Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP ISU IMPLEMENTASI SPAN MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP ISU IMPLEMENTASI SPAN MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP ISU IMPLEMENTASI SPAN MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 Jakarta, 13 November 2014 disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2 Masih terdapat pagu minus yang harus segera diselesaikan Insufficient Fund/Fund Fail Masih terdapat pagu minus yang harus segera diselesaikan Insufficient Fund/Fund Fail Isu Implementasi SPAN yang masih terjadi menjelang Akhir Tahun Anggaran Modul DIPA NPWP tidak Valid Nama Pemilik Rekening Data Mandatory tidak diisi Terdapat Karakter yang tidak dikenali sistem Dan lainnya NPWP tidak Valid Nama Pemilik Rekening Data Mandatory tidak diisi Terdapat Karakter yang tidak dikenali sistem Dan lainnya Modul Manajemen Komitmen (supplier) Modul Manajemen Komitmen (supplier) Nilai kontrak tidak sama dengan nilai per termin Data Mandatory tidak diisi Tidak memenuhi validasi terkait tanggal-tanggal dalam kontrak Penolakan addendum kontrak terkait perubahan struktur kontrak Dan lainnya Nilai kontrak tidak sama dengan nilai per termin Data Mandatory tidak diisi Tidak memenuhi validasi terkait tanggal-tanggal dalam kontrak Penolakan addendum kontrak terkait perubahan struktur kontrak Dan lainnya Modul Manajemen Komitmen (kontrak) Modul Manajemen Komitmen (kontrak)

3 Modul DIPA Modul DIPA (1/2) Inssufficient fund/fund fail: -DIPA Revisi belum terdapat di SPAN -Revisi internal satker terhadap alokasi anggaran yang termuat dalam Hal.IV DIPA (seringkali perjalanan dinas) -Alokasi anggaran yg sudah dikontrakkan dilakukan revisi -Realisasi lebih besar dari DIPA revisi Posting DIPA tidak berhasil karena: -CoA baru: a.l. belum terdapat dalam referensi nomor register, output kode, kode KPPN, dll Koneksi lambat pada saat tertentu Sedang dilakukan peningkatan kapasitas server/bandwith -Kanwil/DJA menggunakan aplikasi CustomWeb untuk persetujuan revisi DIPA -Satker menghubungi Kanwil DJPBN/DJA untuk pembatalan revisi bila diperlukan 3 Kendala Penyelesaian

4 Catatan Modul DIPA Catatan Modul DIPA (2/2) Mengutamakan revisi menggunakan Aplikasi CW terlebih dahulu, baru kemudian diselesaikan dengan menggunakan Aplikasi DSW, guna memastikan tidak terjadi pagu minus (S-1681/PB/2014) Menghubungi DJA bila terdapat satker revisi untuk menambah pagu (S-457/PB.8/2014) Menghubungi Tim PDR bila terdapat satker revisi untuk mengubah referensi seperti ubah Kode KPPN, ubah nomenklatur satker, atau penambahan kode register baru sehubungan dengan pinjaman/hibah (S-620/PB.8/2014). Melakukan cek data realisasi pada Online Monitoring SPAN, bila terdapat satker yang revisinya terkena validasi pagu minus. 4

5 Modul Manajemen Komitmen (supplier) Modul Manajemen Komitmen (supplier) (1/4) 1.NPWP tidak valid 2.(Nomor rekening yang sama telah terdaftar dengan nama pemilik rekening yang berbeda) 2.Untuk mencegah retur dan penolakan data supplier karena perbedaan nama pemilik rekening, satker harus memastikan kebenaran nama pemilik rekening dengan meminta referensi bank supplier dan melakukan perekeman pada aplikasi SPM dengan benar dan tepat sesuai referensi bank 1.Konfirmasi ke KPP terkait NPWP yang valid. Sistem memvalidasi NPWP harus 12 digit dan digit ke- 10 s.d digit ke-12 adalah kode KPP PenyelesaianKendala 5

