Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN."— Transcript presentasi:

1

2

3 RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Planning Pemerintah Pusat Budgeting Pemerintah Daerah Pedoman

4 Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan DPA SKPD Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

5 Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/InputProses Output Kebijakan Umum APBD Kegiatan Anggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi RPJMD/RKPD Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) Prestasi Kerja Perda APBD Formulir/Dokumen Catatan/Register Semesteran Tahunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

6 SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun

7 PROSES PENYUSUNAN APBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain PEMDA DPRD Renstrada Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat  Juklak & Juknis  Plafon Anggaran/Standar Biaya  Standar Pelayanan  Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja  Formulir RKA SKPD  SAB Pengajuan RAPBD Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD SK PENGANGKATAN (PENDELEGASIAN WEWENANG) TIM ANGGARAN PEMDA Kebijakan Umum APBD Penjaringan Aspirasi Data Historis PANITIA ANGGARAN PANITIA ANGGARAN Pokok-pokok Pikiran DPRD MASY. PEMERHATI Strategi & Prioritas APBD €Forum Propinsi €Forum Kota/Kab €Forum Kelurahan Rencana Program /Kegiatan R A P B D RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD Surat Edaran Perda APBD R A P B D MASY. PEMERHATI Renstra UK UNIT KERJA

8

9

10 PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

11 RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD STRATEGI & PRIORITAS APBD RPJPD RPJMD RKPD KU APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARU PERBEDAAN DOKUMEN

12 Proses Penyampaian Rancangan KUA DPRD Rancangan KUA Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni Rancangan KUA TAPD KOORDINATOR TAPD Rancangan KUA KDH Rancangan KUA Disampaikan ke KDH paling lambat awal bulan Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD PEMERINTAH DAERAH Nota Kesepakatan Paling lambat Minggu ke-1 Juli RKPD

13 NONO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF LOKASI Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber 1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Dinas Pendi dikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBD Kec. A Kec. B Kec. C Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20% Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Biaya Ujian Gratis Biaya Pendidikan menurun sebesar 20% APBNSetiap SD HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA CONTOH RKPD

14 NONO PRIORITAS PEMBANGUNA N PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISA SI PAGU INDIKATIF LOKASI Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber 1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Dinas Pendi dikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah 1. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBD Kec. A Kec. B Kec. C HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

15 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. 1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Pengadaan mebelair sekolah Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. 1.Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local. Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal. Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.

16 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005 Keluaran Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPAGU INDIKATIF LOKAS I Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah. 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBDKec. A Kec. B Kec. C HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

17 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005 Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40 Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPAGU INDIKATIF Hasil Jumlah (Rp)Sumber Dana Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : APBD CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) PENCAPAIAN TARGET 2007 (70- 50) :( ) {} x 100% = 66,67%

18 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET (%) ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp) 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 66,67 % Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 66,67% Dinas Pendidikan CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

19 CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 80% Penyediaan jasa surat menyurat 1500 surat terkirim Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal Tersampaikan 20% dari rata- rata jumlah surat yang seharusnya terkirim.

20 CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 : 1 Pengadaan mebeleur (meja-kursi) 62 unit (meubelair) meja kursi Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total meubelair yang dimiliki

21

22 PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI

23 PENGERTIAN  Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain  Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb  Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain PRIORITAS

24 TUJUANPRIORITAS Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digun akan/ dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian ibu & anak - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi

25  Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai  Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.  PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah

26 Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan) KUA

27 SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) a.PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b.sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c.batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d.hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e.dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. a.prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b.alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c.batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d.dihapus; e.dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Permendagri 13/2006 Permendagri 59/2007 Diterbitkan Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan

28 Penyusunan RKA- SKPD + Pembahasan TAPD PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERSETUJUAN KUA. PPAS & RAPERDA APBD Pembahasan & Penetapan Persetujuan Bersama RAPBD Juni Juli Pengajuan KUA (TAPD + Panggar) Pengajuan PPAS (TAPD + Panggar) Agustus s.d September Pembahasan & Penetapan Nota Kesepakatan KUA & PPAS (Psl 35 ayat 4 PP 58/2005) Minggu I Oktober Tingkat I Penyampaian Nota Keuangan & Raperda APBD Tingkat II Pemandanga n Umum Fraksi & Jawaban KDH Tingkat III Pembahasan Komisi/Gabung an Komisi atau Pansus dgn KDH atau pjbt yg ditunjuk Tingkat IV Pendapat Akhir & Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama Raperda APBD 30 November Minggu II Nota Kesepakatan PPA Nota Kesepakatan KUA Program & kegiatan serta pagu indikatif & asumsi serta hal-hal lain yg disepakati utk ditindaklanjuti dlm PPAS bahas KUA bahas PPAS Mengacu pada KUA & PPA - skala prioritas rusan wajib dan pilihan, - urutan program masing- masing urusan, - plafon anggaran setiap programyg disepakati - plafon anggaran setiap program yg disepakati - hal-hal lain yg akan disepakati dlm pembahasan Raperda APBD Pasal 97 PP 25/2004 Dibahas Komisi- Komisi Penyusunan KUA- PPAS Perubahan + Penyusunan APBD Perubahan

29 Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan: a.pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b.kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan c.urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

30

31 1. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. 2. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 4. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

32 5. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. 6. Anggaran untukmembiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 7. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga

33 Asas umum pelaksanaan APBD mencakup: 1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD; 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; 5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;

34 Lanjutan….. 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD; 7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam “rancangan perubahan APBD” dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 9. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan 10. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

