Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UPAYA PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UPAYA PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 1 OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM AKSELERASI RZWP3K D ISAMPAIKAN PADA A CARA B IMTEK RZWP3K TGL S EPTEMBER 2014 H OTEL S HERATON M USTIKA J OGYAKARTA

2 Pemerintahan NKRI TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45) PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional Urusan Pemerintahan PEMERINTAH PUSAT Penyelenggaraan pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan PP 79/2005 PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 32/2004) 2 PP 38/2007 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEM

3 UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah ) UU No.26 Thn 2007 TTG. P, RUANG PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan) PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD) Lampiran PP SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI UU No. 7 Thn 2004 TTG SDA DASAR KETERKAITAN PERATURAN PENATAAN RUANG 3 UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B PP No. 15 Thn 2010 TTG PENY PR SUBSTANSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UU No. 32 Thn 2009 TTG PPLH UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN UU No. 1 Thn 2014 TTG PWP&P2K RZW P3K

4 PENATAAN RUANG 1. RUANG UDARA 2. RUANG DARAT 3. RUANG LAUT -Ruang Angkasa Luar -Ruang Angkasa -Permukiman -Kegiatan Kehidupan Masyarakat -Wil Transportasi Darat -Kawasan Pesisir -Pulau-Pulau Kecil -Wil Transportasi Laut -ALKI -Wil Penangkapan Ikan -Laut Dalam Integrasi LINGKUP RUANG (UU NO. 26/2007) 3 (TIGA) MATRA RUANG SBG SATU KESATUAN WILAYAH 4 DIATUR DG UNDANG 2 TERSENDIRI

5 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah yang memiliki wil laut diberikan kewenangan utk mengelola sumber daya di wil laut Daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan SDA dibawah dasar dan /atau didasar laut berdasarkan peraturan perundang undangan Kewenangan daerah utk mengelola sumber daya di wil laut meliputi: o eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; o pengaturan administratif; o pengaturan tata ruang; o penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Kewenangan utk mengelola sumber daya di wil laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wil kewenangan provinsi untuk kab/kota.(Psl 8) UU No. 27/2007 Jo. UU No. 1/2014 tentang PPWP2K Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah 5 UU TERKAIT RZWP3K

6 HUBUNGAN PUSAT & DAERAH PENERAPAN DI DAERAH PENCAPAIAN DI DAERAH PENYUSU NAN PENYUSU NAN TUJUAN NASIONAL (UU NO 1/2014 PWP3K) Dokumen perencanaan daerah Penganggaran di APBD Pemahaman esensi Substansi Sosialisasi secara komprehensif PEMERINTAH (K/L) PEMERINTAH (K/L) PEMERINTAH DAERAH( UU 32/04 PEMDA) PENETA PAN PENETA PAN Sesuai mekanisme BINWAS MONEV Pencapaian sesuai target PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dlm menjalankan pembangunan daerah yg berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. (PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 ) PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dlm menjalankan pembangunan daerah yg berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. (PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 ) Termasuk menghitung pembiayaan & Mekanisme koordinasi 6 ( PP 79/05 ) PERPRES 59/2012 PKK

7 fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah DPRD WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) 31 urusan NSPK Merupakan salah satu kebijakan nasional yg mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yg bersifat umum & mengikat Pemerintah, Pemda Prop dan Pemda Kab/Kota. Penyelenggaraan 7 K&P RZWP3K ? PROSES PERDA RZWP3K

8 PROSES PERDA 8 UU NO 32 TH 2004 TTG PEMDA (Psl 189) UU N0 1/2014/ PWP3K PERDA KAB/KOT PERDA PROPINSI NSPK PERMENDAGRI BAB VII EVALASI & KLARIFIKASI PSL 76 S/D 80 PERDA NO 1 TH 2014 TTG PPHD

9 “Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota”. Mengacu pd ketentuan psl 185&186. EVALUASI RAPERDA ? UU No. 32 /2004 ttg Pemerintahan Daerah Psl CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI/KAB/KOT (PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008) CONTOH EVALUASI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI/KAB/KOT (PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2008) PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K PROVINSI/KAB/KOT PERAN KEMENDAGRI THDP EVALUASI RAPERDA TENTANG RZWP3K PROVINSI/KAB/KOT ? PPNo. 15 /2007 ttg Peny PENATAAN RUANG (Psl 28 h d) UU No. 1 /2014 ttg PWP & P2K (RZWP3K DITETAPKAN DG PERDA) PERMENDAGRI No. 1 /2014 ttg PPHD PERMENDAGRI No. 1 /2014 ttg PPHD