6 3.Data-data yang bersifat mandatory tidak diisi 4.Terdapat karakter yang tidak dapat dikenali sistem sehingga mengakibatkan data ditolak 4.Perhatikan pada saat perekaman data supplier agar operator tidak menggunakan karakter-karakter ASCII dalam perekaman data supplier. Karakter-karakter tersebut biasanya berupa simbol seperti simbol ©, simbol , dll 3.Lihat lampiran perdirjen 58 Tahun 2013 untuk mengetahui data-data yang wajib diisi pada saat merekam data supplier. PenyelesaianKendala Modul Manajemen Komitmen (supplier Modul Manajemen Komitmen (supplier) (2/4) 6

7 5.Pembayaran kepada penerima tunggal untuk tipe supplier banyak penerima 6.Pembayaran langsung ke rekening penerima untuk selain belanja pegawai (menggunakan supplier tipe 6 untuk beasiswa, honorarium dan sejenisnya) 6.Apabila penerima adalah pns/ polri, informasi rekening tujuan yang digunakan (untuk pembayaran dengan tipe supplier 6) tidak boleh sama dengan yang digunakan untuk pembayaran gaji (tipe supplier 3). 6.  Kesalahan menentukan tipe supplier, sebagian data mandatory tidak terisi Tetap menggunakan tipe supplier ke banyak penerima sesuai peruntukannya. Tujuan dalam baris additional bank info diisi hanya 1 penerima. PenyelesaianKendala 7.Pembayaran ke rekening bank di luar negeri 7.Dipersyaratkan menggunakan kode swift. Dapat menggunakan kode swift dari bank koordinator dari bank tujuan. Modul Manajemen Komitmen (supplier) Modul Manajemen Komitmen (supplier) (3/4) 7

8 8.Kode Pos 9.Alamat 9.Menggunakan alamat satker ( untuk vendor belum diaktifkan) 8.Supplier satker  menggunakan kode pos satker, sesuai pada data referensi aplikasi SPM Supplier rekanan  menggunakan kode pos rekanan Kode pos untuk supplier yang digunakan pada data kontrak tertentu harus konsisten (khususnya apabila telah terdapat pembayaran) 10.Pembayaran ke rekening bank di luar negeri 10.Dipersyaratkan menggunakan kode swift. Dapat menggunakan kode swift dari bank koordinator dari bank tujuan. Modul Manajemen Komitmen (supplier) Modul Manajemen Komitmen (supplier) (4/4) PenyelesaianKendala 8

9 Poin-poin Khusus terkait Supplier 1.Gunakan / cantumkan data supplier secara konsisten. 2.Pastikan memilih tipe supplier yang benar demi kelancaran pendaftaran kontrak dan pembayaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun Tata cara perekaman data bendahara/supplier pada aplikasi SPM harus sesuai dengan petunjuk pengisian dari DJPBN. 4.Perhatikan aturan mengenai supplier yang sering mengalami kesalahan pada saat didaftarkan: supplier yang terkait dengan bantuan sosial, beasiswa, daya dan jasa, pengesahan (SPM nihil) dan supplier banyak penerima yang didaftarkan sebagai lampiran. 5.Data yang didapat dari pihak eksternal harus ditulis sama persis dengan yang diterbitkan pihak eksternal tersebut. Hal yang paling utama adalah “nama rekening” harus sama dengan nama rekening pada rekening koran/buku tabungan yang diterbitkan bank. 6.Lakukan konfirmasi jika data yang dimiliki satker dinilai meragukan. Misalnya NPWP seharusnya 15 digit tetapi data yang diterima hanya 13 digit. 7.Apabila seorang pegawai menerima honor/ allowance beasiswa/ hak selain belanja pegawai, hendaknya jangan menggunakan rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji. 8.Tidak ada pembayaran dengan tujuan “terlampir” dalam SPAN. 9

10 Modul Manajemen Komitmen (kontrak) (1/2) 1.Data-data yang bersifat mandatory tidak diisi. 2.Terdapat karakter yang tidak dapat dikenali sistem sehingga mengakibatkan data ditolak. 2.Perhatikan pada saat perekaman data kontrak agar operator tidak menggunakan karakter-karakter ASCII dalam perekaman data kontrak. Karakter-karakter tersebut biasanya berupa simbol seperti simbol ±, simbol permil, dll. 1.Lihat lampiran perdirjen 58 Tahun 2013 untuk mengetahui data-data yang wajib diisi pada saat merekam data kontrak. 3.Nilai kontrak tidak sama dengan total nilai termin. 3.Agar dipastikan pada saat merekam data kontrak total nilai termin yang direkam sama dengan nilai kontraknya. PenyelesaianKendala 10

