Prof. Dr. Pawennari Hijjang, M.A.

Presentasi berjudul: "Prof. Dr. Pawennari Hijjang, M.A."— Transcript presentasi:

1 Prof. Dr. Pawennari Hijjang, M.A.
MATERI PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN MULTITAHUN Disampaikan Pada Pelatihan dan Lokakarya Penulisan Proposal Multitahun di LP2M Universitas Gorontalo Oleh Prof. Dr. Pawennari Hijjang, M.A. (Guru Besar Antropologi FISIP UNHAS) Gorontalo, 15 – 16 April 2011

2 PENELITIAN HIBAH BERSAING

3 Persyaratan Administrasi
Tim Peneliti terdiri atas Peneliti Utama dan Anggota Peneliti Utama sekurang-kurangnya bergelar S2 Bila Peneliti Utama berhalangan, penggantinya minimum bergelar S2 dan berasal dari perguruan tinggi yang sama Biodata pengusul mencerminkan track record yang relevan dengan penelitian yang diusulkan Jumlah anggota maksimum 3 orang (diutamakan multidisiplin). Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan. Susunan anggota peneliti dari waktu ke waktu dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan penelitian Hanya diperbolehkan maksimum 2 kali sebagai ketua dan/atau anggota, kecuali bagi peneliti yang berhasil mempublikasikan hasilnya pada jurnal internasional dan memperoleh HKI dapat mengajukan untuk periode berikutnya

4 Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ketua peneliti tidak menjadi peneliti utama atau anggota dalam penelitian dengan sumber dana Dikti pada tahun yang sama Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan dan hasilnya Peneliti utama yang mewakilkan kepada anggota pada saat pemaparan harus melimpahkan status peneliti utama kepada anggota yang mewakili dan diketahui oleh lembaga penelitian. Peneliti utama pengganti harus berasal dari perguruan tinggi yang sama Penelitian yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke DP2M dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut.

5 Substansi Penelitian Abstrak
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi. Bab I (PENDAHULUAN) Latar Belakang (tidak lebih 1 halaman), tujuan khusus (tidak lebih 1 halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih 3 halaman)

6 Bab II (TINJAUAN PUSTAKA)
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan dan tidak melebihi 8 halaman Bab III (METODE PENELITIAN) Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur.

7 Bab IV (PEMBIAYAAN) Pembiayaan diperinci berdasarkan Tahun dan Jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah, Peralatan, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan,Pertemuan/Lokakarya/Seminar, Penggandaan, Pelaporan, Publikasi). DAFTAR PUSTAKA Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. LAMPIRAN

8 Biodata Peneliti Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu Identitas peneliti serta alamat lengkap Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi dan lokasi, gelar, tahun tamat, bidang studi) Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman profesional serta kedudukan/jabatan saat ini yang mencakup nama Institusi, jabatan, dan periode kerja yang disusun secara kronologis Daftar publikasi yang relevan dengan usul penelitian yang diajukan

9 Luaran Bersifat Product Oriented
Metode Cara Teknik Manual Model Teknologi Kebijakan Pengembangan Ipteks Menunjang Pembangunan Pengembangan Institusi

10 Kriteria Penilaian KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT (%) SKOR NILAI
Perumusan Masalah Ketajaman Perumusan Masalah Tujuan penelitian 15 Luaran (Proses & Produk): Pengembangan Ipteks Menunjang Pembangunan Pengembangan institusi Pentingnya penelitian yang direncanakan 35 Tinjauan Pustaka Studi pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan Metode Penelitian Desain metode penelitian 20 4. Kelayakan Jadwal Personalia Biaya Sarana dan Prasarana penunjang Uraian umum Biodata Rincian anggaran Dukungan & sarana penunjang Total 100

