Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

(PRAKTIK PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA OLEH UPK BKM “MANUNGGAL” KELURAHAN BANMATI) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sebagai.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "(PRAKTIK PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA OLEH UPK BKM “MANUNGGAL” KELURAHAN BANMATI) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sebagai."— Transcript presentasi:

1 (PRAKTIK PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA OLEH UPK BKM “MANUNGGAL” KELURAHAN BANMATI) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sebagai Media Pembangunan Kepercayaan Masyarakat Oleh: Drs. Suranto Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati Periode : 2010 – 2012 Periode :

2 BIODATA  Nama: Drs. Suranto  Tempat, tgl. Lahir: Sukoharjo, 28 Januari 1967  Alamat: Banmati Rt 01/3 Kec. /Kab. Sukoharjo  Jabatan: Koordinator BKM “Manunggal” Kelurahan Banmati Tahun 2010 – sekarang  Unit Kerja: SMA Al-Muayyad Surakarta  Aktifitas lain: 1) Sekretaris JATMAN Kab. Sukoharjo (1999 – sekarang) 2) Ketua Yayasan Al-Maghfiroh Banmati (1998 – sekarang) 3) Ketua Komite Sekolah SD Banmati 1 & 3 (2010 – sekarang) 4) Penasehat MDS “Al-Hidayah” Sukoharjo (2009 – sekarang) 5) Pengasuh Majelis “Al-Muhibbin” Sukoharjo (1997 – sekarang) 6) Kepala SMA Al-Muayyad Surakarta (2002 – sekarang)

3 SEKILAS BANMATI Secara Administratif kawasan Kelurahan Banmati ini terdiri dari 13 kampung dengan 23 RT 9 RW, untuk tiap-tiap RT rata-rata penduduk ada sekitar KK Keseluruhan luas kawasan Kelurahan Banmati sekitar 238,7980 Ha, menurut data yang terdapat di Kelurahan Banmati tahun 2008 pemanfaatan lahan kering diantaranya adalah bangunan dan pekarangan 107,5145 Ha, Sawah 127,00 Ha, lahan kosong 3,2825 Ha, selain itu daerah rawa sekitar ±1 Ha.

4 DUKUNGAN BKM Perangkat Kelembagaan: Tim UPM BKM “Manunggal” 1. Penanggungjawab: Koordinator BKM 2. Pencatat : Sekretaris 3. Anggota : BKM, UPK, UPL, UPS dan Pengawas UPK 4. Pendamping : Tim Faskel dan Wakil Perangkat Kelurahan Perangkat Infrastruktur: 1. Kotak PPM 2. Buku Pengaduan 3. SMS / HP facebook 6. Tatap muka

5 PERAN BKM DALAM PPM Koordinasi dan Evaluasi: Pertemuan konsolidasi dan koordinasi di tingkat Kelurahan untuk mengevaluasi kemajuan/progres, menganalisa dan menyusun rekomendasi langkah penanganan masalah sekaligus penetapan derajat masalah. Fasilitasi: Memfasilitasi semua aduan yang masuk untuk diselesaikan dengan penyediaan dukungan dengan penyediaan dukungan yang diperlukan

6 PERAN BKM DALAM PPM Mediasi: Menjadi mediasi/menjembatani permasalahan yang ada untuk diselesaikan secara kekeluargaan sebelum ditempuh jalur hukum. Advokasi: Menumbuhkan kebutuhan tentang manfaat pengelolaan pengaduan kepada semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

7 REKAPITULASI PPM DI KELURAHAN BANMATI Aduan Diselesaikan denga klarifikasi langsung aduan Terpaksa diselesaikan melalui jalur hukum aduan Selesai dengan klarifikasi.

