Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7) BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7) BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7)"— Transcript presentasi:

1 BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7) BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7)

2 Landasan Hukum  UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara  UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  PP No.38/2008 tentang Perubahan atas PP No.6/2006.  Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  Perpres No.54/2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

3 Latar Belakang  Reformasi bidang keuangan negara termasuk didalamnya mencakup bidang pengelolaan barang milik / kekayaan negara.  UU No.1 /2004  pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik negara/daerah.  Hasil audit BPK terkait aset tetap:  Data tidak lengkap  jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya.  Database yang tidak akurat dalam Penyusunan Neraca Pemerintah  data tidak rekon.  Tidak ada pengaturan yang memadai dan komprehensif.  Perbedaan persepsi persepsi dalam hal pengelolaan barang milik negara / daerah.

4 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tugas SKPD  – Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; – Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. – Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  Badan Pemeriksa Keuangan 4 UU Keuangan Negara 17/2003

5 Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. Kepala daerah  – menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; – melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. 5 UU Perbendaharaan Negara 1/2004

6 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. BMN/D harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan. BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah. BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 6 UU Perbendaharaan Negara

7 Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. (45) Persetujuan DPRD dilakukan untuk – Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, kecuali : sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri; diperuntukkan bagi kepentingan umum; dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. – pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp ,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai Rp ,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. 7 UU Perbendaharaan Negara - Pemindahtanganan

8 Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pihak lain  PP Pejabat wajib mengusahakan agar piutang diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Jika tidak dapat diselesaika seluruhnya tepat waktu  diselesaikan menurut peraturan. Piutang negara mempunyai hak mendahului. Penyelesaian piutang akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali yang diatur dalam UU tersendiri. Hirarki otorisasi penyelesaian dan penghapusanpiutang  100 DPR. Untuk daerah 5m DPRD. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak / bersyarat Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang diatur dalam PP 8 UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Piutang

9 Pemerintah dapat mengadakan utang dari dalam negeri maupun LN sesuai ketentuan UU / Perda APBD. Utang / hibah dapat diteruspinjamkan. Biaya proses pengadaan utang dibebankan APBN/D Hak tagih utang daluwarsa 5 tahun, kecuali untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok. Tata cara penatauahaan utang diatur dalam PP 9 UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Utang

10 Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi diatur dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. 10 UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Investasi

11 PP 6 TAHUN 2008

12 12 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM PIHAK TERKAIT BMN/D Pengelola barang Pengguna barang Kuasa Pengguna barang

13 Definisi BMN/D sesuai dengan UU 1/2004 Beberapa definisi pihak yang mengelola/menggunakan : – Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. – Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. – Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya 13 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM

14 Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. 14 Prinsip Pengelolaan

15 Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara/daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara/daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 15 Definisi BMN/D

16 16 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan Penilaian Penatausahaan Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Serah Guna (BTO) Bangun Guna Serah (BOT) Pemindah- tanganan Penjualan Tukar Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pembukuan Inventarisasi Pelaporan Pengadaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian

17 BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

18 18 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM PIHAK TERKAIT BMN/D Pengelola barang Pengguna barang Kuasa Pengguna barang Pengelola barang disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang. Pembantu pengelola disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan pada SKPD. Penggunaan barang disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan. Kuasa penggunaan barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Penyimpanan BMD  pegawai yang menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang. Pengurus BMD  pegawai yang mengurus pemakaian barang di SKPD

19 19 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan Penilaian Penatausahaan Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Serah Guna (BTO) Bangun Guna Serah (BOT) Pemindah- tanganan Penjualan Tukar Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pembukuan Inventarisasi Pelaporan Pengadaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Pembiayaan Tuntutan Ganti Rugi

20 PSAP 07 ASET TETAP PSAP 07 ASET TETAP

21 DEFINISI ASET TETAP Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain dan hak atas tanah Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (Persediaan)

22 KLASIFIKASI ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

23 PENGAKUAN ASET TETAP  Harus berwujud dan memenuhi kriteria : Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.  Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah

24 PENGAKUAN ASET TETAP (1-2) Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: Satuan Kerja Dr.Belanja Modal Tanah XXX Cr. Piutang dari KUNXXX BUN Dr.Belanja Modal TanahXXX Cr.Kas Umum NegaraXXX

25 PENGAKUAN ASET TETAP (2-2) Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca adalah sbb: Dr.Tanahxxx Peralatan dan Mesinxxx Gedung dan Bangunanxxx Jalan, Irigasi, dan jaringanxxx Aset Tetap Lainnyaxxx Konstruksi dalam Pengerjaanxxx Cr. Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

26 PENGUKURAN ASET TETAP Aset tetap yang diperoleh atau dibangun dinilai dengan biaya perolehan Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar

