Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) SISTEM DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) SISTEM DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS."— Transcript presentasi:

1

2 1 ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) SISTEM DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS

3 2 SANRI SANKRI  Membahas tentang Ad. Negara Indonesia SISTEM SUS + DUK SPPN Sebagai  Mengenai  Koordinasi + hub. kerja

4 3 MANFAAT + WWSN PESERTA TTG SANKRI BERMANFAAT DLM LAKTUPOKSI PESERTA

5 4 TPU TPK Paham SANKRI yang berlaku (UUD 1945/Amand) Peserta Memahami + Mampu Menjelaskan 1.ADNEG  Suatu sistem 2.SUS+DUK LEMBAGA 3.SPPN 4.Pentingnya koordinasi

6 5 ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM PENGERTIAN SISTEM : Kamus Webster: Suatu kesatuan (unity) yang komplek dibentuk oleh bagian yang berbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama KBBI : Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas

7 6 ADMINISTRASI L.D. WHITE : Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar. DIMOCK AND DIMOCK Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok. SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari : 1. Manusia - 2 orang/lebih 2. Tujuan 3. Tugas Saling mempengaruhi 4. Kerja sama 5. Sarana

8 7 ADMINISTRASI NEGARA PFIFFNER AND PRESTHUS : PFIFFNER AND PRESTHUS : Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan kebijakan negara kebijakan negara ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi

9 8 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA 1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan 1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan - Masyarakat yang dilibatkan 2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara - Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat 3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang 4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst.) 5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan,dst.

10 9 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. Pengertian Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN) Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) Keseluruhan sistem penyelenggara-an kekuasaan pemerintahan (executive power) dengan asas-asas pokok SPPN Keseluruhan sistem penyelenggara-an kekuasaan pemerintahan (executive power) dengan asas-asas pokok SPPN Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan: Aparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparatur pemerintah. Dana dan daya yang tersedia secara nasional. Dana dan daya yang tersedia secara nasional. Demi tercapainya tujuan. Demi tercapainya tujuan. Demi terlaksananya tugas nasional/negara Demi terlaksananya tugas nasional/negara

11 10 Kesisteman SPN dan SPPN No Sub Sistem SPNSPPN 1.Manusia Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Pejabat Lembaga Pemerintah/Eksekutif Pejabat Lembaga Pemerintah/Eksekutif 2.Tujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Memajukan kesejahteraan umum Cerdaskan kehidupan bangsa Cerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3.Tugas Penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya Penyelenggaraan keseluruhan kekuasaan pemerintahan 4. Kerjasama (antar) Aparatur secara horisontal/vertikal Aparatur secara horisontal/vertikal Komponen dalam masyarakat Komponen dalam masyarakat Komponen aparatur negara dengan masyarakat Komponen aparatur negara dengan masyarakat Sektor Pem./Negara dengan masyarakat Sektor Pem./Negara dengan masyarakat 5Sarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat)

12 11 ASAS UMUM PENYELENG GARA NEGARA DASAR HUKUM XI/MPR/1998 UU 28/1999 PENY. NEGARA BB / KKN 7 ASAS KEPAS TIAN HUKUM TERTIB PENY. NEGARA KEPEN TINGAN UMUM KETER BUKAAN PROPORSI ONALITAS PROFESI ONALITAS AKUNTA BILITAS PEJABAT NEGARA - YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y - YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG, SESUAI PPuu UU 32 / 2004 E E

13 12 Fungsi Aparatur Negara Fungsi Aparatur Negara a. Fungsi Aparatur Negara, adalah: Melayani. Mengayomi, dan Memberdayakan. Masyarakat b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh: Aparatur Pemerintah. Aparatur Kenegaraan.

14 13 Landasan Administrasi Negara Indonesia IndonesiaNoLandasanKeterangan 1.Idiil-Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai Dasar Negara Sumber Hukum Dasar Negara Sumber Hukum Dasar Negara (Tap MPR No.III/MPR/2000) (Tap MPR No.III/MPR/2000) 2. Konstitusional-UUD 45 Perubahan: 1999, 2000, 2001, Perubahan: 1999, 2000, 2001, Landasan Konstitusional bagi SANKRI Landasan Konstitusional bagi SANKRI Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia 3.Operasional UU 25/2004  SISRENBANGNAS UU 25/2004  SISRENBANGNAS Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) ADAM, ADEM, MESRA ADAM, ADEM, MESRA 4. Kebijakan Lain 1. Tertulis 2. Tidak tertulis 1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat. 1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat. 2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato kenegaraan, program Kab. 2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato kenegaraan, program Kab.