8 GAMBARAN UMUM PPM BKM “Manunggal” KONSEP DASAR PEMIKIRAN PPM sebagai sarana kontrol sosial Bukan semua masalah PPM bernilai jelek Jumlah Pengaduan Masalah tidaklah sama dengan banyaknya masalah PPM yang penting adalah bagaimana penyelesaiannya UNIT PENGADUAN MASALAH Koordinator BKM : Penanggungjawab Sekretariat : Pencatatan pengaduan Anggota : BKM, UP-UP, Pengawas UPK Pendaping / Konsultan : Tim Faskel dan Perangkat Kelurahan banmati MEDIA PENGADUAN Tatap muka Kotak Aduan Buku Pengaduan SMS / Telepun TAHAPAN Pencatatan aduan oleh Sekretariat Penanganan aduan : Identifikasi, Investigasi dan Pengumpulan data, Analisa data (penyebab, dampak, dsb), kesimpulan dan tindak lanjut / feed Back

9 Mengapa Penting Diselesaikan ? 1. Adanya itikad tidak baik dari “Oknum” UPK. 2. Adanya pengakuan yang berbeda antara “Oknum” UPK dengan Koordinator BKM yang lama. 3. Pembelajaran penyalahgunaan dana harus diproses secara tuntas. 4. Menyelamatkan Asset Dampak Tidak Diselesaikan 1.Kepercayaan Masyarakat terhadap BKM dan Program Menurun. 2.Tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

10 Catatan audit independen tentang klasifikasi KSM Ekolir: lancar, kurang lancar, macet, perlu perhatian dan diragukan. Diskusi Unsur BKM lengkap, menghasilkan pembagian tugas:untuk klarifikasi dan perbaikan ke depan, sbb: a.Koordinator : ceking dan pengumpulan data yang ada di komputer. b.Sekretaris dan TIM lain dengan didampingi Faskel, Pengawas UPK dan Perangkat Kelurahan : pengumpulan dan ceking data proposal Ekolir dengan KSM di lapangan Jan ‘11 Awal Jan ‘11 Hasil ceking dan pengumpulan data KSM Ekolir oleh Koordinator BKM: tidak ditemukan data lengkap di komputer (selain data kolektibilitas) Awal Jan ‘11 Hasil ceking, klarifikasi dan pengumpulan data di lapangan oleh Sekretaris dan Tim lain: dari empat sampel, semua anggota KSM menyatakan pernah pinjam sekali tahun 2006 atau 2007, dan setelahnya tidak pernah meminjam lagi. Karena itu mereka merasa dicemarkan namanya. AwalJan i‘11 M (Ketua KSM Guyub Rukun, P (Ketua KSM Makmur) dan AAKC (Ketua KSM Ikhlas), mengadukan masalah KSM Ekolir Fiktif yang menggunakan namanya. 6 J an ‘11 Kronologi Munculnya Pengaduan Tahun 2011

11 TAHAPAN PROSES PENANGANAN KASUS PENYELEWENGAN DANA UPK KELURAHAN BANMATI Tahap 1 (Tingkat BKM) Tahap 2 (Melibatkan Lurah sebagai mediator) Tahapan 3 (Melibatkan Camat dan PJOK sebagai mediator) Tahapan 4 (Melibatkan PPK sebagai mediator) Tahapan 5 (Pelaporan Kepada Bupati oleh Korkot) Tahapan 6 (Pemeriksaan oleh Inspektorat) Tahapan 7 (Rembug Warga Luar Biasa) Tahapan 8 (Pemeriksaan oleh Kejaksaan) Tahapan 9 (Sidang Tipikor)

12 TAHAPAN PROSES PENANGANAN KASUS PENYELEWENGAN DANA UPK DI TINGKAT BKM Penerimaaan Pengaduan Jan 2011 Pembentukkan TIM Awal Jan –2011 Pendalaman Masalah (Cross cek, dsb.nya) Jan 2011 Analisa Data dan Masalah Peb – Maret 2011 Klarifikasi dengan Ybs Mar 2011 Rembug- rembug Penyelesaian April Bulan Rembug Tindak lanjut 20 Mei Bulan

13 TIM UPM PENYELEWENGAN DANA UPK TINGKAT BKM KELURAHAN BANMATI NONAMAJABATANUNSUR 1.Drs. SurantoPenanggung JawabKoord. BKM 2.Sri Murtini, SEPencatatan AduanSekretariat 3.Pizza Samudera, SHAnggotaSekretariat 4.Wartono, SEAnggotaBKM 5.LanjarAnggotaUPK 6.DarmantoAnggotaUPS 7.WidodoPendampingPengawas UPK 8.Susiani, SEPendampingFaskel 9.Ariyani, SEPendampingFaskel

