Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1351 PENDEKATAN HUKUM ANTI KORUPSI DALAM PEMBENAHAN TATA KELOLA KEHUTANAN Grahat Nagara. Peneliti Hukum Yayasan Auriga.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1351 PENDEKATAN HUKUM ANTI KORUPSI DALAM PEMBENAHAN TATA KELOLA KEHUTANAN Grahat Nagara. Peneliti Hukum Yayasan Auriga."— Transcript presentasi:

1 1351 PENDEKATAN HUKUM ANTI KORUPSI DALAM PEMBENAHAN TATA KELOLA KEHUTANAN Grahat Nagara. Peneliti Hukum Yayasan Auriga.

2 1352 KERANGKA 1.Pengarus utamaan hukum anti korupsi. 2.Komisi Pemberantasan Korupsi dan kewenangannya. 3.Alur pembenahan tata kelola.

3 1353 PENGARUS-UTAMAAN HUKUM ANTI KORUPSI APA ITU KORUPSI (?) Korupsi dalam arti luas, tidak hanya persoalan potensi hilangnya keuangan negara tetapi merupakan kegagalan negara dalam mengelola sda untuk mensejahterakan rakyatnya KORUPTOR Adanya “dispute policy” antara penentuan ruang provinsi dengan menteri sektoral (Kemenhut, 2012) Ketidak pastian hukum kawasan hutan Tumpang tindih pengelola an SDA Proses penguku han otoriter Konflik SDA dan agraria Konflik dalam konsep penguasaa n negara Sengketa tanah 24,4 juta ha dengan kawasan hutan (BPS & Kemenhut 2009) PNBP Pinjam Pakai tidak terpungut 15,9 trilyun (KPK, 2010) Peran masyarakat dalam pengelolaan SDA terbatas (Myrna, 2012) Hingga saat ini kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan dan itu termasuk perbuatan otoriter (Putusan MK 45/2011) Hilangnya 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah terlantar (tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan – data Dit.Kuh 2010) Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16, 18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) Penegak an hukum lemah Tidak harmonis nya regulasi Celah hukum dalam perenc anaan Persoalan desentralis asi

4 1354 PENGARUS-UTAMAAN HUKUM ANTI KORUPSI 1.Motif ekonomi, harta hasil kejahatan life and blood of the crime. 2.Dampak yang besar, baik secara ekonomis maupun sosial. 3.Dilaksanakan terorganisir dan melibatkan berbagai jenis perbuatan pidana. 4.Berlindung dibalik kelemahan regulasi. KARAKTERISTIK KEJAHATAN SDA

5 1355 PENGARUS-UTAMAAN HUKUM ANTI KORUPSI KARAKTERISTIK KEJAHATAN SDA Pengembalian kerugian negara (Ps.18&32) Tindak Pidana Korupsi Menindak pejabat negara yang melawan hukum atau menyalah- gunakan wewenang (Ps. 2&3) Sistem pembalikan beban pembuktian (Ps.37&37A). Pertanggungjawaban korporasi. (Ps.20). Pembekuan aset (Ps.29).

6 1356 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEWENANGANNYA TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7) Supervisi (ps.8) Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11) Pencegahan (ps.13) Monitor (ps.14) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK

7 1357 KOMISI PEMBERNTASAN KORUPSI DAN KEWENANGANNYA Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 13,8% yang dialokasikan untuk rakyat. NILAI MANFAAT HUTAN TIDAK SAMPAI KE MASYARAKAT. Hak-hak masyarakat sekitar hutan atas hutan sebagai ruang hidup terampas, akibat ketidakpastian kawasan hutan. Hanya 16,18% kawasan hutan yang selesai pengukuhannya. HUTAN MENJADI RUANG KONFLIK. Tiap sendi urusan kehutanan rentan korupsi, sehingga usaha kehutanan mengalami biaya tinggi dan kecenderungan monopolistik. KORUPSI AKHIRNYA MENGHANCURKAN USAHA KEHUTANAN. Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) PNBP Pinjam Pakai tidak terpungut 15,9 trilyun (KPK, 2010) Potensi terjadinya suap untuk satu izin HPH/HTI paling maksimal sebesar 22,6 milyar hingga 688 juta rupiah setiap tahun (KPK, 2014). KAJIAN SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN KAJIAN KERENTANAN KORUPSI PERIZINAN DI KEHUTANAN PEMBERIA N IZIN PRODUKSI HSIL HUTAN WASDALPNBP TATA USAHA Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruhNOURAIAN JUMLAH (UNIT) LUAS (Ha) Alokasi (%) 1.IUPHHK-HA IUPHHK-HTI IUPHHK-RE Usaha Skala Besar , IUPHHK-HTR 85 Koperasi, Orang IUPH-Sylvo Pastura173 6.IUPHHBK IUPHHK-HD & HKm Usaha Skala Kecil ,18 TOTAL

8 1358 ALUR PEMBENAHAN TATA KELOLA Pelaksanaan Pengkajian Pengumpulan Bukti Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Pemaparan Kepada Target Pemangku Pembenahan Penyepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi, Monitoring Evaluasi

9 1359 ALUR PEMBENAHAN TATA KELOLA Pelaksanaan kajian. –Terdapat 2 (dua) jenis kajian, baik itu kajian sistem maupun kajian kerentanan korupsi terhadap regulasi tertentu. Pengumpulan bukti. –Melalui penelusuran lapangan terbuka, surveillance, maupun wawancara (snowball effect). Penyusunan temuan dan rencana aksi. –Konfirmasi kepada stakeholder dan menerima input penyusunan rencana aksi. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEMUAN

10 13510 ALUR PEMBENAHAN TATA KELOLA CORRUPTION IMPACT ASSESSMENT -- VARIABEL KEMUDAHAN PELAKSANAAN 1.Kecukupan beban pelaksanaan 2.Kecukupan tingkat pelaksanaan 3.Kemungkinan perlakukan memihak KETEPATAN KEBIJAKAN 1.Kejelasan peraturan 2.Ketepatan lingkup kewenangan 3.Keobyektifan standar kebijakan TRANSPARANSI PROSEDUR ADMINISTRASI 1.Akses dan keterbukaan 2.Dapat diprediksi 3.Sistem pengendalian korupsi

11 13511 ALUR PEMBENAHAN TATA KELOLA 1.Upayakan seluruh temuan analisis didukung oleh bukti-bukti pendukung. 2.Temukan bukti yang mengarah pada kerugian negara atau suap. 3.Wawancara pengguna layanan. PENGUMPULAN BUKTI 1.Kerugian negara dari potensi kayu yang hilang. 2.Kerugian negara dari kerusakan hutan yang harus dipulihkan (lihat PermenLH 15/2012). 3.Kerugian dari biaya sosial penegakan hukum.

12 13512 TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYUPERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN RENTE IZIN Permohonan Persiapan permohonan Penilaian Izin IIUP TATA USAHA PENGANGKUTAN LHP RENTE HASIL HUTAN KAYU RKT DR-PSDH SKSKB IHMBRKU LHC Working Area Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh EVALUASI & WASDAL Sertifikasi PHPL/LK Tata Batas Pengalihan Izin&Saham Sanksi Administratif Sanksi Pidana Rekonsiliasi PNBP

13 13513 ALUR PEMBENAHAN TATA KELOLA PENYUSUNAN TEMUAN DAN REKOMENDASI 1.Rencana aksi harus dapat menjawab temuan. 2.Pastikan rencana aksi dapat dilaksanakan oleh stakeholder. 3.Rencana aksi harus memiliki tenggat waktu dan ukurn yang jelas.

14 13514 TERIMA KASIH GRAHAT NAGARA – –Blog


Download ppt "1351 PENDEKATAN HUKUM ANTI KORUPSI DALAM PEMBENAHAN TATA KELOLA KEHUTANAN Grahat Nagara. Peneliti Hukum Yayasan Auriga."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google