27 KOMPONEN BIAYA Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

28 Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung  Biaya persiapan tempat  Biaya pengiriman awal ( initial delivery ) dan biaya simpan dan bongkar muat ( handling cost )  Biaya pemasangan ( instalation cost )  Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur  Biaya konstruksi

29 Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (1-2) Biaya Langsung: Biaya Langsung: Tenaga kerja Tenaga kerja Bahan baku Bahan baku Biaya Tidak Langsung: Biaya Tidak Langsung: Biaya perencanaan dan pengawasan Biaya perencanaan dan pengawasan Perlengkapan Perlengkapan Tenaga listrik Tenaga listrik Sewa peralatan Sewa peralatan dll dll

30 Biaya aset tetap yang dibangun secara swakelola (2-2)  Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya..  Biaya permulaan ( start-up cost ) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

31 PENYUSUNAN NERACA AWAL Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, nilai aset tetap di neraca menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya  Penambahan aset karena hibah dari pihak lain Penambahan aset yang sebelumnya belum dicatat

32 CONTOH KASUS - PEROLEHAN TANAH Satuan Kerja A membeli tanah dengan harga Rp30 M, dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp10 M. Untuk membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp2 M, pematangan tanah Rp1 M, dan balik nama Rp1 M. Atas transaksi ini nilai tanah yang harus diakui di neraca adalah sebesar Rp34 M ( )

33 PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

34 CONTOH KASUS PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Satuan Kerja A membeli 1 set furnitur ruangan rapat yang terdiri 1 set meja rapat dan lemari buku dengan harga Rp15 jt. Harga pasar 1 set meja rapat Rp12 jt, sedangkan 1 buah lemari buku Rp8 jt. Atas transaksi ini harga perolehan 1 set meja dicatat dengan nilai sebesar 12/20 x 15 jt = Rp9 jt, sedangkan lemari buku dengan nilai sebesar 8/20 x 15 jt = Rp 6 jt.

35 PERTUKARAN ASET (1-2) Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut

36 PERTUKARAN ASET (2-2) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat ( carrying amount ) atas aset yang dilepas.

37 ASET DONASI Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

38 ASET BERSEJARAH  Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut  Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai  Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

39 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN  Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua:  Belanja untuk pemeliharaan  untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal  Belanja untuk peningkatan  memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja  harus dikapitalisasi  Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi ( capitalization thresholds ) yang ditetapkan oleh pemerintah.

40 PENYUSUTAN  Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset  bukan alokasi biaya  Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut  Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb:  DrDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxx  CrAkumulasi Penyusutan xxx

41 PRASYARAT PENYUSUTAN  Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan  Identifikasi aset yang nilainya menurun.  Harus diketahui masa manfaatnya  Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet)

42 METODE PENYUSUTAN Metode garis lurus ( straight line method ); atau Metode garis lurus ( straight line method ); atau Metode saldo menurun ganda ( double declining method ); atau Metode saldo menurun ganda ( double declining method ); atau Metode unit produksi ( unit of production method ) Metode unit produksi ( unit of production method ) Pemilihan metode penyusutan tergantung dari sifat dan karakteristik aset tetap masing-masing

43 PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)  Pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional  Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional  Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

44 PENGHENTIAN Untuk aset tetap yang karena kondisinya atau karena alasan lain dihentikan dari penggunaan aktif maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya. Jurnal standar untuk mencatat transaksi ini adalah sbb: Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx Cr. Peralatan dan Mesinxxx Dr. Aset Lainnyaxxx Cr. Diinvestasikan dalam Aset Lainnyaxxx

45 PELEPASAN Suatu aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb: Dr.Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Cr.Peralatan dan Mesin xxx

46 Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut: Aset Aset Tetap Tanahxxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunanxxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx Akumulasi Penyusutan(xxx) Total Aset Tetap xxx Ekuitas Dana Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Total Ekuitas Dana Investasi xxx PENYAJIAN

47 PENGUNGKAPAN Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:  Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;  Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.  Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

48 LAMPIRAN Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap

49 AKUNTANSI ASET TETAP (BULETIN TEKNIS 09)

50 KLASIFIKASI ASET TETAP TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Irigasi dan jaringanAset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan 50

51 Biaya Perolehan.... Definisi Pengakuan Pengukuran Pengungkapan Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Termasuk tanah untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan Tanah Aset Tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan Aset telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya Didasarkan bukti kepemilikan yang sah

52 KASUS-KASUS KEPEMILIKAN TANAH Dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah  Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah.  Diungkapkan secara memadai dalam CaLK Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain  Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah  Diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain  Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK.  Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan = dan