15 14 Faktor-Faktor Lingkungan ASTA GATRA ( 8 UJUD ) TRIGATRA (ALAMIAH ) Saling Mempengaruhi PANCA GATRA (SOSIAL ) Geografi Demografi Kekayaan Alam (SDA) Idiologi Politik Ekonomi Sosbud Hankam LANDASAN SANKRI

16 15 UUD 1945 SEBELUM AMD. SESUDAH AMD. PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENJELASAN 16 BAB 37 PASAL 49 AYAT 2 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN PEMBUKAAN BATANG TUBUH 21 BAB 73 PASAL 170 AYAT 3PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN

17 16 Dasar Perubahan UUD 1945 UUD 45 (Pra) MPR Menetapkan UUD+GBHN Pasal 37 UUD 45 (Pasca). Psl 37 Pasal 3 Minimal 2/3 harus hadir Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir 1.USRUBPAS Diajukan minimal 1/3 anggota MPR 2.Secara tertulis 3.Minimal dihadiri 2/3 ang. MPR 4.Putusan 50% Bentuk negara (NKRI) tidak dapat diubah Berlangsung I.Disahkan 19 Okt II.Disahkan 18 Ags III.Disahkan 10 Nov IV.Disahkan 10 Agst Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD

18 17 Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi Jumlah: 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal A.P 2 ayat A.T Penjelasan Sebelum Perubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal-pasal multitafsir Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945 Dasar Pemikiran Perubahan Menyempurnakan aturan dasar: Tatanan negara Kedaulatan Rakyat HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan Sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No.IX/MPR/1999 TAP MPR No.IX/MPR/2000 TAP MPR No.XI/MPR/2001 Dasar Yuridis Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar Sidang Umum MPR 1999 Tgl Okt 1999 Sidang Tahunan MPR 2000 Tgl.7-18 Agt 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 Tgl.1-9 Nov 2001 Sidang Tahunan MPR 2002 Tgl.1-11 Agt 2002 Sidang MPR Jumlah: 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal A.P. 2 Pasal A.T. Tanpa Penjelasan Hasil Perubahan 1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN Penyaji I 4 Penyaji I

19 18 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 I I

20 19 BAB BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1) 3 Negara Kesatuan Negara Hukum ***) Berbentuk Republik Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***) I I

21 20 badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 PUSAT DAERAH TUN Militer Agama Umum Lingkungan Peradilan kpu bank sentral DPRDPDMPR PERWAKILAN BPK PROVINSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPKMAMK 4 TNI/POLRI dewan pertimbangan Kementerian Negara Presiden/ Wakil Presiden I I PEMDA PROVINSI DPRDKPD PEMDA KAB/KOTA DPRDKPD

22 21 Pasal 24 (1)*** memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan PRESIDEN Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* memegang kekuasaan membentuk UU DPR I I 5

23 22 MPR Pasal 2 (1) **** ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. Wewenang BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT I I 6

24 23 Presiden/ Wakil Presiden BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden/Wakil Presiden Antara lain: 1.“…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)]; 2.“…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*]; 3.“…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*]; 4.“…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”[Pasal 9 (1)*]; 5.“…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10); 6.“…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****]; 7.“…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***]; 8.“…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12); 9.“…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; 10.“…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*]; 11.“…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*]; 12.“…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*]; 13.“…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*; 14.“…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****; 15.Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; 16.Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; 17.Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; 18.Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; 19.Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; 20.Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; 21.Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; 22.Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. Wewenang, Kewajiban, dan Hak Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) I I 7

25 24 MPR KPU 2 diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] 4 memperoleh jumlah suara >50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov. yang tersebar di lebih dari 1/2 jml Prov. [Pasal 6A (3)***] 4a dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6A (4)****] 5 melantik [Pasal 3 (2) ***/****] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1)*] Calon Presiden dan Wapres Presiden/ Wapres Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu 3 Pemilu 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat RAKYAT Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) I I 8

26 25 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR MK MPR Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan Pasal 7A 1 Pasal 7B (1) 2 Pasal 7B (2) 3 Pasal 7B (3) 4 Pasal 7B (4) 5 Pasal 7B (5) 6 Pasal 7B (6) Pasal 7B (7) 7 8 Usul tidak diterima Usul diterima 1.DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***); 2.usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***]; 3.pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***]; 4.pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***]; 5.wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]; 6.bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***]; 7.wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***]; 8.keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]. I I 9

27 26 DPR 1 Mengangkat Duta dan Konsul [Pasal 13 (1)] 3 menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] 5 grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] 7 amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] MA 6 pertimbangan 8 pertimbangan Presiden 2 Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2) *] 4 pertimbangan 9 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang- undang (Pasal 15 *) BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa I I 10

28 27 Presiden 1 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 2 dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres [Pasal 4 (2)] 4 dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] 3 membentuk dewan pertimbangan #) (Pasal 16) **** #) DPA dihapus BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN NEGARA I I 11

29 28 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD BAB PEMERINTAHAN DAERAH Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] I I 12

30 29 BAB PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**] Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**] I I 12 13

31 30 DPR Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**] Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang- undang (Pasal 22B**) BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Fungsi, Wewenang, dan Hak 1.“…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 20 (1)*] ; 2.“…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ; 3.“…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ; 4.tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; 5.tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; 6.tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; 7.tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ; 8.tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; 9.tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; 10.tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; 11.tentang pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; 12.tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ; 13.tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ; 14.tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ; I I 14

32 31 YA DPR UU Presiden 3 dibahas bersama [Pasal 20 (2)*] RUU 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)*] 4c dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 1a memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persi- dangan masa itu [Pasal 20 (3)*] 4 persetujuan bersama BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU 1b berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] 2 RUU tertentu ikut membahas memberi pertimbangan DPD TIDAK I I 15

