Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Daya Serap Keuangan Per 30 Desember 2008, Pkl. 14:00 WIB NoSatkerRencanaRealisasi(Prosentase) 1Sesjen186.043.940.000131.921.438.88270,91% 2Itjen26.247.100.00020.426.631.12777,82%

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Daya Serap Keuangan Per 30 Desember 2008, Pkl. 14:00 WIB NoSatkerRencanaRealisasi(Prosentase) 1Sesjen186.043.940.000131.921.438.88270,91% 2Itjen26.247.100.00020.426.631.12777,82%"— Transcript presentasi:

1

2 Daya Serap Keuangan Per 30 Desember 2008, Pkl. 14:00 WIB NoSatkerRencanaRealisasi(Prosentase) 1Sesjen ,91% 2Itjen ,82% 3Postel * ,58% 4Aptel * ,72% 5SKDI ,03% 6Litbang ,58% 7BIP ,00% Total ,45% *) Tidak Termasuk PNBP dan PHLN DEPKOMINFO

3 I. Undang-Undang : A. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik B. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Kelompok Peraturan Menteri untuk kepentingan publik : 1.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 09/Per/M.Kominfo/04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler 2.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 27 /P/M.Kominfo/8/2008 Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital 3.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/03/2008 Tentang Perekaman Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara 4.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 06 /P/M.Kominfo/04/2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi DEPKOMINFO II. Peraturan Presiden: 1. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention. 2. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of the UPU. 3. Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services. III. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, diantaranya: Kelompok Peraturan Menteri untuk kepentingan internal : 1.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 35/P/M.Kominfo/10/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika 2.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 25 /P/M.Kominfo/ 7/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Komunikasi Dan Informatika

4 12/16/20144 III. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Cont’d) : Kelompok Peraturan Menteri untuk kepentingan publik : 5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/Per/M.Kominfo/04/2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Lokal 6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/Per/M.Kominfo/04/ 2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular 7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 13/Per/M.Kominfo/04/ 2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas 8.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 14/Per/M.Kominfo/04/2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional 9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 /Per/M.Kom|nfo/ 4 /2008 Tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap 10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi 11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 26/Per/M.Kominfo/07/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/Perm/M.Kominfo/02/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi /Universal Service Obligation 12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 30/Per/M.Kominfo/09/2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 31/Per/M.Kominfo/09/2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

5 12/16/20145 III. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Cont’d) : Kelompok Peraturan Menteri untuk kepentingan publik : 14.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 07 /P/M.Kominfo/ 04/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 15.Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 10/Per/M.Kominfo/04/2008 Tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh

6 a.Sistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Negara. Sistem merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) yang dibuat oleh Departemen Keuangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut MoU antara Depkominfo dengan BPKP tentang Penguatan Tata Pemerintahan b.Sistem e-Certificate yaitu adanya keterhubungan proses sertifikasi dengan menggunakan web service antara pemohon dengan Direktorat Standardisasi sebagai instansi penerbit sertifikat dengan Lembaga Uji. Dengan proses sertifikasi menggunakan E-license ini manfaatnya bagi pemohon adalah mengurangi kunjungan langsung ke loket, mempermudah dan mempercepat penerimaan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2), serta pemohon juga dapat mudah memonitor status permohonannya. c.Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran disingkat SIMP3, yang dapat terselenggara atas upaya Ditjen SKDI dibantu JICA – Jakarta Office membangun tools (software) sehingga proses manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran disingkat SIMP3. d.Tampilan baru Website Departemen Komunikasi dan Informatika dengan karakteristik : berbasiskan pada pelayanan; memudahkan engine pencari untuk mencari informasi; memisahkan pelayanan ke external dan internal. Kecepatan respon yang cepat; kemudahan dalam navigasi ; dan berbasiskan pada multimedia dan komunikasi bergerak. DEPKOMINFO

7 NegaraProgram 2007Program 2008 Total yang masih studi Berangkat 2007 Berangkat 2008 Sudah Berangkat Belum Berangkat S2S3PulangS2S3S2S3S2S3 Australia Belanda Swedia Inggris Jumlah TOTAL 6845 A. Program Beasiswa Dalam dan Luar Negeri II. Beasiswa S2 Dalam Negeri DEPKOMINFO Magister Teknologi Informasi di UGM, ITB dan ITS bagi Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak tahun 2007 telah diberikan kepada 155 orang. I. Beasiswa S2 & S3 Luar Negeri

8 12/16/20148 B. Pembangunan Pusat Pelatihan TIK Untuk Pengembangan SDM bagi Apartur Pemerintah sedang dibangun National Information and Communication Training Human Resources Development (NICT-HRD) di Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta. Sedangkan untuk pekerja profesional di bidang IT sedang dibangun Korea- Indonesia ICT Training Center di Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi. C. Pelatihan-pelatihan bidang TIK lainnya antara lain: - Pelatihan TIK bagi Aparat Pemerintah Daerah - Pelatihan Peningkatan Pengembangan Literasi TIK bidang e-government - Pelatihan Jurnalistik dan Penyiaran lainnya D. Program Diploma I – IV bidang Penyiaran dan Informasi Publik di MMTC, Yogyakarta