53 TANAH WAKAF Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.

54 PERALATAN DAN MESIN 54 Biaya Perolehan Definisi Pengakuan Pengukuran Pengungkapan Informasi penyusutan  : nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Rekonsiliasi awal dan akhir periode Rekonsiliasi awal dan akhir periode Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya. Nilainya signifikan Masa manfaatnya >12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah, misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

55 Gedung dan bangunan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan siap dipakai Gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/ bangunan bersejarah, museum, dan rambu- rambu.. GEDUNG DAN BANGUNAN 55 Biaya Perolehan diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.... Definisi Pengakuan Pengukuran Pengungkapan Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat;Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Rekonsiliasi awal dan akhir periodeRekonsiliasi awal dan akhir periode Informasi penyusutan : nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat brutoInformasi penyusutan : nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto

56 PEROLEHAN GEDUNG DAN BANGUNAN MELALUI PEMBELIAN ANGSURAN  Penyerahan kepemilikan (transfer of title) dapat dilakukan pada saat perjanjian jual beli ditandatangani atau pada saat pembayaran terakhir.  Apabila gedung tersebut langsung dapat dipakai untuk operasional perkantoran, maka pengakuan gedung dan bangunan dan sekaligus utang, dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang disertai dengan penyerahan hak pemakaian dan pembayaran uang muka.

57 . Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.. AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Perolehannya pada umumnya dengan pembangunan baik swakelola) maupun kontrak konstruksi. Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Digunakan dlm kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.. Pengakuan Pengungkapan Pengukuran Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat;Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat; Rekonsiliasi awal dan akhir periodeRekonsiliasi awal dan akhir periode Informasi penyusutan : nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat brutoInformasi penyusutan : nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Definisi

58 AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA Dasar penilaian; Dasar penilaian; Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode Informasi penyusutan meliputi: nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto Informasi penyusutan meliputi: nilai, metode, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Definisi Pengakuan Pengukuran Pengungkapan Contohnya koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, tanaman. Termasuk Aset Tetap- Renovasi

59 AKUNTANSI KDP Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. aset-aset yang dalam proses pembangunan. mencakup ASET TETAP yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai..... Definisi Pengakuan  Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian  Nilai kontrak dan sumber pembiayaannya  Jumlah biaya yang telah dikeluarkan  Uang muka kerja yang diberikan  Retensi Pengungkapan Secara Swakelola, al: biaya langsung; biaya tidak langsung; biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi ybs. Secara Kontrak: Termin yang telah dibayarkan; Kewajiban yang msh harus dibayar; Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja Pengukuran

60 PENYELESAIAN KDP  KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan  Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

61 PENGHENTIAN KDP No.Pembangunan Aset Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pemanfaatan Aset Penyajian 1.SelesaiSudah diperolehSudah dimanfaatkan Aset Tetap 2.SelesaiSudah diperolehBelum dimanfaatkan Aset Tetap 3.SelesaiBelum diperolehSudah dimanfaatkan KDP 4.Selesai sebagianBelum diperolehSebagian sudah dimanfaatkan KDP 5.Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang KDP dapat dihapuskan 6.Belum selesaiBAST sudah ada-KDP

62 PENGHENTIAN KDP  Apabila dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.  KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai calam CaLK.

63 PENGUKURAN KDP  KDP dicatat dengan biaya perolehan.  Seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan.

64 Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi. Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP Renovasi aset tetap milik sendiri Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-di luar lingkup entitas pelaporan

65 REKLASIFIKASI ASET TETAP  Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.  Contoh: Aset Tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan  Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

66 ASET TETAP KERJASAMA Aset tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Dipengaruhi bentuk kontrak, aset diakui jika sudah diserahterimakan, diberikan penjelasan jika aset tersebut dalam kerjasama. Kerjasama dapat berbentuk pemakaian aset, pengelolaan operasi bersama atau pengelolaan entitas. Terkait aset  aset tetap, pengelolaan entitas  investasi

67 ASET TETAP KERJASAMA Bentuk kerjasama: – BTO  Built Transfer Operate, Bangun Serah Operasi Dibangun mitra, setelah selesai aset diserahkan, Mitra atau pemerintah mengoperasikan Aset diakui saat penyerahan, diberikan klasifikasi khusus aset kerjasama dan dicatat utang sebesar nilai kini pembayaran di masa depan. Setelah kontrak selesai, dikembalikan menjadi aset tetap – BOT  Built Operate Transfer, Bangun Operasi Serah Dibangun mitra, setelah selesai digunakan sampai akhir kontrak, baru diserahkan Mitra mengoperasikan, pemerintah mendapatkan pendapatan Aset diakui setelah penyerahan,, selama kontrak bangunan tidak diakui, tanah diklasifikasi aset kerjasama,. Setelah kontrak selesai tanah dan bangunan yang diserahkan akan menjadi aset tetap. dibangun kemudian ditransfer, dioperasikan oleh mitra

68 68 BULTEK 05 – AKUNTANSI PENYUSUTAN

69 PENDAHULUAN Ketentuan PSAP No. 05:  Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.  Paragraf 53: “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. …”  Paragraf 54: “Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. …”  Paragraf 55: “Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.”

