Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertembuan ke 6 dan 7. Pengertian : Anggaran merupalam pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertembuan ke 6 dan 7. Pengertian : Anggaran merupalam pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan."— Transcript presentasi:

1 Pertembuan ke 6 dan 7

2 Pengertian : Anggaran merupalam pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :  Aspek perencanaan.  Aspel pengendalian.  Aspek akuntabilitas publik.

3 Prinsip-Prinsip Anggaran  Otorisasi legislatif  Komprehensif- tidak ada dana non budgetair  Keutuhan anggaran, - general fund  Nondiscretionary appropration, jumal yang disetujui dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi dan efektif  Periodik  Akurat- tidak ada cadangan tersembunyi  Jelas dan mudah dipahami  Diketahui publik- informasi

4 Ada beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu : 1. Anggaran Tradisional (Anggaran Konvensional) 2. New Public Management (NPM) 3. Incremental Budgeting 4. Revenue Budgeting 5. Repetitive Budgeting 6. Suplement Budgeting 7. Anggaran Kinerja (performance budgeting) 8. Zero Base Budgeting 9. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)

5 Pendekatan baru dalam system anggaran sektor publik cenderung memiliki karakteristik umum sbb :  Komprehensif/kompetitif.  Terintegrasi dan lintas departemen.  Proses pengambilan keputusan yang rasional.  Berjangka panjang.  Spesifikasi tujuan dan perengkingan prioritas.  Analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost.  Berorientasi input, output, dan outcome.  Adanya pengawasan kinerja.

6 Berbagai pendekatan Penyusunan Anggaran adalah sbb : 1. Anggaran Tradisional  Sering disebut dengan “object of expenditure budget” atau Incremental budget atau line item budget  Cara menyusun, pada prinsipnya dengan jalan mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Ciri-ciri Anggaran Tradisional :  Disusun berdasarkan daftar pengeluaran/belanja organisasi  Bertujuan membatasi pengeluaran dan mengenda- likan belanja organisasi  Bersifat incremental /menyeluruh

7 Keterangan Per Orang Jumlah Total Belanja Gaji: 1 Kapolsek Rp 3,000,000 2 anggota polisi Rp 2,000,000 Rp 4,000,000 8 staf administrasi Rp 1,000,000 Rp 8,000,000 Rp 15,000,000 Belanja Persediaan : Persediaan Kantor Rp 4,000,000 Peralatan Kebersihan Rp 2,000,000 Bahan Bakar Rp 9,500,000 Seragam Rp 2,000,000 Lain-lain Rp 1,000,000 Rp 18,500,000 Belanja makanan Rp 7,500,000 Belanjan Perjalanan Rp 5,600,000 Belanja Lain-lain Rp 1,400,000 Total Anggaran Rp 48,000,000

8 2. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomace Budgeting)  Digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional yang tidak memiliki tolok ukur kinerja  Cerminan kinerja :  CREAM  SMART Karakteristik Performance Budgeting :  Mengelompokan anggaran berdasarkan aktivitasnya  Setiap aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerjanya, yang menjadi tolok ukur keberhasilan  Dapat dikembangkan dg menentukan unit costing-nya

9 Keterangan Anggaran Realisasi Indikator 1. Pengamanan Lantas Tingkat kecelakaan lalu lintas & kemacetan turun 50 % Belanja Gaji Rp 6,000,000 Rp 7,000,000 Belanja Peralatan Rp 7,500,000 Rp 7,000,000 Belanja makanan Rp 1,500,000 Belanjan Perjalanan Rp 4,000,000 Rp 3,900,000 Jumlah Rp 19,000,000 Rp 19,400, Dalmas Jumlah demonstrasi damai yg tertib naik 50% Belanja Gaji Rp 7,000,000 Rp 6,000,000 Belanja Peralatan Rp 9,000,000 Belanja makanan Rp 1,500,000 Rp 2,000,000 Belanjan Perjalanan Rp 1,600,000 Rp 1,500,000 Belanja Lain-lain Rp 400,000 Rp 200,000 Jumlah Rp 19,500,000 Rp 18,700, Diklat Pengembangan kemampuan personel berkelanjutan Belanja Gaji Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Belanja Peralatan Rp 2,000,000 Belanja makanan Rp 4,500,000 Rp 5,000,000 Belanja Lain-lain Rp 1,000,000 Rp 1,100,000 Jumlah Rp 9,500,000 Rp 9,100,000 TOTAL Rp 48,000,000 Rp 47,200,000

10 Strenght  Pengendalian anggaran  pengendalian manajerial  Perencanaan lebih baik  Atasan memiliki tolok ukur kinerja bawahan  Penekanan pada aktivitas  Lebih sesuai untuk oganisasi publik yang non profit oriented Weakness  SDM yang memahami terbatas  Kondisi yg ada sulit dianalisis kinerjanya  Kurang terhubung dengan visi/misi organisasi