9 NoProyekJumlah 1Universal Service Obligation (USO) Tahap Pembangunan Tenaga Ahli, terdiri dari: Sarjana: 460 orang, Diploma: orang, SMK (teknisi): orang Tenaga kasar dibutuhkan sekitar orang Tahap Operasional Dibutuhkan tenaga operator di setiap lokasi telepon perdesaan berpendidikan SLTP ditambah sebagian dari tenaga ahli pada saat tahap pembangunan. Secara Total, tenaga kerja yang diperkiraklan dapat terserap selama masa pembangunan proyek USO sebanyak orang, dengan perincian: Triwulan I : orang, Triwulan II : orang, Triwulan III: orang, Triwulan IV: orang Multiplier effect pada usaha baru seperti antara lain : a.Penjualan voucher dengan asumsi 1 desa = 2 penjual voucher maka dengan jumlah desa maka akan terdapat SDM b.Asumsi setiap tahun terjadi penambahan SDM 1 penjual voucher untuk setiap desa maka selama terdapat jumlah SDM sebanyak SDM sampai dengan tahun Palapa Ring1.Tenaga Kerja Inti 190 orang, terdiri dari: - Kapal Kabel Laut: 30 orang - Kabel darat: 50 orang -Landing Station: 60 orang (6 landing 10 orang) - Tenaga Ahli: 50 orang 2. Tenaga kasar/buruh Diperkirakan menyerap sebanyak orang tenaga kasar/buruh untuk mengerjakan 600 km kabel darat (in land cable) 3Mobile Access Public (M-CAP) Ada 32 (tiga puluh dua) unit M-CAP di seluruh Provinsi dengan rincian setiap unitnya terdiri dari: -Sopir : 1 orang -Warnet: 1 orang -Wawrtel: 1 orang -Telpepon/Fax: 1 orang Jumlah tenaga kerja yang terserap dari proyek M-CAP ini sebanyak 128 orang. DEPKOMINFO

10 USO DEPLOYMENT 2008 MAP NEW SCHEME OF USO PROGRAM (2) 7 PAKET : PAKET 1 = WPUT 1 / AREA I (NAD, SUMUT DAN SUMBAR) PAKET 2 = WPUT 2 / AREA 2 (JAMBI, RIAU, KEPRI, KEPALUAN BANGKA BELITUNG) WPUT 3 / AREA 3 ( BENGKULU, SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG) PAKET 3 = WPUT 4 / AREA 4 ( KALBAR DAN KALTENG) WPUT 5 / AREA 5 (KALTIM DAN KALSEL) PAKET 4 = WPUT 6 / AREA 6 (SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN SULAWESI TENGAH) WPUT 7 / AREA 7 (SULAWESI BARAT, SULAWESI SEL;ATAN DAN SULAWESI TENGGARA) WPUT 9 / AREA 8 (MALUKU DAN MALUKU UTARA) PAKET 5 = WPUT 8 / AREA 9 (PAPUA DAN IRIAN JAYA BARAT) PAKET 6 = WPUT 10 / AREA 10 (BALI, NTB DAN NTT) PAKET 7 = WPUT 11 / AREA 11 (BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, YOGYA DAN JAWA TIMUR)

11 1.Penurunan tarif telekomunikasi berdasarkanperhitungan besaran interkoneksi per tanggal 1 April Trial WiMAX berbasis produksi dalam negeri pada Peringatan Harkitnas 3.Pemberlakuan standar kualitasa layanan telekomunikasi per tanggal 22 Juli Soft Launching siaran Televisi Digital pada tanggal 13 Agustus Terpilihnya Indonesia sebagai anggota dua Dewan UPU dalam Konggres UPU 2008 di Geneva (mengulangi sukses serupa untuk keanggotaan Indonesia di ITU pada Plenipotentiary Confertence ITU di Antalya, 2006) 6. Dimulainya penegakan hukum untuk penggunaan frekuensi radio bagi penyelenggaraan siaran televisi 7.Telah dilaksanakan 14 kali FRB untuk membahas perizinan penyiaran untuk 24 provinsi 8.Tersedianya database penyiaran yang memuat data-data lembaga penyiaran, proses perizinan 9.Dilanjutkannya program pemberian beasiswa untuk lingkungan internal dan masyarakat umum sebanyak 135 orang yang studi di beberapa PTN terkenal di dalam dan luar negeri 10.Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam Pengoperasian Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) kepada Ditjen APTEL. 11.Penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio kepada Ditjen Postel. 12. Reformasi perizinan berbasis e-Services sejak tanggal 17 Desember Selesainya tender SLJJ pada tanggal 22 Desember 2008 (sebagai kelanjutan tender SLI pada akhir tahun 2007) yang menandai berakhirnya era duopoli. 14.Perluasan jangkauan RRI Toli-Toli dan Tarakan melalui Grant dari JICA. 15.Ijin penyiaran yang telah diterbitkan sejak 2006 sampai 2008 sebanyak 668 yang terdiri dari jasa penyiaran radio 634 buah dan jasa penyiaran televisi Pelaksanaan sosialisasi program penanggulangan masalah kemiskinan melalui : a. Program Nasional PNPM b. Program keluarga harapan (yang merupakan lintas sektoral dan lintas instansi.) DEPKOMINFO