70 ARTI PENTING PENYUSUTAN  Memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun ke depan.  memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya.  Memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

71 PENYUSUTAN Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset  bukan alokasi biaya Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset  bukan alokasi biaya Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb: Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb: DrDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxx CrAkumulasi Penyusutan xxx

72 PRASYARAT PENYUSUTAN  Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan  Identifikasi aset yang nilainya menurun.  Harus diketahui masa manfaatnya  Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet)

73 METODE PENYUSUTAN 1.Metode garis lurus (straight line method). 2.Metode saldo menurun ganda (double declining balance method). 3.Metode unit produksi (unit of production method).

74 PROSEDUR PENYUSUTAN 1.Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan 2.Pengelompokan Aset 3.Penetapan Nilai Aset Tetap yang Wajar 4.Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan 5.Penetapan Metode Penyusutan 6.Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan 7.Penyajian Penyusutan 8.Pengungkapkan Penyusutan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan

75 IDENTIFIKASI AT YANG DISUSUTKAN Daftar Aset Tetap Tanah/KDP Daftar Aset Tetap Menyusut Disusutkan N Y Tidak Disusutkan Daftar Aset Tetap Tanah/KDP Daftar Aset Tetap Daftar Aset Tetap Menyusut Tanah/KDP Tidak Disusutkan Daftar Aset Tetap Menyusut Tanah/KDP Disusutkan Tidak Disusutkan Daftar Aset Tetap Menyusut Tanah/KDP Daftar Aset Tetap Y Tidak Disusutkan Y N Y Daftar Aset Tetap Tanah/KDP Disusutkan Daftar Aset Tetap Daftar Aset Tetap Menyusut Tanah/KDP Disusutkan Daftar Aset Tetap Tidak Disusutkan Daftar Aset Tetap Menyusut Tanah/KDP Disusutkan Daftar Aset Tetap

76 PENGELOMPOKAN ASET Aset Berkelompok  Disusutkan secara kelompok Aset Individual  Disusutkan secara Individual

77 PENETAPAN NILAI YANG WAJAR Sebelum dilakukan penyusutan harus diketahui nilai wajar suatu aset, atau harga perolehannya. Jika belum diketahui nilai wajarnya maka perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu sebagaimana buletin teknis 01 atau 02.

78 PENETAPAN NILAI YANG DISUSUTKAN Seluruh nilai aset tetap menyusut dianggap dapat disusutkan, tanpa memperhitungkan nilai residu Seluruh nilai aset tetap menyusut menjadi Nilai yang dapat disusutkan

79 PENETAPAN METODE PENYUSUTAN 1.Identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya, 2.Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan metode unit produksi; 3.Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten; 4.Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda;

80 PENETAPAN METODE PENYUSUTAN 5.Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus; 6.Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap; 7.Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin 3) atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin 4), demi alasan kepraktisan, perhitungan perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat diterapkan; 8.Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi;

81 PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PENYUSUTAN Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan: Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan. Lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Akumulasi Penyusutan Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

82 PENYAJIAN PENYUSUTAN Tanah120,000,000,000 Peralatan dan Mesin 4,000,000,000 Gedung dan Bangunan 35,000,000,000 Jalan, Irigasi dan Jaringan 12,758,500,000 Aset tetap lainnya 1,656,000,000 Akumulasi Penyusutan (2,430,000,000) Nilai Buku Aset 50,984,500,000 Konstruksi dalam Pengerjaan 4,300,000,000 Nilai Aset (Bersih) 175,284,500,000

83 PENGUNGKAPKAN PENYUSUTAN CALK Paragraf 79 PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah : (1)Nilai penyusutan (2)Metode penyusutan yang digunakan (3)Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan (4)Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

84 Metode Garis Lurus Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: -Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: -Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun I s.d. tahun kelima sebagai berikut: a.Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp b.Penyusutan tahun pertama adalah Rp ,00 : 5 = Rp c.Catatan tahun pertama adalah: Jurnal untuk mencatat penyusutan Diinvestasikan dalam Aset TetapRp Akumulasi penyusutanRp Perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun I s.d. tahun kelima sebagai berikut: a.Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp b.Penyusutan tahun pertama adalah Rp ,00 : 5 = Rp c.Catatan tahun pertama adalah: Jurnal untuk mencatat penyusutan Diinvestasikan dalam Aset TetapRp Akumulasi penyusutanRp