33 32 DPR Presiden 3b harus dicabut [Pasal 22 (3)] 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] 2 peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)] 3a menjadi UU 3 persetujuan BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah pengganti UU TIDAK YA I I 16

34 33 Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang- undang [Pasal 22D (4)***] DPD Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1)*** dan (2)***] BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Wewenang 1.dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***]; 2.ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***]; 3.memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)***]; 4.memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***]; 5.melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***]. I I 17

35 34 DPR UU tertentu 3 membahas bersama 4 persetujuan bersama 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)*] 4c dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] 1 dapat mengajukan [Pasal 22D (1)***] RUU tertentu Presiden 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***] DPD BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu YA TIDAK I I 18

36 35 Anggota DPRD Anggota DPR Presiden/ Wapres Anggota DPD 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6A (2)***] 5 Peserta dari Perseorangan [Pasal 22E (4)***] 4 Peserta dari Partai Politik [Pasal 22E (3) *** ] 2 ‘luber jurdil’ setiap 5 tahun [Pasal 22E (1)***] untuk memilih [Pasal 22E (2)***] 1 diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22E (5)***] BAB PEMILIHAN UMUM PEMILU I I 19

37 36 DPR Presiden 1 mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN 4 persetujuan DPD 4b Pemerintah menjalankan Tahun lalu [Pasal 23 (3)***] APBN 4a Pemerintah menjalankan APBN 2 memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)***] BAB HAL KEUANGAN Penyusunan APBN 3 membahas bersama [Pasal 23 (2)***] RAPBN YA TIDAKI I 20

38 37 susunankedudukankewenangantanggungjawabindependensi BAB HAL KEUANGAN bank sentral diatur dengan undang-undang bank sentral Pasal 23D **** I I 21

39 38 BPK BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan Tugas dan Wewenang Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***] menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***] I I 22

40 39 BPK 2 hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23E (2)***] 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] DPD DPRD 1 memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23E (1)***] BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemeriksaan Keuangan Negara DPR I I 23

41 40 Anggota BPK terpilih DPR Presiden DPD 2 memberikan pertimbangan 1 memilih calon 3 diresmikan BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] I I 24

42 41 BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)***] Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat per- setujuan dan ditetap- kan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)***] TUN Militer Agama Umum MA Pasal 24A *** Kewajiban dan Wewenang 1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; 2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; 3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*]. I IIIIII 25

43 42 BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Konstitusi MK Pasal 24C *** Kewajiban dan Wewenang 1.berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; 2.wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar [Pasal 24C (2)***]. I IIIIII Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)***] 26 mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***]

44 43 BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Komisi Yudisial KY Pasal 24B *** Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)***] Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***] Wewenang 1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; 2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***]. I IIIIII 27

45 44 BAB WILAYAH NEGARA WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) ** I IIIIII 28

46 45 WARGA NEGARA DAN PENDUDUK warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)] BAB WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] I IIIIII 29

47 46 HAK ASASI MANUSIA BAB HAK ASASI MANUSIA III IIIIII 30 membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28C) ** kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan (Pasal 28D) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H) ** tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I) ** berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28J) ** mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **

48 47 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] BAB AGAMA A G A M A III IIIIII 31

49 48 Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**] Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**] sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**] Pertahanan dan Keamanan Negara TNI (AD, AL, AU) POLRI Tugas BAB PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**] sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)**] III IV 32

50 49 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****] Pemerintah memajukan ilmu penge- tahuan dan teknologi dengan men- junjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****] Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****] BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III IV 33

51 50 34 BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL III IV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****] Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****] Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****]

52 51 BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ** III IV 35

53 52 MPR berwenang mengubah dan menetapkan [Pasal 3 (1)***] Pasal-pasal Perubahan UUD Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****] Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****] Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****] Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****] BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR III IV 36

54 53 Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****) ATURAN PERALIHAN ATURAN PERALIHAN III IV 37

55 54 Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****) ATURAN TAMBAHAN III IV 38

56 55 Fungsi-Fungsi Negara 1. Fungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan serta penetapan UUD Pelaksana: MPR (Ps.1, 3 dan 37) Pelaksana: MPR (Ps.1, 3 dan 37) 2. Fungsi Eksekutif Fungsi Penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara Pelaksana: Presiden (Pasal 4) Pelaksana: Presiden (Pasal 4) 3. Fungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang-Undang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan 22) Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan 22) 4. Fungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 4. Fungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24, 24A, B, dan C) Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24, 24A, B, dan C) 5. Fungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaan tanggung jawab keuangan Pelaksana: BPK (Psl 23E) Pelaksana: BPK (Psl 23E)

57 56 Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita- Cita Nasional. Cita-Cita Nasional Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur TUJUAN NASIONAL Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia Majukan kesejahteraan umum Cerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia MPRPRESIDENDPRDPDBPKMAMK Konsitutif-Eksekutif-Legislatif Legislatif Legislatif -Auditif Yudi katif Yudi katif Semangat: Melayani masyarakat Mengayomi masyarakat Memberdayakan masyarakat Fungsi-fungsi negara