11 Butir-butir Penolakan
KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN ALASAN PENOLAKAN Perumusan Masalah Ketajaman Perumusan Masalah Tujuan penelitian Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian tidak jelas 2. Luaran (Proses & Produk): Pengembangan Ipteks Menunjang Pembangunan Pengembangan institusi Pentingnya penelitian yang direncanakan b. Luaran (output) penelitian kurang bermanfaat bagi pengembangan ipteks, pembangunan, dan pengembangan institusi atau tidak berorientasi pada produk 3. Tinjauan Pustaka Studi pustaka/kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan c. Bahan kepustakaan kurang menunjang penelitian, pustaka tidak relevan, kurang mutakhir, umunya bukan artikel jurnal ilmiah 4. Metode Penelitian Desain metode penelitian d. Metode penelitian yang dipakai kurang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.. 5. Kelayakan Jadwal Personalia Biaya Sarana dan Prasarana penunjang Uraian umum Biodata Rincian anggaran Dukungan & sarana penunjang e. Kelayakan pelaksanaan penelitian (personalia, jadwal, perkiraan biaya, dan sarana penunjang lainnya) kurang memadai

12 HIBAH PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

13 Tujuan Memberikan wadah kepada dosen/kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dalam kemampuan menelitinya untuk dapat memanfaatkan sarana dan keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang baik dari kelompok peneliti yang lebih maju di perguruan tinggi lain dalam melaksanakan penelitian yang bermutu. Membangun kerja sama penelitian antar perguruan tinggi di Indonesia

14 Bidang yang Diusul dan Pengusul
Bidang penelitian yang dapat diusulkan: Semua bidang ipteks Pengusul: Kelompok peneliti yang relatif baru (Tim Peneliti Pengusul, TPP) Kelompok peneliti lebih maju di perguruan tinggi lain (Tim Peneliti Mitra, TPM).

15 Persyaratan TPP terdiri atas ketua dan maksimum 2 anggota, maksimal bergelar S2, tidak berstatus mahasiswa dan tidak memegang jabatan struktural, dari kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dalam kemampuan dan pengalaman melaksanakan penelitian, serta sarana penelitian yang relatif masih terbatas untuk topik penelitian yang diusulkan. TPM terdiri atas ketua dan 1 anggota, bergelar S3, berasal dari kelompok peneliti, laboratorium, atau pusat penelitian (misalnya pusat penelitian, Pusat Riset Unggulan Nasional/Rusnas) di perguruan tinggi dengan track record penelitian dan publikasi yang bermutu (misalnya hibah tim penelitian pascasarjana, penelitian internasional, Riset Unggulan Kemitraan/RUK, Hibah bersaing) yang menunjukkan kepeloporan dalam bidang penelitian yang diusulkan. TPM dapat pula berasal dari perguruan tinggi luar negeri, dengan batasan minimum 2 tahun sejak kelulusan bila TPP menempuh pendidikan lanjut di perguruan tinggi TPM tersebut.

16 TPP dan TPM berasal dari perguruan tinggi yang berbeda
Topik penelitian yang diusulkan: dapat dilaksanakan dan dikembangkan TPP; Usul penelitian dibuat untuk jangka waktu 2 tahun Biaya yang diajukan maksimal Rp ,00,-

17 Kriteria Usulan Dibuat secara bersama antara TPP dan TPM
Mendapat persetujuan (endorsement) dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani oleh ketua TPM yang menyatakan bahwa Usulan yang diajukan memang sesuai dengan lingkup keahlian dan bidang penelitian TPM; Kondisi dan kapasitas laboratorium TPM memungkinkan untuk menampung TPP selama melakukan penelitian.

18 Tata Cara Pengusulan Format Sampul Muka (warna Biru Muda)
Halaman Pengesahan Sistematika Usul Penelitian Penjelasan Tambahan Mekanisme Seleksi: seleksi dalam 2 tahap (desk evaluasi & presentase) kelanjutan: evaluasi laporan dan monitoring Daftar Pustaka: Keprimeran, kebaruan, & relevansi pustaka Disusun berdasarkan nama& tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahu, judul tulisan atau buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit Hanya pustaka yang dikutip dalam Usul Penelitian dicantumkan dalam Daftar Pustaka

19 Justifikasi Anggaran Anggaran disusun untuk 2 tahun, ditulis dengan terperinci dan jelas Anggaran yang diajukan maksimum 75 juta/tahun dan terperinci atas komponen berikut: Biaya TPP Biaya operasional penelitian (maks Rp. 15 juta untuk tahun pertama dan maksimum Rp. 20 juta untuk tahun kedua) Biaya ke lokasi TPM (maks 2 orang pp/tahun, at cost) Bantuan biaya hidup selama melakukan kegiatan penelitian di TPM (maksimum Rp 1,5 juta/bulan. Honorarium per orang (10 Rp 600 ribu/bulan) Biaya TPM