85 Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:  Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan  KIB adalah sebesar Rp  Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.  Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.  Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:  Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan  KIB adalah sebesar Rp  Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.  Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.  Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan bahwa mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut: 1. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp : 2. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus: 1 X 100% X 2 Masa manfaat Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah: 1 X 100% X 2 = 40% 5 Berdasarkan informasi di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut: 1. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp : 2. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus: 1 X 100% X 2 Masa manfaat Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah: 1 X 100% X 2 = 40% 5 Metode Saldo Menurun Ganda

86

87 Metode Unit Produksi Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: – Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp ; – Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah lembar Produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah lembar. Tarif penyusutan: Nilai yang dapat disusutkan dibagi perkiraan output ,00/ = Rp200 per lembar;

88 Metode Unit Produksi

89 A.Penyusutan Pertama Kali B.Pemanfaatan Aset Tetap yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan C.Penghapusbukuan Aset Tetap D.Penjualan Aset Tetap yang telah Dihapusbukukan E.Tukar-menukar Aset Tetap F. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat G.Penyusutan atas Aset secara Berkelompok H.Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh TengahTahun I.Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya Hal-Hal Khusus yang Terkait Penyusutan

90 Penyusutan Pertama Kali Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama lima tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2008, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

91 Pemanfaatan Aset Tetap yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam CALK

92 Penghapusbukuan Aset Tetap Berdasarkan PP 6/2006 suatu aset tetap milik pemerintah pusat hanya dapat dihapuskan jika telah mendapat persetujuan penghapusan dari Menteri Keuangan sedangkan untuk aset Pemda, sesuai dengan Permendagri 17/2007, hanya dapat dihapuskan oleh Kepala Daerah. Sebagai contoh, bila aset tetap berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp yang sudah disusutkan seluruhnya mendapat ijin penghapusan dari Menkeu atau Kepala Daerah, maka jurnal penghapusannya adalah sebagai berikut: Berdasarkan PP 6/2006 suatu aset tetap milik pemerintah pusat hanya dapat dihapuskan jika telah mendapat persetujuan penghapusan dari Menteri Keuangan sedangkan untuk aset Pemda, sesuai dengan Permendagri 17/2007, hanya dapat dihapuskan oleh Kepala Daerah. Sebagai contoh, bila aset tetap berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp yang sudah disusutkan seluruhnya mendapat ijin penghapusan dari Menkeu atau Kepala Daerah, maka jurnal penghapusannya adalah sebagai berikut:

93 93 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan Penilaian Penatausahaan Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Serah Guna (BTO) Bangun Guna Serah (BOT) Pemindah- tanganan Penjualan Tukar Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pembukuan Inventarisasi Pelaporan Pengadaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian

94 Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. 94 Prinsip Pengelolaan

95 Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara/daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara/daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 95 Definisi BMN/D

96 perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 96 Pengelolaan BMN/D

97 Perencanaan memperhatikan ketersediaan barang yang ada. Memperhatikan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait. Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang. Usulan disampaikan kepada pengelola barang Pengelola barang bersama dengan pengguna membahas usulan  ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMN/D Perencanaan memperhatikan ketersediaan barang yang ada. Memperhatikan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait. Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang. Usulan disampaikan kepada pengelola barang Pengelola barang bersama dengan pengguna membahas usulan  ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMN/D 97 Perencanaan

98 Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : – Efisien – Efektif – Transparan dan terbuka – Bersaing – Adil/tidak diskriminatif – Akuntabel. Peraturan pengadaan dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip : – Efisien – Efektif – Transparan dan terbuka – Bersaing – Adil/tidak diskriminatif – Akuntabel. Peraturan pengadaan dilaksanakan dalam Peraturan Presiden 98 Pengadaan

99 Status penggunaan barang ditetapkan oleh BMN oleh pengelola barang, BMD oleh kepala daerah. Sebelum ditetapkan, pengguna melaporkan usul penggunaan, laporan tersebut diteliti. BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya untuk dipakai sendiri, dipakai pihak lain. Tanah atau bangunan tidak dipakai diserahkan kpd pengelola barang/kepala daerah  jika tidak diserahkan dikenakan sanksi pembekuan dana pemeliharaan. Jika tidak dipakai  dicabut status penetapannya. Status penggunaan barang ditetapkan oleh BMN oleh pengelola barang, BMD oleh kepala daerah. Sebelum ditetapkan, pengguna melaporkan usul penggunaan, laporan tersebut diteliti. BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya untuk dipakai sendiri, dipakai pihak lain. Tanah atau bangunan tidak dipakai diserahkan kpd pengelola barang/kepala daerah  jika tidak diserahkan dikenakan sanksi pembekuan dana pemeliharaan. Jika tidak dipakai  dicabut status penetapannya. 99 Penggunaan