14 PROSES PENDALAMAN MASALAH Pengumpulan Data KSM dari dokumen yang ada (Nama, Ketua dan anggota, alamat, tahun peminjaman, dan data lainnya jika ada) Klarifikasi data KSM ke lapangan (langsung ke KSM yang bersangkutan secara acak sebagai sampel) Diskusi pendalaman temuan data dokumen dan data lapangan

15 ANALISA DATA DAN KEMUNGKINAN ADANYA MASALAH Menpelajari KSM per KSM dari mulai identitas, penyusunan proposal pengajuan pinjaman, tanggal-tanggal peminjaman, jika perlu latar belakang sosial-ekonomi anggota KSM. Mengklasifikasikan KSM-KSM yang diduga bermasalah (fiktif, sering muncul dalam buku peminjaman, macet, dsb) Mengklarifikasi kembali temuan-temuan KSM yang diduga bermasalah di lapangan untuk memastikan kebenarannya sebelum diklarifikasi dengan yang bersangkutan (UPK)

16 KLARIFIKASI DATA KSM YANG DIDUGA BERMASALAH DENGAN UPK Disampaikan data temuan KSM yang diduga bermasalah kepada UPK untuk mendapatkan pengakuan KSM yang benar dan KSM yang bermasalah. Ditanyakan kepada UPK tentang KSM bermasalah: a. Apa? (Nama KSM) b. Mengapa? (faktor penyebab) c. Bagaimana? (cara-cara yang tidak benar) d. Siapa? (pihak yang terlibat)

17 REMBUG PENYELESAIAN Mencari solusi yang terbaik secara normatif (kesepahaman) terhadap permasalahan yang ada. Meminimalisasi dampak sosial dan moral bagi pelaku (oknum) yang bersangkutan, maupun keluarganya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BKM secara kelembagaan maupun personil-personil BKM.

18 REMBUG TINDAK LANJUT Jika progresnya positif (dengan etika baik untuk menyelesaikan permasalahan), maka mendukung penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila progresnya negatif (tidak ada etika baik untuk menyelesaikan masalah), maka permasalahan dilanjutkan ke atasan (Pendamping: Faskel, Korkot; Pemerintah: Lurah, Camat, dsb.nya) dan jika terpaksa harus ditempuh jalur hukum.

19 RESPON MASYARAKAT Dengan model penyelesaian masalah ini, masyarakat mendukung dan berharap semuanya membawa hikmah. Selalu memotivasi BKM untuk terus bekerja dengan memberikan dorongan untuk bangkit mengejar prestasi yang pernah diraih. Memberi yel-yel “Manunggal”... Bangkit!!! (sebagaimana dan facebook:

20 Hambatan 1. Data disembunyikan pelaku dan tidak real 2. Pengakuan yang seringkali berubah-ubah 3. Komitmen yang rendah dari oknum. 4. Fasilitator yang mendampingi berganti-ganti 5. Kesibukan pendampingan 6. Anggaran Operasional 7. Rendahnya dukungan keluarga.

21 MEDIA UPM BKM “MANUNGGAL”

22

23

24 CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Tahun 2006 Bernama KSM MAKMUR Tahun 2009 dirubah oleh UPK menjadi KSM NUNGGAL 9

25 CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Nama digunakan untuk 2 KSM fiktif Jumlah KSM Fiktif

26 CONTOH TEMUAN BKM YANG TERUNGKAP JUGA DALAM PERSIDANGAN TIPIKOR Alasan Membuat KSM fiktif Cara pengembalian angsuran KSM Fiktif Pengajuan pinjaman KSM tidak diterima dengan alasan Proposal ada perubahan

27 Nama KSM Tidak sama kemudian diganti Nama dengan dicoret begitu saja


Download ppt "(PRAKTIK PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA OLEH UPK BKM “MANUNGGAL” KELURAHAN BANMATI) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sebagai."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google