10 LINGKUP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH ASPEK ADMINISTRASI ASPEK HUKUM ASPEK SUBSTANSI Identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Raperda  Identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Raperda.  Keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kab/kota  Klarifikasi ulang terhadap persetujuan substansi yang dikeluarkan oleh Menteri Teknis yg mebidangi.  Penyesuaian substansi Raperda terhadap peraturan perundang-undangan yang baru berlaku pasca dikeluarkannya persetujuan substansi. LINGKUP EVALUASI EVALUASI RAPERDA DAPAT DILAKUKAN SETELAH INDIKATOR TERPENUHI 10

11 RAPERDA ……? PROVINSI Persetujuan Substansi KEM TEKNIS Asistensi Peta dengan BIG RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR KEPMDN EVALUASI RAPERDA ? SURAT EVALUASI DR GUBERNUR GUB MENETAPKAN 3 hari15 hari 7 hari Pada Psl 76 & 80 PERMENDAGRI 1/2014 PPHD 11

12 EVALUASI RANCANGAN PERDA OLEH KEMENDAGRI EVALUASI RZWP3K DILAKUKAN ATAS DASAR PERSETUJUAN SUBSTANSI (perlu kesepakatan legalitasnya..???) PERSETUJUAN SUBSTANSI (perlu kesepakatan legalitasnya..???) B.A. UJI PUBLIK/KESEPAKATAN DGN MASYARAKAT (sesuai UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014) PERSETUJUAN BERSAMA DPRD “menjadi salah satu pertimbangan dalam review Permendagri No. 28 Th 2008” 12

13 TAHAPANINDIKATOR RAPERDA …………………………………………. PROVINSI INPUTTERSEDIANYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta PROSESTERPENUHINYA PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA  Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi secara teknis;  Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;  B.A konsultasi publik;  B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;  B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi. OUTPUTTERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RENCANA NASIONAL & WIL YG BERBATASAN, RENCANA K/K DALAM WIL PROVINSI  Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi secara teknis ;  Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;  Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota;  Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis. 13

14 Menteri Dalam Negeri berkewajiban melakukan pembinaan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah. (UU 32/2004 Psl 222) bentuk-bentuk pembinaan Peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dan DPRD di bidang penataan ruang. Fasilitasi dan/atau pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah (termasuk penyusunan dan penetapan RZWP3K). Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang daerah. Penegakan peran masyarakat dalam penataan ruang. Fasilitasi dan pembinaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) (Permendagri No.50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Daerah. Peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dan DPRD di bidang penataan ruang. Fasilitasi dan/atau pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah (termasuk penyusunan dan penetapan RZWP3K). Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang daerah. Penegakan peran masyarakat dalam penataan ruang. Fasilitasi dan pembinaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) (Permendagri No.50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Monitoring dan evaluasi penataan ruang di Daerah. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEMENDAGRI 14

15 RTRW RZWP3K HARMONISASI PERAN BKPRD RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota. PENGINTEGRASIAN RZWP3K DENGAN RTRW “POKJA PERENCANAAN” 15

16 MASALAH, TANTANGAN DAN PERCEPATAN Sejak UU No. 27 Tahun 2007 dikeluarkan, hingga saat ini (± 7 tahun) baru 4 prov dari 34 dan 12 kab/kota dari 319 k/k yg telah menetapkan perda RZWP3 – K. Belum adanya kesepakatan terkait kedudukan RZWP3 – K thd RTRW.  Disatukan dg RTRW ?  Terpisah dari RTRW dg kedudukan yg sama dg RTRW yg dikategorikan sbg rencana umum tara ruang ?  Sbg penjabaran dari RTRW dan diposisikan sbg rencana rinci tata ruang (RDTR atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov/Kab/Kota) ?. “PR” BKPRN KHUSUSNYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UTK SEGERA MENGAMBIL KEPUTUSAN “PR” BKPRN KHUSUSNYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UTK SEGERA MENGAMBIL KEPUTUSAN 16 PERCEPATAN : SOSIALISASI & PROSES SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 1 TH 2014 TTG PPHD PERCEPATAN : SOSIALISASI & PROSES SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 1 TH 2014 TTG PPHD 16

17 KATA AKHIR Perencanaan pengelolaan WP3K  pada dasarnya untuk menentukan kebijakan dan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K) disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dpt dilakukan stlh memperoleh izin. Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-K RZWP3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; RZWP3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota. Rencana tata ruang darat dan rencana zonasi pesisir merupakan satu kesatuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Proses Penetapan Perda mengacu pada UU 32/3004 ttg PEMDA Psl 185, & Permendagri No 1 Th 2014 ttg PPHD. 17

18 18 TERIMA KASIH


Download ppt "1 OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UPAYA PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google