100 Pemanfaatan dilaksanakan oleh pengelola barang. Pemanfaatan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; Pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pemanfaatan berupa: sewa; pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; bangun guna serah dan bangun serah guna. Pemanfaatan dilaksanakan oleh pengelola barang. Pemanfaatan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. Pemanfaatan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; Pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pemanfaatan berupa: sewa; pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; bangun guna serah dan bangun serah guna. 100 Pemanfaatan - umum

101 Penyewaan dilaksanakan dengan bentuk: – penyewaan tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota; yang masih digunakan oleh pengguna barang); – penyewaan selain tanah dan/atau bangunan. Penyewaan BMD dilaksanakan oleh pengelola barang, setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Penyewaan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. BMN/D dapat disewakan sepanjang menguntungkan negara/daerah. Jangka waktu penyewaan paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh pengelola barang; gubernur/bupati/walikota. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah. Penyewaan dilaksanakan dengan bentuk: – penyewaan tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota; yang masih digunakan oleh pengguna barang); – penyewaan selain tanah dan/atau bangunan. Penyewaan BMD dilaksanakan oleh pengelola barang, setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Penyewaan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. BMN/D dapat disewakan sepanjang menguntungkan negara/daerah. Jangka waktu penyewaan paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh pengelola barang; gubernur/bupati/walikota. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah. 101 Pemanfaatan - sewa

102 Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: – pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; – jenis, Iuas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; – tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; – persyaratan lain yang dianggap perlu. Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: – pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; – jenis, Iuas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; – tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; – persyaratan lain yang dianggap perlu. 102 Pemanfaatan – pinjam pakai

103 Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka : – mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; – meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah. Kerjasama pemanfaatan dilakukan atas tanah/bangunan atau barang lain yang dilaksanakan pengelola barang / pengelola barang setelah mendapatan persetujuan kepada daerah / pengguna barang setelah persetujuan pengelola barang. Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka : – mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; – meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah. Kerjasama pemanfaatan dilakukan atas tanah/bangunan atau barang lain yang dilaksanakan pengelola barang / pengelola barang setelah mendapatan persetujuan kepada daerah / pengguna barang setelah persetujuan pengelola barang. 103 Pemanfaatan – Kerjasama Pemanfaatan

104 Ketentuan – tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan; – mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang- kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang 'milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; – mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; – besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; – besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; – selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjamilikan atau menggadaikan BMN/D yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; – jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. Ketentuan – tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan; – mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang- kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang 'milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; – mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; – besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; – besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; – selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama dilarang menjamilikan atau menggadaikan BMN/D yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; – jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah. 104 Pemanfaatan – Kerjasama Pemanfaatan

105 Pemanfaatan – Bangun Serah Guna / Bangun Guna Serah Bangun guna serah dan bangun serah guna BMN/D dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan BSG/BGS dilakukan untuk penyediaan pelayanan umum, penyelenggaraan tupoksi, dan tidak tersedia anggaran. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun Penetapan mitra dengan tender Mitra harus memenuhi kewajiban: membayar kontribusi, tidak menjaminkan, memelihara obyek. Perjanjian dan isinya  obyek, pihak terikat, jangka waktum persyaratan, hak dan kewajiban pihak terikat. 105

106 Pemanfaatan – Bangun Serah Guna / Bangun Guna Serah Bangun guna serah dan bangun serah guna BMN/D dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan BSG/BGS dilakukan untuk penyediaan pelayanan umum, penyelenggaraan tupoksi, dan tidak tersedia anggaran. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh tahun Penetapan mitra dengan tender Mitra harus memenuhi kewajiban: membayar kontribusi, tidak menjaminkan, memelihara obyek. Perjanjian dan isinya  obyek, pihak terikat, jangka waktum persyaratan, hak dan kewajiban pihak terikat. 106

107 Pengamanan Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN/D : pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah yang bersangkutan. BMN/D harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang / pengguna barang 107

108 Pemeliharaan Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar 'hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang secara oerkala. Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan. 108

109 Penilaian Penilaian Barang Milik Negara/Daerah Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atas barang milik negara/daerah yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Penilaian dapat melibatkan penilai independen 109

110 Penghapusan Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi: – penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; – penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah. Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari: – pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara; – pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/ walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah. Pelaksanaan atas penghapusan dilaporkan kepada pengelola barang. 110

111 Penghapusan - lanj Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab­- sebab lain. Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud: – tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau – alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh : pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gub :rnur/bupati/walikota untuk barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang 111