20 Biaya TPM Biaya operasional penelitian (maks Rp. 20 juta untuk tahun pertama dan maksimum Rp. 15 juta untuk tahun kedua, termasuk bench fee dan biaya administrasi). Biaya untuk TPM dibayarkan oleh LP TPP sesuai dengan tahapan kontrak. Honorarium (maksimum 6 Rp /bulan untuk ketua dan Rp /bulan untuk anggota). Untuk TPM luar negeri tidak ada honor. Biaya untuk satu orang perjalanan pp ke kota TPP (at cost) dan biaya akomodasi selama maksimum 7 hari.

21 Laporan Hasil Penelitian Tahunan dan Laporan Akhir
Halaman Pengesahan Sistematika Laporan Tahunan dan Laporan Akhir

22 SKIM DAN ISU-ISU STRATEGIS PENELITIAN

23 A. Pengentasan Kemiskinan (Poverty Allevation)
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 1 Masalah kemiskinan yang bersifat structural (kebijakan pemerintah dan perundang- undangan) Kebijakan makro kondusif untuk mengurangi kemiskinan Kajian aspek: ekonomi, pendidikan, kelembagaan, peraturan perundangan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam pengentasan kemiskinan Ilmu-ilmu sosial, pemerintahan dan hukum, komunikasi, administrasi, dan politik pemerintahan 2 Masalah kemiskinan yang bersifat sosial kultural (pemahaman umat beragama tentang: ajaran agamanya, fenomena alam, nilai- nilai budaya, dan nilai- nilai sosial) Pemahaman sosio cultural kemiskinanan dan terobosan yang tepat pengentasan kemiskinan berbasis konteks sosio cultural local. Kajian sosio cultural kemiskinan yang kontekstual dengan lokalitas, setting cultural pengembangan model program yang tepat. Ilmu sosial, studi pembangunan, ekonomi, komunikasi, administrasi, dan politik pemerintahan 3 Masalah kemiskinan yang bersifat natural (kondisi riil di lapangan) Alternative solusi bagi pengentasan kemiskinan yang bersifat natural Pemetaan komunitas religious Indonesia dan kondisi riil ekonominya Kategori kemiskinan Kependudukan

24 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 4 Program-program pengentasan kemiskinan perlu pemahamana utuh dari aspek sosio psikologis Pemahaman peta kemiskinan dan perilaku masyarakat miskin Menemukan kunci faktor keberhasilan (key success factor) pengentasan kemiskinan lokal (basis regional, sosial, budaya, masyarakat) Penelitian pemetaan kemiskinan, khususnya yang menyangkut pola- pola perilaku masyarakat miskin dan semua pihak terkait dengan proses kemiskinan itu. Penelitian-penelitian dasar, tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor inti dan penyebab kemiskinan. Termasuk dalam jenis penelitian ini adalah: psikologi ulayat, psikologi lintas budaya, sistem kepercayaan, penelitian terapan mempelajari bagaimana pengaruh-pengaruh program-program intervensi sosial pada tingkat pusat, daerah, lokal, individual. Ilmu-ilmu sosial, psikologi, ekonomi dan pembangunan. 5 Program-program penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pendampingan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspek lokalitas masyarakat Kajian sistem pendampingan program penanggulangan kemiskinana yang sesuai dengan aspek lokalitas masyarakat pemanfaat program Ilmu sosial, psikologi, manajemen, ekonomi pembangunan, komunikasi, administrasi, politik pemerintahan 6 Akses modal bagi masyarakat marginal (kemiskinan kota, desa, nelayan) Skema permodalan yang tepat guna Kajian skema permodalan yang tepat. Model LKM yang tepat untuk kelompok sosial tertentu (miskin kota, buruh tani, nelayan, dsb) Kemitraan usaha yang adil (tani, nelayan, PKL) Patron klain dalam usaha kecil Multidisplin

