TINGGI  FORUM MEDIA  FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL  LOCAL PLATFORM  Forum PRB NTT  Forum PRB Jogjakarta  PLATFORM TEMATIC  Forum Merapi  Forum Slamet  Perlu terus dikembangkan

12  Perencanaan Penanggulangan Bencana  Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan) o Tingkat Nasional  RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA o Tingkat Provinsi/Kab./Kota  RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  Rencana Tiap Jenis Bencana o Rencana Mitigasi (Mitigation Plan) o Rencana Kontinjensi (Contingency Plan) o Rencana Operasi (Operation Plan) o Rencana Pemulihan (Recovery Plan)  Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)  Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

13  Dana DIPA (APBN/APBD)  untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana  DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata anggaran kebencanaan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuan daerah  Dana Contingency  untuk penanganan kesiapsiagaan  Dana Siap Pakai (on call)  untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana  Dana bantuan sosial yang berpola hibah  Dana yang bersumber dari masyarakat

14 Kapasitas adalah kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya 1. Kapasitas kelembagaan (ada tidaknya BPBD, Platform Daerah PRB, dan forum lainnya) 2. Kapasitas Sumberdaya - Sumberdaya manusia (pelatihan personil, relawan, masyarakat) - prasarana (kantor, pusdalops, alat transportasi, komunikasi) 3. Kapasitas IPTEK (penguasaan IPTEK, pendidikan tinggi, IPTEK terapan) 4. Kapasitas Manajemen (prosedure koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana)

15 PENYELENGGA - RAAN PENANGGULA - NGAN BENCANA Prabencana Saat Tanggap Darurat Pascabencana Situasi Tidak Ada Bencana Situasi Terdapat Potensi Bencana  Perencanaan  Pencegahan  Pengurangan Risiko  Pendidikan  Pelatihan  Penelitian  Penaatan Tata Ruang  Mitigasi  Peringatan Dini  Kesiapsiagaan  Kajian Cepat  Status Keadaan Darurat  Penyelamatan & Evakuasi  Pemenuhan Kebutuhan Dasar  Perlindungan  Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi  Prasarana dan Sarana  Sosial  Ekonomi  Kesehatan  Kamtib  Lingkungan

16 Nama Fasilitator Jabatan No. HP Alamat Kantor Alamat


Download ppt "Bencana Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006 Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006 Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004 UU No."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google