112 Pemindahtanganan Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi: – penjualan; – tukar Menukar; – hibah; – penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. Memerlukan otorisasi sesuai dengan jumlah yang dipindahtangankan. Pemindahtanganan dilakukan dengan berbagai pertimbangan  optimaslisasi pemanfaatan, efisiensi pengelolaan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Hasil pemindahtanganan  kas negara/daerah 112

113 Penjualan Pertimbangan penjualan: – untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle; – secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; – sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pengecualian meliputi: barang yang bersifat khusus; barang yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang. Penjualan tanah/bangunan oleh pengelola barang, untuk selain tanah pengelola barang setelah persetujuan kepala daerah. Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota atau DPRD. Hasil penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah. 113

114 Tukar menukar Pertimbangan tukar menukar – untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelengga­raan pemerintahan; – untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan – tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Tukar menukar dilakukan dengan Pemda, BUMN/D atau badan hukum milik pemerintah lainnya, swasta. Tukar menukar oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. Ketentuan dalam tukar menukar: kajian aspek ekonomi, yuridis, ekonomi, persetujuan otorisasi, pelaksanaan serah terima berita acara. 114

115 Hibah Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Hibah dapat berupa – tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah; – tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; – barang selain tanah dan/atau bangunan. 115

116 Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; Penyertaan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: – barang yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau – barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Prosedur  – Usulan – meneliti, mengkaji dan kesesuaian pesyaratan – persetujuan pengelola barang – RPP penyertaan modal untuk ditetapkan – serah terima dituangkan BAST. 116

117 Pembukuan Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. Penggolongan dan kodefikasi barang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggolongan dan kodefikasi barang daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepernilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya. 117

118 Inventarisir Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Dikecualikan terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi. Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. 118

119 Pelaporan Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang. Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan. Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan. Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berdasarkan hasil penghimpunan laporan). Laporan Barang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 119

120 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik negara. Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan umum Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/ daerah yang berada di bawah penguasaannya. Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 120

121 Ketentuan Lain Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif. Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah. Pemberian insentif dan/atau tunjangan diatur PMK / Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik negara/daerah. Barang yang digunakan oleh badan layanan umum/badan layanan umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang bersangkutan. Pengelolaan barang milik negara/daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum. Pengelola barang dapat membentuk badan layanan umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan. 121

122 Ketentuan Lain Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang­-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara / daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 122

123 BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

124 124 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM PIHAK TERKAIT BMN/D Pengelola barang Pengguna barang Kuasa Pengguna barang Pengelola barang disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang. Pembantu pengelola disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan pada SKPD. Penggunaan barang disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan. Kuasa penggunaan barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Penyimpanan BMD  pegawai yang menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang. Pengurus BMD  pegawai yang mengurus pemakaian barang di SKPD

125 125 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan Penilaian Penatausahaan Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Serah Guna (BTO) Bangun Guna Serah (BOT) Pemindah- tanganan Penjualan Tukar Menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah Pembukuan Inventarisasi Pelaporan Pengadaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Pembiayaan Tuntutan Ganti Rugi

126 Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. 126 BARANG MILIK DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN

127 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 127 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN

128 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati 128 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH PEMANFAATAN

129 Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ 129 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH PEMINDAHTANGANAN

130 Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain- lain barang yang memerlukan standarisasi. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis,spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 130 BARANG MILIK NEGARA / DAERAH STANDAR BIAYA

131 Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. Prinsip Pengelolaan BMN/D Asas fungsional Kepastian hukum Transparansi dan keterbukaan Efisiensi Akuntabilitas Kepastian nilai. 131 Prinsip Pengelolaan

132 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah meliputi: – barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; – barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; hibah/sumbangan atau yang sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 132 Definisi BMN/D

133 perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi. 133 Pengelolaan BMN/D

134 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang Kepala Daerah dibantu oleh: – Sekretaris Daerah selaku pengelola; – Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku – Pembantu pengelola; – Kepala SKPD selaku pengguna; – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; – Penyimpan barang milik daerah; dan – Pengurus barang milik daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang Kepala Daerah dibantu oleh: – Sekretaris Daerah selaku pengelola; – Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku – Pembantu pengelola; – Kepala SKPD selaku pengguna; – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; – Penyimpan barang milik daerah; dan – Pengurus barang milik daerah. 134 Pengelola BMD

135 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang – menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; – menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; – menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; – mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; – menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan – menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang – menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; – menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; – menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; – mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; – menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan – menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 135 Kepala Daerah

136 Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab: – menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; – mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; – melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan – melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab: – menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; – mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; – melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan – melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. 136 Sekretaris Daerah