25 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 7 Rendahnya akses teknologi untuk produktivitas dan nilai tambah Strategi dan policy yang tepat untuk diseminasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna Kajian strategi dan policy diseminasi IPTEKS untuk produktifitas Inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha mikro Inovasi teknologi untuk menunjang nafkah ganda dan verivikasi usaha Diversifikasi alat produksi yang adaptif Strategi diversifikasi usaha kecil Model pemagangan dalam pengembangan usaha Pola subsidi yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat miskin Multidisiplin 8 Akses pengelolaan sumberdaya Pengelolaan sumberdaya yang tidak berkelanjutan (nelayan dan pertanian) Kolaborasi pengelolaan sumberdaya Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat Kolaborasi sains dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam Multidisplin

26 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 9 Akses pemanfaatan sumberdaya Sistem pemanfaatan sumberdaya yang berkeadilan dan berkelanjutan Konflik petani/nelayan dengan pengelola kawasan koservasi Konflik masyarakat/petani/nelayan/ dengan sektor lain Penjaminan akses pemanfaatan sumberdaya berbasis keberlanjutan Multidisplin 10 Akses pasar Akses pasar yang adil dan revitalisasi pasar tradisional Model perekonomian/koperasi yang tepat Kajian revitalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi tradisional Kajian jalur distribusi yang berkeadilan Kelembagaan pemasaran yang adil Sistem proteksi dari produk impor 11 Mutu produk yang rendah tanpa akses penjaminan mutu Sistem penjaminan mutu yang aksesibel bagi masyarakat miskin/usaha mikro Pengembangan sistem penjaminan mutu produk pada usaha mikro Sarana perbaikan mutu

27 B. Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (Nation Integration and Social Harmony)
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 1 Terkikisnya rasa nasionalisme dan erosi ideologi kebangsaan Membangun karakter bangsa dengan menanamkan cinta tanah air dan reinternalisasi ideologi kebangsaan Penggalian ilmu pengetahuan dan kearifan lokal Upaya dan model penanaman ideologi nasional dan semangat kebangsaan Pemahaman nilai kolonialisme dan post-kolonialisme Kajian diminishing ideologi kebangsaan Pendidikan, Manajemen SDM, Sosiologi, Psikologi,Antropologi, Teknologi, komunikasi, administrasi publik, Pemerintahan. 2 Terjadinya proses pendangkalan beragama (lebih mementingkan ritual daripada hakikat)` Pendalaman dan penghayatan ajaran agama-agama sebagai pengatahuan Kajian mainstreaming multikulturalisme Studi agama-agama Model masyarakat inklusi Teologi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Wacana Bahasa, dan Hermeneutika 3 Tingginya tingkat pengangguran intelektual Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Pengembangan model pembelajaran untuk mengatasi pengangguran intelektual Pengembangan transferable skills Internalisasi “wirausaha” Pendidikan sosiologi antropologi filsafat, administrasi, politik dan komunikasi. 4 Rendahnya moralitas akademik Pengembangan budaya akademik Pengembangan model budaya akademik pada PT. Pendidikan, Antropologi, Humaniora, Sosiologi, Teknologi 5 Budi pekerti kurang baik Membangun integras diri Pengaruh liberalisasi/individualisasi terhadap sikap mental seseorang Filsafat, Pendidikan, Kewarganegaraan

28 Pergeseran masyarakat organik menuju masyarakat mekanik
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 6 Pergeseran masyarakat organik menuju masyarakat mekanik Pengembangan budaya patembayan Pengembangan model budaya patembayan Pengembangan masyarakat partisipatif Pengambngan wilayah publik Sosiologi, Sastra, Budaya, Antropologi 7 Hilangnya identitas politik: rendahnya rasa solidaritas dan histori Internalisasi nilai pergerakan nasional Reinventing nilai sejarah gerakan nasional Peranan pemuda dalam pergerakan nasional Sejarah, Budaya, Antropologi, Sosiologi, Agama, Pemerintahan, Politik 8 Komodifikasi (manusia dianggap barang) Memanusiakan manusia Membangun true consciousness Pengembangan model hubungan emansipatoris Sosiologi, Filsafat, Pendidikan, Sosiologi, Antropologi. 9 Terkikisnya budaya lokal Revitalisasi budaya lokal Pengembangan model cross cultural studies Budaya, Sosiologi, Antropologi, Filsafat 10 Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme Sosialisasi konsep pluralisme, sekularisme, dan liberalisme Pengembangan toleransi Pegembangan living values education Agama, Sosiologi, Filsafat, Sejarah, Bahasa.