58 57 Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan Definisi : Suatu mekanisme lima tahunan untuk pengambilan keputusan bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara. Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut: 1.MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun 2.Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan selama masa 5 tahun 3.Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali 4.Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu. 5.Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara lain: a.Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan DPD. b.MPR mengadakan sidang tahunan c.Mengajukan RUU yang diperlukan untuk melaksanakan UUD 1945

59 58

60 59 ASAS – ASAS POKOK SPN ( 7 KUNCI ) IND. ADALAH NEG. HUKUM (PS 1 AYAT 3) SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2) TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISME KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT (PS 1 AYAT 2) PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG (PS 6A AYAT 1) PRES = PEMEGANG KEK. PEM. NEG (PS 4 AYAT 1) PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT) MENTERI NEG = PEMBANTU PRES (PS 17 / 1+2) KEK. KEP. NEG. TIDAK TAK TERBATAS (PS 7/7A)

61 60 1.DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah KUAT 2. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A,B) 3. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A) 4. Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri dengan persetujuan DPR (Tap MPR No.VII/MPR/2000) 5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI dengan persetujuan DPR.(UU 23/1999) 6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR 7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR.

62 61 Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur. Tugas Pokok - melaksanakan: Aparatur Pemerintahan 1.Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan, kesehatan, dst. 2.Tugas pembangunan: Melalui program/proyek pembangunan. Terdiri atas: 1.Aparatur Pemerintah Pusat. 2.Aparatur Pemerintah Daerah 3.Aparatur Perekonomian Negara

63 62 LMBG PN 1. TK PUSAT 2. TK DAERAH 1.DEP 2.MENKO 3.MENEG 4.LPND 5.SEK BAN PRES 6.JAGUNG 7.PERW. DI LN 8.TNI 9.POLRI 10.BADAN/EKSTRA STRUK+BADAN INDEPENDEN UU 22/99 UU 32 / 2004 Aparat Perekonomian

64 63 Aparatur Perekonomian Negara Perusahaan Negara (PN) * BUMN (UU.9/1969)* Perusahaan Daerah (PD) * BUMN (UU.5/1992)* Bentuk a.Perjan (PP.6/2000) b.Perum (PP.13/1998) c.Persero (PP.12/1998) Bentuk a.Perumda (Pelayanan Umum) b.Perseropada (Orientasi Bisnis) Inmendagri 5/1990

65 64 1. DEPARTEMEN 1.UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI  PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING 2.FUNGSI : a.PELANCARAN LAKBIN b.BIN + KORD LAK TUGAS c.LITBANG d.LAK WASNAL 3.KW : a.TAP JAK  DUKUNG BANG SCR MAKSUD b.SUN REN NAS c.TAP JAK SIM NAS d.KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu 4.SUSUNAN ORG : a.MENTERI b.SESJEN, DIRJEN, IRJEN, KA BADAN c.STAF AHLI d.PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT

66 65 2. MENKO 1.TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG PEMERINTAHAN 2.TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA) 3.FUNGSI : a.KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT DALAM : LAKTUGAS, CAM MAS KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN REN+PROG+KEG b.PENGENDALIAN c.SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN  PRES 4.KW : a.TAP JAK SECARA MAKRO b.SUN REN,AKRO + KLS 4.MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU) DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)

67 66 3. MEN NEG 1.MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK DITANGANI DEPARTEMEN 2.CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN, BUMN, KOMINFO 3.FUNGSI : a.PERUMUSAN JAK b.KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV, PROG+KEG c.PEMBERDAYAAN 4.FUNGSI : a.TAP JAK  MENDUKUNG BANG MAKRO b.TAP NESKAPE (SPM) c.SUN REN NAS (MAKRO) d.SIM NAS 5.DIBANTU : SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU) DEPUTI (UNSUR PELAKSANA) STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)

68 67 4. L P N D 1.LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU 2.BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES 3.23 LPND  LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS, BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI, LIN, LEMHANAS 4.STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP DIKORDINASIKAN / BINTEK, a.PPN  BAPPENAS, BPS b.PAN  LAN, BKN, BPKP, ANRI c.RISTEK  LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL 5.STRUKTUR : a.KEPALA / WAKIL b.SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF) c.DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN) d.UNIT PENGAWASAN

69 68 5. SET PEMBANTU PRES SET NEG SEKAB BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESNEG BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESKAB

70 69 6. JAGUNG 1.KEJAKSAAN : LLEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN DDIPIMPIN JAGUNG  BGTJWB KPD PRES 2.TERDIRI  OUSAT/ PROP/ KAB-KOT  KAJAGUNG, KAJATI, KAJARI 3.DALAM DATUN  KEJAKSAAN DPT BERTINDAK DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA NEG/PEM 4.DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM LAINNYA 5.DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA

71 70 7. PERWAKILAN RI DI LN = AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU PADA ORG INTERNASIONAL TERDIRI PERWK DIPLOMATIK PERWK KONSULER CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH WILAYAH NEG PENERIMA DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES MELALUI MENLU TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARA PENERIMA, UTK MELINDUNGI KEPENTINGAN WNRI CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD DUBES LB/BP TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD

