Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SLAMET HARIADI, Ak, MSA, CISA, CFra Bandung, 21 Juni 2013 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SLAMET HARIADI, Ak, MSA, CISA, CFra Bandung, 21 Juni 2013 1."— Transcript presentasi:

1 SLAMET HARIADI, Ak, MSA, CISA, CFra Bandung, 21 Juni

2 2 Jumlah Entitas Pelaporan 94, satu belum selesai diperiksa

3  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun Objek Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BUMD, dan Lembaga lainnya

4  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun Objek Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BUMD, dan Lembaga lainnya

5  Potensi kerugian sebesar Rp1,73 T pada 6 (enam) BUMN karena IC lemah, ketidakpatuhan, penyimpangan administrasi, penggelembungan harga proyek (hasil audit semester I th 2012)  63 kasus di BUMN mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan negara sebesar Rp2,5 T (hasil audit investigatif smt I th 2012) NEWS /Press Release

6 PER 19/MBU/ 2012

7  Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  Kehati-hatian (prudential) dalam pengelolaan;  Ketaatan terhadap peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan  Menghindari tndakan penyimpangan dan/atau kecurangan (fraud)

8  Direksi harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN;  Apabila penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian BUMN tidak dapat diatasi, maka BUMN melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian

9  Manipulasi harga berupa penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);  Indikasi proyek fiktif;  Pemalsuan identitas mitra bisnis;  Pengadaan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati

10  Temuan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Unsur Pemegang Saham/Pemilik Modal, termasuk masukan SPI dan/atau Komite Audit;  Laporan Auditor Eksternal;  Permintaan penyidik, Penuntut Umum atau Majelis Hakim

11 Penyimpangan dan/atau Kecurangan Dirut /Pj yg ditunjuk Dirut Direksi/Pj dibawah direksi Dekom/Dewas memerintahkan Direksi yg tidak terlibat Dirut dan/atau bersama Direksi lain Dekom/Dewas Seluruh Direksi RUPS/Menteri atau kuasanya Seluruh anggota Direksi dan DeKom/DeWas Tidak dapat diatasiKerugian BUMN Indikasi keterlibatan Penundaan Transaksi Bisnis

12 Pelaksana Penundaan Pelaku Penyimpangan/ Kecurangan

13

14

15 15 (1)BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. (2)Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

16  Syarat, Pendayagunaan bukan Penjualan  Persetujuan  Prosedur Penetapan Pembeli  Penentuan Harga, Taksiran, NJOP, Penyesuaian  Pelaporan 16

17 (1)Pendayagunaan Aktiva Tetap dilakukan dengan cara antara lain: a. Bangun Guna Serah; b. Bangun Serah Guna; c. KSO; d. KSU; e. Sewa; atau f. Pinjam Pakai. (2)Pendayagunaan aktiva tetap dengan cara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, pelaksanaannya tetap dilakukan berdasarkan peraturan menteri ini. 17

18  Syarat  Persetujuan  Prosedur Penetapan Pembeli  Penentuan Harga, Taksiran, NJOP, Penyesuaian  Pelaporan 18

19 (1) Penjualan dapatdilakukan apabila memenuhi: a. Secara teknis/ekonomis tidak menguntungkan bila dipertahankan b. Terdapat alteraif pengganti yang lebih menguntungkan bagi BUMN c. Peruntukkan bg Kepentingan Umum d. Diperlukan oleh Kementerian atau Lembaga Pusat e. Bagian dari Program restruk f. Satu2nya alternaif dana yang sudah mendesak (2) Penjualan dilakukan selama memberikan dapak lebih baik 19

20 20

21 21 ASPEK Komitmen Terhadap Penerapan Tatakelola Perusahaan yang baik Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Direksi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Faktor Lainnya

22 22 Sections of ScorecardIssues Rights of shareholders Persetujuan SH, perubahan hak suara Equitable treatment of shareholders Perlindungan minority shareholders Role of stakeholders Memajukan mitra, 4 Pro, Etika Usaha Disclosure and transparency Program anti korupsi, Info RUPS, Responsibilities of the board Mendorong sound practices

23 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2)Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. (3)Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: a.membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau b.memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. (4)Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. 23

24 (1)Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. (2)Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud, antara lain mencakup halhal sebagai berikut: a.Lingkungan pengendalian intern b.Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment) c.Aktivitas pengendalian d.Sistem informasi dan komunikasi e.Monitoring 24

25 (1)Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. (2)Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawasan Intern; (3) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (4)Fungsi pengawasan intern adalah: a.Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; b.Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 25