35 DAERAH PROSES RAPBD DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD DAN SAB DOKUMEN YANG DIHASILKAN KEBIJAKAN UMUM APBD: Tujuan Umum Sasaran Umum PRIORITAS PLAFON UNIT KERJASUB UNIT KERJA RKA UK: Tupoksi Tujuan UK Sasaran UK PRIORITAS PROGRAMPRIORITAS PROGRAM FORMULIR USULAN KEGIATAN /RKA: Nama Kegiatan; Masukan;Masukan;Masukan; Keluaran Hasil Manfaat Dampak SAB / RKA Belanja pegawai; B. Barang & Jasa; B. Modal REKAP KEGIATAN: Target Keluaran Indikasi Outcome INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN PEMDA/TAPD WAJAR NOTA KEUANGAN DAERAH RINGKASAN APBD

36 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD dan SAB RKA berkaitan dengan penyusunan APBD berbasis kinerja Dalam menyusun APBD menggunakan SAB RKA dan SAB disusun oleh Unit Kerja beserta Sub-Unit kerja Basisnya aktivitas = ada biayanya

37 Dokumen perencanaan yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD

38  Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju  Prakiraan Maju (forward estimate), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.  Penganggaran terpadu (unified budgeting), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik)  Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yg terukur.

39 PENDEKATAN KINERJA  OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN  INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN  KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR

40 ANALISIS STANDARBELANJA ANALISIS STANDAR BELANJA(ASB)  DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA  ANALISIS STANDARBELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN  ANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN  PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

41 PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPASKAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTANKESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARANKAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN

42 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA  KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA)  KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU  KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

43 PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU

44 CONTOH KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA TERLATIH BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN

45 MASUKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN- KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN

46 PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 HASIL KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… MASUKAN PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN

47 OUTCOME / HASIL 1.Prosentase (%) 2.Rasio 3.Kuantitas, Jumlah OUTCOME / HASIL 1.Prosentase (%) 2.Rasio 3.Kuantitas, Jumlah SASARAN 5 TAHUN SASARAN 1 TAHUN PROGRAM Kegiatan 1 Kegiatan 2 Dst…….. KELUARAN Kuantitas Jumlah POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

48 P ROSES P ENYUSUNAN A NGGARAN T AHUNAN U NIT K ERJA/SKPD PROGRAM DAERAH TARGET KINERJA SAB MAKRO APBD Implementasi EVALUASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Visi/Misi Kebj Umum APBD (KUA) Strategi Priortas UNIT KERJA DESKRIPSI UNIT KERJA (Visi Misi, Tujuan Sasaran ) DESKRIPSI UNIT KERJA (Visi Misi, Tujuan Sasaran ) TUPOKSI Implementasi ANGGARAN Unit Kerja ANGGARAN Unit Kerja PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA SAB MIKRO EVALUASI PERENCANAANPERENCANAAN SABSAB Feedback Plafon Anggaran PENGENDALIAN&PENGAWASANPENGENDALIAN&PENGAWASAN Anggaran Policy Feedback

49 PELAKSANAAN PROSES OUTPUTINPUT APBD SISTEM AKUNTANSI LAPORAN PENGENDALIAN & PENGAWASAN PROSES OUTPUTINPUT EVALUASI KINERJA HASIL EVALUASI KINERJA LAPORAN PERENCANAAN PROSESOUTPUTINPUT ASPIRASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD RAPBD - Visi Misi, Tujuan - Sasaran, Tupoksi - Program, Aktivitas - Target Kinerja - SAB

50  INPUT ?  Aspirasi  PROSES  RKA SKPD VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN, TUPOKSI, PROGRAM,KEGIATAN SAB  OUTPUT  RAPBD  APBD

51  INPUT ?  APBD  PROSES  SISTEM AKUNTANSI  OUTPUT  LAPORAN TRIWULAN SEMESTER,TAHUNAN

52  INPUT  LAPORAN  PROSES  EVALUASI KINERJA  OUTPUT  HASIL EVALUASI KINERJA

53 SETIAP PROGRAM/KEGIATAN MENGACU PADA STRUKTUR APBD/APBN DAN KODE REKENING

54 STRUKTUR PENDAPATAN A.Pendapatan Asli Daerah: 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Derah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan: 1.Dana Bagi Hasil 2.Dana Alokasi Umum 3.Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4.Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

55 STRUKTUR BELANJA A.Belanja Tidak Langsung: 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Bunga 3.Belanja Subsidi 4.Belanja Hibah 5.Belanja Bantuan Sosial 6.Belanja Bagi Hasil 7.Bantuan Keuangan 8.Belanja Tak Terduga B.Belanja Langsung: 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal

56 STRUKTUR PEMBIAYAAN A.Penerimaan Pembiayaan: 1.Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya 2.Pencairan Dana Cadangan 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah 5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman B.Pengeluaran Pembiayaan: 1.Pembentukan Dana Cadangan 2.Penyertaan Modal pemerintah Daerah 3.Pembayaran Utang Pokok 4.Pemberian Pinjaman Daerah Pembiayaan Neto (A – B)

57 KELOMPOK BELANJA 1. Belanja Tidak Langsung : merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.Belanja Langsung : merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

58  Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.  Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang..  Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

59  Belanja hibah, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.  Bantuan sosial, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

60  Belanja bagi hasil, untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Belanja bantuan keuangan, untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  Belanja tidak terduga, untuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

61  Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.  Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan menjadi satu pada belanja modal sebagai harga perolehan.

62


Download ppt "RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google