72 71 8. T N I PERAN + TUGAS SUSDUK PENYELENGG. NEGARA 1. AD/ AL/ AU 2. DIBAWAH PRESIDEN 3. DIPIMPIN PANGLIMA (DIANGKAT/DIBERHENTIKA N PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR) 1. JAKPOLNEG  DSR JAK+LAK GAS TNI) 2. SIKAP NETRAL DLM POLITIK 3. JUNJUNG DEMOKRASI + HAM 4. DAPAT DUDUK JABATAN SIPIL (BILA TELAH PENSIUN/MUNDUR) 1. ALAT NEG/PERTAHANAN NKRI 2. TUGAS : TEGAKKAN KEDAULATAN, KEUTUHAN WILAYAH, MELINDUNGI SBI + STDI 3. PENY. WAMIL, CIVIC MISSION DAN BANTUAN KPD POLRI (TUGAS KEAMANAN), PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB MELANGGAR HUKUM TUNDUK PERADILANMILITER PERADILANUMUM HKMMILITER HKMPIDANAUMUM

73 72 9. POLRI PERAN + TUGAS SUSDUK 1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN 2. GAK HKM 3. PENGAYOMAN/LAYANAN 4. DARURAT  BANTU TNI 5. KEJAHATAN INT 6. PERDAMAIAN DUNIA 1. DIBAWAH PRES 2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES DG PERSETUJUAN DPR UU 2 / 2002

74 73 BADANBADAN EXTRA STRUK TURAL INDEPEN DEN MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS TERTENTU TIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND DEWAN BADAN TIM KOMITE KOMISI a.DEWAN EKONOMI NAS b.DEWAN PEMULIHAN USAHA NAS c.DEWAN PERTIMBANGAN OTDA a.BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIAN b.BADAN PELAKSANAN APEC c.BAPERJANAS a.TIM BAKOLAK INPRES – 6 b.TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM a.KONI OMNAS HAM,KOMISI OMBUDSMAN NAS b.KOMISI PEMILU c.KPK 10

75 74 APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA PN = BUMN BADAN USAHA  MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN (SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN) MAKSUD  BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGEL TERDIRI  PERSERO DAN PERUM UNSURPERSEROPERUM a. MAKSUD PENDIRIAN b. MODAL c. PENGURUSAN d. PENGAWASAN e. ORGANISASI f. PENDIRIAN g. PEMERIKSAAN MENGEJAR KEUNTUNGAN TERBAGI DLM SAHAM (51% NEGARA) DIREKSIKOMISARIS RUPS, DIREKSI, KOMISARIS DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRES AUDITOR EKST YG DITETAPKAN RUPS/BPK KEMANFAATAN UMUM TIDAK TERBAGI SAHAM, SEMUA MILIK PEMERINTAH DIREKSI DEWAN PENGAWAS MENTERI, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRES AUDITOR EKST YG DITETAPKAN MENTERI/BPK

76 75 PD = BUMD BADAN USAHA  MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN TERDIRI : PERSERODAPERUMDA MAKSUD MEMUPUK KEUNTUNGAN, PELAYANAN + PEMBINAAN ORG HARUS E + E, BERORIENTASI :BISNIS PUBLIC SERVICE DISAMPING CARI UNTUNG PAD ( E+E, PRINSIP EKONOMI PERUSAHAAN, PELAYANAN MASY)

77 76 UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL ) 7 MEI 1999 UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL ) 15 OKT 2004 PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI DGN PERKEMBANGAN  KEADAAN  KETATANEGARAAN  TUNTUTAN LENG. OTDA

78 77 AMANDEMEN UUD 45 TAP MPR : IV/MPR/2000  REKOM. JAK DLM LENG OTDA TAP MPR : VI/MPR/2002  REKOM. ATAS LAPLAK TUS MPR (OLEH LTN) TUS MPR : 5/MPR/2003  PENUGASAN KPD MPR UTK SAMPAIKAN SARAN UU 12/2003  PEMILU DPR, DPD, DPRD UU 22/2003  SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD UU 23/2003  PEMILIHAN PRES + WAPRES UU 17/2003  KEUANGAN NEGARA UU 1/2004  PER BDHR NEG. UU 15/2004  RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA DASAR PERUBAHAN

79 78 PP PD PRES RI YG MEMEGANG KEK PEM RI GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAH SBG UNSUR PENYELENGGARA PEM. DAERAH. ( PASAL 1 ) PEMERINTAHAN DAERAH (PENY, up OLEH PD+DPRD MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI

80 79 OD DO DO UNTUK TUR+RUS SENDIRI UP + KEPENTINGAN MASY SET4 SESUAI DGN PPuu KES.MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG BER. TUR+RUS KEP MASY SET4 MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK ASP MASY DALAM SISTEM NKRI. ( PASAL 1 ) W HWK

81 80 DES DEKON TP PENYERAHAN PEMERINTAHAN OLEH P KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRI PELIMPAHAN PEMERINTAHAN OLEH P KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT PENUGASAN : DARI P KEPADA D DAN ATAU d, DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN ATAU d, DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d, UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. ( PASAL 1 ) W W