26 Definisi Auditor Internal: Kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah serta meningkatkan kelancaran operasi suatu organisasi. Kegiatan tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance (The IIA 1999) 26

27 27 Regulasi & Profesi Needs: Org & Envrmt. Change

28 a. Assurance dan Konsultasi Manajemen Risiko - Layanan Assurance:  Memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko.  Memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar.  Mengevaluasi proses manajemen risiko.  Mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya.  Meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian dan respons lain terhadap risiko-risiko tersebut. 28

29 b. Mendeteksi Potensi Kecurangan  Mengenali kemungkinan kecurangan terkait dengan kegiatan/ substansi masalah/hal yang akan diaudit.  Menetapkan pengendalian yang seharusnya ada, dalam rangka memastikan bahwa risiko kecurangan di atas tidak akan terjadi.  Mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan.  Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya (likehood) serta dampak (consequences) kecurangan tersebut, untuk menetapkan ranking risikonya.  Memilih risiko kecurangan yang akan didalami dalam kegiatan audit. 29

30 (1)Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif (2)Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. (3)Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan. 30

31 31

32 Permen BUMN No.1/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011, Bagian Keenam, Manajemen Risiko, Pasal 25: (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha (2)Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG 32

33 (3)Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan: a.Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi; atau b.Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi MR (4)Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. 33

34 Skor makin rendah makin baik

35 NONEGARA INDIKATOR TOTAL DPREFGGHFUEDECOSLPSHRSECFEEXT 1Singapura 2,6 0,9 3,0 3,1 3,7 3,3 3,5 2,2 5,0 1,8 4,0 2,5 35,6 2Brunei 4,8 3,6 6,2 4,3 7,8 3,1 7,4 2,9 6,6 5,6 7,4 4,4 64,1 3Malaysia 5,7 4,5 6,4 4,4 6,4 4,6 6,5 4,8 7,4 6,3 6,8 4,7 68,5 4Vietnam 6,1 4,4 6,0 5,9 6,1 7,5 6,1 7,4 5,7 6,9 5,9 74,0 5Thailand 8,2 6,7 7,8 4,0 6,9 4,0 6,5 4,7 7,2 7,3 8,8 4,9 77,0 6Indonesia 7,4 6,3 7,1 6,6 7,2 6,0 6,7 6,2 6,8 7,1 7,0 6,2 80,6 7Philipina 7,3 6,2 7,6 6,5 6,8 5,3 7,9 6,3 7,0 8,4 8,0 5,8 83,1 8Papua Nugini 7,4 4,8 6,9 7,2 8,8 6,6 7,6 8,6 6,1 6,3 7,1 6,1 83,5 9Laos 7,8 5,5 6,3 7,1 5,8 6,7 8,3 7,4 8,2 6,9 8,6 6,9 85,5 10Kamboja 7,5 5,9 7,3 7,7 7,1 6,9 8,2 8,3 7,7 6,5 8,0 7,7 88,8 11Timor Leste 8,4 7,7 6,8 6,1 7,0 8,0 8,5 8,4 6,3 8,3 8,9 92,7 12Myanmar 7,9 8,2 8,7 5,7 8,7 7,6 9,4 8,4 8,6 7,5 8,6 6,9 96,2 13India 7,3 5,5 7,9 5,9 8,4 5,5 6,9 5,8 7,5 6,8 5,0 78,0 14Cina 7,9 5,9 7,9 5,3 8,3 3,9 7,9 6,3 8,6 6,0 6,9 3,5 78,4 15Jepang 8,3 4,0 3,8 2,1 2,0 4,0 2,5 5,0 3,2 2,0 2,6 4,0 43,5 16Korea Selatan 3,0 2,5 3,4 4,2 2,6 2,3 3,2 2,2 2,8 2,0 3,6 5,7 37,5 17Korea Utara 7,9 5,3 6,6 4,4 8,6 9,3 9,9 9,4 9,6 8,1 7,7 8,7 95,5 18USA 3,3 2,6 3,9 1,3 5,1 3,4 2,6 2,7 3,5 1,9 3,6 1,0 34,9

36  DP Demographic Pressure  REF Refugees and IDPs  GG Group Grievance  HF Brain Drain and Human Flight  UED Uneven Economic Development  ECO Proverty and Economic Decline  SL State Legitimacy PS Public Services  HR Human Rights and Rule of Law  SEC Security Apparatus  FE Factional Elites  EXT External Intervention 36


Download ppt "SLAMET HARIADI, Ak, MSA, CISA, CFra Bandung, 21 Juni 2013 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google