29 C. Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Regional Autonomy dan Decentralization)
Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 1 Harmonisasi kebijakan disentralisasi 1. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dihadapakan pada permasalahan ketimpangan antar daerah (dalam hal SDM, fiscal, ekonomi dll), variasi karakteristik daerah, disharmoni kebijakan, dan konflik pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian diperlukan peningkatan sinergi kebijakan disentralisasi lintas kementerian Formulasi format kebijakan desentralisasi untuk merespon variabilitas sumberdaya dan kemampuan antar daerah Hukum, ekonomi, sosial, politik, dan ilmu lain yang terkait 2. Keberhalisan otonomi daerah selama ini dikuru denhgan berbagai parameter yang dibuat oleh berbagai isntansi. Formulasi sinergi kebijakan desentalisasi keberhasilan otonomi daerah Hukum, ekonomi, sosial, politik, dan ilmu yang terkait 2 Desentralisasi fiskal Transfer fiskal ditengarai masih belum cukup untuk melakukan pembangunan daerah, hanya cukup untuk menutupi gaji pegawai dan pengeluaran rutin lain. Efisiensi penggunaan anggaran juga dicurigai belum tinggi. Formulasi alternative kebijakan desentralisasi fiskal untuk menjamin ketercukupan dan efisiensi 3 Standarisasi Nasional di bidang pelayanan Pemerintah pusat telah merumuskan standar pelayanan minimum, tetapi belum diimbangi oleh pemerintah daerah. Perlu diupayakan segera penyusunan pelayanan minimum daerah yang sinkron dengan standar nasional, tetapi juga memperhitungkan kondisi daerah. Formulasi desain implementasi standarisasi pelayanan minimum di daerah.

30 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 4 Good Governance Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dijumpai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun di beberapa daerah yang dijumpai praktik-praktik tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karena itu, diperlukan indentifikasi praktek-praktek tersebut untuk mencapai pelaksanaan yang lebih baik. Identifikasi dan uapaya pengikisan praktik-praktik korupsi, kolusi dan penyalagunahan kekuasaan. Identifikasi/pengembangan praktik yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Hukum, ekonomi, sosial, politik, Pemerintahan, Administrasi Publik dan ilmu lain yang terkait Berbagai kendala yang ada di daerah membuat pelaksanaan otonomi belum efisien dan efektif seperti kendala SDM, infrastruktur fisik, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan inovasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Modeling efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 5 Harmonisasi kebijakan daerah Dalam praktik, terdapat banyak peraturan daerah antara yang satu dengan yang lain tidak harmonis. Akibatnya, banyak perda yang saling tumpang tindih. Begitu juga dengan perda antara yang satu dengan yang lain dalam satu provinsi. Oleh karena itu diperlukan upaya harmonisasi kebijakan daerah. Upaya pencegahan disharmonisasi antar perda, internal dan antar daerah 6 Kerjasama antar daerah Kerjasama antar daerah merupakan salah satu persoalan pelik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah lain. Misalnya dengan kota, cenderung menjadi sasran untuk ditarik ke dalam kota. Formulasi kerangka kerjasama antar daerah dalam embangunan ekonomi dan pelayanan public,serta tata ruang dan pengembangan wilayah.` 7 Penataan daerah otonom Di beberapa kasus, pembentukan daerah otonom, mampu memperbaiki pembangunan ekonomi dan peleyanan publik. Namun, mayoritas kasus menunjukkan bahwa pemekaran daerah menumbulkan inefisiensi penyelenggaraan pemerintah dan membebani anggaran publik. Oleh karena itu, perlu desain kebijakan yang memperbaiki proses pemekaran daerah bagi kepentingan nasional dan daerah. Formulasi kerangka kebijakan pemekaran daerah alternative Formulasi struktur insentif bagi penggabungan antar daerah.