11 4.Tidak memenuhi validasi terkait tanggal-tanggal dalam kontrak (Tanggal kontrak, tanggal mulai dan selesai kontrak, tanggal kontrak release dan multiyear). 5.Informasi Supplier dalam ADK Kontrak tidak sama dengan data Supplier yang telah terdaftar di SPAN. 5.Agar memperhatikan data/ informasi yang tercantum dalam laporan informasi supplier yang telah dikirim ke satker. 4.Agar dipastikan pada saat perekaman tanggal sesuai dokumen kontrak. Tanggal mulai kontrak/pekerjaan tidak boleh lebih awal dari tanggak kontrak, tanggal. PenyelesaianKendala 6.Penolakan addendum kontrak terkait perubahan struktur kontrak (menambah atau mengurangi baris dan termin pembayaran). 6.Sesuai Perdirjen 58 tahun 2013, Perubahan struktur kontrak dilakukan dengan user kepala KPPN. Satker mengajukan surat permintaan perubahan data kontrak. 11 Modul Manajemen Komitmen (kontrak) (2/2)

12 Poin-poin Khusus terkait Kontrak (1/2) 1.Tipe data kontrak ada 3, yaitu : Data kontrak tahunan Data kontrak tahun jamak Data komitmen tahunan kontrak tahun jamak (release tahun jamak) 2.Data kontrak yang disampaikan ke KPPN adalah data kontrak yang menurut ketentuan pada PP 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian sebagai tanda bukti perjanjiannya 3.Data kontrak yang disampaikan ke KPPN akan dijadikan sebagai dasar pencadangan dana dan salah satu dasar perencanaan kas 4.Data kontrak konsorsium disampaikan ke KPPN untuk masing-masing bagian anggota konsorsium [sesuai ketentuan Perdirjen Perbendaharaan No - 22/PB/2012] 5.Kontrak dengan lebih dari satu mata uang, data kontraknya disampaikan ke KPPN untuk masing-masing mata uangnya 6.Data kontrak untuk porsi PHLN, nilainya dicantumkan sebesar nilai fisik yang dialokasikan dalam DIPA (PPN tidak dipungut) sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait penyusunan dan penelaahan RKA-KL 12

13 Poin-poin Khusus terkait Kontrak (2/2) 7.Nilai termin/angsuran pembayaran dalam data kontrak yang diajukan ke KPPN tidak boleh nol atau lebih kecil dari nol 8.Addendum/perubahan nilai termin tidak boleh lebih kecil dari nilai yang sudah direalisasikan pada termin tersebut 9.Addendum/ perubahan data kontrak tidak terbatas pada addendum kontrak sesuai ketentuan PP 70 Tahun Pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatangan kontrak 11.Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak [PMK 190 Tahun 2012] 12.Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif [PP 45 Tahun 2013] 13.Tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak 13

14 Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier/ Penerima) 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN DATA TYPE SUPPLIER Satker Penyedia Brg & Jasa PegawaiBA 999 Transfer Daerah Penerusan Pinjaman Lain-lain Informasi rekening Negara Lokasi BankMandatory Kode BankMandatory Nama BankMandatory Kode SwiftOptional Nama Cabang BankMandatory Nama Pemilik RekeningMandatory Nomor RekeningMandatory IBANOptional Mata UangMandatory Detail Nama CabangOptional 14

15 Struktur Data Supplier Informasi Pokok (Header): Memuat informasi utama berupa Nama Supplier dan NPWP. Untuk setiap kombinasi unik dari dua elemen tersebut yang didaftarkan ke SPAN akan memperoleh Nomor Register Supplier Informasi Lokasi (Site Address): Memuat kode tipe supplier, kode pos dan alamat supplier Informasi Bank (Site Bank): Memuat primary key atas informasi bank yang kombinasinya secara unik terkait dengan “nama pemilik rekening” tertentu Nama SupplierNPWPNRS Kode Tipe SupplierKode PosAlamat Nama BankKode BankNama CabangNo. RekNama Pemilik Rekening 15