137 Perencanaan pengadaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan barang yang ada. Perencanaan pemeliharaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan data barang yang ada dalam pemakaian. Memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja, pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Standar digunakan sebagai acuan menyusun RKBMD / RKPBMD. RKBMD / RKPBMD digunakan sebagai dasar menyusun RK/RKA Pembahasan pengguna dan pengelola sebelum RKBMD / RKPBMD ditetapkan Perencanaan pengadaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan barang yang ada. Perencanaan pemeliharaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan data barang yang ada dalam pemakaian. Memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja, pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Standar digunakan sebagai acuan menyusun RKBMD / RKPBMD. RKBMD / RKPBMD digunakan sebagai dasar menyusun RK/RKA Pembahasan pengguna dan pengelola sebelum RKBMD / RKPBMD ditetapkan 137 Perencanaan

138 Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip : – Efisien – Efektif – Transparan dan terbuka – Bersaing – Adil/tidak diskriminatif – Akuntabel. Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan  ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan yang bersifat khusus menganut asas keseragaman ditetapkan dengan SK KD. Realisasi pelaksanaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Panitia Pemeriksa ditetapkan dalam SK KD Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan hasil pengadaan dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip : – Efisien – Efektif – Transparan dan terbuka – Bersaing – Adil/tidak diskriminatif – Akuntabel. Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan  ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan yang bersifat khusus menganut asas keseragaman ditetapkan dengan SK KD. Realisasi pelaksanaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Panitia Pemeriksa ditetapkan dalam SK KD Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan hasil pengadaan dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. 138 Pengadaan

139 Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. Penyimpan, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang. Penerimaan disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya. Penerimaan barang, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian, pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu, yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. Penyerahan dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima disertai dokumen kepemilikan yang sah. Pengguna / Kuasa pengguna melaporkan stock dan sisa barang kepada pengelola Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. Penyimpan, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang. Penerimaan disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya. Penerimaan barang, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Panitia Pemeriksa Barang Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian, pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu, yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. Penyerahan dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima disertai dokumen kepemilikan yang sah. Pengguna / Kuasa pengguna melaporkan stock dan sisa barang kepada pengelola 139 Penerimaan dan Penyaluran

140 Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna. Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna. Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 140 Penggunaan

141 Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah, dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F. Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah, dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F. Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. 141 Penatausahaan

142 Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris besertarekapitulasi barang milik pemerintah daerah. (Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. (Pelaksanaan sensus barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari inventarisir. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris besertarekapitulasi barang milik pemerintah daerah. (Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. (Pelaksanaan sensus barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari inventarisir. 142 Inventarisasi

143 Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu Pengelola menghimpun laporan) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan secara berjenjang. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu Pengelola menghimpun laporan) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan secara berjenjang. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). 143 Pelaporan

144 Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum Bentuk pemanfaatan berupa : sewa; pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; bangun guna serah dan bangun serah guna. Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum Bentuk pemanfaatan berupa : sewa; pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; bangun guna serah dan bangun serah guna. 144 Pemanfaatan - umum

145 Pengamanan Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah meliputi: – pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; – pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; – pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan – pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 145

146 Pemeliharaan Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala. Pembantu pengelola meneliti laporan) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan hasil pemeliharaan dijadikan sebagai bahan evaluasi. 146

147 Penilaian Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 147

148 Penghapusan Penghapusan barang milik Daerah meliputi: – Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan (1) – Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. (2) Penghapusan barang milik daerah, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna. (1) – SK Pengelola atas nama Kepada Daerah Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. (2) – SK Kepala Daerah 148

149 Penghapusan - lanj Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: – tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau – alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. 149

150 Pemindahtanganan Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui: – pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau – disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas, disetor ke kas Daerah. Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi: – penjualan; – tukar Menukar; – hibah; – penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. Memerlukan otorisasi sesuai dengan jumlah yang dipindahtangankan. Pemindahtanganan dilakukan dengan berbagai pertimbangan  optimaslisasi pemanfaatan, efisiensi pengelolaan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Hasil pemindahtanganan  kas negara/daerah 150

151 RS. Mendapat hibah kendaraan mobil ambulans dari ASKES, Jasa Rahardja. Pencatatannya bagaimana? Penggunaan lahan untuk ATM, bagaimana kerjasama untuk pungutan. Alurnya bagaimana. KDP – menjadi aset tetap jika berita acara serah terima pekerjaan. Pekerjaan struktur jembatan 2010, klarifikasi BPK untuk dimasukkan ke dalam KDP. Pemanfaatannya belum diselesaikan karena belum menjadi jembatan. Perencanaan konstruksi apakah masuk KDP atau aset tetap lainnya, namun sampai sekarang fisiknya sudah ada. Pekerjaan swakelola, ada pekerjaan jalan Nilai perolehannya yang diakumulasikan termasuk honor pengawas, termasuk nilai aset jalan swakelola. 151


Download ppt "BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7) BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google