Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Strategic Alliance for Poverty Alleviation KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Strategic Alliance for Poverty Alleviation KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 Strategic Alliance for Poverty Alleviation KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2  Bagaimana merespon Perubahan Kebijakan di aras Nasional dan Kebijakan aras Daerah?  Bagaimana mengelola Keterbatasan Anggaran atas pencapaian target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan?  Bagaimana Desentralisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dapat berajalan secara integratif dengan otonomi daerah?  Bagaimana memastikan Keberlanjutan Inovasi daerah atas dinamika Perubahan Kepemimpinan Politik Daerah? Strategic Alliance for Poverty Alleviation

3 1) Bagaimana meningkatkan kapasitas dan ruang koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan (pemerintah nasional & daerah) dalam penanggulangan kemiskinan?. 2) Bagaimana mendorong inovasi daerah menerjemahkan strategi dan kebijakan perluasan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada akar karakteristik kemiskinan daerah? 3) Bagaimana mengoptimalkan penggunaan dan penentuan prioritas alokasi anggaran pembangunan ditingkat daerah yang lebih responsif dan berpihak pada masyarakat miskin?. 4) Bagaimana mendorong daerah memfasilitasi Ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan?. 5) Bagaimana meningkatkan daya dukung TKPD dalam melakukan analisis kebijakan serta mempengaruhi penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah?. Strategic Alliance for Poverty Alleviation

4  Optimalisasi peran pemangku kepentingan (multipihak) daerah dalam percepatan dan perluasan upaya penanggulangan kemiskinan bersama Pemerintah Daerah yang bertumpu pada strategi Inclusive Growth Development; Pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment dan target MDGs melalui forum pemangku kepentingan [Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD]. Strategic Alliance for Poverty Alleviation

5 1. Meningkatkan kapasitas TKPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres 15/2010 [spt; koordinasi dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan]. 2. Memperkuat ruang partisipasi masyarakat bisnis, masyarakat sipil dan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan. 3. Memastikan sinergisitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik pada tingkat nasional, daerah, serta masyarakat sipil. 4. Menata sistem informasi dan data penanggulangan kemiskinan. 5. Optimalisasi IKraR sebagai acuan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerahDemo Daerah\ikrar- provinsi\diy\StatPlanet.html Demo Daerah\ikrar- provinsi\jateng\StatPlanet.htmlDemo Daerah\ikrar- provinsi\diy\StatPlanet.htmlDemo Daerah\ikrar- provinsi\jateng\StatPlanet.html Strategic Alliance for Poverty Alleviation

6 1) Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat miskin, kaum marjinal, dan perempuan dalam perlidnungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara holistik. 2) Menurunnya jumlah penduduk miskin di lokasi program SAPA sejalan dengan target nasional (RPJM) dan target Daerah (RPJMD) 3) Meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat di lokasi program SAPA (sesuai dengan indikator dan target IKraR) Strategic Alliance for Poverty Alleviation

7 Penataan sistem informasi dan data based Menata sistem informasi dan data based yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. Pengarusutamaan Kebijakan Penajaman Kebijakan dan Penganggaran Daerah; pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat sipil Memperkuat kapasitas partisipasi organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat miskin (People Organisasi) atas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan. Penguatan Kapasitas Ruang Partisipasi Stakeholder Meningkatkan kapasitas TKPKD dalam koordinasi stakeholder, perumusan kebijakan & program penanggulangan kemiskinan.

8 Sosialisasi Program, Perumusan Rencana Program, Penandatangan MoU, dan Pemetaan Kapasitas Daerah Persiapan; April – Juni’12 Seluruh fokus kegiatan sesuai dengan rencana program SAPA di daerah. Pelaksanaan; Juli 012 – Agustus 2013 Materi asisten sesuaikan dengan dinamika masing-masing daerah Asistensi, Review and Evaluasi secara periodik sesuai dengan rencana kerja daerah Strategic Alliance for Poverty Alleviation

9 KEMENKOKESRA R.I Jln. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat dan Jln. Kesehatan IX No 8 Jakarta Pusat Telp/Fax : Website : Strategic Alliance for Poverty Alleviation

10  Aceh Besar. 1. Thn 2008 sudah pernah disusun grand desain penanggulangan kemiskinan. 2. Data menjadi prioritas untuk merespon kita dalam penanggulangan kemiskinan 3. Data kemiskinan aceh besar 18 %; perlu validasi data 4. BPS menjadi anggota TKPKD 5. TKPKD belum efektif untuk menjalankan fungsinya. 6. Aceh besar koited untuk menjadi daerah model. 7. Sudah ada data spacial map kemiskinan

11 Kota Banda Aceh 1. Tkpkd bekerja sesuai dgn perpres 15/2010. kendalanya; 2. Lihat pd map. Tkpkd 3. Sudah ada data spacial map kemiskinan

12 Pidie Jaya. 1) Data kemiskinan yg tidak sesuai dengan dengan keadaan ril; ada perbedaan antara data bps dan fakta lapangan. 2) Penghasilan masyarakat dibawah rata2 pendapatan. Pekerjaan utama uruh tani dengan tanah garapan 1 naleh (2,4 juta rpiah /4 bulan). 3) PNPM Mandiri integrasi sudah masuk. 4) Masing-masing kecamatan 2 Milyard. Program SPP blm mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat (salah sasaran). 5) Banyak waktu kosong yg produktif blm digunakan oleh buruh tani (bukan sasarn penerima program SPP). 6) TKPK belum maksimal menjalankn fungsinya sebagai wadah pemangku kepentingan.

13 Kota Sabang. 1) TKPKD sudah terbentuk sejak thn 2007 tp belum efektif; sebab utamanya karena pendelegasian tugas yg over dan tdk ada yg ditugaskan secara intens. 2) Rakor TKPKD berjalan secara reguler; 3 kali dalam setahun. 3) Data menjadi kendala utama dalam TKPKD dan SKPD untuk merancang program 4) Program PK dijalankan belum integratif baik antar sektoral terkait maupun dari sisi kebijakan makro. 5) Sudah ada data spacial map kemiskinan

14 1. Agenda Utama 1. Penataan Data dan system informasi kemiskinan daerah (unifikasi data kemiskinan) 2. Penguatan kapasitas fungsi TKPKD sebagai wadah pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan 3. Sinergisitas dan integrasi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan dalam satu kesatuan kebijakan integral; mengacu pada program sudah sedang and akan berjalan. 4. Membulkan aksesibilatas kerjasama dengan pemangku lkepentingan lainnya; Dunia Usaha. 2. Tindak lajut rakor; 1. Sosialisasi Program SAPA di daerah 2. Perumusan Rencana Aksi Daerah; Juni Pidie Jaya; Pak Saiful ; Minggiu berikutnya 2.Aceh Besar.; Pak Dani : Ibu Zaimah; Minggu depan 3.Kota Banda Aceh; Minggu depan 4.Kota Sabang; Pak Faesal dan Ibu Tieti Minggu berikutnya 3. Rakor Nasional Rencana aksi Program SAPA; Juli minggu kedua

15  Saran dari Aceh Besar 1) Karakteristik daerah (program dan sebab kemiskinan) menjadi basis rumusan rencana kerja 2) Analisis dan atau diagnosis kemiskinan dengan menggunakan data base untuk menjadi acuan dasar dalam perumusan kebijakan. 3) Penguatan kapasitas TKPKD sesuai dengan karakteristik kapasitas dan strategi daerah 4) Unifikasi data based kemiskinan perlu dibangun.


Download ppt "Strategic Alliance for Poverty Alleviation KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google