Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada: Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 Jakarta, 12 Februari 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada: Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 Jakarta, 12 Februari 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada: Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 Jakarta, 12 Februari 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 1 dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Pembangunan Kesehatan Untuk Penguatan Program KB Nasional di Era JKN

2 2 SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN 1. PENDAHULUAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 4. PELAYANAN KB DALAM PENYELENGGARAAN JKN 6. KESIMPULAN 2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN DALAM PENGUATAN PROGRAM KB 5. ISU-ISU STRATEGIS DAN TINDAK-LANJUTNYA 3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

3 3 1. PENDAHULUAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

4 TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM KKB NASIONAL TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM KKB NASIONAL NoIndikator Capaian Target RPJMN 2014 Target MDGs (SDKI) 2012 (SDKI) 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 2,1 2 Angka Penggunaan Kontrasepsi Modern (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) 57,4%57,9% 65% 3 Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 9,1%8,5% 5% 4 Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR) tahun MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 4

5 Sumber: BPS, SDKI Target MDGs 2015: CPR = 65 Sangat Sulit Tercapai Target MDGs 2015: Unmet Need = 5 Sangat Sulit Tercapai Target MDGs 2015: ASFR = 30 Sangat Sulit Tercapai ASFR 15 – 19 thn TFR Target RPJMN 2014: TFR = 2,1 Sangat Sulit Tercapai TFR ASFR th masih tinggi, CPR naik tidak signifikan, Unmet Need hanya turun sedikit TREN TFR DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA TREN TFR DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

6 TANTANGAN PROGRAM KB  Masih rendahnya permintaan atas pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga  Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya unmet need dan ketidaksinambungan penggunaan kontrasepsi.  Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia tahun 6

7 7 2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PENGUATAN PROGRAM KKB MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

8 KEBIJAKAN/STRATEGI (1) 1.Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam penyelenggaraan Pelayanan KB 2.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan konseling 3.Peningkatan permintaan Pelayanan KB melalui perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga  Promosikan : “DUA ANAK CUKUP” dan “CEGAH KEHAMILAN 4 TERLALU” 8

9 KEBIJAKAN/STRATEGI (2) 4.Penurunan unmet need melalui peningkatan akses, konseling dan penguatan KB pasca-persalinan serta penurunan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi melalui peningkatan penggunaan MKJP dan pembinaan KB 5.Penurunan kejadian kehamilan pada remaja usia tahun melalui pendewasaan usia nikah dan peningkatan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja  agar melahirkan pada rentang usia aman yaitu 20–35 tahun 9

10 Jumlah remaja di Indonesia sangat besar, 43,6 juta jiwa atau 19,64% dari populasi  investasi/potensi yang besar bagi negara KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA MEMPERKUAT PROGRAM KB 10 Masalah Kesehatan remaja KOMPLEKS (seks pranikah, pernikahan dini, kehamilan dini, aborsi, IMS, HIV/AIDS)  apabila tidak ditangani : - Penurunan kualitas penduduk - Peningkatan AKI/AKB dan TFR

11 KEBERHASILAN PROGRAM KB DITENTUKAN OLEH PELAYANAN KESEHATAN SEPANJANG SIKLUS USIA REPRODUKSI Promosi KB pasca persalinan Pelayanan KB Pasca Persalinan Pendidikan kespro remaja Promosi & Pelayanan KB PUS & WUS 11 Keberhasilan program KB ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi, termasuk: 1) pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja dan konseling calon pengantin, 2) konseling dan pelayanan KB pada WUS/PUS, 3) promosi KB pasca persalinan, 4) pelayanan KB pasca persalinan

12 UPAYA-UPAYA KESEHATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM KB 12 1.Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) untuk KIE Kespro/KB Puskesmas yang menyediakan pelayanan KB RS Pemerintah memberikan pelayanan KB Puskesmas dengan kelas ibu hamil untuk KIE KB pasca persalinan Puskesmas/RS terlatih KB Pasca Persalinan/ AKDR pasca plasenta Desa yang melaksanakan P4K untuk promosi dan persiapan KB pasca persalinan BKKBN dapat mengoptimalkan sarana pendukung ini untuk mendukung keberhasilan Program KB

13 PENTAHAPAN FOKUS PROVINSI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN AKI, AKB & TFR NoTahun 1Tahun 2Tahun 3Tahun 4Tahun 5 1SumutKepriAcehSumbarJambi 2SumselJogjaBabelRiauGorontalo 3LampungNTBKalselBengkuluMalut 4DKIBaliSulutKaltengPapua 5BantenKalbarSulbarKaltimPapua Barat 6JabarSultraKaltimMalukuKaltara 7Jateng 8Jatim 9Sulsel 10NTT 13 Sasaran provinsi penyangga BKKBN bersinergi dengan fokus provinsi Kementerian Kesehatan

14 14 3. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

15 15 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 9 Prinsip SJSN JAMINAN KESEHATAN DIPERLUKAN SELURUH PENDUDUK 1.Kehidupan manusia berpotensi mengalami risiko 2. Manusia bersifat short sighted 1.Kehidupan manusia berpotensi mengalami risiko 2. Manusia bersifat short sighted Pelayanan Kesehatan terkendali Mutu & Biaya