12 Databasis RTS BLT 2005/2006 (keadaan 31 Mei 2006)  19,1 juta RTS Realiasasi RTS per 30 Desember 2008, data dari PT.POS adalah : NO URAIAN TAHAP ITAHAP IIJUMLAH % % % 1ALOKASI KARTU BATAL JUMLAH (1+2) , , ,00 4REALISASI , , ,21 5SISA (3-4) , , ,89 Sumber : Depsos, PT.Pos 2008 Keterangan: Data s.d. 30 Desember

13 Sumber : Depsos, PT.Pos 2008 Realisasi BLT 2008 per 30 Desember 2008 DANA TERSERAP (dalam juta rupiah) 13

14 TAHUNAlokasiRealisasiSisaDaya Serap (%) BLT Tahun ,96 BLT Tahun ,21 PERBANDINGAN DAYA SERAP BLT 2005/2006 DAN 2008 Dalam Program BLT tahun 2005, pembayaran dimulai dari Bulan Oktober 2005 yang dibayarkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk waktu 12 bulan Pembayaran dibagi dalam 4 tahap. Masing-masing tahap pembayaran untuk 3 (tiga) bulan. Setiap bulan, masing-masing RTM diberikan Dana BLT sebesar Rp ,- sehingga untuk selama 12 bulan, akan dibayarkan kepada masing-masing RTM sebesar Rp ,- 14

15 PERBANDINGAN DAYA SERAP BLT 2005/2006 DAN

16 Grafik Perkembangan Harga BBM Nasional Sumber: DESDM Harga Eceran Produk BBM Tahun 2008 (Rp/L)

17 Prakiraan Kebutuhan BBM

18 Konsumsi Energi Spesifik dan Jarak Tempuh Jenis Kendaraan Jarak Tempuh Konsumsi Energi Spesifik (km/tahun)(km/liter) Mobil Penumpang Pribadi Bensin Solar Umum Bensin Solar Bus Bus Kecil dan Sedang Bensin Solar Bus BesarSolar Mobil Beban Truk Kecil Bensin Solar Truk SedangSolar Truk BesarSolar Sepeda MotorBensin

19 Perkiraan Konsumsi BBM Tahun 2008 (Sepeda Motor) Jumlah Kendaraan bermotor Konsumsi BBM (Lt)/ Tahun Konsumsi BBM/Kendaraan/ Bulan 50 juta juta26.67 Lt/Motor 19 Tingkat Harga BBM Biaya konsumsi /Bulan Selisih Biaya Konsumsi Rp Rp Rp Selisih Biaya Konsumsi BBM masyarakat pada berbagai tingkat harga Masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Indonesia selanjutnya dapat menghemat sebesar Rp26.666,-perbln dari biaya konsumsi BBM-nya setelah BBM diturunkan.

20 Sumber : Diolah dari Tim Stabilisasi Harga Bahan Pangan Kemenko Perekonomian PERKEMBANGAN HARGA MINYAK GORENG TAHUN 2008

21 PERKEMBANGAN HARGA KEDELAI TAHUN 2008

22 PERKEMBANGAN HARGA TEPUNG TERIGU TAHUN 2008

23 PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS LAIN TAHUN 2008

24

25 PERKEMBANGAN HARGA BERAS TAHUN 2008

26  Swasembada Pangan Nasional merupakan prestasi terbesar petani Indonesia bersama Pemerintah dalam mengulang rekor yang telah dicapai sebelumnya dalam sejarah pertanian Indonesia.  Prestasi gemilang ini telah membuat FAO (Organisasi Pangan Dunia), dalam forum KTT Roma Mei 2008, memuji Indonesia sebagai negara paling responsif dan stabil dalam mengelola harga pangan. Faktanya, ketika harga pangan melambung sampai di atas 100% di sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, di Indonesia harga pangan cenderung stabil bahkan saat melewati lebaran dan tahun baru.  Surplus produksi padi Indonesia telah menyumbang 35% dari tambahan produksi dunia.  Data dan prestasi tersebut merupakan bukti dan indikasi yang sangat valid bahwa Pemerintah bersama para petani Indonesia telah berhasil menemukan momentum kebangkitan pertanian Indonesia. SWASEMBADA PANGAN

27 PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL Dalam dua tahun berturut-turut, sektor pertanian tumbuh dengan performa sangat mengesankan. Sumber : Susenas BPS – BKP Deptan

28

29

30 Sumber : BPS Ekspor pertanian meningkat 42.64% pada periode Januari-September 2008 dibanding periode yang sama tahun Angka ini lebih tinggi dari capaian sektor industri dan sektor pertambangan.

31 31/12/2008Departemen Komunikasi dan Informatika 31


Download ppt "Daya Serap Keuangan Per 30 Desember 2008, Pkl. 14:00 WIB NoSatkerRencanaRealisasi(Prosentase) 1Sesjen186.043.940.000131.921.438.88270,91% 2Itjen26.247.100.00020.426.631.12777,82%"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google