16 Penggunaan Bank Account Management pada EBS Untuk penggunaan informasi rekening dimaksud, digunakan aturan best practice dalam Bank Account Management (BAM) EBS, bahwa: Satu rekening dimiliki oleh satu pemilik rekening; Entitas (pemilik rekening) dapat memiliki beberapa rekening, meskipun dalam bank yang sama Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut: Nama BankKode BankNama CabangNomor Rekening Nama Pemilik Rekening BANK MANDIRI INDONESIA SANTI RAHAYU BANK MANDIRI INDONESIA SINTA RAHAYU BANK MANDIRI INDONESIA SANTI RAHAYU BANK BUKOPIN INDONESIA SANTI RAHAYU 16

17 Solusi atas Referensi Nama Pemilik Rekening yang Tidak Tepat Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan DJPBN Nomor S- 232/PB.8/2014: 1.Apabila nama pemilik rekening yang dibawa satker adalah data yang benar/semestinya, satker diwajibkan menyampaikan surat permintaan perubahan data supplier untuk selanjutnya dilakukan perubahan oleh user Kepala KPPN. 2.Apabila nama pemilik rekening terkait dengan supplier yang telah terdaftar di KPPN lain maka surat permintaan tersebut diteruskan kepada tim PDR. 17

18 18 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DALAM IMPLEMENTASI SPAN Dasar : S-7638/PB/2014 Tanggal Jakarta, 13 November 2014 disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan

19 1.Penerimaan negara tanggal 19 s/d 31 Des (setelah pukul hari sebelumnya s/d pukul hari berkenaan): a.pelimpahan ke SubRKUN: paling lambat pukul b.pengiriman LHP: paling lambat pukul (setiap hari) c.Interface: paling lambat pukul (setiap hari) d.Rekonsiliasi: paling lambat pukul (hari berikut) 2.Penerimaan negara tanggal 31 Des (setelah pukul s/d pukul 24.00): a.Dibukukan: sebagai penerimaan tanggal 31 Des’14 b.pelimpahan ke SubRKUN: paling lambat pukul tanggal 2 Jan’15 c.pengiriman LHP: paling lambat pukul tanggal 2 Jan’15 d.Interface: paling lambat pukul tanggal 2 Jan’15 e.Rekonsiliasi: paling lambat pukul tanggal 3 Jan’15 Penerimaan Negara (1/2) 19

20 20 Pengaturan terkait penerimaan negara secara elektronik (MPN G-2) 3.Penerimaan negara tanggal 19 s/d 31 Des yang diterima secara elektronik (MPN G-2), Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP Elektronik ke KPPN Khusus Penerimaan sesuai ketentuan mengenai Sistem Penerimaan Negara secara elektronik. 4.Atas penerimaan negara secara elektronik tanggal 31 Des’14, KPPN Khusus Penerimaan: a.melakukan rekonsiliasi paling lambat pukul WIB. b.membuat BA atas penerimaan yang tidak punya NTP s/d tanggal 31 Des’14 pukul WIB. c.pembukuan/ interface paling lambat tanggal 2 Januari 2015 pukul WIB, atas penerimaan yang tidak punya NTP s/d tanggal 31 Des’14 pukul WIB. Penerimaan Negara (2/2)

21 1.Penerimaan PBB tanggal 19 s/d 31 Des (setelah pukul Hari sebelumnya s/d pukul Hari Berkenaan): a.Pelimpahan ke BO III PBB: paling lambat pukul (tiap hr) c.pengiriman Laporan: paling lambat pukul (tiap hr); d.Interface: paling lambat pukul (setiap hari); e.Rekonsiliasi: paling lambat pukul (hari berikutnya); f.pelimpahan ke SubRKUN:  tanggal 29 Des’14 paling lambat pukul (PBB tanggal 19-29);  tanggal 30 Des’14 paling lambat pukul (PBB tanggal 30);  tanggal 31 Des’14 paling lambat pukul (PBB tanggal 31). 2.Atas pelimpahan ke SubRKUN: a.Rekonsiliasi: tanggal 30 Des’14 paling lambat pukul b.Rekonsiliasi: tanggal 31 Des’14 paling lambat pukul c.Rekonsiliasi: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul Penerimaan PBB Penerimaan PBB (1/2) 21