16 DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVIDER PESERTA/PASIEN BPJS KES Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF Prospektif Pembayaran iuran Paket Benefit Regulasi FASKES YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KB MENTERI KESEHATAN 16 CALON/AKSEP TOR KB JAMINAN KESEHATAN TERKENDALI

17 KEPESERTAAN Wajib PBI Pemerintah Non PBI Penerima upah Pekerja dan Pemberi Kerja Non Penerima Upah Kelompok/ /Kel/Individu PBI = Penerima Bantuan Iuran Peserta Iuran 17 Untuk mendapatkan pelayanan JKN, Masyarakat Non-PBI Non Penerima Upah harus mendaftar ke BPJS dan membayar iuran

18 18 4. PELAYANAN KB DALAM PENYELENGGARAAN JKN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KonselingKontrasepsi DasarVasektomi & Tubektomi

19 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, PAKET MANFAAT JKN Manfaat Medis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan MENTERI KESEHATAN 21

20 Termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif PAKET MANFAAT JKN UNTUK PELAYANAN KB Penyuluhan Kes Perorangan Imunisasi Dasar Keluarga Berencana Skrining Kesehatan  Konseling  Kontrasepsi dasar  Vasektomi  Tubektomi MENTERI KESEHATAN 20 Alokon disediakan oleh BKKBN bagi seluruh PUS Peserta JKN

21 NOFASKES TK IJUMLAH 1PUSKESMAS DOKTER UMUM KLINIK PRATAMA KLINIK TNI799 5KLINIK POLRI558 TOTAL FASKES PEMBERI LAYANAN KB 21 MENTERI KESEHATAN Semua Faskes wajib memberikan pelayanan KB dan harus segera diregistrasi oleh BKKBN/SKPD-KB Kab/Kota untuk pendistribusian alokon NO FASKES RUJUKAN TK LANJUTAN JUMLAH 1RS PEMERINTAH641 2RS SWASTA919 3RS TNI108 4RS POLRI45 5KLINIK UTAMA/BALKES37 TOTAL1750 Faskes yang Sudah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

22 22 5. ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

23 23 NOISU STRATEGISTINDAK LANJUT 1Belum semua faskes teregistrasi oleh BKKBN  belum bisa mendapatkan alokon dan penunjang pelayanan lainnya Semua faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus segera diregistrasi oleh BKKBN /SKPD-KB setempat 2Mekanisme distribusi alokon belum menjangkau seluruh pelayanan KB sehingga masih terjadi kesenjangan distribusi Distribusi alokon melalui “one gate policy” 3Belum semua kelompok Pra Sejahtera (miskin) masuk dalam data PBI BKKBN melalui SKPD-KB, dapat mengadvokasi Pemda setempat agar dimasukkan dalam Jamkesda MENTERI KESEHATAN ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA

24 24 NOISU STRATEGISTINDAK LANJUT 4.Pelayanan KB mobile tidak dapat diakomodir dalam JKN karena JKN hanya meng- cover pelayanan kesehatan untuk peserta pada faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS dan pada faskes statis. Pelayanan mobile diupayakan melalui pendanaan BKKBN 5Masih kurangnya pemberian konseling dan pelayanan kesehatan pada remaja Kerjasama antara Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) yang dikembangkan BKKBN dengan Puskesmas PKPR yang dikembangkan Kemenkes MENTERI KESEHATAN ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA

25 25 NOISU STRATEGISTINDAK LANJUT 6.Belum kuatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program KB Meningkatkan komitmen melalui harmonisasi hubungan internal dan eksternal jajaran kesehatan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 7.Kurangnya petugas di lapangan dalam KIE dan pembinaan peserta KB Pemberdayaan kader-kader yang telah ada selama ini MENTERI KESEHATAN ISU STRATEGIS & TINDAK-LANJUTNYA

26 26 6. KESIMPULAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

27 Dalam pelayanan KB, khususnya konseling KB, penting untuk diperhatikan permasalahan dari hulu yaitu mulai dari remaja dengan peningkatan pengetahuan remaja dan masyarakat tentang pendewasaan usia menikah/perencanaan yang matang untuk melahirkan di usia ideal. JKN diselenggarakan dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang. Penyelenggaraan JKN dalam SJSN dilakukan dengan prinsip Asuransi Sosial dan prinsip equity dengan pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan manfaat yang komprehensif. Kepesertaan bertahap dan tahun 2019 mencapai UHC. KESIMPULAN (1) MENTERI KESEHATAN 27

28 Dalam upaya pelaksanaan JKN, perlu sosialisasi tentang JKN sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. JKN Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah satu paket manfaat promotif dan preventif dalam JKN yang meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi dengan alokon disediakan oleh BKKBN. KESIMPULAN (2) MENTERI KESEHATAN 28

29 29 TERIMA KASIH

30 DUA BAIT PANTUN


Download ppt "Disampaikan pada: Rapat Kerja Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 Jakarta, 12 Februari 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google