82 81 PEMan DA  LENGG UP YG MENJADI KW NYA  MENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UP BDSK ASAS OT + TP URUSAN PP  PLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS,AGM  DISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU MELIMPAHKAN SBG UP KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA DAN/ATAU PEM DESA PEMBG UP ( PASAL 10 )

83 82 PLN HAN KAM YUS MONFIS AGM ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNI DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN, JAK DAG PERJANJIAN DSB MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG. DLM KEADAAN BHY,BANGSISHANRAJATA, JAK WAMIL, DSB MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS, MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATAN MENGGANGGU KAMRA MENDIRIKAN LEMB.DIL, JAKSA/HKM, LEMBG PEMASYARAKATAN MAKRO EKON, CETAK UANG JAK MONETER TAP HARI LIBUR, PENGAKUAN KEBERADAAN SUATU AGAMA ( PASAL 1O )

84 83 URUSAN PEMERIN TAHAN SEPENUHNYA MENJADI P KWKW TERJAMINNYA KELANGSUNGAN HIDUP NKRI (PLN,HAN,KAM,MONFIS,YUST,AGM) URUSAN WAJIB URUSAN MENDASAR BERKAITAN TTG H + PELAYANAN DASAR WN 1.PERLIND. HAK KONST 2.PERLIND. KEP NAS 3.PEMENUHAN KOMITMEN NAS  YG BHB DG PERJ. INTERNASIONAL URUSAN PILIHAN URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI UTK MENINGKATKAN KESRA, SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POT UNGGULAN DAERAH

85 84 PENYE LENG. UP PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K) SALING TERKAIT TERGANTUNG, SINERGIS TERDIRI WAJIB PILIHAN BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR ( DIKDAS, KESH, KEB HIDUP MIN SAR LING DAS ) BERPEDOMAN SPM DILAKS. SCR BERTAHAP, DITETAPKAN PP UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSAN YG DIDEKON ( PASAL ) TERKAIT DG POT / UNGG + KHAS DAERAH

86 85 URUSAN WAJIB KEWENANGAN KAB/KOTPROPINSI a)RENDAL BANG b)REN, FAT, WAS TATA RUANG c)LENG. TIB UM + TRAM MASY. d)PENYEDIAAN S/PRAS UMUM e)PENANGANAN BID KESEHATAN f)PENYELENGG. DIK  DAN ALOKASI SDM POT g)PENANGGULANGAN MAS. SOS  LINTAS KAB/KOT h)PENANGANAN BID. NAKER  LINTAS KAB/KOT i)FAS, BANG KOP, UK/M  TMSK LINTAS KAB/KOT j)DAL LH k)PELAYANAN PERTANAHAN  TMSK LINTAS KAB/KOT l)PELAYANAN KEPDDK + CAT SIPIL m)PELAYANAN ADUM PEMERINTAHAN n)PELAYANAN ADM PENANAMAN MODAL  TMSK LINTAS KAB/KOT o)PENY. PEL. DASAR LAIN  YG BELUM DPT DILAK OLEH KAB (M) p)URUSAN WAJIB LAINNYA DIAMANATKAN PPuu ( PASAL 13 )

87 86 WILAYAH ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH WILAYAH KERJA GUB, SELAKU WAKIL PP DAERAH PROP = WILAYAH ADM KARENA GUB (KDH) KARENA JABATANNYA = WAKIL PP (KEPALA WILAYAH) ORG/LEMB PADA PEMDA YG BGTJWB KPD + MEMBANTU PEMDA TERDIRI : SETDA, DINDA, LEMTEDA

88 87 18/2001 UU KHUSUS N A D 1.PEMBERIAN KESEMPATAN LEBIH LUAS UTK TURRUS (SDA+SDM+SE) 2.MENUMBUH KEMBANGKAN PRAKARSA, KREATIFITAS, DEMOKRASI 3.MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MENGFUNGSIKAN SCR OPTIMAL DPRD-NAD 4.MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT

89 88 21/2001 UU KHUSUS PAPUA 1.PENGATURAN KW ANTARA PP DAN PD DG KEKHUSUSAN 2.PENGAKUAN + PENGHORMATAN HAK – HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA + PEMBERDAYAAN SECARA STRATEGIS 3.MEWUJUDKAN PENY. PEMERINTAHAN YG BERCIRI : a.PARTISIPASI DALAM P3 PEM, DAN LAKBANG MELALUI KEIKUTSERTAAN : TOGA, TOMAS, TODAT + KAUM PEREMP b.LAKBANG SESUAI KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK ASLI c.TRANSP + AKUNTABEL 4.PEMBAGIAN W,T,TGJWB YG TEGAS+JELAS ANTARA L,E,Y DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI REPRESENTASI KULTURAL PENDUDUK ASLI

90 89 A PO C 1 RPJM REN REPETA APBN 2 LEMB NEG/DEP/LPND PEMDA SUN RENSTRA SUN PROPEDA 3 VISI BANGNAS TERWUJUDNYA MASY. IND YG DADEM, DILDA, MAJUS DLM NKRI YANG DIDUKUNG MANUSIA INDONESIA YANG : A B (ITIT) C D E S M K (HL) 4 TERWUJUD NYA MISI PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN ADAM,ADEM, MESRA