22 3.Penerimaan PBB tanggal 31 Des (setelah pukul s/d pukul 24.00): a.dibukukan: sebagai penerimaan tanggal 31 Des’14. b.pelimpahan ke BO III PBB: tanggal. 2 Jan’15 paling lambat pukul c.pengiriman Laporan: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul d.Interface: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 13.00; e.Rekonsiliasi: tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul 15.00; f.pelimpahan ke SubRKUN: Tanggal 2 Jan’15 paling lambat pukul Atas pelimpahan ke SubRKUN: Rekonsiliasi: Tanggal 3 Jan’15 paling lambat pukul Penerimaan PBB Penerimaan PBB (2/2) 22

23 Pengeluaran Negara Pengeluaran Negara (1/2) Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D: 16 23

24 Pengajuan SPP-APD untuk PHLN atas PL/PP ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah: 24 Pengeluaran Negara Pengeluaran Negara (2/2)

25 Penyelesaian Uang Persediaan 1.Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari Penerbitan SP2D atas SPM-PTUP/GUP Nihil dilakukan paling lambat tanggal 12 Januari Sisa dana UP/TUP harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 31 Desember

26 Pengesahan SP23 BLU, SP2HL/SP4HL, dan MPHL-BJS 26

27 Akuntansi dan Pelaporan 27

28 Lain-lain 1.Honorarium & vakasi bulan Desember 2014 dapat dibayarkan bulan berkenaan melalui mekanisme LS dengan dilampiri SPTJM. (pengajuan SPM-LS paling lambat tgl 12 Desember 2014) 2.Uang Makan & Uang Lembur bulan Desember 2014 dapat dibayarkan bulan berkenaan melalui mekanisme UP/TUP. 3.Tagihan kontraktual yang BAPP-nya baru bisa dibuat tanggal 16 s/d 31 Desember 2014, harus dilampiri Jaminan/Garansi Bank. 4.Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar, KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 28

29 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 29 REVISI ANGGARAN DI KANWIL DJPB MELALUI APLIKASI CUSTOM WEB Jakarta, 13 November 2014 disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan

30 Agenda 1.Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil DJPB 2.Penggunaan Aplikasi Custom Web dalam Revisi Anggaran TA SOP Pelaksanaan Revisi DIPA Menggunakan Aplikasi Custom Web 30

31 Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil DJPB 31 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

32 REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB 1.Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 2.Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; 3.Lanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); dan/atau 4.Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU. 1. Pagu Berubah 32

33 REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB 1.Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 2.Pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 3.Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 4.Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 5.Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; dan/atau 6.Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN. 2. Pagu Tetap 33

34 REVISI ANGGARAN KEWENANGAN KANWIL DJPB 1.Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; 2.Ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 3.Perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap; 4.Ralat kode nomor register PHLN/PHDN; 5.Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 6.Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; 7.Ralat cara penarikan PHLN/PHDN; 8.Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; 9.Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA; dan/atau 10.Perubahan Pejabat Perbendaharaan. 3. Administrasi 34

35 BATAS WAKTU REVISI ANGGARAN TA

36 36 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Penggunaan Aplikasi Custom Web dalam Revisi Anggaran TA 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 36

37 PERSYARATAN APLIKASI CUSTOM WEB Jaringan dan Komputer : – Menggunakan jaringan dan Komputer Eksisting, yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan SPAN Internet Browser : – Internet Explorer versi 8 sd 10. – Setting Proxy agar dikosongkan semua – Mozilla/Chrome/dll tidak support untuk Custom Web Aplikasi Java Applet : – Install Java Versi 7.0 update 45 – Dapat didownload di \\ \installer\SPAN-CW Operating sistem (OS) : – Windows 8 – Windows 7 – Windows XP (servicepack 3) Aplikasi RKAKL DIPA : – RKAKL DIPA versi terbaru 37

38 USER APLIKASI CUSTOM WEB User minimal yang sudah disediakan oleh DJA sebanyak delapan user, yaitu : 1.Kepala Kanwil - KWL(kodekanwil) 2.Kepala Bidang PPA I- KWL(kodekanwil)PP1 3.Kepala Seksi PPA I A- KWL(kodekanwil)PP1_41 4.Staff 1 Seksi PPA I A- KWL(kodekanwil)PP1_41staf1 5.Staff 2 Seksi PPA I A- KWL(kodekanwil)PP1_41staf2 6.Kepala Seksi PPA I B - KWL(kodekanwil)PP1_42 7.Staff 1 Seksi PPA I B- KWL(kodekanwil)PP1_42staf1 8.Staff 2 Seksi PPA I B- KWL(kodekanwil)PP1_42staf2 User dapat ditambah sesuai dengan Jumlah Seksi pada Bidang PPA I. Penambahan user dapat disampaikan melalui ke DJA 38