31 D. Seni dan Budaya/Indsutri Kreatif (Arts And Culture/Creative Industry)
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 1 Rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya insane sebagai pelaku dalam industri kreatif Menambah jumlah pendidikan formal (SLTA,Diploma, dan strata) yang terjait dengan pengembangan indsutri dan ekonomi kreatif Pengembangan kemampuan manajemen di industri kreatif Kajian peta pendidikan tinggi dalam menunjang Indonesia kreatif Teknik Industri, Multidisplin, Ilmu Pendidikan 2 Kurangnya jiwa entrepreneurship dan marketing dalam mengelola indsutri kreatif Mengikutsertakan pengsaha dan teknisi dalam industri kreatif di berbagai pelatihan, workshop, seminar, pameran, dan magang. Pengaruh modal intelektual dan manajemen pengetahuan (knowledge management) terhadap performasi perusahaan di sector indsutri kreatif Model pendidikan enterprenuership yang tepat di perguruan tinggi Teknik Indsutri, Multidisplin 3 Kurangnya pengembangan seni dan budaya/industri kreatif berbasis kearifan local (kurangnya industri kreatif yang bercirikan khas daerah) Meingkatkan pemahaman nilai-nilai tentang karya industri kreatif yang berbasis kearifan local Memodelkan perilaku yang mendorong terciptanya kreativitas dan industri kreatif Model untuk mengukur kinerja pekerja kreatif di industri kreatif Peran jiwa enterprenuership dalam pengemabngan indsutri kreatif Peran institusi seni dalam industri kreatif 4 Rendahnya standar mutu dalam proses produksi Mengembangkan SOP system produksi Pengembangan pemanfaatan media video seni budaya untuk industri pariwisata Pengembangan system kendali mutu dalam industri kreatif masyarakat Animasi, broad casting, komunikasi visual, informatika, fotografi, dan seni pertunjukan

32 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 5 Model-model desain atau tampilan dari produk yang dihasilkan oleh industri kreatif kurang kompetitif (tidak merangsang minat konsumen untuk membeli) Mengembangkan desain 1. Pengembangan model untuk menjembatani kontradiksi dalam mengembangkan indstrusi batik. Animasi, komunikasi visual, informatika, fotografi, seni pertunjukan dan multidisplin 2. Pengembangan Pewarna alami untuk produksi batik dalam menunjang ekonomi kreatif 3. Pengembangan desain batik berbasis kearifan lokal dan teknologi IT 4. Desain/perancangan seni yang daat memberdayakan ekonomi kreatif 5. Pengembangan pembuatan alat musik tradisional untuk media pembelajaran Seni pertunjukan, organologi (etno musicology) 6. Interpretasi teks dan konteks sastra lisan sebagai strategi peningkatan kreativitas seni Sastra Indonesia & sastra lain, kajian budaya & seni 7. Pemetaan seni budaya nusantara sebagai strategi kebijakan politik berbasis multicultural Geografi, budaya, informatika, sosiologi dan antropologi 8. Indsutri kreatif kecil dan menengah bidang kegrafikan di indinesia dan potensi terhadap pertumbuhan cluster industri grafika di Indonesia Grafika, desain graphis dan multidisiplin 9. Indsutri kreatif kecil dan menengah bidang kegrafikan di indonesia dan potensi terhadap eksternalitas ekonomi 10. Analisis kebijakan pemerintah tentang buku pelajaran murah dan beberap aspek permasalahnnya 11. Analisis pertumbuhan industri graphic house sebagai upaya meningkatkan daya saing industri perbukuan nasional.

33 Topik Penelitian yang diperlukan
No Isu Strategis Konsep/Pemikiran/ Solusi/Pemecahan Topik Penelitian yang diperlukan Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan yang dibutuhkan 6 Rendahnya pengembangan industri kreatif tingkat mikro menjadi industri kreatif tingkat makro Mengembangkan dukungan kebijakan permodalan dari perbangkan dan institusi terkait Factor-faktor kesuksesan yang penting untuk mendukung kesuksesan perusahan di sector industri kreatif Teknik industri, multidisplin 7 Implementasi kebijakan (atmosfer bisnis) untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif Mengembangkan dukungan perijinan Model-model kebijakan untuk pengembangan industri kreatif 8 Kurangnya apresiasi dan tidak mudahnya proses mendapatkan HAKI Mengembangkan dukungan infrastruktur (sarana dan prasarana) Model pengembangan indsutri kreatif

34 Terima Kasih & Hati-Hati di Tikungan