Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PADA WORKSHOP ADVOKASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN DUKUNGAN ALOKASI DANA APBD BAGI PEMBANGUNAN AMPL REGIONAL II YOGYAKARTA, 3-5 NOVEMBER.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PADA WORKSHOP ADVOKASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN DUKUNGAN ALOKASI DANA APBD BAGI PEMBANGUNAN AMPL REGIONAL II YOGYAKARTA, 3-5 NOVEMBER."— Transcript presentasi:

1 PADA WORKSHOP ADVOKASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN DUKUNGAN ALOKASI DANA APBD BAGI PEMBANGUNAN AMPL REGIONAL II YOGYAKARTA, 3-5 NOVEMBER 2014

2  Letak geografis : 6° – 7 ° 23’ LS dan 109 ° – 109 ° 78’ BT  Luas Wilayah : ± 836,13 km 2  Batas wilayah : - Di Utara:Laut Jawa & Kota Pekalongan - Di Timur:Kota Pekalongan & Kab. Batang - Di Selatan: Kab.Banjarnegara - Di Barat: Kab. Pemalang  Wilayah Administrasi : 19 kec, 272 desa, 13 kel  Jml pend. (2013) : jiwa  Jml pend miskin (2012) : jiwa (13,53 %)

3 1.UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. 2.UU 17 Tahun 2014 tentang MD3. 3.UU 7 Tahun 2004 tentang SDA. 4.PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD. 5.Peraturan DPRD Kab. Pekalongan No. 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPRD Kab. Pekalongan 3 DASAR HUKUM

4 Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat DPRD mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan. Berkaitan dengan Kebijakan AMPL fungsi tersebut dijabarkan melalui :  Legislasi : Perda tentang Air Tanah, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan Sumber Daya Air (masih dalam proses pembahasan)  Anggaran : membahas dan menyetujui perda – perda APBD: Keberpihakan pada alokasi anggaran untuk dukungan pelayanan air minum dan sanitasi  Pengawasan : raker, dengar pendapat, kunker ke lapangan / SKPD, melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. FUNGSI DPRD

5 PRODUK PERATURAN DAERAH DI SEKTOR AMPL Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2015 SK Bupati Pekalongan Nomor : 658 / 228 Tahun 2012 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) pada tahun

6 Proporsi Pendapatan APBD 2012,2013 dan 2014 Total Pendapatan Rp ,- Lain-2 Pendapatan yg Sah Rp ,- 18,28% 9,87% 71,85% PAD Rp ,- Dana Perimbangan Rp , ,54%15,01 % 18,39%20,40 % 70,08%64,59% Dana Perimbangan Rp ,- Dana Perimbangan Rp ,- PAD Rp ,- PAD Rp ,- Lain-2 Pendapatan yg Sah Rp ,- Lain-2 Pendapatan yg Sah Rp ,- Total Pendapatan Rp ,- Total Pendapatan Rp ,

7 Proporsi Belanja APBD 2012, 2013 dan 2014 Total Belanja 2014 Rp ,- Belanja Tidak Langsung Rp ,- Belanja Tidak Langsung Rp ,- Total Belanja 2013 Rp ,- Belanja Langsung Rp ,- Belanja Langsung Rp ,- Belanja Langsung Rp ,- 36,86% Belanja Tidak Langsung Rp ,- Total Belanja 2012 Rp ,- 39,81% 41,16 % 60,19% 63,14% 58,84 %

8 ALOKASI APBD UNTUK SEKTOR AIR MINUM (DI LUAR DAK & PAMSIMAS ) TAHUN JUMLAH (x Rp 1.000,00)

9 ALOKASI APBD UNTUK SEKTOR SANITASI (DI LUAR DAK) TAHUN JUMLAH (x Rp 1.000,00)

10 HIBAH DARI APBD PADA PROGRAM PAMSIMAS I DAN II TAHUN Jumlah (x Rp 1.000,00)

11 HASIL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AMPL DI KAB. PEKALONGAN Adanya komitmen antara eksekutif dengan legislatif terkait dengan penganggaran untuk sektor AMPL Meningkatnya koordinasi antarpihak di sektor AMPL Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya AMPL Desa Randumuktiwaren Kec. Bojong terpilih sebagai salah satu desa yang berhasil dalam pengelolaan Pamsimasnya Meningkatnya jumlah capaian penduduk yang telah terlayani air minum dan sanitasi yang layak

12

13 Meskipun kebijakan AMPL telah dilakukan melalui mekanisme bottom – up namun dalam praktek di lapangan masih banyak ditemui keluhan dari masyarakat mengingat pelaksanaan kegiatan ini tidak mudah dipahami (rumit). Hal ini harus menjadi catatan mengingat SDM di desa / kelurahan belum mampu menyesuaikan prinsip kerja yang dikelola secara teknokratis Selain itu masih dijumpai belum maksimalnya peran kelompok keswadayaan desa / satuan pelaksana

14

15

16 Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep kebijakan pembangunan yang berkelanjutan berkenaan dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia sekarang tanpa perlu mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, sehingga dengan kebijakn tersebut diharapkan Kualitas SDM mempunyai kesadaran dalam menjaga dan mengelola lingkungannya Pembangunan yang berkelanjutan diharapkan menjadi titik penghubung dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kelangkaan air, dan keberlangsungan keamanan pangan

17

18 18


Download ppt "PADA WORKSHOP ADVOKASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN DUKUNGAN ALOKASI DANA APBD BAGI PEMBANGUNAN AMPL REGIONAL II YOGYAKARTA, 3-5 NOVEMBER."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google