11 3. PPBS  Dikembangkan untuk menagatasi ketidak puasan pada anggaran tradisional & anggaran kinerja  PPBS beranggapan bahwa penyusunan anggaran menyatu denngan proses penyusunan kegiatan organisasi Strenght  Penekana pada jangka panjang  Merencanakan akan dilakukan evaluasi tahunan atas program  Keputusan diamlbil oleh manajemen puncat & diikuti tingkatan di bawahnya Weakness Membutuhkan waktu yangg lama & kurang cocok untuk organisasi publik yg pejabatnya dipilih untuk periode yg terbatas

12  Penentuan visi misi  Menerjemahkan tujuan & sasaran  Mengukur kebutuhan  Mengidentifikasi hambatan & sumber daya  Mengembangkan struktur program secara keseluruhan  Menganalisis program  Mengembangkan anggaran & program jk panjang  Alokasi sumber daya  Implementasi anggaran program  Evaluasi program

13 4. ZBB Pengangagaran yg berasumsi bahwa setiap anggaran yg ada tahun ini tidak otomatis ada di tahun berikutnya, sehingga anggaran selalu disusun dari nol. Strenght  Tdk ada asumsi alokasi th lalu akan ada lagi tahun ini  Menghemat biaya dengan menghilangkan pos-pos yang tidak di butuhkan lagi  Fokus pada biaya & manfaat yang disepakati  Mendorong inovasi mencari cara baru mencapai tujuan organisasi

14  Meningkatkan kemampuan manajemen merencanakan & mengevaluasi  Justifikasi yg lebih penyediaan anggaran Weakness  Mahal  Kesulitan dalam mengumpulkan alternatif mencapai tujuan  Faktor-faktor non teknis yg mengganggu

15  Membagi organisasi dl unit-unit keputusan  Dasar pembagian adalah aktivitas spesifik  Memilih cara terbaik penjalankan aktivitas tsb  Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi, sehingga didapatkan keputusan tentang aktivitas tahun ini.

16  Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) periode 20 th  RPJM (menengah) periode 5 th  RPJM kementrian selanjutnya disebut Renstra KL (rencana strategis kementrian/lembaga)  RPJM SKPD selanjutnya disebut Renstra-SKPD  Rencana kerja pemerintah (RKP)periode 1th  RPJP nasional disiapka o/ menteri, RPJP Daerah disiapkan o/ BPKAD  Rancangan RPJP & RPJPD dibhas di musrembang  Musrembang mengikut sertakan masyarakat dilaksanaan paling lambat 1 th sebelum berakhirnya RPJP yang sedang berjalan

17 Pengertian APBN menurut UU no. 17/2003 “ Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah nerara yang disetujui DPR

18  Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara  Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara  Pendapatan negara adalah hak pmerinah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih  Belanja negara adalah Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berssangkutan maupun thn2 anggaran berikutnya

19  Penyusunan rencana anggaran oleh pemerintah pada bulan mei  Pengajuan RAPBN & nota keuangan pada DPR bulan agustus  Pengambilan keputusan o/ DPR pada tanggal 31 oktober  UU APBN  KEPPRES  LRA semester I & program 6 bulan berikutnya  bulan juli  Pembahasan LRA semster I  Penyusunan LKPP (LK Pemerintah Pusat)  Penyampaian LKPP ke BPK pada tanggal, 30 Maret  Pertanggung jawaban APBN pada tanggal, 30 Juni

20  Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara  Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah  Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara  Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah  Pengelolaan kas  Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah  Pengelolaan investasi/barang milik negara/daerah  Penyelengaraan akuntansi dan SIM keuangan negara/daerah  Penyusunan laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/Daerah  Pengelola Badan Layanan Umum  Perumus standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

21  Pengguna anggaran  Menteri/pimpinan  Gubernur/Walikota/Bupati  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD )  Bendahara umum negara/daerah  Menteri keuangan sebagai Bank Umum Negara  Kepala SKPD selaku Bank Umum Daerah  Bendahara penerimaan/pengeluaran

22  DIPA= daftar isian pelaksanaan anggaran  PA = pengguna anggaran  SPP = surat permintaan pembayaran  SPM = surat perintah membayar  SP2D = surat perintah pencairan dana

23  Menteri/lembaga PA menyusun DIPA berdasarkan alokasi yg diterimanya  Menyerahkan DIPA pada BUN  disahkan  Pelaksanaan anggaran  Berdsarkan berita acara penyelesaian  SPP  Berdasarkan SPP  SPM  Berdasarkan SPM  SP2D

24  SPM LS  SPM UP  SPM GU  SPM TU


Download ppt "Pertembuan ke 6 dan 7. Pengertian : Anggaran merupalam pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google