91 90 O ARTI PRINSIP PP 8/2003 HARUS MEMPER HATI KAN PENETAPAN PEKERJAAN, POK TUGAS PEMBAGIAN PEKERJAAN HUB. KERJA 1)PEMBG. HABIS TUGAS 2)PERUMUSAN TUPOKSI 3)FUNGSIONALISASI 4)KIS 5)KONTINUITAS 6)LINI+STAF 7)KESEDERHANAAN 8)FLEXIBILITAS 9)PENDELEGASIAN WEWENANG 10)POK YG HOMOGEN 11)JENJANG DAL 12)AKORDION 1)KW YG DIMILIKI PEMDA 2)KARAKTERISTIK/ POT.DAERAH 3)KEMAMPUAN KEU 4)TERSEDIANYA SD.AP 5)PENGEMB. POLA KERJASAMA ANTAR DAERAH/PIHAK III

92 91 A KOOR DINASI ARTI : UNTUK MENCAPAI T/S PERLU : 1.PENDEKATAN FUNGSIONAL 2.KEG.APEM PERLU DIPADUKAN, SERASI  SELARAS (KOORDINASI) KOORD. TK DAERAH KOORD. DAN HUBUNGAN KERJA KOORD. PP THD PEMDA KOORDINASI APEM PUSAT DI LN LAK KOR DLM SPPN a.SIDANG KABINET b.RAPAT DILINGK. MENKO c.KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT JENIS KOORD VERTIKAL HIRARKIS HORISONTAL FUNGSIONAL F Horisontal F Diagonal F Teritorial PEDOMAN SAR + MEK 1.JAK 2.REN 3.PROS+TTKERJA 4.RAPAT/BRIFING 5.S K B 6.TIM/PANITIA 7.DEWANB 8.SAMSAT a.DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK b.SIAPA YG BGTJWB c.INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG d.KEJELASAN W + TUG + TGJ INST e.PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORG f. KOM+KONS BALIK g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT

93 92 PENGA WASAN PENGERTIAN : INPRES 15/83 LINGKUP WAS : PRINSIP : WAS = FUNGSI MANAJEMEN HAKEKAT = MENCEGAH SEDINI MUNGKIN P (PANG, ROS, WENG) H (HAMBATAN) K (SALAH, GAGAL) PENCAPAIAN T+S SERTA LAKGAS ORG HASILNYAINPUT PIMP. DLM PK HENTIKAN PANG, ROS, WENG CEGAH TERULANG CARI CARA > BAIK T : S : DUKUNG LANCARNYA PEM + BANG a.LAK. PEM. TERTIB b.BANG SESUAI PROGRAM c.HASIL BANG DAPAT DINILAI d.CEGAH PANG, ROS, WENG, COR a.KEG. UMUM PEMERINTAH b.JAK YG DIBUAT AP.TK BAWAH c.LAK REN BANG d.PENGELOLAAN KEKAYAAN NEG e.BUMN + BUMD f.KEG. APEM (KELEMB, KEPEG, KUKAPLAK) a.OBJEKTIF b.PREVENTIF c.EFISIEN d.PENG. BUKAN TUJUAN e.PENG. BERPEDOMAN JAK BERLAKU f.TEMUKAN KESALAHAN (APA,SEBAB,SIFAT) g.TINJUT

94 93 LANGKAH + PENGEMB. LANGKAH BANG SISTEM 1. TAP TOLOK UKUR  BAHAN PEMBANDING 2. TAP METODA, WAKTU + FREKUENSI LAKUKAN PENGUKURAN HASIL KERJA 3. KUR LAK + PEMBANDING 4. TINJUT 1. SESUAIKAN SIFAT/ KEBUTUHAN KEG SISBANGWAS DG OBJEK YANG DIAWASI 2. HASILKAN UMPAN BALIK 3. LAPORKAN PENYIMPANGAN 4. E+E (MUDAH, CEPAT, TEPAT) 5. EKONOMIS 6. FLEXIBILITAS 7. KESESUAIAN DG SUSUNAN ORG 8. MUDAH DIPAHAMI 9. TINDAKAN KOREKTIF 10. KEMBANGKAN SELF CONTROL 11. KEMBANGKAN WAS SECARA PRIBADI 12. PERHATIKAN FAKTOR MANUSIA

95 94 BERBAGAI PENGAWASAN TERHADAP SUATU INSTANSI PEMERINTAH INSTANSI EKSEKUTIF PEMERINTAH DLM ARTI LUAS B 6 3A B WASKAT WASNAL INTERN INSTAN ITJEN BAWASDA PROP/KABKOT WASNAL EKSTERN INSTANSI/INTERN PEMERINTAH 3A. BPKP 3B. IRJENBANG WASTEKNAL INTERN PEMERINTAH MENPAN LAN BKN DLL WAS EKSTERN PEMERINTAH WASLEG WAS BEPEKA WASYUD WASMAS KPK