39 ALAMAT AKSES CUSTOM WEB Aplikasi Custom Web dapat diakses melalui jaringan dan komputer eksisting yang sudah disesuaikan di alamat 39

40 APLIKASI PENDUKUNG Aplikasi Pendukung Aplikasi Custom Web berupa Aplikasi Berbasis Web Online Monitoring SPAN 40

41 41 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SOP Pelaksanaan Revisi DIPA Menggunakan Aplikasi Custom Web KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 41

42 SOP PELAKSANAAN APLIKASI CUSTOM WEB Revisi Menggunakan Aplikasi Custom Web Revisi Menambah Pagu Revisi Perubahan Nomenklatur, Kode KPPN, & Penambahan Kombinasi Kode Register Penyelesaian Pagu Minus ketika Upload Ulang Revisi Penyesuaian Sisa Pagu Karena Setoran Pengembalian Belanja Revisi DIPA oleh KPA 42

43 PROSES BISNIS REVISI MELALUI CUSTOM WEB Dasar Hukum Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Aplikasi Custom Web. Dilaksanakan secara paralel, dimana diupload dulu ke Aplikasi DSW sampai dengan status 3, selanjutnya di proses melalui Aplikasi CW sampai dengan Approve eselon II, dan diselesaikan dengan menggunakan Aplikasi DSW supaya dapat dicetak DIPA Petikannya dan diterima oleh Satker. 43

44 PROSES BISNIS REVISI MELALUI CUSTOM WEB 44

45 PROSES BISNIS REVISI NOMENKLATUR SATKER, KODE KPPN DAN GANTI KOMBINASI KODE REGISTER Dasar : 1.Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Aplikasi Custom Web 2.Surat Direktur TP nomor S-620/PB.8/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Pemuktahiran Referensi SPAN pada Kanwil dan KPPN 45

46 PROSES BISNIS KARENA PENAMBAHAN PAGU Dasar : 1.Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-1681/PB/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang SOP Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPB Melalui Aplikasi Custom Web 2.Surat Direktur TP nomor S-457/PB.8/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Mekanisme Revisi Anggaran Karena Penambahan Pagu 46

47 PENYELESAIAN PAGU MINUS 47

48 PENYELESAIAN PAGU MINUS DENGAN PENYESUAIAN SISA PAGU Dasar : 1.Perdirjen Perbendaharaan No PER-01/PB/2013 tentang Tatacara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pd KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja 2.Surat Direktur TP nomor S-5646/PB.8/2014 tentang Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN Non SPAN Pada KPPN SPAN 3.Perdirjen Perbendaharaan No PER-21/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja pd SPAN 4.Surat Direktur TP no S-4935/PB.8/2014 ttg Juknis Penyesuaian Pagu 48

49 PENYELESAIAN PAGU MINUS DENGAN PEMBATALAN REVISI Dasar : 1.Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-393/PB.8/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberitahuan satker Gagal Upload Revisi Karena Pagu Minus dan Mekanisme Penyelesaiannya 2.Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan tentang Pembatalan Pengesahan Revisi Anggaran Karena Pagu Minus 3.Surat Direktur Sistem Penganggaran tentang Pembatalan Revisi Satker di Database Aplikasi Revisi 49

50 REVISI DIPA OLEH KPA Dasar : 1.Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-393/PB.8/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberitahuan satker Gagal Upload Revisi Karena Pagu Minus dan Mekanisme Penyelesaiannya 2.Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan tentang Pembatalan Pengesahan Revisi Anggaran Karena Pagu Minus 3.Surat Direktur Sistem Penganggaran tentang Pembatalan Revisi Satker di Database Aplikasi Revisi Dasar : 1.Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 Tentang Revisi Anggaran TA Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-475/PB.8/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Revisi Anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran 3.Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-455/PB.8/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Petunjuk Teknis, Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN pada Masa Transisi Implementasi SPAN 50

51 51 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Terima kasih


Download ppt "KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN STRATEGI PENYELESAIAN TERHADAP ISU IMPLEMENTASI SPAN MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google