96 95 WASKAT INPRES 1/89 TUJUAN LINGKUP PRINSIP SARANA S A S 1. KEG. PEM. UMUM 2. LAKBANG 3. PENGELOLAAN KEK + KEU 4. BUMN + BUMD 5. LEMB, KUKAPLAKPEG 1. BG. INTEGRAL MANAJ. 2. BG. INTEGRAL PRO. PEND. APNEG 3. BG. INTEGRAL SISWAKUBANG 4. KEG. TERUS MENERUS 5. PENG. INTERN POKOK 6. PEMB. SISTEM YG RAHBIM BWHN 1. S O 2. JAKLAK 3. REN. KERJA 4. PROS KERJA 5. CAT & LAP 6. PEMB. PERSONIL 7. PENDUKUNG KELANCARAN LAKGAS = KEG YG BERSIFAT DALRUS OLEH A KPD B SCR PRE + REP, AGAR TUGAS BAWAHAN E + E TERCIPTANYA KONDISI MENDUKUNG LANCARNYA LAK TUGAS UMUM + BANG 1.DISIPLIN 2.SEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN W 3.COR + ROS 4.PERIZINAN 5.URUS KEPEG

97 96 INTER PEM EXTERNAL INSTANSI WASNAL APARAT INTERNAL INSTANSI EXTERN PEM BPKPBPK -ITJEN -INSP (LPND) -BAWASDA -SPI = WAS YG DILAKUKAN OLEH APARAT YG TUGASNYA LAKWAS = SIFAT INTERN APA WASKAT TIDAK CUKUP ? 1) WASKAT BERSIFAT UMUM – KURANG MENDALAM 2) PIMP. YG MELAKUKAN WASKAT KURANG MENGUASAI TEKAD 3) AP. WASNAL OBJEKTIF

98 97 WASTEK NAL APARA TUR SAJA MASY + APARA TUR KEPADA = PENGAWASAN SBG KONSEKUENSI PELAKSANAAN FUNGSIONALISASI, MERUPAKAN FUNGSI OPERASIONAL INS. - BKN - LAN - DITJEN ANG. - BAPPENAS - DEPDIKNAS - POLRI - BPN -DINAS TATA KOTA = AGAR DITAATI OLEH MASY + AP. - MENPAN

99 98 WASLEG (WASPOL) PUSAT DAERAH WAS DPR KPD PEMERINTAH ( 20 AYAT 1 ) DILAKUKAN DPRD - HAK MEMINTA KET. KPD PRESIDEN - HAK MENGADAKAN LIDIK - HAK MENGADAKAN PERUBAHAN UU - HAK MENYATAKAN PENDAPAT - HAK MENGAJUKAN RUU

100 99 WASMAS KONTROL SOSIAL WAS DILAKUKAN MASYARAKAT MENGAPA PERLU ? 1)DPR (WASLEG) 2)ORG. PROFESI (SEMINAR) 3)LSM KRITERIA  OBJEKTIF (TIDAK FITNAH)  ADANYA PERBAIKAN  FAKTA + BUKTI JELAS  BERITAHUKAN BENTUK PLGGRN/PYMPGN  JELASKAN PATOKAN YG DILANGGAR  SARAN  JELAS INDENTITAS PELAKSANAAN PEMANFAATANPEMANFAATAN LANGSUNG (A) TIDAK LANGSUNG (B) 1)TATAP MUKA – DIALOG 2)TERTULIS 3)TERBUKA/MEDIA MASA 4)GUGATAN – PRATUN 5)UNJUK RASA 1)CEPAT TANGGAPI, BILA TIDAK : 2)TINDAK LANJUT 3)SEDIAKAN T4 MENGADU 4)UCAPKAN TRIM’S CITRA PRESTASI IP DENGAN CARA : 1)PNS = ABDI MASY, SELAIN ABDI/ AP. NEG 2)PARTISIPASI MASY. 3)BB KKN 4)KETERBATASAN WASNAL + WASKAT

101 100 WASYUD M A M K NEGARA HUKUM 1)MENGUJI SECARA MATANG PPuu DIBAWAH uu 2)NYATAKAN TIDAK SAH, BILA ADA TUR DIBAWAH uu BILA BERTENTANGAN DG TUR YG LEBIH TINGGI 1. MENGUJI uu TERHADAP UUD 1.CEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG 2.WUJUDKAN KEPASTIAN + TERTIB HUKUM

102 101 KOOR DINASI KOORD. TK DAERAH KOORD. DAN HUBUNGAN KERJA KOORD. PP THD PEMDA KOORDINASI APEM PUSAT DI LN LAK KOR DLM SPPN a.SIDANG KABINET b.RAPAT DILINGK. MENKO c.KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT JENIS KOORD VERTIKAL HIRARKIS HORISONTAL FUNGSIONAL F Horisontal F Diagonal F Teritorial PEDOMAN SAR + MEK 1.JAK 2.REN 3.PROS+TTKERJA 4.RAPAT/BRIFING 5.S K B 6.TIM/PANITIA 7.DEWANB 8.SAMSAT a.DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK b.SIAPA YG BGTJWB c.INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG d.KEJELASAN W + TUG + TGJ INST e.PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORG f. KOM+KONS BALIK g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT

103 2006


Download ppt "1 ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) SISTEM DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google